Surabaya, (pawartajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya menggelar Diskusi Panel dengan Forkopimda Surabaya dan semua stakeholder Surabaya di Hotel Mercure Grand Mirama, Surabaya, Rabu (14/12). Mereka duduk bersama dalam satu forum untuk merumuskan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi kelompok remaja bersenjata di Kota Pahlawan.

Adapun pemateri dalam diskusi itu adalah Pakar Bidang Kriminologi dan Kepolisian yang juga Dosen Departemen Kriminologi Universitas Indonesia Prof Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Pakar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Diana Rahmasari, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Prof Bagong Suyanto, Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Islam Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri.

Sedangkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan menjadi panelis dalam diskusi tersebut. Wali Kota Eri memastikan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Kapolrestabes Surabaya setelah menggelar rembuk dengan Forkopimda Surabaya, sehingga digelarlah kegiatan ini.

Ia menjelaskan bahwa Kota Surabaya harus menjaga harga dirinya, harus menjaga kotanya untuk tetap aman dan nyaman bagi warga Surabaya. “Nah, menjaga harga diri itu kita harus bisa menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai kebangsaan dan memiliki akhlakul karimah dan memiliki agama yang kuat, karena kelak mereka ini akan menjadi pemimpin di kota ini. Dengan cara ini maka harga diri kita tidak akan diinjak-injak,” tegasnya.

Karena itu, dengan adanya acara ini maka jajaran pemkot dan Forkopimda Surabaya serta seluruh elemen yang ada di Surabaya diharapkan dapat menyusun formulasi atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kelompok remaja bersenjata.

Makanya, nanti setelah pertemuan ini akan ditarik kesimpulan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. “Jangan sampai hari ini selesai, tapi beberapa bulan kemudian muncul lagi. Berarti apa sih yang harus kita lakukan untuk menjamin anak-anak kita ini tidak muncul lagi beberapa bulan ke depan, dan mereka memiliki nilai-nilai kebangsaan dan bisa menjaga kota ini. Jadi, ini akan terus kita lakukan supaya ke depan anak-anak kita memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada kota ini,” ujarnya.

Adapun salah satu yang akan dilakukan ke depannya adalah akan memisahkan anak-anak yang masuk ke dalam kenakalan remaja, dan anak-anak yang dimanfaatkan oleh orang tertentu yang melakukan kriminalitas. Langkah lainnya yang bisa dilakukan adalah bagaimana sekolah itu menjadikan sekolah yang nyaman bagi anak-anak ini.

“Nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengatasi stres anak-anak ini, manajemen stresnya, sehingga ketika ada tekanan bukan energi negatifnya yang muncul, tapi energi positifnya yang kita jalankan,” imbuhnya.

Makanya, ia pun berharap semua stakeholder dan semua elemen masyarakat di Surabaya harus bisa menjaga Kota Surabaya dan harus bisa menjaga harga diri Surabaya sebagai kota pejuang. Karenanya, kebersamaan yang guyup rukun harus terus dikuatkan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, baik di sekolah maupun di tempat lainnya.

“Jadi, kita harus bisa menciptakan kader-kader penerus bangsa yang bisa menjadi pahlawan di kemudian hari,” tegasnya. Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, mengatakan keberadaan gangster remaja di Surabaya ini berbeda dengan yang lainnya. Jika biasanya gangster tergolong dewasa, namun di Surabaya ini anak-anak.

“Seperti yang disampaikan Ketua Pengadilan Negeri melihat istilah gangster ini berlebihan. Justru bisa membahayakan anak tersebut,” katanya. Fenomena ini merupakan kenakalan remaja biasa yang harus mendapat penanganan tepat.

Jangan sampai salah penanganan, ini yang membuat Polrestabes Surabaya melaksanakan forum diskusi ini. “Kami ke depan berharap mereka berhadapan dengan Satbinmas bukan Satreskrim,” tambahnya. Karena itu,” ujarnya

ia mengaku butuh keterlibatan semua pihak untuk mengatasi ini secara bersama-sama. Ia juga mengimbau kepada seluruh pihak, terutama adik-adik yang merasa masih terlibat kegiatan geng-gengan itu, ataupun yang masih mengikuti komunikasi dalam 37 akun yang teridentifikasi oleh kepolisian untuk segera berhenti mengeluarkan konten-konten lama atau baru.

