Dua Perguruan Silat Bentrok, Satu Tewas, Enam Rumah Rusak 

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Dua perguruan silat di Banyuwangi, terlibat bentrok, Kamis (10/3) dini hari. Satu orang tewas terkena sabetan senjata tajam. Beberapa luka-luka. Enam rumah warga rusak terkena amuk massa. Bentrok  dipicu salah paham di media sosial.

Bentrok  terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangorejo, sekitar pukul 02.30 WIB. Satu kelompok perguruan silat dengan massa hampir 1000 orang merangsek ke desa setempat. Di lokasi, kelompok perguruan lainnya siaga, namun jumlah massa lebih sedikit.

Aparat Kepolisian sempat menghalau kedua kabu. Namun, kelompok massa yang jumlahnya lebih besar makin brutal. Tawuran pecah. Kedua kubu saling serang. “Satu orang  meninggal akibat bentrokan ini,” kata Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Didiek Hariyanto di Mapolsek Bangorejo.

Korban meninggal setelah dilarikan ke Puskemas Kebondalem, Kebonrejo. Korban diduga berinisial FT (27), asal Desa Sambimulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Hingga Kamis siang, aparat Kepolisian masih bersiaga di lokasi kejadian.

Menurut Wakapolresta, pihaknya sudah membentuk tim untuk mengusut bentrokan tersebut. “Tim sudah jalan untuk melakukan penyelidikan,” tegasnya Wakapolresta. (udi)

SIG Dorong Wirausaha Remaja Penyandang Disabilitas

0

Gresik, (pawartajatim.com) – Perusahaan plat merah pengasil bahan bangunan ini memiliki kepedulian terhadap nasib warga sekitar. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) melalui program SIG Peduli membina dan memberi fasilitas kepada penyandang disabilitas.

Kali ini yang dibantu adalah lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) AB Kemala Bhayangkari   berupa tempat berjualan (stan) pujasera yang berlokasi di Kuliner Wisma A. Yani Gresik. Tempat berjualan tersebut diberi nama “Kedai Pink” yang telah dikelola secara mandiri oleh 5 orang penyandang disabilitas sejak  Januari 2022.

Seluruh aktivitas berjualan mulai dari proses memasak hingga penyajian makanan dilakukan secara bergantian setiap harinya. Dinda Intan Lestari, salah satu pengelola Kedai Pink mengaku terbantu  atas bantuan dan pendampingan yang diberikan oleh SIG.

“Kami sangat berterima kasih kepada SIG atas bantuan tempat untuk berjualan yang diberikan untuk kami, karena hal ini sangat bermanfaat untuk kami supaya bisa mandiri,” papar Dinda Intan. Kedai Pink ini buka mulai pukul 09.00  hingga 15.30 WIB. Menu yang dijual yaitu Dimsum dan Freshy Ice Tea.

Berbekal ilmu yang diperoleh dari sekolah, pengelolaan kedai dapat berjalan dengan baik dan pelanggan tampak senang dengan pelayanan yang diberikan. ”Semoga SIG tetap perhatian dan mengganggap kami bisa sama dengan yang lain dan juga teman-teman kami yang lain yang belum mendapat kesempatan yang sama supaya segera mendapat perhatian juga,” tambah Dinda Intan.

Nikmatul Izzah, selaku Guru Pembimbing SLB AB Kemala Bhayangkari 2 Gresik, bersyukur anak didiknya diberikan kesempatan oleh SIG untuk mempraktikkan langsung mengenai apa yang mereka pelajari di sekolah.

Ini penting untuk pengembangan diri mereka, terutama untuk melatih kemandirian. “Mengingat selama ini mereka masih tergantung dengan orang tua. Semoga ini juga dapat menjadi contoh bagi kelompok disabilitas yang lain,” harap Izzah.

Sementara itu, General Manager of CSR SIG, Edy Saraya mengatakan program ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan terhadap penyandang disabilitas. SIG berupaya mendukung kelompok disabilitas agar mampu mandiri dengan mengelola usaha.

Diharapkan para penyandang disabilitas ini lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri dengan berwirausaha dan bersosialisasi langsung dengan para pelanggan. Menurut dia, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Kepedulian terhadap kaum disabilitas ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap salah satu pencapaiaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB, yaitu, kesetaraan gender dan non diskriminasi.

