95 Persen Warga Surabaya Jadi Peserta JKN-KIS

0

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Surabaya mendapat penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award, setelah dipastikan minimal 95 persen warganya telah menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Penghargaan ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden RI KH Maruf Amin di Jakarta.

Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. UHC Award tahun 2023 ini diberikan kepada 22 Provinsi dan 334 Kabupaten Kota.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Hernina Agustin Arifin, mengatakan, penghargaan ini merupakan buah sinergitas antara Pemkot Surabaya dan BPJS Kesehatan Cabang Surabaya untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya, merasa bertanggung jawab, untuk memberikan penjaminan manfaat pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduknya. ‘’Guna mewujudkan jaminan manfaat layanan kesehatan bagi masyarakat ini kemudian oleh Pemkot Surabaya, dilakukan sinergi dan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dengan harapan seluruh penduduk Kota Surabaya, tidak lagi akan merasa kesulitan jika memerlukan pelayanan, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/3).

Oleh karena itu, lanjut Hernina, BPJS Kesehatan selaku badan penyelenggara jaminan sosial khususnya bidang layanan kesehatan, maka sinergi Pemkot Surabaya ini disambut baik. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC).

Terhitung sejak April 2021, sebanyak 2.970.834 jiwa penduduk Kota Surabaya telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 2.972.801 jiwa atau sebesar 99.93 persen.

‘’Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Surabaya telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan,” ungkap Hernina. Hadir pada kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengupayakan UHC sampai 90 persen.

Dari usaha inilah Pemkot Surabaya mendapatkan penghargaan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada menteri PMK, menteri kesehatan, dan menteri Dalam Negeri yang selalu memberi semangat untuk selalu berbuat terbaik kepada umat.

“Alhamdulillah Pemerintah Kota Surabaya hari ini mendapatkan penghargaan terkait dengan universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan. Semenjak pertama kali menjabat yang kita pikirkan adalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, jadi bagaimana supaya mereka tidak memikirkan lagi masalah pengobatan, sehingga dapat mengurangi salah satu faktor pengeluaraan untuk masyarakat miskin,” ujar Eri.

Eri menyatakan guna mewujudkan UHC, sekaligus memberikan jaminan layanan kesehatan bagi warganya, Pemkot Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 480 milyar per tahun. Ia menyebutkan bagi warga Surabaya yang ingin berobat, cukup menggunakan KTP saja.

Jadi kalau warga yang sakit dan sudah mendapat KTP, cukup menggunakan KTP akan dilayani gratis. Saya berterima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah bersinergi dengan pemerintah telah memberikan yang terbaik buat masyarakat Surabaya masalah kesehatan, siapapun yang sakit dapat berobat di rumah sakit manapun.

‘’Saya berharap dengan program UHC ini maka masyarakat Surabaya semakin terjaga kesehatannya dan kesejahteraannya dan itulah tujuan akhir pemerintah Surabaya,” ungkap Eri. (bw)

Gresik dapat Apresiasi Program PTSL

0

Gresik, (pawartajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendapat apresiasi atas partisipasinya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL). Penghargaan atau apresiasi tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim Jonahar didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Jatim, Mia Amiati.

Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftachul Rachman di Shangri-La Hotel, Surabaya, Selasa (14/3). “Mewakili Bupati Gresik hari ini saya menerima penghargaan dari Kanwil BPN Jatim atas partisipasi program PTSL yang diprakarsai oleh BPN Gresik,” kata Washil.

Sekda Gresik menyampaikan apresiasi atas capaian program PTSL yang telah terlaksana sejak tahun 2019 tersebut. “Kami sangat mengapresiasi atas kinerja BPN Gresik yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan hingga kepemilikan sertifikat hak atas tanah,” papar Washil.

Sementara itu, Kepala BPN Gresik Asep Heri, mengatakan, pihaknya terus berkomitmen melakukan percepatan Gresik Kabupaten Lengkap. “Kami akan terus berkolaborasi terutama dengan Pemkab Gresik dalam upaya percepatan Gresik Kabupaten Lengkap,” ujar Asep.

Pada 2022, lanjut Asep, kantornya sudah menyelesaikan113 ribu Peta Bidang Tanah dan 82.403 yang sudah bersertifikat. “Target kami di akhir tahun 2023 sebanyak 30.000 bidang tanah di Kabupaten Gresik masuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sehingga tercapainya Gresik Kabupaten Lengkap 100 persen. Semoga atas sinergitas dan kolaborasi bisa terealisasi,” harap Asep. (dra)

Kawal Penurunan Stunting, ini Pesan Gubernur pada BKKBN Jatim

0

Mojokerto, (pawartajatim.com) -Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan untuk memperingati Hari kesatuan Gerak PKK ke-51 dan Jambore Kader PKK Jatim di Hotel Grand Whiz Trawas, (14/3). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Jatim hadir untuk memberikan penguatan gerak TP-PKK dalam mewujudkan visi misi PKK yaitu terwujudnya keluarga sehat, sejahtera dan berkarakter.

