Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Aksi komplotan jambret yang meresahkan warga Banyuwangi berhasil dilumpuhkan personel Polsek Rogojampi, Banyuwangi. Selain pelaku, polisi juga menciduk penadah barang hasil jambretan.
Komplotan ini terdiri dari tiga orang. Masing-masing MW (29) dan Ma’ul yang berperan sebagai eksekutor jambret. Keduanya warga asal Pekalongan, Jawa Tengah. Satu pelaku lagi berinisial To (59), warga Songgon, Banyuwangi yang berperan sebagai penadah.
Ketiga pelaku berhasil diringkus setelah melalui penyelidikan panjang. Mereka dibekuk terpisah. ” Seluruhnya masih menjalani pemeriksaan maraton di Polsek,” kata Kapolsek Rogojampi, Kompol Imron, Jumat (19/1/2024).
Aksi kriminal para pelaku dilakukan, Jumat (8/12/2023) lalu. Mereka beraksi di Jalan Raya Desa/Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi. Korbannya, Fitriyah (44), warga Desa/Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi.
Saat itu, korban membawa tas warna merah berisi uang Rp 1,5 juta dan sebuah ponsel. Korban membonceng temannya, melaju ke arah timur. Tiba di lokasi, pelaku memepet korban dari arah kiri, lalu menarik tasnya. Korban yang kaget sempat oleng, nyaris terjatuh. Pelaku kemudian kabur.
Kasus ini terungkap setelah ponsel korban ditemukan. Ponsel itu ternyata dipegang pelaku TO. Ketika diinterogasi, pria ini mengaku membelinya dari Ma’ul. Polisi kemudian mengamankannya. Kepada penyidik, Maul mengaku mendapatkan ponsel itu dari hasil menjambret bersama MW.
Dalam hitungan hari, ketiga pelaku diamankan ke Polsek. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, sebuah ponsel dan sepeda motor Jupiter Z yang digunakan beraksi. “Penyidikan masih berlanjut,” tutup Kapolsek. (udi)
Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Prihatin dengan sampah kiriman, wisatawan menggelar aksi bersih-bersih di kawasan wisata Pulau Merah, Banyuwang, Kamis (18/1/2024). Aksi ini juga melibatkan warga sekitar dan jajaran TNI/Polri.
Sampah kiriman dari laut terus memenuhi pesisir Pulau Merah sejak beberapa hari terakhir. Fenomena ini merupakan dampak dari musim angin barat. Sehingga, banyak aliran sampah di perairan Selatan Banyuwangi.
“Sampah yang datang sekarang ukurannya lebih kecil, bercampur dengan sampah botol dan gelas plastik yang sulit ditangani karena terisi pasir, ” kata Suroto, salah satu pengelola wisata Pulau Merah, Kamis (18/1/2024).
Meski volume sampah kiriman ini mulai menurun, kehadirannya tetap mengganggu aktivitas wisatawan. Pun, merusak keindahan. Namun, kunjungan wisatawan tetap normal. “Teman-teman wisatawan banyak yang antusias membantu proses pembersihan,” imbuhnya.
Pengelola Pulau Merah akan terus melakukan pembersihan sampah si lokasi. Apalagi, air pasang di sore hari masih meninggalkan sampah. Namun, wisatawan tak perlu khawatir karena pihak pengelola telah meminimalisir sampah pada jam padat kunjungan.
Pihak pengelola mengedukasi wisatawan bahwa sampah kiriman di Pantai Pulau Merah merupakan siklus tahunan karena alam.Fenomena sampah di Pulau Merah ikut memantik perhatian Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Dia memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda, terus memantau dan mengambil langkah-langkah strategis terkait sampah di kawasan wisata. Hal ini untuk menjamin kebersihan Pantai Pulau Merah dan kenyamanan wisatawan.