“Pemberdayaan disabilitas ini kami lakukan melalui program pembinaan, pendampingan dan keterlibatan langsung yang akan terus dikembangkan sehingga mereka nanti bisa menuju kemandirian,” ungkap Edy Saraya. (dra)

Bupati Optimis, Pengelolaan Parkir Lewat Lelang Tingkatkan PAD

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) optimis skema kerjasama pengelolaan parkir yang dilakukan melalui proses lelang bakal menambah akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat tajam. Dari pendapatan diangka Rp 1 miliar Tahun 2021 ini, diproyeksikan naik menjadi Rp 32,090 miliar di Tahun 2022.

Untuk mendorong segera terealisasikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari parkir, Gus Muhdlor menandatangani MoU perjanjian kerjasama (PKS) dengan PT Indonesia Sarana Service (ISS) selaku pihak ketiga yang menang lelang dengan penawaran tertinggi senilai Rp 32,090 miliar, Senin (7/3).

Pemkab Sidoarjo menargetkan Maret 2022 ini proses skema kerjasama itu sudah masuk ke DPRD agar segera dilakukan pembahasan untuk selanjutnya pihak legislatif bisa segera memutuskan. “Targetnya Maret ini rampung dan masuk ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan,” ujar Gus Muhdlor, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (9/3).

Skema pengelolaan parkir yang dilakukan Pemkab Sidoarjo termasuk hal baru. Yakni pihak ketiga atau pemenang lelang dalam hal ini PT ISS harus menyetor retribusi terlebih dulu kepada pemkab Sidoarjo paling lambat setelah 7 hari setelah MoU. “Saat ini Pemkab Sidoarjo melalui Bagian Hukum berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan instansi hukum terkait,” imbuhnya.

Gus Muhdlor menilai skema pengelolaan parkir model baru ini ada pro kontra. Yakni pro kontranya soal dengan mekanisme penyetoran retribusi. Meski begitu, Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini menyampaikan kerjasama masih on proses dan PT ISS sudah siap semuanya.

“Tinggal yang menjadi agak polemik adalah kata-kata retribusi. Karena retribusi ada setelah pelayanan diberikan. Masalahnya ini bayar di depan apa itu bisa? Nah ini butuh kajian hukum. Ini menyangkut administrasi negara harus hati-hati,” tegas Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Sebelum dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pihak pengelola parkir yakni PT ISS menyerahkan harus menyerahkan uang jaminan senilai 5 persen dari nilai kontrak lelang. Jaminan itu, akan dikembalikan setelah PT ISS menyetorkan retribusi senilai dengan nilai kontrak lelang.

“Kami yakin dan berharap koordinasi dengan kepada BPK serta instansi terkait seperti penegak hukum bisa membantu pemda memberikan solusi. Mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Karena dalam skema ini tidak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah negara karena menambah pemasukan daerah,” paparnya.

Skema kerjasama pengelolaan parkir itu, tidak mengacu pada tahun anggaran. Akan tetapi, dihitung sejak MoU diteken terhitung sampai dua belas bulan ke depan. Berdasarkan kajian yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo terdapat 359 titik parkir potensial. Diantaranya JL Gajah Mada, JL Pasar Larangan dan titik lainnya. Kecuali parkir di RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dikelola sendiri oleh manajemen internal kedua rumah sakit itu.

“Berdasarkan data yang diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo (Benny) potensi pendapatan parkir sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp 98 miliar. Pada saat pandemi seperti sekarang ini potensinya turun menjadi Rp 68 miliar. Itu belum pendapatan bersih karena ada pengeluaran biaya operasional,” tandasnya. (rin)

Kantor Imigrasi Tobelo Gelar Operasi Gabungan

0

Haltim, (pawartajatim.com) – Dalam rangka pendataan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kantor Imigrasi Tobelo Kanwil Kemenkumham Maluku Utara mengadakan operasi gabungan pengawasan orang asing, Rabu (9/3). Kegiatan dikuti oleh anggota Timpora Kabupaten Haltim yang terdiri dari Polres Haltim, Kodim 1505 Tidore, Kesbangpol, Disnaker, Disdukcapil, dan perwakilan BIN Kabupaten Haltim.