Kegiatan ini dihadiri Ketua TP-PKK Jatim, Arumi Bachsin, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi mitra Kerja TP-PKK, termasuk Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, MM.

BKKBN dan PKK selalu bersinergi terutama untuk aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang telah sukses menurunkan 4,3persen angka prevalensi stunting di Provinsi Jawa Timur sebesar 19,2 persen menurut data SSGI 2022.

Mengawali acara, dalam sambutannya, Arumi Bacshin menyampaikan bahwa tema acara hari ini, yaitu “Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh” mengandung makna yang sangat mendasar di era masa kini.

Makna kebersamaan dan keterpaduan harus dicurahkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. “Sebagai mitra pemerintah, gerakan PKK senantiasa tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dinamika perkembangan pembangunan di Indonesia.

Sasaran pencapaian Program Pemerintah perlu kita dorong melalui peran nyata sebagai gerakan dalam pembangunan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera,” pungkas Arumi.

Khofifah memberikan penguatan konvergensi utamanya kepada Perwakilan BKKBN Jawa Timur sebagai leading sektor aksi percepatan penurunan stunting, yaitu kawal penurunan stunting bersama mitra kerja.

“Tak hanya berfokus pada faktor sensitif dan faktor spesifik saja, tetapi ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu cinta kasih kepada anak,” tegas Khofifah. Menurut dia, pengawalan penurunan stunting dimulai dari remaja. Perubahan mindset pada remaja akibat era globalisasi menjadi tantangan kita bersama sehingga perlu pendampingan agar remaja bisa memahami tentang hidup sehat.

Selanjutnya mendampingi Ibu hamil agar melahirkan bayi yang sehat dan tumbuh kembang anak dengan memberikan cinta kasih yang cukup, tidak hanya sampai anak usia lima tahun tetapi enam tahun.

“Muaranya adalah mewujudkan ketahanan keluarga yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin,” tutup Khofifah. (bw)

Revitalisasi Pasar Tradisional, Surabaya Gandeng Perguruan Tinggi

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Surabaya melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kota Pahlawan. Bahkan, pihaknya akan menggandeng perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya untuk menjadi tenaga ahli.

Hal ini menjadi salah satu upaya pemkot dalam menggeliatkan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan taraf hidup para pedagang pasar tradisional. Pembenahan pasar tradisional ini menjadi fokus Pemkot Surabaya agar pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi ekonomi secara nyaman.

Serta merubah pandangan pasar tradisional yang dikenal kumuh menjadi pasar yang bersih dan sehat. “Untuk pasar akan saya gandeng dari perguruan tinggi menjadi tenaga ahli. Pemkot yang membiayai dan mereka (perguruan tinggi) mendampingi,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (13/3).

Wali Kota Eri, menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki roadmap pelaksanaan program kegiatan revitalisasi pasar tradisional. Bahkan, ia bersama Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Surabaya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya telah melakukan pemetaan terhadap pasar tradisional dan pasar induk yang ada di Kota Pahlawan.

“Kita menginventarisasi mana yang ada di bawah PD Pasar dan Dinas Koperasi, kita akan membuat perubahan pasar. Ketika pasar tradisional itu kita bisa ubah, maka tidak ada lagi pasar yang tidak nyaman untuk pedagang dan pembeli,” ujarnya.

Saat ini, dalam menuju pelaksanaan proses revitalisasi pasar, Pemkot Surabaya terus melakukan edukasi untuk merubah mindset (pola pikir) para pedagang. Karena, penataan pasar tradisional juga harus menjadi sarana edukasi hingga wisata, yang bisa bersaing dengan pasar modern.

“Ada beberapa pasar yang sudah kita tata untuk dilakukan (revitalisasi) di tahun ini. Mulai dari pedagang mengambil barang di distributornya, menata tempatnya, termasuk parkirnya. Itu kita lakukan sekarang, dikelola dan di manajemen secara baik,” katanya.

Sebab, menurut dia, ketika pasar tradisional sudah dilakukan revitalisasi, selain merubah pasar menjadi bersih dan nyaman, maka Pemkot Surabaya akan lebih mudah membuat neraca komoditi sebagai pengendalian inflasi.

“Karena pemkot harus bisa menekan inflasi, saya sudah siapkan neraca komoditi, ini kita sudah tahu harganya. Kalau sudah terpenuhi semua, otomatis pendapatan pasar ini akan naik, karena orang akan percaya dan beli disana. Maka pedagang akan mendapatkan untung yang lebih besar, karena tujuan pemerintah memfasilitasi pedagang pasar bagaimana pendapatan mereka bisa naik,” ungkapnya.

