Pertama Kali Sejak Pandemi, Bandara Juanda Berangkatkan Jamaah Umrah Senin Besok

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Setelah dua tahun pandemi Covid-19, Pemprov Jatim akan melepas  jamaah umroh via Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Senin-Selasa (14-15/3). Seluruh jamaah diberangkatkan dengan maskapai Lion Air dan Garuda Indonesia.

Kebijakan ini seiring dengan lampu hijau yang telah diberikan pemerintah pusat terkait Pembukaan Pemberangkatan Ibadah Umroh dari Bandara Internasional Juanda, Senin,  (14/3). Merespon hal tersebut, Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah mempersiapkan dan memprioritaskan perlindungan jamaah yang telah terdaftar di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) atau biro perjalanan umroh dari Jatim.

“Koordinasi dengan para agen pelaksana umroh harus intensif. Karena peminat di Jatim sangat tinggi sekali. Termasuk juga, Dinas Kesehatan Prov Jatim bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya terkait kepulangan juga harus intensif,” ungkap Gubernur Khofifah usai mimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembukaan PPIU dari Bandar Juanda di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (13/3).

Menurut Khofifah, perlindungan ekstra hati-hati harus dilakukan pada jamaah yang masuk dalam kategori lansia serta lansia yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Apalagi, pada dasarnya seperti diketahui bersama pandemi Covid-19 belum bisa disebut selesai, meskipun trennya melandai.

“Maka kehati-hatian secara  ekstra harus tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan,” tegasnya. Khofifah mengatakan, seiring Pemerintah Saudi Arabia yang telah menerbitkan peraturan yang tidak mengharuskan jamaah membawa hasil swab antigen / PCR, pada proses kepulangan jamaah tetap wajib swab di lokasi kedatangan jama’ah umrah.

“Misalnya jika kedatangan akhir di  Juanda, nanti akan dilakukan swab di Juanda. Sambil menunggu swab jama’ah menunggu di hotel yang telah di verifikasinKKP, PHRI dan Dinkes Provinsi,” imbuhnya. Khofifah, sembari menunggu hasil swab terbit, jamaah akan beristirahat di hotel yang telah ditentukan oleh  KKP dan  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Dimana, sebanyak 27 hotel dengan total kapasitas 1.299 bed telah disiapkan oleh KKP, PHRI dan Dinkes Jatim serta telah disampaikan pula kepada Menkomarves Luhut Pandjaitan. “Jumlah hotel ini masih bisa bertambah kedepannya disesuaikan kebutuhan. Namun 27 hotel ini sudah terverifikasi dan masih cukup.

Namun, antisipasi seiring bertambahnya jumlah penerbangan maskapai, bisa diexercise untuk menjadi 61 hotel. Saat ini hanya 27 yang terverifikasi,” urai Khofifah. Selain itu, peningkatan jumlah jamaah haji umroh seiring memasuki bulan ramadhan juga harus diantisipasi dengan ditingkatkannya jumlah jadwal penerbangan dari maskapai.

“Hari ini ada perwakilan dari Garuda Indonesia dan Lion Air hadir, saya harapkan bisa bertambah jumlah penerbangannya. Karena minat masyarakat ibadah  umrah di bulan Ramadhan sangat tinggi,” tandas Khofifah.

Berdasarkan data dari Lion Air di Bulan April, maskapai ini akan melakukan 2 kali penerbangan dalam satu minggu. Sehingga dalam satu bulan akan ada 8 kali keberangkatan jamaah. Untuk Garuda Indonesia sendiri di Bulan April akan melangsungkan 3 kali penerbangan umroh dalam satu bulan.

“Kami sangat berharap jika ada penambahan jumlah jadwal penerbangan umroh dari maskapai yang tersedia. Baik ke Jeddah maupun Madinah. Karena peluang ibadah ini sangat diminati masyarakat apalagi menjelang ramadhan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jatim Husnul Maram mengungkapkan rasa syukurnya atas telah dibukanya penerbangan jamaah umroh dari bandara Internasional Juanda. Husnul menyebut Kanwil Kemenag akan mengikuti seluruh standar operasional yang telah disetujui bersama dari Ratas hari ini.

Sehingga masyarakat yang melakukan ibadah umroh, bisa berangkat tanpa test PCR tetapi pada proses kepulangan akan tetap dilakukan tes PCR di tujuan akhir masing-masing. Lalu akan dikarantina sambil menunggu hasil tesnya terbit.