Operasi gabungan Timpora Kabupaten Haltim ini, dengan melakukan pengawasan terhadap orang asing di PT. Anhui Electric Power Construction Indonesia Desa Soasangaji Kec. Kota Maba dan PT. Alam Raya Abadi Desa Batu Raja, Kec. Wasile Kab. Haltim.

Kepala Kantor Imigrasi Tobelo Agung Pramono mengatakan bahwa, dari hasil operasi didapati kedua perusahaan tersebut mempekerjakan sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Agung menjelaskan, dimana PT. Anhui Electric Power Construction Indonesia mempekerjakan TKA sebanyak 3 orang dan PT. Alam Raya Abadi sebanyak 11 orang TKA.

“Semuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas Bidang Pertambangan. Dari 2 perusahaan tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian,” jelas Agung. Ia berharap, dengan dilaksanakannya operasi gabungan pengawasan orang asing ini, dapat mencegah terjadinya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh orang asing maupun penjaminnya.

“Giat ini juga bertujuan agar masing-masing anggota Timpora memiliki keselarasan dalam menyamakan persepsi bagi pelaksanaan pengawasan dan penanganan keberadaan serta kegiatan orang asing di daerah, terutama dalam kondisi pandemi saat ini,” pungkas Agung. (dra)

Kebijakan HET Migor Tak Dicabut, Penyelewengan Ditindak Tegas

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, menegaskan tidak akan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi/HET minyak goreng/migor. Melihat Indonesia sebagai produsen CPO, masyarakatharus mendapatkan migor dengan harga yang terjangkau.

Karena itu, Kementerian Perdagangan menggandeng Mabes Polri untuk menindak tegas setiap bentuk  penyelewengan minyak goreng. Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng hari ini, Rabu (9/3) secara virtual.

Mendag Lutfi, menyampaikan, stok minyak gorengsudah melebihi kebutuhan nasional. Hingga 8 Maret 2022, telah  ada  sebanyak  415.787 ton migor dari skema domestic market  obligation/DMO yang didistribusikan ke pasar.

Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022. “Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam  bentuk  curah  maupun kemasan hingga 8 Maret  2022.

Distribusi DMO tersebut  sudah melebihi  perkiraan  kebutuhan  konsumsi migor satu bulan yang mencapai  327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah,” ungkap Mendag Lutfi. Menurut dia, per 8 Maret 2022 volume DMO yang telah terkumpul adalah sebanyak 573.890 ton atau 20,7 persen  dari  volume Persetujuan Ekspor/PE produk sawit dan turunannya yang diterbitkan.

Volume DMO tersebut terdiri atas 463.886 ton untuk DMO refined, bleached, deodorized (RBD)palm oleindan 110.004 ton untuk DMO CPO. Dalam kurun waktu 14 Februari sampai 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 PE produk sawit dan turunannya kepada 54 eksportir dengan volume total 2.771.294 ton.

Volume total tersebut terdiri atas 1.240.248 ton untuk RBD palm olein, 385.907 ton untuk RBD palm oil, 153.411 ton untuk RBD palm stearin, dan 109.843 ton untuk CPO. Mendag Lutfi, menegaskan, kebijakan DMO sebesar 20 persen dari volume ekspor, kemudian domestic price obligation(DPO)untuk CPO sebesar Rp 9.300/kg serta untuk olein sebesar Rp 10.300/kg.

Ketentuan DMO dan DPO dituangkan dalam ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 19  Tahun 2021 tentang Kebijakan  dan Pengaturan Ekspor’.

Besaran DMO dan harga DPO diatur melalui ‘Keputusan  Menteri Perdagangan No 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri  (Domestic PriceObligation)’.

“Jika  merujuk DPO tersebut,  penerapan  harga  eceran  tertinggi  minyak  goreng  curah  sebesar Rp11.500/liter,  kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan kemasan premium Rp 14.000/kg sangat mungkin dilakukan,” kata Mendag Lutfi.

Tindak Tegas PenyelewenganMendag Lutfi menegaskan akan menempuh jalur hukum jika terbukti ada penyelewengan di kalangan pelaku tata niaga minyak goreng. Mendag Lutfi memperkirakan, gangguan distribusi minyak goreng di tengah terjaminnya pasokan minyak  kelapa sawit dalam   negeri bisa terjadi lantaran ada penyelewengan dalam distribusi bahan baku migor.

