Ponorogo, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa terus menggeber perluasan akses ekspor pisang ke Pasar Global. Menurutnya, pangsa ekspor buah-buahan dunia khususnya komoditas pisang ini menjadi peluang bagi Indonesia.

Provinsi Jatim sendiri menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia pada 2020, dengan total lebih dari 2,6 juta ton atau sebesar 32 persen dari produksi pisang nasional. “Jatim terus berupaya meningkatkan produksi, baik dari segi kuantitas, kontinuitas, maupun juga kualitas,” kata Khofifah saat mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam acara panen perdana pisang cavendish di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Rabu, (30/3).

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov Jatim turut mendorong pelaksanaan Program Pengembangan hortikultura berorientasi ekspor untuk mensubstitusi impor produk hortikultura dan meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah.

“Data eksportasi komoditas pertanian di Jawa Timur selama 15 hari (16 – 30 Desember 2021), volume ekspor mencapai 142.275 ton dengan nilai Rp 2,71 triliun antara lain terdiri atas nilai ekspor komoditas hortikultura Rp 297 miliar atau 10,96 persen dari total ekspor,” jelas Khofifah.

“Kabupaten tertinggi produksi pisang di Jatim secara berurutan berada di kabupaten Malang, Pasuruan,  Lamongan, Banyuwangi, Lumajang dan Ponorogo,” jelasnya. Menurut dia, seiring dengan masifnya kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan petani, menjadi solusi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kontinuitas produk pisang cavendish sehingga dapat memenuhi kebutuhan baik bagi pasar lokal maupun pasar global.

Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) Jatim. Pada Desember 2021, NTP naik 1,33 persen dari 100,88 menjadi 102,22. Sub sektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada sub sektor Hortikultura sebesar 12,35 persen.

“Diikuti sub sektor Peternakan sebesar 0,32 persen, subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,11 persen dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,01 persen,” ujarnya. Disisi lain, saat ini penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura perlu ditekankan pula untuk mempertahankan mutu komoditas segar, mencegah kerusakan fisik maupun kimiawi.

Juga memperpanjang daya simpan produk, dan utama menyiapkan hasil panen menjadi produk olahan yang siap dipasarkan dan dikonsumsi. “Saya berharap melalui Pengembangan Pisang Cavendish di Ponorogo ini menjadi momentum Optimis Jatim Bangkit guna Meningkatkan motivasi, inovasi serta kemandirian petani, maupun para pelaku agribisnis agar dapat lebih berdaya saing,” tandasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wapres RI Ma’ruf Amin sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah salah satunya produksi pisang yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Pisang, memiliki cita rasa beragam dan bisa dikelola menjadi berbagai macam olahan makanan.

“Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi baik dari kuantitas, kontinyuitas dan kualitas,” kata Wapres Ma’ruf Amin. Menurutnya, produksi pisang meningkat dari tahun-tahun. Di tahun 2020 lebih 8 juta ton. Sedangkan Volume ekspor mencapao 5.500 ton pada Mei 2021 dan menjadi yang terbesar kedua setelah buah manggis.

“Saya menyambut baik inisiasi program ini. Semoga sebagai jembatan untuk ekspor pisang dan meningkatkan pendapatan petani pisang,” ucapnya. Dengan adanya produksi pisang cavendish, Ma’ruf Amin meyakini Kabupaten Ponorogo mempunyai komoditas unggulan. Sehingga ke depan mampu memberdayakan petani serta memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat Ponorogo.

Ia juga mengarahkan agar lahan hortikultura ditingkatkan sehingga memberikan penghasilan dan kesejahteraan bagi petani. Selain itu, menurutnya keberhasilan program ini tidak lepas dari kerjasama dengan beberapa mitra petani. Menjadi mitra di sektor pertanian, kata Ma’ruf Amin, sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mengerakkan pendapatan petani dan memperoleh kesejahteraan petani.

“Selain itu, membantu pembiayaan usaha pertanian, memperbaiki kualitas produk dan meningkatkan akses pasar,” pungkasnya. Selama proses produksi, panen hingga proses pemesanan pisang cavendish, petani didampingi mitra PT Great Giant Pineapple (GGP). Pola mitra tersebut, para petani menyiapkan lahan, sedangkan PT GGP menyediakan bibit dan panduan penanaman serta koordinator di lapangan agar produk yang dihasilkan petani berkualitas ekspor.

Setelah mengikuti serangkaian acara, Wakil Presiden beserta Wury Ma’ruf Amin didampingi Mendes PDTT, Gubernur Jawa Timur, Sesmen Kemenko Bid Perekonomian, Bupati Ponorogo dan Government Corporate Affair, Direktur PT GGP menuju Kebun Pisang. Disana, rombongan secara simbolis melakukan panen perdana pisang cavendish sekaligus menyapa petani pisang.

