Jakarta, (pawartajatim.com) – Dari upaya pemberian CSR yang  tepat dan berkontribusi bagi masyarakat serta lingkungan, perusahaan plat merah ini memperoleh apresiasi award/penghargaan. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) meraih lima penghargaan Nusantara CSR Awards 2022 untuk kategori Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Komunitas, Pengembangan Desa Wisata, Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, serta Pemimpin Penginspirasi Praktik CSR.

Penghargaan diserahkan di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat (26/8). Nusantara CSR Awards merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi oleh The La Tofi School of Social Responsibility. Penghargaan ini ditujukan bagi perusahaan yang dianggap mempunyai komitmen dan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan, demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

General Manager/GM of CSR SIG, Edy Saraya, menjelaskan, SIG berkomitmen menjalankan sustainability yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Komitmen perseroan tersebut diwujudkan melalui empat pilar Program TJSL BUMN, yaitu pilar ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

“Sebagai perusahaan BUMN, SIG bertanggung jawab untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Penghargaan ini merupakan apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk menjalankan program CSR yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Edy Saraya, Senin (29/8).

Ia menambahkan, perusahaan memastikan setiap kegiatan operasional yang dilakukan telah bersinergi melalui proses keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. “Hal ini kami lakukan demi mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta upaya menjaga harmonisasi dan tumbuh bersama masyarakat,” imbuh Edy Saraya.

Untuk Penghargaan Nusantara CSR Awards kategori Peningkatan Mutu Pendidikan, SIG dinilai berhasil atas upaya meningkatkan pengembangan dan kualitas masyarakat  bidang pendidikan dalam Program SIG Cerdas. Yaitu melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa pendidikan untuk masyarakat sekitar perusahaan, serta pelatihan guru TPQ.

Pada kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas diberikan atas upaya inisiatif meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemisikinan di Indonesia.

Tahun 2021 SIG telah membina lebih dari 40.000 kelompok UMKM binaan dengan serapan 80.000 tenaga kerja yang tersebar di wilayah operasional SIG Group. SIG juga telah membantu UMKM kelompok komunitas naik kelas, termasuk 287 UMKM yang tergabung di Rumah BUMN SIG Rembang.

Untuk kategori Pengembangan Desa Wisata, SIG berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis komunitas di Desa wisata Balkondes Candirejo, Magelang.

Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perbaikan ekonomi masyarakat sekitar. Kategori Pemberdayaan Penyandang Disabilitas diberikan atas upaya SIG melakukan pembentukan kelompok klaster UMKM dan Rumah BUMN. Yaitu sebagai wadah pembelajaran maupun promosi penjualan yang ramah terhadap kaum disabilitas.

SIG melakukan pendampingan melalui workshop penguatan kapabilitas literasi digital UMKM, pelatihan packaging dan pemasaran produk melalui media sosial. Juga sampai pendampingan untuk pengurusan ijin bagi usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.

Sedangkan untuk Penghargaan Pemimpin Penginspirasi Praktik CSR, diberikan kepada General Manager of CSR SIG Edy Saraya, karena dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem, tata kelola, dan keberhasilan implementasi program CSR di Perusahaan. (dra)

Bali, (pawartajatim.com) – G20 EMPOWER sebagai aliansi dari Group of Twenty (G20) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada negara anggota G20 untuk melanjutkan komitmen yang telah dibangun pada G20 Italy 2021 lalu dalam tiga poin. Pertama, mengaktifkan, memfasilitasi, dan mempromosikan komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data Key Performance Indicator (KPI) di tingkat nasional.

Kedua, kolaborasi bersama antara sektor swasta dan publik untuk mendukung program untuk perempuan di UKM. Ketiga, menerapkan kerja cepat dalam memberdayakan masa depan dan pekerjaan perempuan khususnya dalam membangun agenda nasional yang secara langsung menyasar perempuan.

Rekomendasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Chair G20 EMPOWER, Yessie D Yosetya pada Ministerial Conference on Women Empowerment (MCWE) G20 2022 di Bali, 24-25 Agustus 2022.