“Kami harapkan, semoga masyarakat bisa lebih peduli lagi terhadap alam dengan bijak membuang sampah pada tempat sampah. Sehingga pengunjung dapat menikmati destinasi wisata dengan nyaman,” kata Bramuda. (udi)
Surabaya, (pawartajatim.com) – Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur/Jatim menyiapkan langkah pengajuan Judicial Review (JR) menyusul keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang secara sepihak mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7/2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pemberitahuannya juga mendadak, yakni ditetapkan 27 Desember 2023, diberlakukan 1 Januari 2024 dan sosialisasi dilaksanakan 17 Januari 2024.
“P3I Jatim menolak setiap wacana, upaya atau rencana untuk menaikkan pajak reklame Kota Surabaya yang dituangkan dalam perda baru. Selain memberatkan dari sisi kenaikan tariff pajak, penerbitan perda itu menyalahi aturan perundang-undangan yang belaku,” kata Ketua Umum P3I Jatim Haries Purwoko, pada Forum Discussion Group (FDG) yang digelar bersama PWI Jatim di Graha Balai Wartawan A. Aziz Surabaya, Rabu (17/1/2023).
Menurut dia, langkah hukum dengan melakukan JR tersebut akan diambil P3I Jatim karena Pemkot Surabaya tidak melaksanakan ketentuan UU No. 13/2022 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.
Sebab, penyusunan perda tersebut tidak mengikutsertakan masyarakat melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, seminar, diskusi atau konsultasi publik pada proses pembahasannya. Pasal 96 ayat 1 – 2 menyebut masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
‘’Nah, Pemkot Surabaya menetapkan perda baru ini tanpa menggali masukan dari masyarakat, termasuk kami yang tergabung dalam P3I Jatim. Tiba-tiba kami dapat undangan sosialisasi perda baru yang isinya rencana kenaikan pajak reklame,” ungkap Haries.
Sekretaris Umum P3I Jatim, Agus Winoto, menambahkan, organisasinya secara resmi sudah melayangkan surat keberatan kepada Pemkot Surabaya. P3I Jatim meminta Pemkot membuka ruang dialog sebelum menerapkan perda tersebut melalui penerbitan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya tentang besaran pajak reklame.
“Meskipun perwali sebagai aturan pelaksana belum dirilis, tetapi kami yakin kanaikannya sangat besar. Pasti sangat memberatkan dan bahkan mengancam nasib perusahaan periklanan. Prediksi kenaikannya menimal 150 persen untuk pajak billboard dan paling sedikit 450 persen pajak videotron,” ungkap Agus di hadapan sejumlah pengurus dan wartawan peserta FDG PWI Jatim.
Dia menilai, langkah Pemkot Surabaya menetapkan perda baru tentang kenaikan tarif pajak reklame luar ruang itu memunculkan trauma di kalangan perusahaan anggota P3I Jatim. Sebab, tindakan serupa pernah dilakukan Pemkot Surabaya pada 2010.
Saat itu, Walikota Tri Risma Harini juga melakukan langkah sepihak menaikkan pajak reklame hingga 600 persen. “Awalnya kenaikannya mencapai 1.600 persen dan akhirnya turun menjadi 600 persen saat berdialog dengan kami. Karena itu, sekarang ini kami kuatir ini terulang lagi.
P3I meminta Wali Kota Surabaya tidak gegabah menetapkan Perwali sebelum melakukan diskusi atau dialog. Sebagai perusahaan yang akan terdampak berharap diikutsertakan dalam penetapan perwali tentang tarif baru pajak reklame. Kami siap jika Pemkot Surabaya menggelar diskusi, FDG atau kajian akademik.
Ini penting, karena dampaknya sangat serius, karena menyangkut nasib karyawan perusahaan yang sebenarnya sudah memburuk sejak hantaman pandemic Covid-19 lalu. Kami berharap, kenaikan pajak reklame tidak lebih 15 persen.