Pada acara tersebut turut dilakukan penyerahan bantuan oleh Ketua BAZNAS serta penyerahan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT. BRI, PT. Bank BNI, PT. Bank Mandiri dan PT Bank Jatim. Dilanjutkan dengan penandatanganan MOU Antara Bumdes dengan PT Nadi.

Turut mendampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Abdul Halim Iskandar, Sekretariat Kementrian Koordinator Bidang Ekonomi (Sesmenko) RI Susiwijono Moegiarso, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Madiun Ahmad Dawami, Pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) serta jajaran forkompinda Provinsi Jatim. (bw)

Jakarta, (pawartajatim.com) – Setelah bertemu Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, Menteri Perdagangan  Muhammad Lutfi, meyakini Indonesia akan menjadi kiblat fashion muslim  dunia. Untuk itu, Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat eksosistem industri halal melalui pengembangan fashion muslim.

Salah satunya akan ditingkatkan penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW). Hal ini  disampaikan Mendag Lutfi, saat Audensi dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Selasa (29/3) di Jakarta.

Sesuai arahan Wakil Presiden RI, Indonesia diharapkan dapat menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Secara global, konsumsi produk fashion muslim dunia pada 2024 diprediksi mencapai USD 311 miliar.

‘’Nilai ini akan naik dibandingkan tahun 2019 sebesar USD 277 miliar. Untuk itu, kami ingin menangkap dan menonjolkan potensi industri syariah Indonesia yang salah satunya adalah fesyen muslim,” kata Mendag Lutfi.

Dalam audiensi tersebut, turut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan KADIN Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Komite Promosi Fesyen Muslim Indonesia, Anne Patricia Sutanto, Ketua Umum Asosiasi  Pertekstilan  Indonesia (API), Jemmy  Kartiwa, Ketua Panitia HIPMI Syariah Ibnu  Riyanto, para desainer, akademisi, pelaku usaha kosmetika dan Perwakilan dari Indonesia Halal Lifestyle Center Jetti R Hadi.

Mendag Lutfi, menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Sesuai dengan Roadmap Fashion Muslim  Indonesia, JMFW memiliki fokus strategi kegiatan selama 2022─2024. Pada 2022, fokus strateginya adalah penguatan merek. Tahun 2023 ditargetkan untuk penguatan jaringan dengan terjun langsung dalam peta fashion internasional.

Kemudian  tahun  2024  ditargetkan untuk deklarasi  Indonesia  sebagai  pusat fashion muslim dunia. Sebagai langkah awal, Kementerian Perdagangan telah menancapkan pilar melalui kegiatan Embracing Jakarta Fashion Week pada 2021.

Acara inti JMFW diagendakan untuk dilaksanakan pada 20─22 Oktober 2022 mendatang, bersamaandengan penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2022 di ICE BSD, Tangerang. “Kegiatan JMFW diharapkan dapat memperkuat kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan nilai  tambah  dan daya saing produk ekspor, meningkatkan akses pasar, meningkatkan  promosi digital, dan mengoptimalisasi peran perwakilan perdagangan,” ungkap Mendag Lutfi.

Kegiatan JMFW merupakan inisiasi Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag bekerja sama dengan KADIN Indonesia dan pemangku  kepentingan  terkait  seperti  perancang busana, merek fesyen, pelajar, perusahaan tekstil, merek kosmetik, merek aksesori fesyen, media dan pemerintah.

Mendag Lutfi, menjelaskan tujuan JMFW sebagai upaya meningkatkan dan membangun kepedulian para  pemangku  kepentingan  serta  masyarakat  umum  tentang  potensi fashion muslim Indonesia. JMFW juga diharapkan dapat mempromosikan Indonesia sebagai referensi tren muslim fashion yang  menjadi kiblat fashion muslim dunia.

“Melalui JMFW, kita dapat memperkuat brandingproduk  fesyen  muslim  Indonesia  dengan  keberagaman  produk  fesyen  muslim  yang  berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor,” pungkas Mendag Lutfi.

Untuk  fesyen  muslim,  Indonesia  berada  di  posisi  ke-5  sebagai  pasar  terbesar  dunia,  berada  di bawah  Iran,  Turki,  Arab  Saudi,  dan  Pakistan. Di sisi lain, Indonesia merupakan eksportir produk fashion muslim ke-18 dunia. Eksportir utama produk tersebut adalah Tiongkok, Turki, India, Uni Emirat Arab, dan Bangladesh.