Untuk  itu, Mendag Lutfi, menggandeng Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional  (Bapanas) untuk bersinergi menjamin kelancaran distribusi. “Kami memperkirakan bahan  baku migor rembes ke industri yang tidak berhak atau ada tindakan  melawan hukum berupa ekspor tanpa  izin,” katanya.

Kedua  hal  ini, kata dia, masih harus diselidiki  lebih lanjut untuk  memastikan  faktanya. Tetapi yang kami dapat  pastikan  saat  ini,  tidak  boleh  ada  yang berspekulasi   menyimpan   migor untuk keuntungan pribadi.

”Kami memiliki data yang terverifikasi, informasi tangki penyimpanan, dan jalur distribusi minyak goreng. Data tersebut siap kami bagikan ke Polri,” ujarnya. Sebelum  menggelar  konferensi  pers,  Mendag  Lutfi  terlebih  dahulu  meninjau  Pasar  Kebayoran  Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (9/3).

Mendag Lutfi, memastikan bahwa minyak goreng yang beredar di masyarakat  saat  ini bersumber  dari distribusi  DMO. Sementara itu, dari pantauan  tersebut, Mendag Lutfi, menemukan bahwa para pedagang  pasar  menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi/HET. Mendag Lutfi memastikan kebijakan HET tidak akan diubah atau dicabut.

“Saya tegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mencabut HET minyak goreng. Kebijakan ini akan terus kami tegakkan. Tindakan spekulasi mendisrupsi rantai logistik karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Jika ditemukan ada tindakan-tindakan melawan hukum, kami pastikan akan tuntut,”tegas Mendag Lutfi. (bw)

Dukung Capaian Herd Immunity, Lapas Nunukan Gelar Vaksinasi Covid-19

0

Nunukan, (pawartajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan menggelar vaksinasi Coronavirus Disease (Covid -19) dosis satu, dua, dan booster (dosis ketiga) kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), petugas dan keluarga pegawai, pada Selasa (8/3).

Kegiatan yang digelar di Aula Pengayoman itu, merupakan kerjasama dengan Kodim 0911/Nunukan dan Puskesmas Sedadap. Kalapas Nunukan, I Wayan Nurasta Wibawa mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan lanjutan dari giat vaksin gelombang pertama, kedua dan ketiga pada bulan Agustus dan Desember 2021 yang lalu.

“Ada 109 orang yang menerima vaksinasi hari ini. Untuk dosis pertama 14 WBP, dosis kedua 4 WBP, dan dosis booster sebanyak 91 orang yang terdiri dari WBP, pegawai dan keluarga,” kata Wayan. Wayan menjelaskan, vaksin ini bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh bagi pegawai dan warga binaan.

“Ini salah satu upaya kami selain tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun. Giat ini juga untuk menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan percepatan vaksinasi Covid -19 dan mempererat sinergi antar instansi dalam memerangi penyebaran Covid -19, terlebih adanya varian baru,” jelasnya.

Wayan berharap, semoga dengan kegiatan vaksinasi ini dapat menjadi upaya preventif dalam penanggulangan virus Covid-19 di lingkungan Lapas Kelas IIB Nunukan, serta memberikan kontribusi dalam upaya pencapaian Herd Immunity di Indonesia.

“Dengan adanya kegiatan ini kekebalan warga binaan serta pegawai makin tinggi. Dan semoga pandemi Covid – 19 segera berakhir,” harap Kalapas. (dra)

Cari Solusi, Wali Kota Pertemukan Pedagang Pasar Turi dengan PT Gala Bumi

0

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempertemukan tim dari PT Gala Bumi Perkasa (Manajemen Pasar Turi) dengan para pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Himpunan 7 Organisasi Pedagang Pasar Turi (HOPPT), Selasa (8/3/2022). Pertemuan yang digelar di ruang sidang Wali Kota Surabaya itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Eri.

Saat itu, Wali Kota Eri langsung meminta list permasalahan dan keluhan para pedagang yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. Satu persatu permasalahan itu dibahas dari kedua belah pihak dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

”Dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa kalau mau ambil keputusan tidak bisa kuat-kuatan. Ayo ditaruh dulu ego masing-masing dan harga diri masing-masing, makanya ada yang naik dan ada yang turun,” kata Wali Kota Eri setelah pertemuan itu.