“Hanya menunggu tanpa karantina. 1 hari saja. Kalau negatif pulang kalau positif ya isolasi di hotel. Tidak ada tambahan aturan lain,” ujarnya. Berdasarkan rapat bersama Menkomarves  pada hari Jum’at (11/3)  lalu, Pemerintah Saudi Arabia menyampaikan tidak ada syarat khusus bagi vaksin tertentu  yang diperbolehkan melakukan ibadah.

Pemerintah Saudi Arabia telah menilai vaksinasi di Indonesia berlangsung dengan sangat baik, dan vaksin jenis apapun juga diterima. Dalam kesempatan yang sama, Ketua AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia BPD Jatim dan Nusra M. Sufyan Arif  mengatakan bahwa jumlah jamaah bertambah dua kali lipat di bulan April. Sebanyak 3.000 hingga 4.000 warga Jawa Timur (Jatim) masuk daftar tunggu ibadah umrah di Bulan Maret 2022. Angka itu terus bertambah tiap bulan.

“Bulan April karena Bulan Ramadhan, naik hingga 7000 untuk yang daftar Umroh. Angka ini bahkan meningkat 2 kali lipat dibanding maret, karena Ramadhan,” kata Sufyan. “Animo masyarakat lebih besar apalagi dibuka dari sini (Bandar Udara Internasional Juanda). Jadi lebih dekat, nggak perlu jauh-jauh ke Soetta (Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Jakarta),” lanjutnya. (bw)

SRPB Adakan Sharing Session dengan DPD Rentan Jatim

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Untuk mendekatkan diri dengan organisasi mitra, Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan silaturahmi. Salah satunya dengan Relawan Antisipasi Solidaritas Bencana (Rentan) DPD Jatim.

Kegiatan yang berbentuk sharing session ini diadakan di Sekretariat DPD Rentan Jatim, di Desa Gempol RT 14 RW 4, Jedong Cangkring, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Minggu, 13 Maret 2022. Sedangkan temanya adalah Peran Serta Relawan dalam Penanggulangan Bencana.

“Kita memulai bersinergi dengan lembaga-lembaga lain tentang kebencanaan. Salah satunya dengan SRPB Jatim. Kami harapkan Mbak Dian (koordinator SRPB Jatim) bisa memberikan edukasi kepada kami. Kali ini kita berbagi ilmu dengan SRPB Jatim,” ungkap Ketua DPD Rentan Jatim Prihartono membuka acara.

Sementara itu, Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih mengatakan, relawan harus punya kemampuan. Ini sangat penting jika mereka diterjukan ke daerah bencana. “Kalau tidak punya kemampuan, apa bedanya dengan masyarakat biasa. Tidak paham kesiapsiagaan, tidak tahu tanggap darurat, dan sebagainya,” katanya di hadapan para pengurus dan anggota Rentan Jatim.

Karena itu, relawan harus siap berlatih. Menurutnya, relawan itu masyarakat awam yang terlatih. Mereka punya kemampuan dan kompetensi, sehingga punya bekal saat terjun ke lokasi bencana.

Sementara, Koordinator Bidang Kemitraan SRPB Jatim Aslichatul Insiyah atau kerap dipanggil Azelin mengungkapkan betapa pentingnya pelatihan bagi relawan. Salah satunya apa adalah apa yang dilakukan SRPB Jatim dengan program Arisan Ilmu Nol Rupiah. Kegiatan ini sudah mulai berjalan kembali meski sempat terkendala pandemi Covid-19. “Kami hadirkan narasumber yang berkompeten, gratis, dan terbuka untuk umum,” ujarnya.

Sedangkan Koordinator Bidang Sarana Prasarana Andreas Eko Muljanto lebih banyak memaparkan pembagian klaster kebencanaan. Dengan demikian, relawan saat terjun ke daerah bencana sudah tahu kemampuan atau kompetensi masing-masing.

Kegiatan ini juga diselingi tanya jawab oleh para peserta. Mereka banyak bertanya soal pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan. Selain itu, juga dibahas masalah manajemen organisasi relawan. (riz)

Mendag : Ekonomi Indonesia Maju Karena UKM Kuat

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengungkapkan, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan ekonomi maju di dunia. Hal ini disebabkan Indonesia mempunyai pelaku usaha kecil dan menengah/UKM yang kuat.