 “Karena akan kami tracing dan kami akan mengungkapnya. Kami berharap tidak ada lagi yang membuat resah warga Kota Surabaya,” pungkas Yusep. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Taman Surya (POTAS) Kota Surabaya untuk pertama kalinya menggelar ajang bertajuk POTAS Award 2022. Ajang penghargaan dari organisasi wartawan ini sebagai hasil penilaian dan evaluasi kinerja pejabat di lingkup Pemkot Surabaya selama tahun 2022.

Acara yang dikemas dalam bentuk silaturahmi bersama awak media ini dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Juga, dihadiri langsung Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, sekaligus para pimpinan media massa di Kota Surabaya.

“Ada penghargaan yang diberikan teman-teman Pokja POTAS kepada Kepala OPD yang dia (Kepala OPD) berani memberikan sebuah penjelasan dan tidak sulit untuk ditelepon (dikonfirmasi),” kata Eri Cahyadi dalam sambutannya.

Selain penghargaan, Eri menyebut, POTAS juga memberikan penilaian kepada Kepala OPD yang enggan terbuka dengan media. Juga kepada Kepala OPD yang sulit ketika dikonfirmasi awak media. Ia pun meminta Kepala OPD itu agar tidak menyalahkan awak media terhadap hasil penilaian.

“Jangan pernah salahkan media kalau menulis salah dan jangan pernah salahkan media jika menulis tidak benar. Karena apa? Karena njenengan (Kepala OPD) tidak memberikan penjelasan yang benar,” tegas Eri.

Padahal, Eri Cahyadi mengaku, ketika masih menjabat Kepala Dinas Cipta Karya hingga Kepala Bappeko Surabaya, dirinya selalu dekat dan terbuka dengan awak media. Terutama kepada wartawan yang biasa melakukan peliputan di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Saya yakin ketika ada pemberitaan jelek terkait pemerintah kota, tapi ketika kita memberikan penjelasan, pasti dimuat oleh media,” ucapnya. Menurut dia, ketika awak media melakukan konfirmasi dan dijelaskan Kepala OPD, tentu masyarakat akan menilai mana yang benar dan salah. Demikian dengan sebaliknya, ketika Kepala OPD enggan menjelaskan kepada media, maka informasi atau berita yang disampaikan akan berat sebelah.

“Makanya (Kepala OPD) ojok wedi ngekei (jangan takut memberikan) statement. Sehingga berita itu bisa di-counter dengan penjelasan yang benar,” pintanya. Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Bappeko Surabaya ini juga menyampaikan langsung nama-nama pejabat pemkot yang kinerjanya dinilai kurang terbuka dengan awak media.

Hasil penilaian ini bersifat independen yang dilakukan POTAS berdasarkan pengalaman anggota mereka melakukan peliputan di lingkup pemkot. “Kalau dihubungi wartawan angel (sulit) dan ternyata tidak balas, maka itu juga menjadi salah satu (penilaian) kontrak kinerja (Kepala OPD),” jabarnya.

Eri lantas memaparkan nama-nama kepala dinas pemkot yang dinilai sulit ketika dikonfirmasi awak media. Yaitu, Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Wiwiek Widayati.

Kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Antiek Sugiharti dan Kepala Dinas Pendidikan Yusuf Masruh. “Maka saya berharap, kepala dinas yang hari ini hadir tolong sampaikan kepada yang lainnya tahun 2023 njenengan (Kepala Dinas) harus berubah,” kata Eri Cahyadi.

Ditemui usai acara, Ketua POTAS Surabaya, Robby Julianto, menjelaskan, POTAS Award 2022 menjadi salah satu trigger atau pemicu untuk memperbaiki kinerja pelayanan dinas kepada masyarakat. Sekaligus ajang apresiasi dan kritikan bagi seluruh kepala dinas yang tidak terbuka dengan awak media.

“Jadi sebagai trigger untuk perbaikan pelayanan dinas serta hubungan dengan wartawan agar OPD memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” jelas Robby. Menurut Robby, konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Kepala OPD ini tak lain untuk meluruskan informasi yang ada di tengah masyarakat.

Harapannya, tidak terjadi miskomunikasi dan salah paham ketika berita itu tersampaikan ke masyarakat. “Kita juga beri penghargaan kepada kepala dinas yang selama ini memberikan informasi benar dan tidak sulit ketika dihubungi media. Kita berharap kepala dinas lain bisa meniru dinas-dinas yang mendapat penghargaan hari ini,” pintanya.

