Malang, (pawartajatim.com) – Pesatnya tekhnologi digital berdampak pada kejahatan jasa keuangan. Modus yang digunakan beragam. Salah satunya memanfaatkan kelengahan nasabah. Pelaku kejahatan biasanya menawarkan produk perbankan atau jasa keuangan yang menggiurkan.

Tujuannya, merekam data pribadi nasabah secara ilegal. Dengan data pribadi, pelaku kejahatan bisa menggunakannya untuk meretas keuangan nasabah secara online. Dampaknya, saldo nasabah akan dikuras.

“Ini bahayanya social engineering atau soceng. Yang ditarget adalah psikologis korban, sehingga mau memberikan data pribadi,” kata Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindunhan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Niken Dyah Pristanti, disela Capacity Building Media di Malang, Sabtu (8/10/2022) siang.

Modus yang sering digunakan pelaku kejahatan soceng ini dengan menawarkan layanan perbankan yang menggiurkan. Misalnya, menjadikan nasabah prioritas dengan berbagai layanan lebih atau tawaran tarif transfer bank dengan pilihan murah.

Ada juga, tawaran menjadi agen laku pandai. Pelaku biasanya menggunakan akun layanan palsu dari kantor bank. Ujung-ujungnya, meminta data pribadi nasabah. Mulai nomor PIN, nama ibu kandung dan informasi pribadi lainnya.

“Kalau ada yang mengaku dari perbankan, lalu meminta data pribadi seperti nomor PIN ATM atau OTP aplikasi, termasuk nama ibu kandung, jangan pernah ditanggapi. Itu sudah jelas penipuan,” tegas Niken.

Modus lainnya, pelaku akan menghubungi para korban melalui sambungan telepon, surat elektronik atau media sosial. Pihaknya meminta masyarakat tak mudah tergiur jika ada yang mengaku dari perbankan dan menawarkan layanan menggiurkan melalui telepon.

“Jadi, solusinya jangan pernah berbagi info pribadi, termasuk nomor PIN. Hindari juga menggunakan wifi ketika bertransaksi perbankan secara online,” pintanya. Bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan perbankan diminta segera melapor ke Kepolisian.

Sementara, ketika menjadi korban oknum perbankan diarahkan melapor ke Kantor OJK. “Kami akan dampingi dan melakukan mediasi jika ada nasabah yang merasa dirugikan oleh oknum pegawai bank,” tegas Kepala OJK Jember, Hardi Rofiq Nasution. (udi)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Selama 17 tahun, Lembaga Penjamin Simpanan/LPS telah membayarkan klaim simpanan senilai Rp 1,413 triliun. Dana sebesar itu dinilai layak untuk dibayarkan ke nasabah karena sudah terverifikasi saat sejumlah bank dan BPR dicabut izinnya.

Penegasan itu dikemukakan Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto, ketika berbicara dalam workshop media yang digelar di Surabaya pada 6-8 oktober. ‘’Artinya, LPS benar-benar melaksanakan amanatnya untuk menjaga simpanan nasabah serta menjadi bukti bahwa simpanan nasabah aman dijamin oleh LPS,’’ kata Dimas, yang asli arek Suroboyo ini.

Karena itu, untuk menyadarkan masyarakat tentang peran dan fungsi LPS, Lembaga ini tahu persis kalau masih ada calon nasabah yang belum mengetahui peran dan fungsi LPS. Berangkat dari hal tersebut, LPS mensosialisasikan peran dan fungsinya, sesuai amanat UU No 24 Tahun 2004, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dengan fungsinya sebagai otoritas penjamin simpanan.

“LPS hadir sebagai respon atas penguatan sistem perbankan pasca krisis tahun 1997/1998, pada krisis tahun 1997/1998, sebelum ada LPS pemerintah mengeluarkan ratusan triliun untuk menangani krisis keuangan dan perbankan, namun pada saat krisis tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Rp 3,5 triliun. Disitulah peran dan fungsi LPS dipandang sangat penting,” ujar Dimas di Surabaya, Kamis (6/10).

Seiring waktu dan dinamika yang terjadi, karena peran dan fungsinya yang semakin strategis, dengan disahkannya UU PPKSK No 9 Tahun 2016 terkait mandat baru LPS sebagai risk minimizer dan UU No. 2/2020 dan PP No 33/2020, dalam rangka penanganan pandemi Covid – 19; dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau SSK.