Hal ini disampaikan Mendag Lutfi saat membuka acara Briefer’s Event Empowering SMEs To Recover Stronger secara virtual pada hari ini, Jumat (11/3). “Indonesia adalah negara kuat dan pasti bisa maju karena memiliki UKM yang kuat, mempunyai kualitas manusia yang besar, bertanggung jawab, dan saling gotong royong. Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju di dunia,” kata Mendag Lutfi.

Mendag menyampaikan, UKM berkontribusi terhadap 61,97 terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja pada 2021. Namun, dari sisi ekspor pada triwulan ketiga 2021, kontribusi UKM terhadap ekspor nonmigas Indonesia baru mencapai 15,65 persen.

Dari segi jumlah pelaku, hanya sekitar 16,96 persen eksportir yang berasal dari UKM. Adapun produk UKM yang diekspor di antaranya produk mesin sederhana, aksesoris kendaraan, peralatan rumah tangga, produk kayu, tekstil, dan hasil laut.  “Untuk itu, kita perlu melihat tantangan ke depan untuk memajukan usaha sebagai pilar utama memajukan Indonesia,” tandas Mendag Lutfi.

Mendag mengungkapkan, pada 2045 PDB Indonesia diprediksi menempati urutan keempat berdasar nilai tukar pasar dengan per kapita sebesar USD 28,934 di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Indonesia juga diprediksi akan keluar dari jebakan kelas menengah pada 2034.

Untuk mencapai hal tersebut, investasi harus tumbuh 7,3 persen dengan kontribusi PDB sebesar 39 persen, manufaktur tumbuh 7,8 persen dengan kontribusi terhadap PDB 32 persen, ekspor tumbuh 7,9 persen dengan kontribusi 54 persen.  Sementara, untuk keluar dari jebakan kelas menengah, Indonesia harus melakukan investasi pada infrastruktur dan transfer teknologi.

“Saat ini infrastruktur sedang digenjot agar biaya logistik menjadi lebih murah dan transfer teknologi sedang dikerjakan. Agar berhasil melakukan transfer teknologi, Indonesia harus memiliki pendidikan yang berkualitas agar sumber daya manusia di masa mendatang menjadi kelas prima,” jelas Mendag Lutfi.

Mendag menjelaskan, terdapat beberapa tren yang harus diantisipasi masa yang akan datang, yaitu megatren dunia pada 2045, evolusi ekspor Indonesia ke produk industri dan industri berteknologi tinggi, serta ekonomi digital.

Mendag Lutfi menyebut, pada 2045 penduduk dunia akan tumbuh menjadi 9,45 miliar orang. Pada masa ini, demografi penduduk dunia didominasi oleh orang lanjut usia. Pada periode ini, 66 persen penduduk tinggal di perkotaan dan 95 persen dari urbanisasi tersebut terjadi di negara emerging market seperti Indonesia.

Pada periode ini, keuangan internasional juga menjadi jauh lebih transparan dan tertelusur (tracebility) yang menyebabkan mata uang regional menjadi lebih banyak dan tidak dikuasai oleh mata uang tertentu seperti hari ini.

Selain itu, lanjutnya, 8,1 miliar atau 84 persen dari penduduk dunia termasuk dalam kelas menengah. Jumlah tersebut merupakan suatu tren yang bagus untuk konsumsi dan baik untuk pertumbuhan UKM. Pertumbuhan konsumsi juga bagus untuk pertumbuhan negara karena konsumsi turut membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 54 persen.

“Dimasa depan, kompetisi penguasaan sumber daya alam akan semakin meningkat dengan benua Asia dan Afrika menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, kita harus menjaga cadangan sumber daya alam untuk memastikan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia,” terang Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menambahkan, pada masa ini terjadi perubahan iklim. Suhu muka bumi akan naik antara 3—3,5 persen sehingga memberikan efek pada negara kepulauan, seperti Indonesia. Di masa mendatang yang harus diantisipasi juga adalah penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan ekonomi sirkular.

“Di masa depan, 71 persen peranan ekonomi akan berada di negara emerging market dan 54 persen berada di Asia. Jadi, kita akan memastikan peperangan melawan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi harus dapat dicapai sebelum batas waktu tahun 2038,” imbuh Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga menjelaskan peran ekonomi digital terhadap ekonomi nasional. Pada 2020, total PDB Indonesia tercatat sebesar Rp 15.400 triliun. Dari jumlah tersebut, ekonomi digital berkontribusi sebesar 4 persen atau sebesar Rp 632 triliun.

