Jakarta, (pawartajatim.com) – Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan konsumen Indonesia menjadi konsumen berdaya agar bisa mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Konsumen berdaya memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto/PDB nasional dari sektor konsumsi rumah tangga.

Penegasan itu dikemukakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2021 dengan tema “Konsumen Berdaya, Pulihkan Ekonomi Bangsa” di Jakarta, Kamis (28/10).

“Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia menjadi konsumen berdaya, yaitu konsumen yang memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan aktif memperjuangkan kepentingan konsumen. Sehingga, dapat turut serta mempercepat pemulihan ekonomi bangsa,” kata Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi, mengatakan, tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Selain itu, juga untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dari para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berusaha.

“Konsumsi Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada quartal II 2021 konsumsi tumbuh 5,9 persen. Hal ini membuktikan konsumen sudah memiliki daya beli dan mempercayai perekonomian Indonesia,” jelasnya.

Menurut dia, untuk mencapai level ‘berdaya’ dibutuhkan peran aktif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Peringatan Harkonas 2021 merupakan salah satu langkah penting mewujudkan perlindungan konsumen Indonesia ke depan yang lebih baik.

Direktur Jenderal/Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, mengatakan, perubahan pola perilaku konsumen di masa pandemi Covid-19 ini terlihat pada saat melakukan pembelian terhadap barang dan/atau jasa. Konsumen mulai teliti sebelum membeli, memperhatikan asal produk, serta melakukan pengecekan terhadap kesesuaian informasi produk.

“Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menyediakan saluran atau layanan pengaduan konsumen, baik perdagangan yang dilakukan secara konvensional maupun perdagangan elektronik,” tutur Veri.

Jika mengalami kerugian, lanjut Veri, konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran pengaduan konsumen yang disediakan para pelaku usaha. Namun, jika pelaku usaha tidak menyediakan saluran pengaduan, maka konsumen dapat menyampaikan keluhan tersebut kepada layanan pengaduan di kementerian dan lembaga terkait perlindungan konsumen atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK.

Penghargaan Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen

Kementerian Perdagangan kembali memberikan penghargaan kepada enam Daerah Peduli Perlindungan Konsumen dan enam pemerintah kabupaten/kota yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kemetrologian. Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi daerah mempertahankan kinerja penyelenggaraan perlindungan konsumen yang baik.

Mendag Lutfi, mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas penghargaan Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada enam Gubernur dan penghargaan Daerah Tertib Ukur kepada enam Bupati dan Walikota.

Enam daerah yang mendapatkan penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen, yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Jambi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat/NTB.

Sementara, enam kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur 2020, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Cimahi.

Mendag berharap, capaian tersebut diharapkan dapat menginspirasi daerah-daerah lain, sehingga seluruh wilayah Indonesia nantinya adalah wilayah yang peduli pada perlindungan konsumen. “Selamat Hari Konsumen Nasional 2021 kepada seluruh konsumen Indonesia. Mari menjadi konsumen berdaya untuk mendukung pemulihan ekonomi bangsa. Salam konsumen cerdas Indonesia!,” pungkas Mendag.

Pada acara ini, Kemendag juga menunjukkan komitmennya melalui sinergi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdeA) untuk meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa pada perdagangan melalui sistem elektronik.

Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan kerja sama yang dilakukan oleh Dirjen PKTN Veri Anggrijono dan Ketua ideA Bima Laga, disaksikan langsung oleh Mendag Lutfi. Veri menambahkan, sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan naskah kesepakatan bersama 43 perguruan tinggi, Ditjen PKTN hari ini juga akan menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dengan kategori “Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kementerian Perdagangan dengan Universitas dari Provinsi Terbanyak”. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Penurunan kemiskinan agro dan pedesaan bagi upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. “Jika kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan agro di Jawa Timur bersama dengan angka kemiskinan di pedesaan secara umum, insya Allah target pengentasan kemiskinan kita bisa tercapai,” kata Wakil Gubernur/Wagub Jawa Timur/Jatim Emil Elestianto Dardak, saat membuka War Room Forum Pembangunan Daerah 2021 terkait Akselerasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Jawa Timur “Menurunkan Angka Kemiskinan Agro di Jawa Timur” di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (27/10).

Menurut Wagub yang akrab disapa Emil itu, hal tersebut penting mengingat wilayah pedesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar daerah dengan persentase sebesar 15,05 persen per Maret 2021. Ini menyebabkan, pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi oleh para petani.

Berdasarkan data Bappeda Prov. Jatim per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah 4.572.730 atau sekitar 11,40 persen dari total penduduk. Ada 17 kab/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim, yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep dan Bangkalan.

Sedangkan sisanya, 21 kab/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Kab. Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo dan Jember. Meski begitu, beberapa daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.

Terdapat 15 wilayah kantong kemiskinan yang rencananya akan dijadikan fokus pilot project pengentasan kemiskinan. Di mana, setiap kab/kota menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024 yang akan datang.

Ke-15 wilayah itu adalah Pasuruan dengan target 7, 8 persen tingkat kemiskinan pada 2024, Malang dengan target 8,3 persen, Sampang, Bangkalan dan Sumenep dengan target 17 persen, Bojonegoro dengan target 11 persen, Jember dengan target 8,8 persen, Kediri dengan target 8,9 persen, Probolinggo dengan 16,21 persen, Bondowoso dengan 12,2 persen, serta Pamekasan dengan 10,9 persen.