Selain itu, di zaman modern ini, Pemkot Surabaya berharap para pedagang pasar harus mulai menjajaki proses peralihan transaksi ekonomi secara digital untuk menjangkau market (pasar) yang lebih luas. “Bayangkan kalau kita bisa memilih barang (dari ponsel) lalu dikirim. Jangan hanya manual tapi digitalisasi tidak dimanfaatkan, maka pendapatan akan lebih besar ketika bisa menjangkau lebih luas,” ucapnya.

Karena itu, Wali Kota Eri telah membuat regulasi yang mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern. Bahkan, ia juga meminta pasar modern yang ada di Kota Surabaya untuk tidak menjual kebutuhan pokok lebih murah dari harga yang ada di pasar tradisional.

“Ada aturan dalam Perda (Peraturan Daerah), jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern ini jaraknya minimal 500 meter. Karena di zaman modern ini persaingan usaha menjadi bebas, maka pemkot merubah pasar yang ada menjadi pembanding. Harus bagus, bersih, barang ada, dan harga tidak kalah dengan pasar modern,” terangnya.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri, ini mengaku bahwa pasar tradisional di bawah naungan PD Pasar Suraya dan Dinkopdag Surabaya segera dilakukan revitalisasi pada tahun 2023 dan 2024. Nantinya, proyek percontohan akan di mulai dengan pembenahan di Pasar Karah Surabaya, yakni salah satunya dengan menggandeng pihak perbankan untuk menata transaksi ekonomi secara digital.

“Kita atur dan tata, karena pedagang pasar harus digitalisasi, tinggal scan bisa mengetahui harga. Anggaran 2023 kita fokus pada program Rutilahu (rumah tidak layak huni) yang menyasar 350 unit dan pengerjaan jamban untuk ODF yang menyasar 8.000 titik. Insya Allah kalau sudah selesai akan fokus ke pasar tradisional,” jelasnya.

Cak Eri mengaku bahwa terdapat beberapa pasar yang menjadi fokus perhatian Pemkot Surabaya. Seperti pasar tradisional yang ada di wilayah Surabaya Utara dan Pasar Kembang yang ada terkena bencana kebakaran pada tahun 2021 lalu.

“Pasar Kembang masuk kedalam PD Pasar Surya, maka anggaran yang bisa dilakukan adalah dari PD Pasar Surya. Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat untuk menambah penyertaan modal, nanti disitulah PD Pasar Surya bisa membangun cepat, Dirut menyampaikan bahwa konsentrasi di Pasar Kembang, semoga tahun ini bisa terbangun,” ungkapnya.

Disisi lain, untuk menyikapi kemunculan para pedagang baru usai dilakukannya revitalisasi pasar tradisional, Cak Eri menyampaikan bahwa Pemkot Surabaya akan menyiapkan fasilitas melalui program padat karya. Karenanya, ia mengutamakan bagi warga ber-KTP Surabaya.

“Kalau ada yang ingin berdagang saya rekap dan siapkan tepat untuk mereka, salah satunya melalui program padat karya. Pasar itu sudah banyak, kenapa tidak buka tambak atau paving? Modalnya dari pemerintah, kalau paving saya belikan alat dan siapkan tempatnya,” pungkasnya. (ko)

Surabaya Bentuk UPTD Rusun agar Manajerial Lebih Profesional

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/UPTD rumah susun/Rusun untuk memaksimalkan manajerial dan operasional rusun di Kota Surabaya. UPTD Rusun itu berlandaskan Perwali nomor 8 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, mengatakan, tujuan utama dibentuknya UPTD Rusun itu adalah untuk memaksimalkan tata kelola flat milik Pemkot Surabaya itu.

Dengan adanya UPTD ini, maka ke depan manajerial dan operasionalnya bisa lebih profesional. “Jadi, ini dibentuk supaya manajerial dan teknis operasional di lapangan bisa lebih profesional,” kata Irvan di ruang kerjanya, Senin (13/3).

Karena itu, tugas UPTD Rusun ini sesuai dengan Perwali nomor 8 tahun 2023 adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam mengelola rumah susun. Salah satu layanannya adalah memastikan tidak ada kerusakan fasilitas rusun.

Sehingga apabila ada fasilitas yang rusak, seperti genting bocor atau taman rusak dan lainnya, maka UPTD ini akan segera membenahi sarpras tersebut. “Inilah layanan pemkot ke depannya untuk penghuni rusun di Surabaya. Sekali lagi, insyaallah ke depannya pelayanan di rusun akan lebih profesional dari berbagai bidang,” katanya.

Bahkan, ke depan Pemkot Surabaya berencana mengembangkan UPTD Rusun ini menjadi Badan Layanan Umum Daerah/BLUD atau bahkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Surabaya. “Insyaallah kita upayakan tahun ini sudah ada progres. Kalau sudah menjadi BLUD atau BUMD, tentu semuanya akan lebih profesional,” ujarnya.