’’Sebab, dengan perhitungan inflasi wajar 6 persen – 7 persen per tahun sejak kenaikan 600 persen pada 2010. Maka tarif baru pajak reklame seharusnya dilakukan pada 2031,” demikian Agus. (bw)
Jakarta, (pawartajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komjen Pol Purn Oegroseno, mengusulkan kepada pemerintahan baru hasil pilpres nanti melikuidasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Pasalnya, kedua lembaga keolahragaan yang semestinya menjadi satu kekuatan dalam membangun olahraga prestasi secara nasional itu justru lebih banyak merugikan kepentingan cabang olahraga termasuk tenis meja.
Oegroseno yang mantan Wakapolri itu terpaksa menyuarakan ini karena olahraga Indonesia semakin terpuruk. Karena antara Kemenpora dan KONI terjebak pada kepentingan masing-masing.
”Sudah 10 tahun KONI menciptakan Organisasi Boneka PTMSI dengan nama PB PTMSI tidak dapat diselesaikan oleh 6 Menpora RI sejak 2014,” kata Oegroseno, seperti disampaikan dalam siaran pers resmi PP PTMSI, di Jakarta, Kamis (18/1/2024) pagi ini.
Oegroseno melanjutkan bahwa olahraga secara kebijakan struktural di pemerintahan cukup dimasukkan kembali ke Diknas, apakah dalam bentuk Dirjen Olahraga seperti dulu. Sementara peran KONI diambil alih langsung oleh cabang olahraga.
Dimana induk organisasi olahraga bertanggung jawab langsung secara mandiri penggalangan dana. Baik yang diperoleh dari pemerintah maupun swasta, dalam hal ini sponsor.
Menurut Oegroseno, apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Gus Dur dengan meniadakan Kemenkop pada masa pemerintahannya sangat tepat. Gus Dur melihat peran dan fungsi Kemenpora lebih banyak yang bersifat seremonial.
Tidak menyentuh kepentingan olahraga secara substantif, khususnya dalam tataran kebijakan. Dengan demikian, tambah mantan Kapolda Sumut itu, cukup Komite Olahraga Indonesia (KOI) saja yang mengatur Keolahragaan Indonesia. Itupun yang sifatnya multi event internasional.
“Saya yakin cabor lain setuju. Usulan ini karena fakta membuktikan bahwa lebih banyak kerugian dialami oleh mereka hanya karena ketidakbecusan kinerja Kemenpora dan KONI,” paparnya. Lalu bagaimana nasib PON untuk multi even nasional ?
Oegroseno menjawab, pemerintah pusat tinggal membentuk satuan tugas kerja (Satker) setiap perhelatan PON yang bekerja minimal dua tahun (setahun sebelum dan sesudah) pesta olahraga nasional empat tahun sekali itu.
Lagi pula ujung tombak pelaksana PON di lapangan nanti adalah mereka dari cabang olahraga yang lebih tahu teknis dan teknisnya. (bw)
Penajam Paser Utara, (pawartajatim.com) – Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap dimulainya pembangunan Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, (17/1).
Presiden berharap pembangunan Gedung LPS tersebut akan makin meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat, dunia usaha, hingga para investor. “Dan meningkatkan rasa aman masyarakat, pelaku usaha, dan investor karena LPS akan segera berkantor di IKN, Bank Indonesia juga akan segera berkantor di IKN, tinggal OJK katanya sebentar lagi juga akan memulai peletakan batu pertamanya,” kata Presiden dalam sambutannya saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Gedung LPS di IKN.
Menurut Presiden, pembangunan Gedung LPS juga merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan ibu kota negara berkelas dunia. “Groundbreaking ini membuktikan kesungguhan komitmen kita, kesiapan kita untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota negara yang berkelas dunia,” ujar Presiden.
