Surabaya, (pawartajatim.com) – Anak perusahaan PTPN III (Persero) Holding Perkebunan Nusantara, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Pabrik Gula (PG) Pradjekan, meraih penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2023 Juara Satu Tingkat Provinsi untuk Kategori Perusahaan Besar sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan.

General Manager PG Pradjekan Bondowoso, Mohammad Sholeh Kusuma, mengatakan Paritrana Award 2023 dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut diberikan secara langsung oleh Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono di Surabaya pada Rabu (28/2/2024).

“Ini merupakan bentuk komitmen dari perusahaan, PT SGN dan juga PG Prajekan, terutama dalam melindungi tenaga kerja mulai karyawan, rekanan hingga mitra petani. Untuk petani tebu sudah berjalan sejak dua tahun lalu, dan semoga banyak lagi mitra petani kita yang memanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Sholeh, di Surabaya, Jumat (1/3/2024).

Menurut dia, sebelumnya jaminan sosial ketenagakerjaan wajib untuk karyawan, rekanan dan tenaga tebang yang dikelola oleh pabrik gula. Selama empat tahun terakhir, PG Pradjekan melakukan sosialisasi kepada petani tebu mitra untuk mengikutsertakan tenaga tenaga tebang, sopir truk tebu, tenaga kebun, hingga pekerja rumah tangga (PRT).

Hingga saat ini, sekitar 25 persen petani tebu mitra PG Pradjekan telah mengikutsertakan pekerjanya pada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Forum Temu Kemitraan wilayah, kami bersinergi dengan BPJS, Perbankan dan pegadaian. Selain ada kegiatan pelatihan dan kunjungan (LAKU) untuk petani yang hadir, ada juga sosialisasi program yang bermanfaat untuk petani tebu mitra, salah satunya manfaat kepesertaan jaminan sosial untuk para pekerja petani tebu,” ungkapnya.

Sholeh menjelaskan, ada dua mekanisme pembayaran iuran keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk petani, yakni langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau melalui pemotongan DO petani.

“Pembayaran iuran peserta dan petani bisa melalui mekanisme pembayaran  langsung ke BPJS dan bisa juga melalui pemotongan DO, tentu saja ini melalui kesepakatan dengan petani mitra,” jelasnya.

Senior Executive Vice President Operasional II SGN, Imam Cipto Prayitno, mengatakan, PG Pradjekan menjadi rujukan untuk pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Pabrik Gula SGN, dan diharapkan seluruh pekerja yang ada di ekosistem industri gula terlindungi.

“Perlindungan karyawan, pekerja hingga petani tebu pada jaminan sosial ketenagakerjaan di PG Pradjekan menjadi rujukan untuk PG di wilayah SGN agar bisa dilakukan hal yang sama. Karena manfaatnya besar dan juga adanya jaminan perlindungan bagi pekerja,” terang Imam.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kabupaten Bondowoso, Bayu Wibowo, mengapresiasi penghargaan ini yang dinilai sebagai wujud komitmen dan perhatian manajemen SGN terhadap jaminan perlindungan ketenagakerjaan, khususnya PG Pradjekan.

“Kami turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen SGN yang telah memberikan perhatian penuh pada pekerja, mewajibkan semua diberikan perlindungan kepada semua petani, maupun pekerja lingkup keluarga di SGN, hingga PRT dan sopir,’’ tegas Bayu.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur/Jatim, Adhy Karyono, mengakui coverage perlindungan jaminan sosial di Jawa Timur masih tergolong rendah. Oleh karenanya, berbagai upaya program pemerintah dalam mendukung peningkatan Universal Coverage.

“Salah satunya, dengan program penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Paritrana Award,” terangnya. Paritrana Award merupakan penghargaan tertinggi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. (red)

Jakarta, (pawartajatim.com) – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) menggelar kelas jurnalis bertemakan “Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi dan Mekanisme Perdagangan di Bursa”. Kegiatan yang diikuti para jurnalis media massa nasional ini, digelar Kamis, (29/2) di Jakarta.

Head of Corporate Communications ICDX Group, Giri Hatmoko, mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya ICDX sebagai Self Regulatory Organization (SRO) di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi dan literasi berkelanjutan.

Dengan memberikan paparan kepada jurnalis, harapan kami nantinya para jurnalis dapat memahami tentang industri PBK. Sehingga menambah wawasan pada saat media menyampaikan pemberitaan terkait industri ini kepada masyarakat.

Dalam hal edukasi dan literasi, ICDX telah melaksanakan berbagai programnya melalui ICDX Academy bekerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan pialang berjangka yang resmi.

”ICDX juga senantiasa bersinergi dengan seluruh pihak dalam melakukan edukasi sebagai upaya peningkatan literasi hingga sertifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan,” kata Giri Hatmoko.