Robby berharap, catatan negatif atau kritikan kepada sejumlah Kepala OPD pemkot agar tidak dijadikan lecutan sakit hati, tapi penyemangat dan perbaikan ke depan. Ia menyebut, masih ada jangka waktu satu tahun lagi bagi POTAS untuk kembali memberikan penilaian terhadap kinerja Kepala OPD pemkot.

“Kita hanya ingin menjadi penyambung lidah dinas agar informasi yang disampaikan awak media ke masyarakat bisa tersampaikan dengan benar,” tandasnya. Sebagai diketahui, sejumlah Kepala OPD pemkot yang mendapatkan penghargaan POTAS Award 2022 untuk Kategori Inspiratif adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Achmad Zaini, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tomi Ardiyanto.

Kemudian Kategori Dedikatif yaitu Kepala Dinas Sosial Anna Fajriatin dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, M Fikser. Lalu, Kategori Inovatif adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Hebi Djuniantoro, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Irvan Wahyudrajad.

Selanjutnya, Kategori Responsif adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Lilik Arijanto serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dedik Irianto. Lalu, Kategori Komunikatif yakni, Kepala Dinas Perhubungan Tundjung Iswandaru dan Kepala Satpol PP Eddy Christijanto.

Selain itu, ada pula dua orang camat Surabaya yang mendapatkan penghargaan POTAS Award 2022 Kategori Terfavorit. Keduanya adalah Camat Tandes Febriadhitya Prajatara dan Camat Semampir M Yunus.

Selain Kepala OPD, POTAS juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh di Kota Surabaya. Yakni, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (Penggerak Reformasi Birokrasi), Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono (Penggerak Gotong Royong), Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony (Penggerak Budaya Surabaya), Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno (Penggerak UMKM), dan Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fatoni (Penggerak Politik Melalui Media Sosial). (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Surabaya Gender Award (SGA) 2022. Acara tersebut digelar untuk mendukung kesetaraan gender dalam mengentaskan masalah stunting di Kota Surabaya.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Surabaya, Rini Indriyani menyatakan, SGA digelar bukan hanya untuk mendukung kesetaraan gender di Surabaya. Akan tetapi, SGA sebagai media pendukung menuntaskan stunting.

“Kenapa ada kaitannya dengan stunting? Karena dalam mengatasi stunting itu ada yang namanya pola asuh, laki-laki dan perempuan dalam mengasuh anak itu punya kesetaraan yang sama,” kata Ketua TP PKK Rini usai awarding SGA di Royal Plaza Mal, Rabu (14/12).

Contoh lain, lanjut Rini, dalam rumah tangga kebanyakan kepala rumah tangganya adalah perokok. Tentu, ketika di dalam rumah tangga itu ada salah satu perokok, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Karena itu, sebagai kepala rumah tangga harus paham dan menahan egonya untuk tidak merokok ketika sedang bersama anaknya. “Begitu pula ketika istri sedang hamil. Dalam kondisi ini tentunya istri butuh perhatian penuh agar anak terlahir sehat, di situasi seperti inilah pentingnya kesetaraan gender,” ujar Rini.

Istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi itu melanjutkan, kesetaraan gender tidak hanya dalam kondisi itu saja. Akan tetapi berlanjut hingga proses mengasuh anak dan seterusnya. “Jadi bukan hanya tugas perempuan saja, tetapi peran kepala rumah tangga juga penting. Begitu dengan suami ketika bekerja, istri juga wajib membantu pekerjaan rumah tangga,” lanjutnya.

Disamping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto menyampaikan alasan SGA 2022 digelar di kecamatan dan kelurahan.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman terhadap camat dan lurah, ketika mempunyai sebuah program dan melayani warga tidak memandang dari segi gender. Selain ditujukan kepada camat dan lurah, SGA juga untuk memberikan wawasan kesetaraan gender kepada warga, PKK, LPMK, RT/RW, dan Karang Taruna.

“Untuk kecamatan dan kelurahan yang kita nilai itu secara organisasinya dan bagaimana mereka mensosialisasikan kesetaraan gender, sedangkan untuk masyarakat adalah peran sertanya yang kita nilai,” kata Tomi.