Dibawah Kepresidenan G20 EMPOWER Indonesia, isu prioritas dari Kepresidenan Italia sebelumnya diperkuat melalui pemantauan kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta, yang disebut sebut Akuntabilitas Implementasi KPI Pemberdayaan G20.

Tiga poin rekomendasi yang mudah diadopsi disusun untuk memastikan pengukuran KPI dalam mendukung kepemimpinan perempuan. Pertama, bersama dengan ILO & OECD, EMPOWER menghasilkan sebuah dasbor untuk mengukur KPI yang telah disepakati akan dirilis setiap tahun.

Kedua, EMPOWER memanfaatkan jaringan advokat dari seluruh negara anggota G20 yang bertujuan untuk memiliki multiplier effect dalam mempercepat kepemimpinan perempuan. Ketiga, EMPOWER juga menghasilkan Playbook yang menyatukan lebih dari 73 praktik baik dari berbagai perusahaan di 15 negara yang dapat segera diimplementasikan oleh sektor swasta.

G20 EMPOWER juga memperkuat isu-isu prioritas dengan menangani pekerja perempuan sebagai basis pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, EMPOWER menghasilkan rekomendasi yang dapat diambil oleh sektor swasta untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam Usaha Kecil dan Menengah.

Upaya terkoordinasi lebih lanjut yang mencakup peningkatan kerjasama sektor publik dan swasta dalam mendukung UKM perempuan, meningkatkan akses keuangan bagi perempuan di UKM, dan menetapkan kebijakan untuk memungkinkan lebih banyak perempuan di UKM.

Lebih jauh, EMPOWER juga membangun ekonomi masa depan melalui peningkatan keterampilan dan pemberdayaan digital, sektor swasta didorong untuk membangun keterampilan masa depan digital bagi perempuan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital, membuat program pelatihan yang disesuaikan, dan pelacakan dan pemantauan berkelanjutan.

Yessie D Yosetya menambahkan, sebagai pemimpin sektor swasta, kami mendorong sektor swasta di seluruh negara anggota G20 untuk mengadopsi tiga poin penting. Pertama, KPI inti G20 diukur dan diungkapkan secara publik setiap tahun melalui pemantauan tingkat perusahaan.

Kedua, program dukungan khusus untuk perempuan di UKM, termasuk evaluasi pelaksanaan program dukungan. Ketiga, partisipasi aktif dalam membangun keterampilan digital masa depan bagi perempuan.

“Setiap isu prioritas adalah hasil kolaborasi bersama antara semua anggota negara G20, mitra kami, & mitra pengetahuan kami, Boston Consulting Group”, jelas Yessie lebih jauh. Tiga topik terkait upaya menutup kesenjangan gender dan mewujudkan pemberdayaan perempuan menjadi fokus diskusi di MCWE G20 2022.

Pertama, kondisi ekonomi pasca Covid-19, khususnya terkait peluang yang hilang di pasar tenaga kerja. Kedua, menutup kesenjangan gender digital, khususnya mengenai partisipasi dan masa depan perempuan dalam ekonomi digital. Ketiga, kewirausahaan perempuan khususnya terkait percepatan kesetaraan dan percepatan pemulihan.

Ketiga tema utama tersebut merupakan isu-isu perempuan yang telah dibahas di seluruh rangkaian pertemuan Women20 dan G20 EMPOWER sebagai bagian dari gugus tugas Kepresidenan G20 Indonesia.

MCWE G20 sendiri memiliki misi untuk menegaskan kembali komitmen para pemimpin G20 selama ini, serta untuk membahas praktik-praktik yang menjanjikan dan isu-isu kritis yang akan menutup kesenjangan gender dan mewujudkan pemberdayaan perempuan.