“Pada 2030, PDB Indonesia akan tumbuh menjadi Rp 24.000 triliun. Pada periode ini, ekonomi digital tumbuh empat kali lipat menjadi Rp 4.531 triliun atau berkontribusi sebesar 18 persen dari total PDB. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu sektor pendidikan dan kesehatan yang mempunyai peran untuk menyelamatkan generasi emas Indonesia,” pungkas Mendag Lutfi. (bw)

Belasan Narapidana Nunukan Dipindahkan ke Lapas Tarakan

0

Nunukan, (pawartajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan/Lapas Kelas IIB Nunukan melakukan pemindahan Narapidana sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang ke Lapas Kelas IIA Tarakan, pada Sabtu (12/3). Kepala Lapas Kelas IIB Nunukan, I Wayan Nurasta Wibawa, mengatakan bahwa, pemindahan 17 narapidana ini dikawal ketat oleh 2 personel Polres Nunukan dan 6 orang petugas pengamanan Lapas.

“Pemindahan ini adalah salah satu cara untuk mengurangi kelebihan daya tampung di dalam Lapas Nunukan,” kata Wayan. Ia menjelaskan, proses pemindahan narapidana lain akan dilakukan juga secara bertahap.

Selain itu, pemindahan Napi antar Lapas ini untuk mendeteksi dini adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. “Ada aturan jumlah terpidana dalam satu sel yang berdasarkan pada standar protokol kesehatan Covid-19, dan Lapas harus menerapkan hal itu, makanya terjadi pemindahan,” sebut Wayan.

Kalapas Wayan, menambahkan, sebelum pelaksanaan pemindahan, para narapidana dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. “Kami juga memastikan bahwa seluruh narapidana yang akan dikirim tersebut benar-benar dalam kondisi sehat,” tandas Wayan. (dra)

Gus Muhdlor : Banyak Jalan Rusak, Mana PU Bina Marga?

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) perintahkan Dinas PU BM SDA mengecek kondisi jalan di kawasan kantor pemerintah. Mengingat ada jalan di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo kondisinya rusak bergelombang mengakibatkan adanya genangam air yang mengganggu pengendara jalan dan masyarakat yang datang ke kantor BPN.

Bukan hanya di kantor BPN saja, jalan akses publik lainnya juga dicek. Begitu juga dengan jalan kabupaten yang ada di wilayah kecamatan dan desa. Akses jalan menuju kawasan sekolah dan pasar juga jadi atensi bupati alumi SMAN 4 Sidoarjo itu.

“Jalan menuju kawasan layanan publik pemerintah harus jadi atensi, ada jalan yang rusak langsung diperbaiki, termasuk juga jalan di wilayah kantor kecamatan dan balai desa,” kata Gus Muhdlor usai bersih-bersih sampah dengan warga di Jalan Taman Pinang Indah Sabtu, (12/3).

Sebagian besar kantor layanan pemerintah berada di kawasan kota. Bukan hanya kantor layanan milik Pemkab Sidoarjo saja, disana ada banyak kantor layanan dari instansi vertikal. Seperti kantor Pengadilan Negeri, Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor BPN.

“Untuk jalan di depan kantor BPN, mulai kemarin sudah dilakukan perbaikan. Perkiraan satu minggu lagi rampung di aspal,” ujar Gus Muhdlor. Sementara itu, Plt Kepala Dinas PU BM SDA Dwi Eko Saptono, menyampaikan, perbaikan jalan rusak di depan kantor BPN sudah dalam proses.

“Pengurukan sirtu akan memakan beberapa hari, setelah itu dilakukan pemadatan. Jika tidak ada kendala hujan langsung bisa dilakukan pengaspalan,” terang Dwi. Eko yang juga merangkap Kabag Administrasi Pembangunan itu merespon perintah Bupati Gus Muhdlor, dengan mengerahkan bidang terkait untuk bergerak cepat.