Populasi  muslim  Indonesia  tercatat  mencapai  231  juta. Sementara  itu,  populasi  muslim  dunia sebesar 1,9  miliar atau setara 26 persen total populasi  dunia.  Dengan  jumlah  populasi  tersebut Mendag Lutfi optimistis, kebutuhan terhadap produk halal juga cukup besar. (bw)

Denpasar, (pawartajatim.com) – Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahap I dan II Dana Tugas Pembantuan bagi 82 kabupaten/kota. Dana ini nantinya akan digunakan untuk merevitalisasi 87 pasar rakyat dan satu gudang Non-Sistem Resi Gudang (SRG).

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 10 kabupaten/kota oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan pada Selasa (29/3), di Denpasar, Bali. “Pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan melalui dana tugas pembantuan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran sektor perdagangan untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” ujar Oke.

Oke mengungkapkan, pasar rakyat sebagai penggerak roda ekonomi memiliki fungsi strategis sekaligus kedekatan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Aspek sosial budaya inilah yang menjadi nilai unik tersendiri bagi pasar rakyat yang membutuhkan penanganan khusus dalam pengelolaan, pengembangan, serta pelestariannya.

“Untuk itu, pasar rakyat perlu dikembangkan secara komprehensif dan holistik sehingga daya saing terhadap pusat perbelanjaan maupun toko modern meningkat,” ucap Oke. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima pemanfaatan pasar rakyat secara simbolis kepada empat daerah, yakni Tuban, Jawa Tengah; Blora, Jawa Tengah; Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Oke mengungkapkan bahwa Kemendag membuat berita acara serah terima kepada 108 unit pasar rakyat yang telah berhasil direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan pada 2021.

Adapun pedoman pengembangan dan pengelolaan sarana perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021. “Diharapkan penerima dana tugas pembantuan tahun anggaran 2021 melaporkan finalisasi melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR),” imbuhnya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248 Tahun 2010, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.

 Rakor Perdagangan Wilayah Perbatasan

Usai menyerahkan dana tugas pembantuan, Oke membuka rapat koordinasi (rakor) perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia. Rakor ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kegiatan perekonomian, serta mendukung sarana penunjang di wilayah perbatasan.

Rakor dihadiri kepala dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, perwakilan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kota/kabupaten Provinsi Bali; perwakilan asosiasi Kadin, serta perwakilan Indonesian National Shipowners Association (INSA).

“Melalui rakor tersebut, para undangan yang hadir bertukar wawasan terkait informasi perdagangan di wilayah perbatasan dan memanfaatkan peluang potensi perdagangan yang ada,” ungkap Oke.

Rakor ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan di Aruk, Motaain, dan Skouw. Pembangunan sarana perdagangan tersebut berupa pasar rakyat dan gudang Non-SRG di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Belu. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Sejak berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan/LPS ada 116 Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan satu bank umum/BU dilikuidasi. Ratusan BPR dan satu BU ini terpaksa dilikuidasi periode 2005 – 28 Februari 2022, akibat adanya kesalahan tata kelola yang tidak benar.

Penegasan ini dikemukakan Sekretaris LPS Dimas Yuliharto, di Surabaya Selasa (29/3) malam. ‘’Dari jumlah itu, sebanyak 16 BPR yang terkena likuidasi ada di Jatim. Mereka berdomisili di Sidoarjo, Ngawi dan Jember,’’ kata Dimas.

Menurut dia, dalam mengambil keputusan likuidasi BPR dan BU, lima anggota komisioner LPS melakukan rapat terlebih dahulu hingga mengambil keputusan lewat voting. Karena itu, apabila ada BPR dan BU yang terpaksa dilikuidasi karena mereka melakukan kesalahan tata kelola managemen perbankan.

Selain menjelaskan tentang likuidasi BPR dan BU, Dimas Yuliharto, menjelaskan, hingga kini simpanan aset LPS mencapai Rp 7.440 triliun dari 1.742 bank, yang terdiri dari 107 BU dan 1.635 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia.

Adapun cakupan penjaminan simpanan, per Januari 2022, jumlah rekening yang dijamin LPS adalah sebesar 99,93 persen dari total rekening atau setara dengan 444.162.727 rekening. Rule of Thumb dari Internasional Asosiation of Deposit Insurens/IADI, deposit insurance coverage sekurangnya mencakup 80 persen jumlah deposan dan 20-30 persen nilai nominal simpanan.

Sedangkan di UU No 24tahun 2004, LPS diamanatkan untuk menjamin setidak-tidaknya 90 persen dari jumlah nasabah penyimpanan di industry perbankan. (bw)