Presiden juga menjelaskan bahwa pembangunan komplek perkantoran LPS yang diberi nama “Arthadyaksa” dan memiliki makna pelindung harta nasabah tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, LPS akan membangun gedung utama yang juga merupakan pusat operasional LPS.
“Tahap ke-2, ke-3, akan dilanjutkan dengan pembangunan dua gedung lainnya serta fasilitas-fasilitas pendukungnya,” ungkap Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. (bw)
Surabaya, (pawartajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya mengajak 119 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) untuk membantu pelayanan dan administratif pada SUB Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serentak putaran pertama yang digelar di beberapa Puskesmas di Surabaya.
Dosen Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan (FKK) Unusa, Lailatul Khusnul Rizki SST MPH, mengatakan total sebanyak 119 mahasiswa Unusa yang dilibatkan ini terdiri dari 63 mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) dan 56 mahasiswa FKK Unusa.
Mereka membantu pelayanan imunisasi Polio pada anak usia 0-7 tahun yang digelar pada 15-17 Januari 2024. “Kami turut senang dapat terlibat dalam kontribusi ini. Mahasiswa dengan antusias terlibat dalam upaya menyediakan pelayanan imunisasi bagi masyarakat.
Upaya bersama Dinkes Kota Surabaya ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan menciptakan kesadaran akan pentingnya vaksinasi dalam pencegahan penyakit polio,” kata Riris, sapaan akrab Lailatul Khusnul Rizki di Surabaya, Rabu (17/1/2024).
Ia menjelaskan, ratusan mahasiswa yang terlibat tersebut, ditempatkan
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serentak putaran pertama yang digelar di beberapa Puskesmas di Surabaya. (foto/red)
di tujuh Puskesmas yang tersebar di beberapa Kecamatan di Surabaya. Mereka diberi kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritisnya dalam konteks nyata, sembari berinteraksi dengan masyarakat secara langsung.
“Polio ini banyak menyerang anak di bawah lima tahun. Namun, juga bisa menyerang anak di atas lima tahun, jika riwayat imunisasinya tidak lengkap. Melibatkan mahasiswa dari bidang kesehatan merupakan langkah positif dalam memastikan bahwa pesan kesehatan dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat,” ungkapnya.
Salah satu mahasiswa yang terlibat dalam SUB PIN Polio ini, Ari Wijayanti, mengatakan pelaksanaan imunisasi Polio ini terbagi menjadi empat pos di setiap kecamatan. Yakni, di Puskesmas, Posyandu, TK-PAUD, dan SD.
“Di hari pertama pada tanggal 15, kami terbagi di empat pos berbeda, dan hari pertama itu pelaksanaannya serentak di seluruh Surabaya. Jadi, paling ramai memang hari pertama, di hari kedua dan ketiga itu hanya sisa bagi anak kecil yang belum imunisasi, dan pelaksanaan door to door bagi yang belum tahu infonya,” jelas mahasiswa jurusan D3 Keperawatan itu.
Sementara itu, Nabilla Fauziyah, mahasiswa jurusan D3 Keperawatan Unusa, mengaku ini pengalaman pertamanya berkontribusi dalam upaya imunisasi kepada masyarakat. Ia juga menjelaskan, pemberian imunisasi ini sebanyak dua tetes tiap anak.
“Ini adalah pengalaman pertama saya, deg-degan sekaligus senang dapat memberikan manfaat langsung dalam penyediaan imunisasi kepada masyarakat. Dan, kontribusi ini menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi saya,” kata Nabilla saat ditemui di Puskesmas Gayungan Surabaya.
Melalui kolaborasi yang sinergi antara Universitas dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, diharapkan dapat menjadi contoh bagi upaya serupa di masa mendatang. Dengan terus mendukung program imunisasi, masyarakat Surabaya dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari risiko penyakit polio. (red)
Surabaya, (pawartajatim.com) – Provinsi Jawa Timur/Jatim ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, setelah ditemukan 11 kasus Polio. Dari hasil surveilans, sembilan anak yang terjangkit Polio tidak menunjukkan gejala atau dalam kondisi sehat, sedangkan dua anak lainnya bergejala atau sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr Erwin Astha Triyono, menjelaskan dari 11 kasus yang ditemukan, dua di antaranya diketahui terjangkit virus polio karena kondisinya sakit, yakni warga Sampang dan Pamekasan.