Sementara Tuban, Lamongan, Lumajang dan Situbondo masih belum memasang target. “Untuk itu, kita harus punya langkah kongkrit. Mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan. Setelah forum diskusi ini, harus ada keputusan dan penindaklanjutan dari keputusan itu,” terang Wagub Emil.

Mantan Bupati Trenggalek itu turut mengatakan, bahwa salah satu masalah yang seringkali ditemui adalah penduduk miskin yang berusia lanjut. Lansia, lanjutnya, merupakan tantangan karena mereka bergantung pada bantuan sosial.

“Padahal kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan bansos saja. Harus ada pemberdayaan dan edukasi. Tapi lansia ini kan tidak mungkin kita suruh ikut webinar ataupun seminar seperti penduduk miskin yang masih terbilang muda. Jadi ini juga harus kita carikan solusinya,” tambahnya.

Wagub Emil, menjelaskan, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan. Di samping itu, ia juga menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa.

“Selain itu, karena kebanyakan penduduk miskin adalah petani, harusnya Dinas Pertanian juga bertanggungjawab menurunkan angka kemiskinan ini. Sebab selama ini semua tanggungjawab ada di Dinas Sosial saja. Maka, ini perlu diubah juga,” terangnya.

Wagub Emil mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, serta perangkat daerah dari lini terbawah seperti lurah. Ia juga berharap agar seluruh program bisa berjalan sesuai rencana.

“Menurunkan kemiskinan ini bukan karena kita ingin ranking kita bagus, tapi karena ini memang panggilan kita. Jadi terus bersinergi, kita bagi nanti kontribusi apa yang harus diberikan dari masing-masing pemkab, pemkot dan pemprov. Insya Allah, kita bisa mencapai target kalau semua pihak bekerjasama dan menjalankan program dengan serius,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Jatim Harmanta, Direktur The SMERU Research Institute Widjajanti Isdjoso, Akademisi Universitas Trunojoyo Khoirul Rosyadi, Akademisi Universitas Airlangga Ilmiawan Auwalin, serta perwakilan Bappeda dari 15 kabupaten kantong kemiskinan. (bw)

Gresik, (pawartajatim.com) – Pengerukan Sungai Avoor di Driyorejo Gresik mulai digarap. Sungai ini tiap tahun menjadi penyebab banjir karena tidak mampu menampung luapan air dari beberapa penjuru.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mulai pengerjaan normalisasi Sungai Avoor yang melintasi Kecamatan Driyorejo, Rabu (27/10). Upaya normalisasi ini merupakan salah satu prioritas Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dalam usaha penanggulangan ancaman banjir tahunan.

Khususnya yang disebabkan luapan Sungai Avoor dan Kali Lamong saat memasuki musim hujan. Sungai Avoor merupakan anak Sungai Brantas yang membentang di wilayah Kecamatan Driyorejo.

Mulai kawasan Krikilan hingga Bambe. Dengan panjang sekirar 7 Km, pengerjaannya diperkirakan  menelan biaya sebesar Rp 850 juta. Untuk menutup dana ini ,Pemkab Gresik menggandeng perusahaan-perusahaan di wilayah Kecamatan Driyorejo lewat dana CSR perusahaan.

Bupati Fandi Akhmad Yani, hadir membuka acara tasyakuran dalam rangka dimulainya pengerjaan normalisasi Sungai Avoor. Pantauan di lapangan, kondisi sungai yang sangat dangkal dan sempit merupakan penyebab utama terjadinya banjir yang setiap tahunnya merugikan masyarakat, baik dalam hal ekonomi maupun kualitas hidup.

Bupati milenial juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang hadir dan mendukung penuh program Pemkab Gresik. “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya,” kata Bupati Yani.

Hari ini, lanjut Bupati Yani, merupakan momentum kebersamaan masyarakat yang mendorong semangat gotong royong. “Ibaratnya adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. mudah-mudahan ini menjadi berkah untuk kita semua,” harap Bupati Yani.

Bupati Kota Pudak ini berharap mulai ada perubahan mindset dalam menghadapi bencana, yang kebiasaan lama berupa pemberian donasi ketika bencana datang, diubah menjadi donasi untuk pencegahan bencana itu sendiri.

Gus Yani panggilan akrab Bupati Gresik ini menyinggung bahwa normalisasi sungai merupakan suatu ikhtiar bersama dalam hal pencegahan bencana banjir. “Mudah-mudahan ada multi effect dari pengerjaan normalisasi ini, minimal mengurangi bencana banjir, dan banjir menjadi lebih cepat surut,” ujarnya.

Bupati Yani, menjelaskan, pemerintah juga akan tetap berkontribusi dalam normalisasi sungai Avoor, melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tahun depan akan ada anggaran khusus untuk sungai Avoor.

Senada dengan Bupati Yani, Sekretaris Daerah/Sekda Gresik Achmad Washil Mistahul Rachman, yang turut hadir mendampingi Bupati menjelaskan  normalisasi sungai merupakan salah satu program pemerintah dalam mengurangi bencana banjir, utamanya di Gresik Selatan.

Washil juga menekankan pentingnya sinergi dan support dari stakeholder agar pengerjaan ini terus berkelanjutan. “Kita berharap sinergi dan support dari pengusaha, pihak desa dan kecamatan yang terkait dengan program ini supaya berkelanjutan,” ujarnya. (dra)