Ia yakin, dengan SGA 2022 maka kasus stunting di Surabaya akan menurun drastis. Yang tadinya berada di angka 12.788 di tahun 2020, kini di tahun 2022 menjadi 1.055. “Kami berharap, dengan SGA bisa menjadi salah satu inovasi dan motivasi untuk camat, lurah dan masyarakat dalam mengentaskan stunting di Surabaya,” pungkasnya. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, memberi penganugerahan kepada 10 perusahaan terbaik yang taat terhadap aspek lingkungan hidup di Graha Sawunggaling, Rabu (14/12). Penganugerahan ini diberikan secara simbolis oleh Wali Kota Eri bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Eri, mengatakan, penilaian aspek lingkungan hidup terhadap perusahaan itu sangat penting dilakukan, agar Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Karena itu, ia meminta kepada seluruh perusahaan di Surabaya untuk menepati janjinya sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). “Kami dari pemkot akan terus melakukan pengawasan, jangan sampai kita mengeluarkan izin dan membuka investasi, kemudian ada perusahaan yang tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Jadi tolong, jalankan apa yang sudah disyaratkan oleh pemkot,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dalam penganugerahan ini, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengucapkan selamat kepada 103 perusahaan yang memperoleh penghargaan. Bagi yang belum mendapatkan penghargaan, Cak Eri meminta untuk segera melakukan perbaikan di lingkup perusahaannya.

Cak Eri menegaskan, tidak akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak taat terhadap lingkungan sesuai dengan izin usaha, sebelum memberikan pemberitahuan dan peringatan.

“Kurang taat itu bukan berarti tidak menjalankan, tidak. Saya yakin sudah melakukan, tetapi tidak sesuai yang ada di perizinan. Misal, yang seharusnya IPAL dibersihkan seminggu tiga kali, tapi yang dilakukan seminggu sekali, jadi tolong lingkungannya dijaga lebih baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Cak Eri meminta kepada seluruh pemilik usaha di Surabaya untuk tidak terpaksa dalam menerapkan kebersihan lingkungan hidup. Maka dari itu, ia berharap kepada seluruh pemilik usaha untuk meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan.

“Selamat bagi perusahaan yang mendapatkan penghargaan. Saya berharap, perusahaan lainnya bisa meraih penghargaan ini di tahun depan dan taat terhadap aturan perizinan yang dikeluarkan oleh pemkot,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro menyatakan, pengecekan dan penilaian ketaatan perusahaan terhadap aspek lingkungan ini dilakukan secara rutin oleh pemkot setiap tahunnya.

Tujuannya adalah untuk memastikan, sejauh mana perusahaan menepati janjinya sesuai perizinan. Hebi menerangkan, ada 200 perusahaan yang masuk dalam penilaian kali ini. Dari jumlah tersebut, 103 perusahaan dinyatakan taat, memenuhi ketentuan dan syarat yang diberikan pemkot.

“Sisanya, ada 97 perusahaan yang kurang taat. Saya harap perusahaan yang tidak taat ini ke depannya jauh lebih baik lagi agar kebersihan lingkungan di Surabaya lebih baik,” ujar Hebi. Agar 97 perusahaan itu taat terhadap aturan yang telah disepakati bersama pemkot, Agus bersama jajarannya akan melakukan sosialisasi dan bimbingan lebih lanjut.

Tujuannya agar pengusaha di Kota Pahlawan tahu aturan-aturan apa saja yang wajib dipatuhi. “Karena kan aturan-aturan dan indikatornya itu cepat berubah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Kadang, ada beberapa perusahaan yang tidak tahu, sehingga ini menjadi tugas kami untuk melakukan sosialisasi ketika ada aturan baru di dalam undang-undang ciptakerja,” tuturnya.

Hebi menerangkan, penilaiannya dilakukan berdasarkan dokumen lingkungan yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Kemudian, dokumen tersebut dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan, mulai dari pengelolaan air limbah, penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebersihan air hingga udara serta masih banyak lainnya.

“Di perjanjian dokumen lingkungan itu kita cocokkan, karena kan ada laporannya setiap tiga bulan dan setiap enam bulan. Jadi nanti setiap laporan bisa diinput secara online melalui e-Simpel,” terangnya.

Ia mengimbau, kepada perusahaan yang belum memiliki izin usaha diharapkan untuk segera mengurus. Tujuannya untuk mempermudah pemkot untuk melakukan pengawasan dan sosialisasi peraturan izin usaha terbaru dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Karena aturan itu kan selalu update. Misal, mereka sudah ada izin usaha apartemen, kemudian dia bangun satu apartemen lagi, nah otomatiskan pengelolaannya berubah,” pungkasnya. (ko)