Menurut dia, memang ada beberapa keluhan dan permintaan pedagang pasar turi kepada PT Gala Bumi Perkasa. Namun, semua permintaan mereka itu tidak mungkin bisa diakomodir semuanya, sehingga ego pedagang harus diturunkan.

Bahkan, ketika ada permasalahan soal air, gas dan listrik, Wali Kota Eri meminta untuk meminta bantuan tenaga ahli untuk menghitungnya. Hasilnya, nanti PT Gala Bumi Perkasa dengan para pedagang diminta untuk mengikutinya. “Jadi, ini waktunya pemkot intervensi.

Kalau tidak, ya tidak akan pernah ketemu. Pemkot bergerak untuk membantu umat,” tegasnya. Ia mencontohkan ketika ada permasalahan tentang service charge. Para pedagang meminta Rp 70.000, dan PT Gala Bumi sementara ini menetapkan Rp 90.000, sehingga harus diambil jalan tengahnya, yaitu Rp 80.000.

“Tapi masih kita hitung dan teman-teman sudah sepakat yang penting jangan demi kepentingan pribadi. Jadi, akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak pengelola,” katanya. Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa semua pedagang yang ada di tempat penampungan sementara, dan sudah tercatat dalam nama-nama pedagang di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), akan diakomodir untuk masuk semuanya ke dalam Pasar Turi baru.

“Bahkan, kalau nanti sudah clear semuanya, nanti stand yang ada di tempat penampungan sementara itu akan dibongkar, dan semuanya masuk ke dalam Pasar Turi Baru,” ujarnya. Sesuai rencana, Pasar Turi Baru itu akan dibuka dan dioperasionalkan kembali pada 22 Maret 2022.

Hal ini untuk mengejar pemenuhan kebutuhan menjelang bulan Ramadhan pada April nanti dan Hari Raya Idulfitri. “Semoga sesuai rencana. (ko)

Surabaya PPKM Level 2, Wali Kota : Waktunya Bangkitkan Ekonomi

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Kota Surabaya kini berstatus level 2 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM level 4, level 3, level 2, level 1 di wilayah Jawa dan Bali.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap bertekad untuk meningkatkan perekonomian di Kota Pahlawan. “Turun menjadi PPKM Level 2 ini dilihat dari jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, lalu jumlah angka kematian. Alhamdulillah wilayah aglomerasi Surabaya Raya kembali menjadi Level 2, ini waktunya membangkitkan ekonomi yang sudah kita jalankan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (8/3).

Mengacu pada Inmendagri No. 15 Tahun 2022, penilaian wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan dan untuk penilaian indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Meski demikian, Wali Kota Eri Cahyadi mengingatkan bahwa Kota Surabaya menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan tidak bisa membatasi pelayanan atau perawatan terhadap pasien Covid-19 yang ber-KTP Surabaya maupun non Surabaya.

“Sebab, jika rumah sakit daerah tidak mampu untuk menangani, maka akan dirujuk ke Kota Surabaya,” ujar dia. Terkait pelaksanaan PPKM level 2 pada bidang pendidikan, yakni pada penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Surabaya, pihaknya akan melakukan evaluasi selama 3-4 hari kedepan dengan berdiskusi bersama Pentahelix dan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya.

“Rencananya PTM 50 persen, karena sebelumnya sudah PTM 25 persen,” ungkap dia. Tak jauh berbeda dengan bidang pendidikan, yakni untuk bidang pariwisata pada pembukaan taman kota. Ia mengaku akan melakukan evaluasi selama 3-4 hari kedepan bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Satpol PP dan Linmas Kota Surabaya.

“Karena memang sudah banyak yang kangen dengan taman dan Tunjungan Romansa. Maka, untuk menjaga kondisi Kota Surabaya agar lebih baik, masyarakat harus tetap memperketat protokol kesehatan,” pintanya.

Selanjutnya, untuk supermarket, hypermart, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB setempat dengan kapasitas pengunjung 75 persen.