Mendata jalan mana saja yang menjadi prioritas dilakukan perbaikan tahun ini. Termasuk jalan akses menuju kawasan instansi layanan pemerintah. “Bila belum masuk dalam perencanaan, nanti bisa diusulkan pengajuan di PAK dan anggaran tahun berikutnya,” jelasnya. (rin)

Kunjungan Kerja Menko PMK dalam Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Madiun

0

Madiun, (pawartajatim.com) – Kunjungan Kerja Menko PMK, Mujahir Efendy ke Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun melakukan dialog bersama Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Tim Pendamping Stunting wilayah Kabupaten Madiun Jum’at (11/3). Kunjungan ke Madiun ini, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur/Jatim, Maria Ernawati.

Dalam forum ini, Ahmad Dawami mengajak seluruh kepala OPD, Forkompinda dan sektor lain yang terlibat dalam percepatan penurunan stunting untuk menunjukkan komitmen kabupaten Madiun dalam aksi penurunan stunting.

Kepada Mujahir Efendy, Ahmad Dawami mengutarakan bahwa kesuksesan penurunan stunting di Kabupaten Madiun tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Pada 2024, pak presiden menargetkan angka stunting nasional yaitu 14 persen.

‘’Perlu kami laporkan kepada pak Menko kalau 2019 stunting di Madiun masih 24,94 persen. Namun, 2021 menjadi 15,9 persen. Dan kita masih ada waktu sampai tahun 2024. ‘’Sehingga tetap kita jaga semangat kita agar kita bisa membuktikan bahwa penurunan stunting yang diinginkan pak Presiden ini bisa kita capai,” ungkap Ahmad Dawani.

Erna menambahkan, seperti yang sudah dilakukan oleh Ahmad Dawani di Kabupaten Madiun, Perwakilan BKKBN Jatim selain membetuk Tim Pendamping Keluarga, juga telah menggandeng lintas sektor serta membuat beberapa inovasi untuk mencapai target 14 persen di 2024.

Yang terbaru, BKKBN Jatim telah membentuk konsorsium dari Perguruan Tinggi yang akan mendampingi 18 wilayah di Jatim. “Dilevel provinsi, BKKBN Jatim juga telah membentuk tim ahli dari unsur perguruan tinggi dan kita siap mendampingi 18 wilayah Kabupaten Kota dengan irisan kriteria prevalensi stunting, AKI dan AKB tinggi, serta daerah yang termasuk dalam kemiskinan ekstrim,” ujar Erna.

BKKBN Jatim sampai saat ini telah membentuk 31.243 tim pendamping Kelurga dan sedang membetuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang nantinya akan berkolaborasi dengan Konsorsium Perguruan Tinggi. Untuk dukungan pendanaan, BKKBN Jatim telah menyiapkan DAK BOKB yang didistribusikan ke 38 Kabupaten/Kota di Jatim.

Dalam dialognya, Muhajir Efendy berharap, setelah Presiden menerbitkan Perpres No. 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan BKKBN diberi mandat untuk menjadi ketua aksi tersebut, kita semua bisa bergerak bersama untuk memperbaiki SDM generasi selanjutnya.

Indonesia menjadi negara yang kurang maju karena sebagian SDM masyarakat Indonesia saat ini, dulunya adalah mantan stunting. “Presiden sangat ingin menurunkan stunting itu karena Beliau berharap pada tahun 2045 anak-anak kita bisa menjadi SDM yang tangguh. Karena hanya itu cara agar negara kita bisa berkompetisi dengan negara lain dan menjadi bangsa yang besar,” ujar Mujahir Efendy.

Dialog di Pendopo Kantor Kecamatan Mejayan siang kali ini telah menyepakati satu hal yaitu semua yang hadir di forum ini memiliki visi yang sama untuk terus menggugah semangat semua sektor terkait dan ikut dalam aksi percepatan penurunan stunting, baik di Wilayah Kabupaten Madiun maupun di Indonesia. (bw)

Lewat Anjungan Mandiri, Warga Binaan Bisa Tahu Kapan dapat Asimilasi Hingga Bebas

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan/Lapas Sidoarjo menghadirkan inovasi anjungan mandiri untuk pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP). Dalam anjungan mandiri tersebut, WBP bisa mengakses dan melihat sendiri ekspirasi masa tahanan hingga perolehan remisi dan asimilasi.

Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, mengatakan, keberadaan anjungan mandiri/self service bagi WBP sejalan dengan UU Keterbukaan Informasi. Sehingga akan memudahkan WBP dalam mendapatkan informasi terkait pelayanan yang menjadi hak mereka.