Disamping itu, Irvan juga menegaskan bahwa rusun itu adalah tempat transit bagi warga Surabaya yang ekonominya lemah. Makanya, mereka nantinya juga akan diintervensi dan diberikan berbagai pelatihan supaya perekonomiannya bisa meningkat dan akhirnya mereka bisa “lulus” dari rusun itu.

“Saat ini, sudah banyak berbagai pelatihan yang juga menyasar warga rusun, sehingga kami berharap rusun itu hanya menjadi tempat transit, kalau ekonominya sudah berdaya, mereka bisa mencari tempat lain untuk tempat tinggalnya, dan akan langsung kami ganti ke warga lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Rusun, Adinda Setyoningrum, menyampaikan bahwa tupoksi UPTD Rusun ini adalah memberikan pelayanan dan mengelola rusun. “Semoga ke depan pengelolaan rusun ini bisa lebih profesional,” pungkasnya. (ko)

RUPST Bank Mandiri Sepakat Tebar Dividen Rp 24,7 Triliun

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Sepanjang 2022, Bank Mandiri mencetak pertumbuhan kinerja yang solid lewat strategi bisnis yang konsisten kepada segmen potensial dan proses optimalisasi digital  perseroan. Hasilnya, tingkat efisiensi perseroan pun meningkat dan mendorong pertumbuhan volume bisnis yang tercermin dari perolehan laba bersih secara konsolidasi menembus Rp 41,2 triliun pada 2022, tumbuh 46,9 persen secara year on year (YoY).

Selain itu, total dana pihak ketiga (DPK) bank berkode emiten BMRI ini tumbuh positif 15,46 persen YoY dari Rp 1.291,2 triliun diakhir 2021 menjadi Rp 1.490,8 triliun diakhir 2022 yang ditopang peningkatan dana giro serta tabungan yang naik masing-masing 31,2 persen dan 13,5 persen secara YoY.

Rasio CASA Bank Mandiri secara bank only di akhir 2022 mencapai 77,64 persen, naik 365 basis poin (bps) YoY, melampaui rata-rata industri perbankan. Pencapaian tersebut didukung optimalisasi fungsi intermediasi pertumbuhan ekonomi yang positif.

Hingga akhir 2022, kredit secara konsolidasi perseroan mampu tumbuh positif sebesar 14,48 persen YoY menjadi Rp 1.202,2 triliun. Pencapaian ini melampaui pertumbuhan kredit secara industri sebesar 11,35 persen di tahun 2022 lalu.

Berdasarkan segmennya, kredit Bank Mandiri didominasi oleh kredit korporasi yang mencapai Rp 414,1 triliun pada akhir 2022, tumbuh 11,8 persen dari periode tahun sebelumnya Rp 370,2 triliun. Atas pertumbuhan bisnis yang impresif di tahun 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2023 Bank Mandiri pun sepakat menetapkan 60 persen dari laba bersih konsolidasi 2022 atau sekitar Rp 24,7 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham (dividen payout ratio).

Dari nilai tersebut, besaran dividen per lembar saham atau dividend per share Bank Mandiri yakni mencapai kisaran Rp 529,34. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, besaran dividend per share Bank Mandiri tersebut naik 46,8 persen jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya yang sebesar Rp 360,64 per lembar saham.

Adapun, dari nilai tersebut dividen kepada Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sebesar 52 persen saham Bank Mandiri atau sebesar Rp 12,84 triliun akan disetorkan kepada Rekening Kas Umum Negara, naik 46,7 persen dari posisi tahun lalu.

 Sementara itu, 40 persen dari laba bersih konsolidasi tahun lalu atau sebesar Rp 16,46 triliun akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Sebagai informasi, total laba bersih Bank Mandiri untuk tahun buku 2022 tercatat sebesar Rp 41,17 triliun. Capaian ini naik 46,89 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, besaran dividen tersebut sejalan dengan komitmen manajemen Bank Mandiri, yang terus berupaya untuk berkontribusi secara optimal kepada masyarakat. “Keputusan ini juga mengindikasikan dukungan yang kuat dari pemegang saham kepada manajemen untuk terus memberikan solusi finansial yang terbaik tak hanya kepada nasabah tetapi juga masyarakat secara luas,” kata Darmawan, dalam keterangannya, Selasa (14/3).

Darmawan melanjutkan, keputusan pembagian dividen juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana akselerasi serta ekspansi bisnis serta kebutuhan permodalan Bank Mandiri. Adapun, setelah pembagian dividen, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Mandiri sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan tetap terjaga di level optimal.