Hadir dalam pertemuan MCWE G20 2022 yang diadakan secara hybrid ini, sekitar 150 delegasi dan ratusan peserta undangan online. Turut hadir juga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Koordinator PMK RI, Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, Minister of Equal Opportunities and Family of Italy, Elena Bonetti, Minister for Women, Commonwealth of Australia, Katy Gallagher, Minister of State, Ministry of Social and Family Development, Singapore, Sun Xueling, President, National Institute for Women, Mexico, Nadine Flora Gasman Zylbermann, Senior Specialist, Gender, Equality and Non-Discrimination at Work, International Labour Organization, Joni Simpson.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, mengatakan, “Kami percaya, hanya melalui kerajsama global dan komitmen yang kuat, dapat mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya di masa pemulihan Covid-19 dengan terus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan.

Menurut Bintang, pada 2022 UN Women merilis data bahwa pandemi Covid-19 memperburuk disparitas gender dalam ketahanan ekonomi saat ini. Kondisi tersebut mempengaruhi 740 juta perempuan yang bekerja di sektor informal.

Selain itu, perempuan yang bekerja pada sektor formal maupun pengusaha berpenghasilan rendah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu, pada 2021 GSMA merilis data yang menunjukkan kesenjangan pengguna internet global sebesar 17 persen.

Angka tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan gender digital di semua wilayah di dunia. Lebih jauh mencerminkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap golongan tertentu, termasuk perempuan sendiri.

Penyelenggaraan MCWE G20 2022 ini telah memenuhi empat poin besar yang telah disepakati sebelumnya. Pertama, berhasil mengidentifikasi lanskap global, tren masa depan, dan lintasan negara-negara anggota G20 pada isu-isu pemberdayaan perempuan, khususnya yang terkait dengan tiga isu prioritas ekonomi perawatan, kesenjangan gender digital, dan perempuan di UKM.

Kedua, berhasil menggelar diskusi dengan pemangku kepentingan G20 yang relevan termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, pakar pembangunan, dan lainnya, tentang bagaimana meningkatkan isu pemberdayaan perempuan, dengan fokus pada tiga isu, termasuk mengidentifikasi peluang, tantangan dan kerjasama masa depan.

Ketiga, berhasil berbagi praktik baik dan pembelajaran antar negara anggota G20 dalam isu-isu pemberdayaan perempuan terkait dengan tiga topik diskusi, termasuk memberikan titik aksi untuk pengembangan pendekatan adaptif untuk mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan pasca Covid-19.

Keempat, menghasilkan rekomendasi untuk pertemuan pemimpin G20 dari konferensi tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan khususnya terkait penerapan pendekatan nyata terhadap kebijakan dan program yang berorientasi terhadap aksi pemberdayaan perempuan.

MCWE G20 Presidensi Indonesia yang telah berlangsung sejak 23 Agustus di Bali ini menjadi acara bersama yang melibatkan unsur pemerintah dari negara anggota G20 dan organisasi non-pemerintah. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk melanjutkan MCWE G20 selama Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022.

Co-Chair G20 EMPOWER, Rinawati Prihatiningsih menambahkan, dibawah Kepresidenan Indonesia, kembali seluruh delegasi sepakat aksi akselerasi pemberdayaan dan representasi akses ekonomi perempuan tidak saja untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja di perusahaan besar namun juga untuk para perempuan, baik sebagai pemilik usaha juga termasuk tenaga kerja yang berkerja di sektor UKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

‘’Kami juga sangat bangga dukungan yang terus mengalir dengan terus bertambahnya jumlah para advokat G20 EMPOWER yang terdiri dari pimpinan bisnis, asosiasi, dan organisasi dalam mendukung dan mempromosikan tujuan G20 EMPOWER baik di tingkat nasional maupun di negara yang tergabung di dalam dan di luar G20,” ujar Rinawati, di Bali Jum’at (26/8).

“Aliansi G20 EMPOWER akan terus berfungsi secara berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya, menyatukan dan menguatkan kolaborasi perwakilan pemerintah dan sektor swasta untuk berbagi praktik terbaik, membahas tantangan dan peluang terhadap pemberdayaan dan akses kepemimpinan ekonomi perempuan, di tengah dinamika transformasi kesehatan, ekonomi, transisi energi global, untuk pulih bersama, bangkit lebih kuat ” jelas Rina lebih jauh.