“Kami yakin, pelayanan lapas akan lebih transparan & terkontrol,” kata Wisnu, Sabtu (12/3). Sementara itu, Kalapas Sidoarjo Teguh Pamuji, mengatakan, pelayanan anjungan mandiri ini memberikan akses bagi WBP untuk mengakses Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

WBP bisa mengakses informasi terkait hak-haknya selama menjalani pembinaan di lapas. Selain WBP, keluarga inti dari WBP juga diberikan akses untuk mengetahui kondisi anggota keluarganya. “Cukup dengan jempol saja, karena sistem kami mendeteksi sidik jari untuk proses otentifikasi akses,” urai Teguh.

Menurut dia, Setidaknya ada lima jenis informasi yang bisa diakses. Yaitu yang pertama adalah kelengkapan berkas administratif perkara. “Disini WBP bisa tahu persyaratan untuk bebas nanti sudah lengkap atau belum,” tutur Teguh.

Selanjutnya, WBP maupun keluarga inti yang bersangkutan bisa mengetahui presensi pembinaan. Sekaligus mengetahui proses pembinaan yang meliputi masa orientasi awal (mulai ditahan s.d 14 hari), pembinaan awal (orientasi s.d 1/3 masa tahanan), pembinaan lanjutan (1/3 s/d 2/3) hingga pembinaan akhir (2/3 s/d selesai).

Selain itu, lanjut Teguh, WBP juga bisa mengetahui berapa lama memperoleh remisi. Dan terakhir, adalah mengetahui Surat Keputusan terkait Asimilasi/ PB/ CB. “Jadi WBP bisa mengecek langsung apakah SK sudah turun atau belum,” tegasnya.

Dengan inovasi ini, kata Teguh, seluruh pelayanan di Lapas Sidoarjo Gratis. Tidak ada pungutan sepeser pun untuk pelayanan WBP. Dia berharap informasi ini bisa dipahami oleh WBP dan keluarganya. Untuk itu, petugas Lapas Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada WBP secara berkala seminggu sekali.

“Selain itu kami juga tempatkan komputer tersebut di dekat blok, sehingga mudah diakses oleh WBP sendiri,” tandas Teguh. (rin)

Perjalanan Umroh dan Luar Negeri Lewat Juanda Dibuka, Jadi Spirit Kebangkitan Ekonomi Jatim

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, secara resmi mengizinkan pemberangkatan ibadah umroh dan perjalanan luar negeri melalui Bandara Juanda, Sidoarjo.

Kepastian itu disampaikannya usai melakukan Rapat Koordinasi/Rakor Pembukaan Bandara Juanda untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) termasuk umroh di Hotel JW Marriot Surabaya, Jum’at (11/3).

Rakor diikuti Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pakar Epidemiologi Unair Windhu Purnomo, Perwakilan PT Angkasa Pura, serta Otoritas Bandara Juanda.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah membuka kembali pemberangkatan ibadah Umroh mulai 8 Januari 2022 lalu. Namun, keberangkatan dan kepulangan umroh masih melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Menko Marves mengatakan, meski pemberangkatan umroh dan PPLN melalui Bandara Juanda telah dibuka kembali mulai Jum’at (11/3), namun, akan efektif dalam beberapa hari menunggu kesiapan berbagai pihak di Jatim.

“Jadi tidak hanya umroh, tapi juga keberangkatan dan kedatangan internasional. Prinsipnya, sama seperti di Jakarta dan Bali untuk kedatangan internasionalnya. Seperti umroh berangkat dari Jatim, kembali di Jatim,” katanya.

Dijelaskan, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 8 Maret 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk PPLN yang memasuki wilayah Indonesia diberlakukan masa karantina satu hari.

“Jadi, ketika datang dilakukan tes PCR di airport atau di hotel atau asrama haji. Bila negatif bisa langsung pulang, tapi bila positif maka harus karantina. Soal paspor kita semua berlaku visa on arrival, jadi apa yang terjadi di Jakarta sama dengan yang terjadi di Surabaya,” ujar Menko Marves Luhut.

Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyambut baik kembali dibukanya Bandara Juanda untuk perjalanan luar negeri termasuk umroh. Menurut dia, hal ini akan menjadi penguat dan spirit bagi kebangkitan ekonomi Jatim.