“Meskipun kasus Polio baru ditemukan di Sampang dan Pamekasan, Pulau Madura, status KLB Polio tidak ditetapkan di wilayah tersebut,” kata dr Erwin di Surabaya, Rabu (17/1/2024).
Ia menyebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan agar status KLB Polio ditetapkan di level Provinsi dan penanganannya secara menyeluruh di semua Kabupaten dan Kota. “Saat ini, kedua anak berusia di bawah lima tahun tersebut sudah mendapatkan pendampingan dari petugas Puskesmas setempat untuk menjalani psikoterapi,” terangnya.
dr Erwin mengatakan jika sembilan akan tanpa gejala itu akan didorong menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta mengikuti pekan imunisasi polio serentak yang digelar pada Januari dan Februari 2024 ini.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr Erwin Astha Triyono. (foto/red)
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengantisipasi penyebaran polio ini. Di antaranya, dengan tidak buang air besar di sungai dan tidak membuang popok bayi di sembarangan tempat, termasuk di aliran sungai. Hal ini untuk mencegah penularan lebih lanjut.
“Buang air besar tolong dilakukan di jamban tertutup. Tidak boleh dibuang ke sungai untuk mencegah penularan lebih lanjut. Yang pakai pampers-pampers tolong disimpan dengan baik. Tidak boleh dibuang sembarangan supaya jangan sampai menular ke sungai,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi penyebaran Polio, saat ini Dinkes Jatim telah memulai SUB Pekan Imunisasi Nasional (SUB PIN) Polio secara serentak. Targetnya, anak berusia 0-7 tahun atau 8 tahun kurang dari satu hari, sudah mengikuti imunisasi polio.
“Dinas Kesehatan Jatim menargetkan sebanyak 4.437.679 anak usia 0-7 tahun mengikuti SUB Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran pertama yang digelar mulai 15 hingga 21 Januari 2024,” pungkasnya. (red)
Surabaya, (pawartajatim.com) – Diawal 2024, Artotel Group berkolaborasi dengan salah satu klub bola basket ternama asal Surabaya Rabu (17/1). Yakni, Pacific Caesar Surabaya Basketball Club. Dalam kolaborasi ini, Artotel Group bertindak sebagai partner resmi penyediaan akomodasi bagi Pacific Caesar Surabaya Basketball Club sepanjang 2024.
Artotel Group operator hotel lokal di Indonesia mengusung gaya hidup masa kini, sudah membuktikan bahwa hotel-hotel yang berada di jaringan hotelnya kini telah menjadi akomodasi pilihan para atlet.
Tidak hanya menyajikan fasilitas kamar yang nyaman, namun juga sajian makanan dan minuman yang disiapkan khusus untuk menunjang stamina dan kesejahteraan mereka. Kini Artotel Group berkolaborasi dengan Pacific Caesar Surabaya Basketball Club dimana Artotel Group akan menyediakan fasilitas akomodasi untuk para atlet di setiap pertandingan di kota yang ada jaringan Hotel Artotel Group.
Antara lain Jakarta, Tangerang, Solo, Medan, Bali, dan beberapa daerah lain dengan total hingga 19 kali pertandingan. Chief Operating Officer (COO) Artotel Group, Eduard Rudolf Pangkerego, mengatakan, bangga sebagai pelaku industri hospitality bisa mendukung kemajuan industri olahraga dan prestasi para atlet Indonesia melalui fasilitas akomodasi dari jaringan hotel Artotel Group yang tersebar di 45 kota Indonesia.