Selama Kepresidenan G20 Indonesia, isu pemberdayaan perempuan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas, baik di dalam working groups maupun engagement groups. Terkait hal ini, G20 EMPOWER dan W20 secara khusus membahas isu pemberdayaan perempuan di berbagai forum dan telah menghasilkan komunike.

Hasil diskusinya telah dipresentasikan pada MCWE 2022, termasuk rekomendasi masing-masing kepada pemerintah. Lebih jauh, beberapa praktik terbaik dan pembelajaran tentang program pemberdayaan perempuan Indonesia juga telah disampaikan oleh sektor swasta Indonesia terpilih.

Selain pertemuan tingkat menteri, kegiatan ini pun dilengkapi dengan pameran produk UMKM dimana peserta program Sisternet XL Axiata turut berpartisipasi didalamnya. Pendalaman budaya dan kunjungan wisata juga diselenggarakan sebagai acara sampingan bagi para peserta.

Para peserta khususnya delegasi yang hadir pun disuguhkan sesi khusus dengan tema Berbagai Pengalaman Indonesia. Karena isu pemberdayaan perempuan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka di sesi ini mereka diajak untuk memahami secara signifikan tentang bagaimana upaya kolaboratif antara pemerintah dan aliansi bisnis mereka dapat dilakukan secara efektif dan berdampak positif pada perempuan. Tentunya dengan menerapkan pengalaman atau kejadian nyata di Indonesia. (bw)

Malang, (pawartajatim.com) – PT Pabrik Gula Rajawali I dan PT Pabrik Gula Candi Baru sebagai anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) selaku holding BUMN pangan Indonesia (ID FOOD) sebagai pengelola gudang Sistem Resi Gudang/SRG telah menerbitkan 16 resi gudang untuk gula kristal putih sesuai persetujuan Bappebti. Penegasan itu dikemukakan secara daring, Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko, pada acara Implementasi SRG Komoditas Gula yang diselenggarakan di Malang, Jumat (26/8).

Acara tersebut adalah sinergi antara Bappebti Kementerian Perdagangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan holding BUMN Pangan Indonesia (ID FOOD), serta Bank BJB. Sejak menjadi program prioritas nasional pada 2006, pemerintah berupaya agar SRG terus berkembang untuk dapat dimanfaatkan pelaku usaha.

‘’Data Bappebti per 25 Agustus 2022, penerbitan resi gudang untuk gula kristal putih di PT RNI saat ini mencapai 16 resi gudang. Total volume 10,05 ton senilai Rp 115,5 miliar dan sembilan resi telah dibiayai BJB dengan nilai Rp 53 miliar,” kata Didid.

Ia menambahkan, dengan SRG, komoditas dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan tanpa agunan lain. Komoditas tersebut juga dapat menjadi akses pembiayaan yang dapat digunakan pelaku usaha komoditas dari hulu hingga hilir.

Pembiayaan yang diberikan tentunya dapat membantu likuiditas, baik untuk memperoleh harga yang lebih baik mupun meningkatkan skala usaha. Kementerian Perdagangan dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan SRG secara nasional.

Mulai dari pembangunan infrastruktur gudang, pemberian alat sarana prasarana penambahan nilai komoditas yang disimpan di gudang SRG, menyediakan sistem informasi sebagai wujud digitalisasi sistem perdagangan hingga memberikan pembekalan soft skill untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pemangku kepentingan SRG.

Menurut Didid, Kementerian Perdagangan menjembatani perluasan akses pasar dan pembiayaan produk yang dihasilkan dari gudang SRG. Diharapkan implementasi SRG gula kristal putih ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan menjadi contoh terhadap pabrik gula dan komoditas lainnya di Indonesia.

“Kesuksesan SRG yang berjalan di suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, dukungan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga SRG yang terlibat. Kedua, pengelola gudang yang mandiri dan profesional. Ketiga, dukungan infrastruktur pendukung. Keempat, terciptanya jaringan pemasaran. Kelima, kelembagaan petani/nelayan/peternak di lokasi gudang SRG,” ungkap Didid.