Terkait keterlibatan media dalam edukasi kepada masyarakat ini, Gaib Maruto Sigit, Pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengatakan, upaya yang dilakukan ICDX ini tentunya menjadi hal positif bagi para awak media.

Pada dasarnya, fungsi media massa adalah sebagaisarana memberikan informasi dan edukasi kepada Masyarakat. Upaya ICDX dengan memberikan pembekalan serta pemahaman kepada para jurnalis ini merupakan hal yang sangat berharga untuk para awak media, karena bisa mendapatkan penjelasan secara lengkap dan benar tentang perdagangan berjangka komoditi.

‘’Hal ini akan memudahkan bagi para awak media ketika harus melakukan peliputan maupun menulis berita terkait perdagangan berjangka komoditi,” ungkap Gaib Maruto Sigit. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Implementasi hukum ketenagakerjaan kini menjadi hal yang penting dilakukan bagi semua perusahaan maupun pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dilakukan agar jika terjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia tidak berlarut-larut di kemudian hari.

Hal itulah yang mendorong Shelter Indonesia menggelar seminar untuk membahas isu-isu terkini mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Seminar bertajuk Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Hubungan Industrial ini mengundang sejumlah perusahaan dan pelaku usaha di Indonesia agar memahami hukum-hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Chief Marketing Officer Shelter Indonesia, Nino Mayvi, mengatakan pertemuan ini digelar sebagai salah satu bentuk kepedulian dari Shelter Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan mengenai hukum-hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Sehingga, pelaku usaha di masing-masing industri di Indonesia dapat memahami bagaimana cara mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul. “Ketika kita memahami isu-isu ketenagakerjaan dengan komprehensif, maka pintu kesuksesan bisnis terbuka lebar, produktivitas meningkat dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia menuju masa depan yang lebih cemerlang,” kata Nino di Surabaya, Kamis (29/2/2024).

Ia menjelaskan, Shelter Indonesia merupakan perusahaan outsourcing yang bergerak dalam memberikan pelayanan keamanan, kebersihan, kebutuhan karyawan hingga pengendali hama. “Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan jasa pelatihan untuk menunjang kompetensi satpam, karyawan, dan petugas kebersihan,” jelasnya.

Menurut Nino, dengan jumlah pelanggan yang mencapai lebih dari 600 perusahaan di seluruh Indonesia, hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang diberdayakan mencapai 15.000 orang lebih.

“Sebagai perusahaan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka sudah pasti untuk mengedepankan hubungan industrial dalam perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundangan,” terangnya.

Selama ini banyak perusahaan alih daya yang kurang memberikan pemahaman terkait hukum ketenagakerjaan kepada mitra kerja atau pelanggan. Tak heran, di tengah persaingan bisnis yang ketat, sejumlah perusahaan alih daya memilih untuk menjalankan bisnis asal-asalan hingga melanggar regulasi pemerintah.

“Hukum ketenagakerjaan penuh polemik. Sangat jarang perusahaan outsourcing yang mau memberikan pemahaman terkait hukum ketenagakerjaan kepada pelanggan. Akhirnya, mereka berani menjual sesuatu yang tidak sesuai regulasi,” ungkapnya.

Nino mengakui, salah satu yang masih menjadi permasalahan adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi regulasi terutama soal upah. Baginya, hal ini harus diberikan pemahaman.

“Ini menjadi perhatian kami. Kami menyadari banyak perusahaan khususnya UMKM yang harus menyesuaikan kondisi. Kami selalu beri pemahaman bahwa selayaknya ada solusi, sehingga bisnis tetap jalan dan pekerja juga mendapatkan kesejahteraan,” katanya.

Sementara itu, Pakar Hukum Ketenagakerjaan, Suhariwanto SH MHum, mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 2 menyatakan bahwa Hubungan Industrial didasarkan pada perjanjian kerja.

Ketentuan perjanjian kerja tersebut di antaranya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh, dibuat secara tertulis atau lisan, dilaksanakan sesuai peraturan perundangan, dan dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.

Perjanjian kerja sendiri merupakan instrumen hukum yang penting bagi para pihak dalam menjalin hubungan kerja. Dengan adanya perjanjian kerja berdasarkan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha dan serikat pekerja, maka telah mengikat secara hukum bagi para kedua belah pihak.

‘’Sehingga, perjanjian kerja ini juga dapat digunakan untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industi yang terjadi di perusahaan,” jelasnya. Selain menggunakan perjanjian kerja untuk mencegah perselisihan, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 3 juga dikatakan penyelesaian perselisihan hubungan industri dapat dilakukan melalui perundingan bipartite.

Perundingan ini harus diselesaikan paling lama 30 hari. Apabila tidak berhasil, maka harus dilakukan penyelesaian perselisihan secara represif, yaitu mencatatkan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab.

”Penyelesaian dengan cara ini dapat dilakukan dengan tiga cara seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi,” pungkasnya. (red)