Darmawan menambahkan, pihaknya optimis dengan beragam pengembangan serta inovasi digital yang tengah dijalankan dapat mampu mendukung rencana bisnis berkelanjutan Bank Mandiri termasuk mendorong fungsi intermediasi yang menjadi core bisnis perseroan.

“Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi, kami optimis kinerja Bank Mandiri akan terus membaik. Ke depan, kami akan terus memacu pengembangan bisnis dan layanan Bank Mandiri agar dapat memenuhi ekspektasi seluruh stakeholder perseroan,” imbuh Darmawan.

Dorong Likuiditas Pasar Saham

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham Bank Mandiri juga menyetujui pelaksanaan pemecahan saham (stock split) perseroan dengan rasio 1:2. Darmawan menjelaskan, keputusan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Aksi korporasi ini lanjut Darmawan, juga merupakan bentuk upaya Bank Mandiri dalam memperluas distribusi kepemilikan saham melalui penyesuaian harga saham BMRI, sehingga mampu mencapai trading range yang optimal guna menjangkau berbagai lapisan investor.

Sementara itu, sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan pada 3 Februari 2023 lalu, pelaksanaan stock split akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan RUPS Tahunan.

“Keputusan pemecahan saham ini tentunya telah melalui proses dan kajian yang mendalam untuk turut meningkatkan minat investasi, dan pada saat yang sama, juga meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air, sejalan dengan komitmen Bank Mandiri,” ujar Darmawan.

Perubahan Susunan Pengurus

Dalam RUPST, pemegang saham memutuskan untuk mengangkat talent dari lingkungan Bank Mandiri, yakni Eka Fitria sebagai Direktur Treasury & Internasional Banking, menggantikan Panji Irawan yang telah habis masa jabatannya. Sebelumnya, Eka Fitria menjabat SVP International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri.

Sementara, di jajaran komisaris, pemegang saham sepakat mengangkat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, serta mantan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Heru Kristiyana, sebagai Komisaris Independen menggantikan Boedi Armanto.

Menurut Darmawan, keputusan penunjukkan tersebut diambil pemegang saham setelah melalui pertimbangan yang matang dan berdasarkan kualifikasi serta pengalaman yang dimiliki. “Kami meyakini bahwa keputusan ini akan menjadikan seluruh jajaran direksi dan komisaris semakin solid untuk memastikan bahwa Bank Mandiri dapat terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi positif kepada pemulihan ekonomi nasional. Ke depan, tentunya kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan nilai tambah bagi seluruh stakeholder,” tukasnya.

Adapun susunan komisaris perseroan menjadi :

  • Komisaris Utama/Independen: M. Chatib Basri
  • Wakil Komisaris Utama/Independen: Andrinof A. Chaniago
  • Komisaris Independen: Loeke Larasati Agoestina
  • Komisaris Independen: Muliadi Rahardja
  • Komisaris Independen: Zainudin Amali*
  • Komisaris Independen: Heru Kristiyana*
  • Komisaris: Rionald Silaban
  • Komisaris: Nawal Nely
  • Komisaris: Faried Utomo
  • Komisaris: Arif Budimanta
  • Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

 Adapun susunan direksi sebagai berikut:

  • Direktur Utama: Darmawan Junaidi
  • Wakil Direktur Utama: Alexandra Askandar
  • Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
  • Direktur Kepatuhan & SDM: Agus Dwi Handaya
  • Direktur Commercial Banking: Riduan
  • Direktur Jaringan & Retail Banking: Aquarius Rudianto
  • Direktur Operation: Toni E.B. Subari
  • Direktur Corporate Banking: Susana Indah Kris Indriati
  • Direktur Hubungan Kelembagaan: Rohan Hafas
  • Direktur Keuangan & Strategi: Sigit Prastowo
  • Direktur Information Technology: Timothy Utama
  • Direktur Treasury & International Banking: Eka Fitria*

(*efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku). (bw)

Jatim Kejar Penurunan Stunting 14 Persen pada 2024

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Jawa Timur/Jatim memaksimalkan usaha mencapai target penurunan stunting ke angka 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Karena itu, Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak, menekankan pentingnya penguatan pada tiga unsur yang berkontribusi langsung pada keadaan stunting di lapangan. Yakni kader PKK, penyuluh KB, dan bidan.

“Kalau dari sudut pandang saya sebagai Ketua TP PKK, selain fokus terhadap hasil, kita juga harus fokus memberikan apresiasi dan penguatan kepada unsur kader PKK, penyuluh KB, dan bidan,” katanya saat menjadi narasumber di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2023 di Hotel JW Marriott, Surabaya, Senin (13/3).

Arumi menilai, penguatan pada tiga unsur tersebut menjadi penting, mengingat merekalah yang bersinggungan secara langsung dengan keluarga. Sehingga, jika setiap unsur dapat meningkatkan kinerja, target penurunan 14 persen akan mudah dicapai.