Dengan terjalinnya kolaborasi ini, Kami berharap dapat memberikan dukungan kepada Pacific Caesar Surabaya Basketball Club untuk meningkatkan prestasinya menjadi klub basket terbaik di Indonesia.
Direktur Operasional Pacific Caesar Surabaya Basketball Club, Yusak Arnold, turut menanggapi kerjasama ini. ‘’Kita bisa melangkah bersama di musim 2024 ini, harapan kedepan dengan kerjasama ini adalah kesuksesan untuk Pacific Caesar Surabaya Basketball Club maupun Artotel Grup,” katanya. (bw)
Surabaya, (pawartajatim.com) – Perusahaan yang bergerak dibidang listrik tenaga uap ini mengajukan gugatan lagi. PT Cahaya Energi Sumeru Sentosa (CESS) kembali mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Pengadilan Niaga, Jalan Arjuna, Surabaya.
Anehnya lagi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU tersebut sudah diajukan tiga kali, dalam kurun waktu 2 bulan. Permohonan PKPU oleh PT CESS sebanyak tiga kali berturut-turut itu juga dijelaskan oleh Beryl Cholif Arrachman SH, salah satu kuasa hukum PT CFK.
Menurut Beryl, permohonan PKPU pertama dengan perkara nomor : 104/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. Namun, perkara tersebut dicabut. Tak lama kemudian, PT CESS kembali mengajukan PKPU dengan nomor: 109/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.
Lagi-lagi permohonan PKPU tersebut kembali dicabut tanpa alasan yang jelas. Kini, PT CESS mengajukan lagi Permohonan PKPU dengan nomor: 118/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.
“Bahkan, dalam PKPU nomor 109, mendadak dicabut di akhir persidangan pada saat agenda pembacaan putusan,” kata Beryl, usai sidang lanjutan di Pengadilan Niaga Surabaya, Selasa (16/1).
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Tim Kuasa Hukum PT CFK, Johanes Dipa Widjaja SH SPsi MH MM mengatakan, perkara tersebut sebenarnya sangat berkaitan dengan perkara PKPU sebelumnya. Dan, PT CESS dengan PT CNEC Engineering Indonesia terdaftar sebagai kreditor konkuren.
Kala itu, PT CESS mengajukan tagihan sebesar Rp 91,53 Miliar sedangkan PT CNEC Engineering Indonesia Rp 4,01 miliar. Namun, lanjut Johanes, dalam proses PKPU sebelumnya tersebut tagihan PT CESS dibantah Rp 29,6 miliar yang diakui sebesar Rp 61,8 miliar.
Johanes Dipa Widjaja SH Spsi MH MM Ketua Tim Kuasa Hukum PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK). (foto/dra)
Begitu juga PT CNEC, dari total yang diajukan, diakui sebesar Rp 1,26 miliar dan dibantah Rp 2,74 miliar. Dari bantahan itu, kata Johanes, kemudian dilakukan voting atas perjanjian perdamaian yang diajukan debitor.
Voting pun disetujui 100 persen kreditor separatis, 91,89 persen kreditor konkuren, termasuk disetujui oleh PT CESS. Atas perjanjian perdamaian yang memenuhi kuorum itu, disahkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) bernomor: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.
“Putusan ini bersifat final and binding (terakhir dan mengikat). Debitor dan para kreditor harus tunduk dan patuh,” tegas Johanes. Bahkan dalam proses homologasi itu, lanjut Johanes, PT CFK sudah melakukan pembayaran dua kali ke rekening PT CESS.
“Namun dalam pembayaran ketiga sudah tidak bisa, karena rekening itu tiba-tiba ditutup,” ungkap Johanes. Setelah penutupan rekening itu, dikatakan Johanes, PT CESS kemudian mengajukan lagi permohonan PKPU dengan nilai tagihan yang sebelumnya ditolak oleh Hakim Pengawas, yakni Rp 29,65 miliar.