“Alhamdulillah Menko Marves, sudah memberikan lampu hijau pembukaan Bandara Juanda Sidoarjo, untuk penerbangan internasional termasuk umroh. Tentunya ini menjadi kabar baik bagi kita semua dan juga spirit kita untuk terus bangkit. Tentu semua tetap pada koridor menjaga protokol kesehatan,” kata orang nomor satu di Jatim.

Khofifah mengatakan, usai disetujuinya pemberangkatan umroh melalui Bandara Juanda, ia akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku maupun agen perjalanan Haji dan Umroh yang ada di Jatim.

Termasuk dengan secara teknis dengan pihak terkait seperti PT Angkasa Pura terkait alur keberangkatan dan kepulangan. “Kami akan segera menyiapkan langkah strategis dan melakukan identifikasi terkait SOP layanan umroh ini, baik keberangkatan maupun kepulangan. Apalagi, di tingkat pusat telah diputuskan tidak ada karantina kepulangan bila hasil PCR ketika tiba di tanah air negatif,” jelas Khofifah

Menurut Mantan Mensos RI itu, Pemprov Jatim bersama Pemkot Surabaya telah menyiapkan tempat karantina bagi para jama’ah umroh yang tiba melalui Bandara Juanda. Salah satunya di Asrama Haji Sukolilo yang telah disiapkan Pemkot Surabaya, dan BPWS sisi Bangkalan yang disiapkan Pemprov.

“Nanti, akan kami komunikasikan dengan Walikota Surabaya. Rencananya Asrama Haji yang saat ini dipakai sebagai tempat isolasi terpusat jika sudah kosong agar dapat digunakan jama’ah umroh. Sehingga bisa jadi tempat karantina umroh jikalau nanti dibutuhkan,” jelasnya.

Khofifah, mengatakan, penyelenggaraan umroh di masa pandemi  ini tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ia berharap jamaah umroh dari Jatim tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

“Tentunya kami berharap protokol kesehatan tetap dilaksanakan secara ketat. Sehingga, baik keberangkatan maupun pulang ke tanah air semua sehat, selamat dan lancar,” pungkasnya. (bw)

Gubernur Khofifah : Transmigrasi Jadi Solusi Pembauran

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa mendukung upaya pemerintah merevitalisasi program transmigrasi melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta swasta.

Menurut dia, transmigrasi dapat menjadi menjadi solusi bagi upaya pembauran serta atasi  masalah kemiskinan, pengangguran, serta permukiman (sandang, pangan, dan papan). Selain itu juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“InsyaAllah, Provinsi Jawa Timur siap menyukseskan kebijakan revitalisasi tranmigrasi ini,” ungkapnya saat menutup rapat koordinasi nasional Transmigraai  di hotel Vasa Surabaya –  Jawa Timur, Kamis (10/3).

Khofifah menyebut, secara faktual transmigrasi mampu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang mendorong aktivitas sosial ekonomi. Dengan revitalisasi transmigrasi, tambah Khofifah, maka problem sosial seperti kehidupan kumuh di kota-kota besar bisa teratasi. Pun, laju urbanisasi bisa ditekan dan keinginan masyarakat untuk bekerja menjadi TKI ke luar negeri juga berkurang.

Khofifah menyampaikan bahwa pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan pemerintah agar program transmigrasi berjalan “on the track” adalah dengan berusaha mengubah stigma atau pandangan kurang produktif  mengenai program tersebut.

Masih ditemukan,  kata dia, yang beranggapan bahwa transmigran adalah orang buangan. Selain itu, program ini kerap dianggap sebagai memindahkan konsentrasi kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain, hingga hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah daerah usai penyerahan.

Khofifah mengatakan, memang sudah selayaknya transmigrasi tidak lagi didefinisikan sebagai program pemerintah memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya. Lebih dari itu, para transmigran juga harus disertai pembekalan dan pendampingan keterampilan, teknologi, dan penyiapan pasar.

“Dengan begitu, para transmigran ini tidak malah menjadi persoalan baru dan beban bagi daerah lain. Sebaliknya, melalui ketersediaan lahan, fasilitas pertaniaan yang memadai, dan teknologi kekinian di kawasan trasnmigrasi bisa membantu program ketahanan pangan nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi Tahun 2022 di Hotel Vasa Surabaya, Rabu (9/3) mengungkapkan bahwa revitalisasi transmigrasi menjadi hal penting dan fokus kerja ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024.