“Harapannya unsur-unsur ini kerjanya bisa lebih serentak, lebih terstruktur, dan juga bisa menampung aspirasi ataupun pengalaman pembelajaran yang sudah didapat,” pungkasnya. Selain itu, setiap orang juga harus dapat mengidentifikasi masalah yang ada.

Terutama akan perilaku keluarga yang meskipun paham tentang bahaya stunting, masih tidak bisa menerima jika anak-anaknya diklaim stunting. “Mereka sebetulnya paham, tetapi mereka sulit menerima kalau anaknya tergolong stunting. Jadi biasanya responnya berbagai macam, salah satunya adalah tidak kembali ke fasilitas kesehatan karena takut. Hal yang seperti ini yang harus dihindari,” terangnya.

Pemerintah, menurut Arumi, telah mengusung berbagai program strategis untuk mempercepat penurunan stunting. Mulai dari penurunan SK Gubernur terkait Tim Percepatan Penurunan Stunting, program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) untuk penguatan pola asuh, maupun program Cegah Perkawinan Anak (Cepak).

Istri Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, itu lebih jauh menerangkan bahwa program tersebut sebagian besar dijalankan oleh ketiga unsur di lapangan. Oleh karenanya, ia ingin mengapresiasi usaha yang telah dilakukan.

“Kita tahu bahwa PR kita masih banyak. Tapi, kita juga harus apresiasi capaian yang sudah didapat. Karena berkat kader, bidan, dan penyuluh,  stunting kita yang dulunya 23,5 persen bisa turun menjadi 19,2 persen tahun lalu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati menyebutkan bahwa sinkronisasi BKKBN dan PKK merupakan hal yang tidak terpisahkan. Mengingat, banyak program-program BKKBN yang memang implementasinya di lapangan dilakukan oleh PKK.

Untuk percepatan penurunan stunting sendiri, BKKBN sudah membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah bidan atau tenaga kesehatan, yang kedua adalah kader PKK, dan yang ketiga adalah dari kader KB.

“Sejauh ini sudah ada 31.243 tim. Itu artinya kalau dikalikan tiga ya berarti ada 93.729 orang yang kita rekrut untuk mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting. Jadi inilah usaha yang sedang kita lakukan untuk mempercepat penurunan stunting di masyarakat,” ucapnya. (bw)

Mie Mapan Perluas Jaringan Resto di Asia

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pandemi Covid-19 sejak Februari 2020 lalu berdampak pada semua sektor. Tak terkecuali bagi usaha Depot Mie Mapan. Depot ini dulunya terkenal dengan Bakmi BG atau Buri (belakang) Gereja juga merasakan keterpurukan.

Namun, perlahan mulai bangkit dan berkembang menjadi perusahaan besar yang memiliki puluhan cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Pemilik Mapan Group sekaligus Pengelola Restoran Mie Mapan, Jang Steven Sanjaya, menceritakan, Mie Mapan awalnya sebuah usaha rumahan yang dirintis pada 1992 oleh orang tuanya, Jang Hwa Heng dan Ting Yek Sin, yang berlokasi di Perumahan Rungkut Mapan Surabaya.

Kemudian, usaha kuliner itu menjadi bisnis keluarga, karena diteruskan anak-anak mereka. Ada empat bersaudara pengelola Mapan Group. Salah satu pemiliknya adalah Jang Steven Sanjaya. Selama pandemi Covid-19, Mapan Group justru memperluas jaringan restorannya dengan membuka 12 gerai baru.

Selama 2 tahun terakhir, perusahaan food and beverage ini sudah membuka cabang di 7 kota di Indonesia. Yakni, Surabaya, Jakarta, Bali, Malang, Kediri, Sidoarjo, dan Gresik. Dari 12 gerai yang dibuka tersebut, Mapan Group sudah menyerap ratusan tenaga kerja.

Sebagai perusahaan yang memiliki visi menjadi restoran mie dan penyet terbaik dan tersebar di Asia, Mapan Group kini membuka diri untuk para investor guna akselerasi pengembangan bisnisnya. Salah satu cara untuk merangkul para pengusaha adalah dengan sistem partnership.

‘’Cara tersebut terbukti membuat perusahaan ini sangat cepat berkembang dan turut berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja sejak tahun 2020. Total karyawan Mie Mapan sampai saat ini berjumlah sekitar 200 orang dan akan terus bertambah,” kata Jang Steven Sanjaya.

Pada 2023 ini, Mapan Group berencana membuka lebih dari 10 cabang baru yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Komitmen untuk terus memperluas jaringan resto dibuktikan dengan pembukaan cabang Mie Mapan ke-24 yang berlokasi di BG Junction Mall Surabaya, Senin (13/3).