Melalui Permendag Nomor 14 Tahun 2021 tentang Barang dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan dalam Gudang SRG, pelaksanaan SRG telah mencakup 20 komoditas hingga saat ini.

Komoditas tersebut meliputi komoditas pangan (gabah, beras, jagung, ayam karkas beku, kedelai); perkebunan dan hortikultura (kopi, kakao, lada, karet, teh, kopra, pala, gambir, bawang merah); kehutanan (rotan), industri (gula kristal putih); kelautan perikanan (garam, rumput laut, ikan); dan pertambangan (timah). Didid menyebutkan, hingga saat ini, telah diterbitkan 4.771 resi gudang untuk 16 komoditas seperti gabah, beras, jagung, kopi, rumput laut, kakao, rotan, garam, lada, ayam karkas beku, ikan, kedelai, gambir, bawang merah, gula dan timah.

Total volumenya 153.783,76 ton senilai Rp 2,09 triliun dengan nilai pembiayaan Rp 1,3 triliun. Penerbitan resi gudang tersebut dilakukan di 174 gudang SRG di 125 kabupaten/kota yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Pelaksanaan SRG tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan gudang yang dibangun Kementerian Perdagangan; instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi; dan gudang milik swasta.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) Widiastuti menyampaikan, implementasi SRG untuk gula kristal putih oleh pelaku usaha dimulai saat PT RNI menginisiasi SRG pada 2021.

PT RNI menginisiasi SRG dengan menjadikan pabrik gula miliknya, yaitu enam gudang di Malang dan empat gudang di Madiun milik PT Pabrik Gula Rajawali I serta dua gudang PT Pabrik Gula Candi Baru di Sidoarjo sebagai pengelola gudang SRG.

‘’Total kapasitas gudang dari dua perusahaan tersebut lebih dari 100 ribu ton. Kedua perusahaan telah memperoleh persetujuan sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk gula kristal putih pada 2022,” ungkap Widiastuti.

Pada 2022, PT RNI melakukan kerja sama pembiayaan dengan Bank BJB terkait resi gudang gula kristal putih untuk memperkuat keuangan perusahaan, terutama dalam musim giling yang dimulai dari Mei sampai dengan November.

“Kami berharap implementasi SRG di pabrik gula ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan di tahun-tahun mendatang dan dapat dijadikan contoh bagi industri lainnya dalam melaksanakan SRG untuk memperoleh pembiayaan,” jelas Widiastuti.

Menurut data Bappebti, telah terdapat 108 pengelola gudang SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, 231 gudang SRG (baik yang dibangun/dimiliki pemerintah dan swasta) serta 70 lembaga penilaian kesesuaian SRG, yang mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia.

Peningkatan partisipasi pelaku usaha dan kelembagaan di bidang SRG tentu juga berdampak langsung kepada nilai pemanfaatan SRG yang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan positif. Tercatat pada 2020 dan 2021, nilai transaksi SRG tumbuh masing-masing 72 persen dan 170 persen.

‘’Pada Agustus 2022, nilai transaksi resi gudang telah mencapai Rp 657,3 miliar atau telah tumbuh 27 persen dibandingkan penerbitan tahun sebelumnya,” ungkap Widiastuti. Selain itu, kata dia, nilai pembiayaan berbasis SRG juga mengalami peningkatan.

Hingga 25 Agustus 2022, nilai pembiayaan yang disalurkan telah mencapai Rp 409,4 miliar atau meningkat 15 persen dibandingkan pembiayaan tahun sebelumnya . Untuk mengoptimalkan pemanfaatan SRG oleh para petani, petambak, nelayan serta usaha kecil dan menengah, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pengaturan skema subsidi resi gudang dengan diterbitkannya PMK No.187/PMK.05/2021.

Melalui PMK tersebut, dilakukan penyempurnaan substansi seperti pemberian subsidi margin untuk kredit syariah, penambahan plafon pembiayaan, integrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan S-SRG, serta hal-hal lain yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan S-SRG. (bw)