Begitu juga PT CNEC senilai Rp 2,74 miliar keduanya berdalih, jika tagihan tersebut belum ditagihkan atau terverifikasi. Tagihan itu kan sebelumnya sudah ditolak oleh Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 52, dan sudah proses homologasi. Kenapa harus diajukan PKPU lagi? Ini terkesan mempermainkan hukum.
”Bahkan, permohonan PKPU, setelah putusan Nomor 52 ini diajukan sebanyak tiga kali oleh PT CESS. Yaitu, diajukan kemudian dicabut, diajukan lagi dan dicabut lagi, nah sekarang diajukan lagi,” papar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPC Peradi Surabaya ini.
Johanes memaparkan, pengajuan kembali Permohonan PKPU dengan dalil yang sama seharusnya ditolak oleh Pengadilan Niaga. “Tapi, setidaknya nanti menghasilkan putusan yang sama, sesuai asas Similia Similibus, yaitu perkara yang sama harus menghasilkan putusan yang sama,” tambah Johanes. (dra)
Surabaya, (pawartajatim.com) – Kiprah relawan Ganjar Pranowo di Jawa Timur (Jatim). Tahapan Kampanye kurang sekitar 25 hari lagi. Berbagai kegiatan dilakukan secara masif oleh calon legislatif dan calon Presiden disisa waktu ini.
Dalam minggu ini pasangan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo – Mahfud MD gencar melakukan kampanye di Jatim. Pasangan yang diusung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo ini tampil sendiri ataupun berpasangan.
Diantaranya di Kantor Tim Pemenangan Jatim Jalan Taman Jayengrono, Jatim Expo, dan DBL. Selain kampanye yang langsung dihadiri Ganjar – Mahfud, di beberapa tempat juga digelar berbagai kampanye para relawan.
Contohnya, kegiatan Tutorial Make-up dan Bakti Sosial Kesehatan yang diselenggarakan Pro Rakyat Bersatu Indonesia Jaya (PRBIJ). Organisasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo ini dipimpin Megawati, S,Psi (Ketua Umum), Agys (Sekretaris Jenderal), dan Buyung Jaelani (Bendahara Umum).
Pelaksanaan pelatihan. (foto/nanang)
Sementara, Dr Sri Untari Bisowarno, bertindak sebagai pembina, dan Kharine, STh, SE, S Kom, menjabat pengawas. Ratusan orang, utamanya kaum perempuan hadir dalam kegiatan ini.
Mereka mendengarkan secara seksama penjelasan demi penjelasan tentang tutorial make-up yang disampaikan oleh tutor dari Silky Girl. “Selain mengikuti tutorial make-up, peserta juga bisa memanfaatkan bakti sosial terapi kesehatan oleh Terapis Nusantara,” kata Ketua Panitia, Winda, kepada pawartajatim.com, Rabu (17/1).
Pelaksanaan pelatihan. (foto/nanang)
Di lokasi kegiatan dijumpai banyak peserta memanfaatkan kehadiran para terapis kesehatan alternatif tersebut. Mereka melakukan terapi kesehatan bekam, pijat krek-krek, hingga penyembuhan keluhan kecetit.
Kegiatan tutorial kecantikan yang didominasi kaum hawa ini sengaja dipilih, dalam rangka meningkatkan perolehan suara Ganjar. Mengingat potensinya sangat besar di Pulau Jawa. “Jawa Timur menjadi kunci penentu kemenangan suara Ganjar Pranowo. Kami mati-matian bertarung disini,” jelas Pengawas PRBIJ, Kharine.
Berbagai program berbasis kewanitaan akan terus dilakukan oleh PRBIJ di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah ini, hingga masa kampanye berakhir. “Sosialisasi cara mencoblos Presiden Ganjar kami masifkan melalui kegiatan senam dan kursus memasak,” pungkas Kharine. (nanang)