Pada pembukaan gerai baru ini, pihaknya sekaligus mengadakan walk interview untuk menyerap tenaga kerja baru di Jatim. Tercatat, pada hari pertama, lebih dari 80 orang mengikuti walk interview. ‘’Mereka akan diseleksi untuk mengisi 22 posisi yang dibutuhkan saat ini di seluruh gerai. Kami bersyukur depot mie yang berawal dari sebuah garasi rumah, kini bisa berekspansi membuka total 24 gerai dalam kurun waktu 30 tahun,” ujarnya.

Mie Mapan memproduksi sendiri bahan mie, demi menjaga kualitas maupun rasa. Tekstur mie tipis, kenyal, lembut dan nikmat menjadi ciri khas utama. Mie produksi juga fresh tanpa tambahan bahan kimia hingga menjadi langganan banyak orang segala usia.

Resto Mie Mapan terkenal mengandalkan beragam pilihan rasa yang menjadi selera keluarga. Pilihan menu bagi yang suka manis dapat mencoba Mie Yamin Karage atau Mie Katsu Asam Manis. Bagi yang suka asin, bisa mencoba pangsit Mie Bakwan atau Pangsit Mie Ayam.

Bagi yang suka gurih, bisa mencoba Mie Kare Ayam atau Song Mie Ayam Jamur. Selain itu, ada menu yang unik, seperti Mie Otot dan Mie Babat. ‘’Tidak hanya mi, pengunjung juga bisa menikmati sajian penyetan khas Surabaya yang siap memanjakan lidah yang suka pedas, dan tersedia penyet keroyokan yang jumbo untuk porsi 3-4 orang,” pungkasnya. (red)

BPOM Gerebek Pabrik Jamu Ilegal di Banyuwangi

0

Banyuwangi (pawartajatim.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menggerebek pabrik jamu tradisional ilegal di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Dari lokasi, petugas mengamankan belasan ribu botol jamu berbahan kimia obat.

Pabrik yang digerebek ini memproduksi 3 jenis jamu yang dikemas dalam botol berbagai ukuran. Ketiganya adalah jamu pegal linu dan kesehatan badan. Mereknya, Akar Daun, Tawon Klanceng dan Raja Sirandi. ” Pabrik ini tak berizin. Produknya juga ilegal dan mengandung bahan kimia obat tanpa resep yang jelas,” kata Kepala BPOM RI Penny Kusumastuti Lukito disela rilis penggeberebekan, Senin (13/3/2023) siang.

Penggerebekan ini berawal dari temuan beredarnya jamu ilegal. Setelah ditelusuri, jamu tersebut diproduksi di Banyuwangi. Tim melanjutkan penelusuran. Ternyata pabriknya di perkampungan. Ketika digerebek, pabrik tersebut masih melakukan proses produksi.

Ternyata, dari ketiga produk jamu tersebut seluruhnya sudah dicabut izin edarnya. Ada yang dicabut tahun 2015 dan 2021. ” Jadi, produk jamu ini sudah ditarik izin edar. Tapi, kembali nekad beroperasi,” jelas Penny.

Dari lokasi pabrik, petugas mengamankan satu orang berinisial S, yang diduga pemilik jamu ilegal tersebut. ” Prosesnya masih penyidikan di BPOM. Satu orang sudah ditetapkan tersangka,” tegasnya.

Penyidik PNS BPOM akan menerapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.80 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain mengamankan satu orang, penyidik menyita belasan ribu botol jamu siap edar dan dus kemasan jamu. (udi)

Puncak Acara HPN PWI Jatim Dihadiri Gubernur Jatim di Kediri

0

Kediri, (pawartajatim.com) – Serangkaian acara Hari Pers Nasional/HPN yang diselenggarakan PWI Jatim 2023 dengan mengadakan sejumlah kegiatan sebelumnya seperti bhakti sosial, seminar UMKM, seminar nasional, event olah raga, lomba jurnalistik dengan puncak acara penyerahan piala prapanca di Hotel Grand Surya Kediri, Sabtu (11/3) malam.

Puncak acara yang dihadiri Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Forkopimda Jatim serta kepala daerah di Jatim, Ketua PWI Jatim, seluruh ketua PWI daerah di Jatim, serta para tamu undangan.

Ketua PWI Kediri, Bambang Iswahyoedi, menyampaikan, dalam sambutan puncak acara  HPN 2023 ke-77 PWI Jatim, dimulai kegiatan untuk Kediri pada 7 Maret 2023 dengan mengadakan bhakti sosial khitanan masal yang disupport Walikota Kediri, Bupati Kediri, dan sponsor lainnya.

Sedangkan, 8 Maret 2023 diadakan baksos donor darah, vaksin dan santunan kepada keluarga yang kurang beruntung yang pelaksanaannya di Pare didukung jajaran Polres Kediri. Selanjutnya, pada tanggal berikutnya diadakan seminar UMKM yang mengambil tema ‘UMKM Backbone Perekonomian Nasional’.