Kedepan, lanjut Halim Iskandar, tidak ada lagi transmigrasi itu dipersepsikan dengan orang dibekali dengan cangkul, sabit sebagai simbol untuk mengolah lahan dan sebagainya. Selain itu, lahan juga dikelola secara komunal tidak lagi 2 hektare tapi bisa lebih karena lahannya memang cukup luas. Kemudian, pengelolaannya juga dengan teknologi.

“Sebelum berangkat ke daerah transmigrasi, para transmigran akan diberikan gambaran yang jelas mau memproduksi apa, bagaimana caranya, pemasarannya ke mana, siapa yang mendampinginya. Jadi dari hulu sampai hlir sudah tertata sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi daerah trans yang akan ditinggal warganya karena tidak cukup menjanjikan masa depan atau tidak cukup model sesuai harapan,” terangnya. (bw)

Terima Hasil Panen, Warga MBR : Alhamdulillah Semoga bisa Berlanjut

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) membagikan hasil panen dari budidaya Ikan Nila dan Jagung kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di wilayah Kelurahan Jeruk dan Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jumat (11/3).

Kepala DKPP Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, sesuai dengan kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bahwa setiap aset yang dimiliki harus bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melakukan panen Ikan Nila dan Jagung dari hasil Taman Hutan Raya (Tahura).

“Dengan luas kolam 500 m2, menghasilkan kurang lebih 140 kilogram Ikan Nila dan masing-masing warga MBR akan mendapatkan 1 kilogram. Kita juga melakukan panen jagung di luas lahan 800 m2 dengan hasil kurang lebih 200 kilogram,” kata Antiek.

Untuk hasil panen jagung, pihaknya akan menggunakan sebagai pakan ternak dan dibagikan kepada warga yang memiliki hewan ternak. Sebab, hasil panen jagung tersebut bukanlah kategori jenis jagung manis. “Melainkan termasuk kategori jagung tua, jadi hanya bisa digunakan untuk makan ternak,” ungkap dia.

Antiek mengaku, bahwa hasil panen tersebut belum maksimal. Namun, pihaknya telah melakukan evaluasi agar bisa mengoptimalkan pengembangan produksi hasil panen. Karena Tahura Jeruk memiliki luas 7,6 hektar.

“Ini menjadi salah satu tantangan DKPP. Sebab, kita menjadi contoh masyarakat dalam pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan,” ujar dia. Ia menambahkan, untuk meningkatkan pengelolaan lahan agar lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis, pihaknya akan melakukan inovasi berbasis teknologi untuk mengembangkan potensi Tahura Jeruk.

“Kita harus menjadi pionir untuk pemanfaatan lahan dengan teknologi, agar bisa bermanfaat untuk masyarakat,” imbuhnya. Sementara itu, Lurah Lakarsantri Luluk Tri Krismawati sedang membagikan hasil panen Ikan Nila kepada MBR di wilayah tersebut.

Ia mengatakan, bahwa pihaknya turut melakukan penjemputan terhadap warga yang tidak memiliki kendaraan, untuk mengambil hasil panen dari DKPP. “Kami mendukung langkah Pemkot Surabaya dan terus berupaya untuk melayani masyarakat, salah satunya kami menjemput dan mengantar pulang MBR usai mengambil hasil panen,” kata Luluk.

Ditemui di lokasi yang sama, Ketua RW 01 Kelurahan Lakarsantri Sujianto, berterima kasih kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang telah peduli dengan MBR dengan membagikan hasil panen DKPP.

Ia berharap, jika program pembagian hasil panen dari DKPP Kota Surabaya bisa dilakukan secara berkelanjutan. “Terima kasih kepada Bapak Walikota yang selama ini selalu peduli kepada masyarakatnya, khususnya warga MBR. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga kami,” ungkap Sujianto.

Senada dengan Sujianto, warga MBR RT 01 RW 02 Kelurahan Lakarsantri, Khoira mengaku bersyukur dengan kepedulian Pemkot Surabaya yang telah membagikan hasil panen Ikan Nila. Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang telah peduli terhadap nasib MBR di Kota Surabaya.

“Alhamdulillah sangat terbantu sekali, ikannya akan saya masak di rumah. Terima kasih bapak Wali Kota Eri Cahyadi sudah membagikan hasil panen ini,” pungkas Khoira. (ko)