“Warung makan/warteg, PKL, lapak jajan sejenisnya diizinkan bukan dengan protokol kesehatan  yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 75 persen dari kapasitas,” terang dia.

Selanjutnya, kegiatan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 75 persen sampai dengan pukul 21.00 WIB. Sedangkan untuk bioskop, beroperasi dengan kapasitas maksimal 70 persen.

“Kemudian, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat ibadah lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan selama PPKM level 2 dengan maksimal 75 persen kapasitas dan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 persen dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat,” pungkasnya. (ko)

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, Imigrasi Tobelo Perkuat Sinergitas Timpora Haltim

0

Buli, (pawartajatim.com) – Dalam rangka penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Kantor Imigrasi Tobelo Kemenkumham Maluku Utara (Malut), menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), pada Selasa (8/3).

Kegiatan yang bertema memperkuat sinergitas anggota Timpora Kabupaten Haltim dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional itu, dihadiri langsung oleh Bupati Haltim Ubaid Yakub, Kadiv Keimigrasian Maluku Utara Filianto Akbar, Kepala Kantor Imigrasi Tobelo Agung Pramono, Badan Intelejen Negara, Pemerintah Daerah serta TNI/ Polri.

Bupati Haltim Ubaid Yakub memberikan sambutan sekaligus membuka rapat Timpora tersebut. Ubaid mengatakan, Timpora ini merupakan langkah preventif untuk mencegah secara dini terjadinya tindak pidana keimigrasian maupun pelanggaran lainnya.

“Saya memberikan support dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kegiatan ini. Mohon kita bersinergi dan berkolaborasi melakukan pengawasan orang asing di wilayah Haltim ini,” kata Ubaid. Ubaid menjelaskan, Timpora ini didasarkan kepada kebijakan selektif (selective policy) dan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

“Pentingnya harmonisasi semua pihak terkait dalam pengawasan WNA. Karena dalam melaksanakan pengawasan orang asing diwilayah Haltim ini, kita harus bersinergi dalam melaksanakan Tusinya masing-masing,” jelas Bupati Haltim Ubaid Yakub. Sementara itu, Kadiv Keimigrasian Maluku Utara, Filianto Akbar menambahkan bahwa, Timpora merupakan wadah komunikasi dalam pengawasan orang asing.

“Semoga seluruh anggota Timpora dapat senantiasa bekerja secara profesional dan proporsional, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terhadap keberadaan WNA dengan segala aktivitasnya,” ungkap Akbar. (dra)

Aduh, Harga Cabai di Banyuwangi Tembus Rp 70.000 per Kilogram

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Harga cabai di Banyuwangi, makin pedas. Komoditi ini tembus Rp 70.000 per kilogram. Padahal, kabupaten ini tercatat sebagai sentra produksi cabai. Melambungnya harga cabai membuat pedagang mengurangi pasokan, meski stok yang ditawarkan pengepul tetap normal.

Melambungnya harga cabai rawit ini mulai terjadi sejak empat hari terakhir. Sebelumnya, harga hanya Rp 20.000, lalu naik ke Rp 25.000 dan Rp 35.000. “Terakhir, harga tembus Rp 50.000, terus naik hingga Rp 70.000 per kilogram. Lumayan mahal,” kata Tiyah, pedagang cabai di Pasar Banyuwangi, Selasa (8/3) siang.

Anehnya, pasokan dari pengepul masih normal. Artinya, berapapun permintaan pedagang tetap dipenuhi. “ Kami juga heran, pasokannya normal, tapi harga terus melambung,” keluh Tiyah. Akibat melambungnya harga, pihaknya terpaksa mengurangi pasokan.

Sebab, pembeli juga turun hingga 50 persen. Biasanya, dia bisa menghabiskan hingga 20 kilogram cabai per hari. Kini, maksimal hanya 10 kilogram. Pembeli rata-rata hanya membeli 1 ons hingga seperempat kilogram.

Selain cabai rawit, harga cabai besar juga ikut meroket. Bahan pokok ini naik dari Rp 16.000 menjadi Rp 50.000 per kilogram. Sama seperti cabai rawit, pasokan cabai besar juga masih normal. Namun, harganya terus meroket. Komoditi cabai rawit dan cabai besar ini didatangkan dari petani lokal Banyuwangi. (udi)