Sedangkan pada 10 sampai 12 Maret 2023 diadakan expo pers festival 2023 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). “Alhamdulillah, baru yang pertama kali untuk insan pers menggelar expo pers festival 2023, ini sebagai moment terbaik bagi kami  karena kami juga ingin mengangkat perekonomian dengan cara bagaimana potensi masyarakat kita tampilkan di bazar,” tuturnya.

Bambang menambahkan, bahwa telah diadakan jalan sehat, Sabtu (11/3) pagi yang didukung penuh dari jajaran Polres Kediri Kota, serta suport doorprize dan hadiah dari OPD dan dari pemerintah daerah, yang dikatakannya ini merupakan kerja sama yang baik dan perlu ditingkatkan.

Tidak ketinggalan untuk kemeriahaan acara dibuka oleh group marching band SMA 5 Taruna Kota Kediri, terlebih juga diadakannya deklarasi damai antar perguruan silat yang berjumlah 16 perguruan.

“Alhamdulillaah kita tadi telah mengadakan deklarasi damai dari 16 perguruan silat, diharapkan ini bisa menular kepada yang lain karena Jawa Timur merupakan kota yang damai,” harapnya. Sementara, Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim, menyampaikan, banyak terima kasih semua pihak yang telah mensuport terselenggaranya resepsi HPN ke-77 tahun 2023 PWI Jatim yang di pusatkan di Kediri.

Lutfil Hakim, memberikan suport kepada para jurnalis di Jatim bahwa jurnalis bukan hanya sekedar bisa menulis, membuat kajian tentang UMKM sebagai tulang punggung (backbone) dari kontruksi perekonomian nasional.

Akan tetapi juga bisa menyumbangkan langsung dalam bentuk pikiran-pikiran dan tindakan. “Jurnalis itu jangan hanya bertugas tetapi harus berkarya. Jadi dengan berkarya itu ada pesan yang disampaikan, ada nilai, ada masukan, kritikan, karena itu adalah amanat dari UU Pers,” tutur Lutfil Hakim.

Ia berpesan kepada insan jurnalis untuk menjadi yang terbaik, dan selalu memberikan yang terbaik kepada public. Menjadi mitra yang baik dengan goverment, dengan seluruh steakholder, demi terwujudnya masyarakat yang berkemakmuran.

Dalam sambutan sembari memamerkan batik khas Blitar serta sepatu produk UMKM khas produk Kediri, diharapkan kepada teman-teman media, jurnalis yang ada di Jatim bisa terus mengawal bagaimana nantinya UMKM yang sejatinya adalah tulang punggung perekonomian nasional bisa lebih besar.

Karena, menurutnya, UMKM itu lebih mudah diakses oleh masyarakat, sementara kontribusinya sangat besar. Jadi ia berharap jurnalis di Jatim terus mengawal bagaimana UMKM ini menjadi lebih besar, memberikan advokasi, memberikan masukan pada goverment agar tulang punggung ekonomi masyarakat menjadi lebih luas dan merata.

“Kalau UMKM bagus maka koefisien generasi akan ideal,” ungkapnya. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, memberikan sambutan dalam HPN ke 77 PWI Jatim karena pada HUT kali ini mengusung tema UMKM Backbone Perekonomian Nasional.

Sehingga Khofifah mengajak ke prediksi Jack Ma dimana menurutnya prediksi Jack Ma pada tahun 2030 Backbone Ekonomi adalah UMKM. Jadi thema ini, kata Gubernur Khofifah, merupakan tema strategis yang harus diikuti oleh koleksitas dan sinergitas dari berbagai elemen-elemen strategis yang lainnya.

Ucapan terimakasih disampaikannya pada pikiran yang luar biasa yang dihadirkan oleh PWI Jatim. Jadi kembali kalau Jack Ma memprediksi tahun 2030 maka ekonomi dunia backbonenya adalah UKM dan dikatakan Jack Ma 99 persen ekonomi dunia adalah UKM, akan tetapi juga Jack Ma memprediksi 85 persen bisa sejalan sejajar dengan perkembangan digital artinya perkembangan literasi digital bisa seiring dengan literasi keuangan.

‘’Terima kasih kepada OJK dan Bank Indonesia yang hadir untuk bisa memperkuat kepada wartawan yang masuk di ekonomi,” pungkasnya. Perlu diketahui untuk penerima anugerah piala prapanca asal Kediri, adalah Didik Mashudi, merupakan wartawan senior yang sudah menekuni dunia jurnalistik sejak mengenyam di bangku kuliah, juga pernah menjadi pimred, sampai sekarang ketekunan dan istiqomah dalam jurnalistik masih dijalaninya. (bw)