LPS mendapat mandat baru. Artinya tidak hanya memiliki mandat di belakang sebagai penjamin simpanan (pay box), namun juga mandat lebih luas termasuk early involvement atau early access dalam penanganan bank bermasalah.

Dalam paparannya, Dimas mengatakan semua Bank yang beroperasi di wilayah Indonesia adalah peserta penjaminan LPS. Dari data Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) total Bank sebanyak 1.725 dengan rincian 107 Bank Umum (95 Bank Konvensional dan 12 Bank Syariah) dan BPR sebanyak 1618 (1453 BPR Konvensional dan 165 BPR Syariah).

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dimas menghimbau kepada masyarakat untuk memahami persyaratan penjaminan, agar simpanan atau tabungan masyarakat memenuhi kriteria simpanan layak bayar. Syarat tersebut dikenal dengan istilah 3T.

T pertama yaitu Tercatat pada pembukuan Bank, kedua Tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga penjaminan LPS, dan ketiga Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Banyak iming-iming dari perbankan yang menggiurkan dan dapat menggoda masyarakat. Misalnya, dengan memberi bunga tinggi, cash back serta terhindar dari kasus penipuan melalui email maupun whaats up.

Karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan/LPS terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tak berlebihan bila LPS menggandeng insan media se-Jawa Timur/Jatim yang dikemas dalam Workshop.

Acara yang digelar di Surabaya pada 6-8 Oktober 2022 ini, pejabat LPS mensosialisasikan peran dan fungsi lembaga ini, sekaligus berbagi tips agar tabungan masyarakat aman bila disimpan di sebuah bank. “Bagi kita sebagai nasabah, yang patut diwaspadai adalah adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dengan modus social engineering,’’ kata Direktur Group Riset LPS, Herman Saheruddin, ketika berbicara dalam workshop di Hotel Vasa Surabaya Jum’at (7/10).

Menurut dia, pertahanan nasabah dari modus ini, apabila ada pihak siapapun yang meminta PIN dengan alasan apapun, jangan sekali-kali diberikan. ‘’Jika kita memiliki kartu debit atau kartu kredit juga jangan pernah memberikan tiga nomor dibelakangnya, yaitu CVV atau Card Verification Value,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika terdapat permasalahan di bank, maka pihak bank tidak akan sampai meminta informasi seperti PIN. Akan lebih aman jika nasabah langsung mendatangi kantor bank bersangkutan untuk mengonfirmasi.

“Intinya bank tidak akan menutup akun tanpa persetujuan kita. Untuk memastikannya, kita dapat datang ke bank atau menelepon call center bank yang resmi. Nasabah jangan percaya begitu saja jika ada yang menghubungi lewat telepon atau media komunikasi lain,’’ tambahnya.

Selain dari sisi nasabah, kata dia, pihak bank juga terus didorong oleh regulator untuk terus memperkuat sistem IT-nya secara berkala dengan memperkuat sistem cyber security-nya. Kemudian, untuk membantu masyarakat agar tidak lagi menjadi korban penipuan, yang perlu dilakukan antara regulator bersama dengan insan media adalah terus mengedukasi dan juga memberikan informasi. Misalnya tips menabung aman dan lain sebagainya.

“Kami sebagai regulator juga tidak bisa berjalan sendiri untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, besar harapan kami kepada insan media untuk bersama-sama memberikan informasi mengenai hal ini kepada masyarakat,’’ paparnya.

Karena itu, lanjut dia, acara workshop dengan media perlu terus dilakukan, karena meningkatkan literasi keuangan masyarakat adalah tugas besar kita,” jelasnya. Dalam kegiatan yang rutin dilaksanakan LPS tersebut, juga dipaparkan mengenai berbagai tantangan bagi perekonomian nasional ke depan.

Antara lain kenaikan inflasi global, kenaikan harga energi, perlambatan beberapa ekonomi utama dunia seperti Amerika Serikat dan Eropa, serta kenaikan bunga secara global. Namun demikian, ekonomi Indonesia masih akan terus melanjutkan pemulihan.

“Kita tetap optimis, karena konsumsi domestik masih stabil. Disisi inflasi, juga jangan hanya melihat sebagai angka, tetapi seberapa besar daya beli masyarakat dapat dijaga. Selama Indonesia bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik, maka jangan terlalu khawatir ekonomi nasional akan terdampak,” pungkasnya. (bw)