Surabaya, (pawartajatim.com) – Pemerintah menetapkan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Untuk mewujudkannya, ketahanan energi dan ketahanan pangan menjadi salah satu faktor kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan guna mencapai target tersebut saat perayaan 100 tahun kemerdekaan di 2045.

Program Ketahanan Energi dan Pangan harus disinergikan agar keduanya dapat saling mendukung dalam pencapaian targetnya. Untuk mendukung sinergi Program Ketahanan Energi dan pangan, SKK Migas dengan dukungan Kementerian Pertanian menggelar Rapat Kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 pada 13-14 September 2023 di Surabaya.

Topik utama yang diangkat adalah sinkronisasi peraturan dan pemanfaatan lahan di sektor pertanian dengan industri hulu migas. Target peningkatan produksi minyak dan gas yang disusun SKK Migas melalui Rencana Strategis Indonesia Oil and Gas 4.0, yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030 telah ditetapkan Pemerintah sebagai target nasional.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, maka SKK Migas terus mendorong peningkatan investasi di sektor hulu migas. Sementara itu, Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten terus mendorong penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mencapai ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden RI.

Dengan masifnya kegiatan di kedua sektor strategis tersebut, irisan antara kegiatan hulu migas dengan pertanian tak terhindarkan. Pembangunan infrastruktur migas sering kali berada di area yang telah ditetapkan menjadi LP2B.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan komitmen SKK Migas dan KKKS untuk menjalankan kegiatan operasi hulu migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dibutuhkan adanya terobosan dalam proses alih fungsi LP2B sehingga rencana kerja dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Pemerintah sesungguhnya telah mengakomodir hal ini, Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan untuk kegiatan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam PP 1 tahun 2011.

‘’Dalam Undang-Undang 2 Tahun 2012, pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan kepentingan umum, termasuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,” kata Rudi, dalam pembukaan Rapat Kerja di Surabaya Rabu (13/9).

Rudi menambahkan keberadaan dan penetapan LP2B belum banyak diketahui oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bekerja di bawah naungan SKK Migas. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja dan biaya operasi, belum mempertimbangkan dan memperhitungkan tata waktu dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan alih fungsi.

“Melalui Raker ini diharapkan hal-hal tersebut dapat dituntaskan agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan lahan untuk operasi hulu migas yang beririsan dengan LP2B,” ujar Rudi. Alih fungsi ini sebenarnya menguntungkan kedua sektor karena untuk setiap meter lahan yang dialihfungsikan, terdapat kewajiban untuk mengganti biaya investasi yang telah dikeluarkan dan akan dibutuhkan untuk membangun lahan sawah baru.

Tidak tanggung-tanggung, luasan pembangunan lahan sawah baru bisa tiga kali lipat dari luasan yang dialihfungsikan. Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi dalam sambutannya menyampaikan, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan upaya negara dalam menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga Negara.

Karena itu, pemerintah mewajibkan adanya lahan pengganti untuk area yang dialihfungsikan. Kementerian Pertanian memahami strategisnya kegiatan usaha hulu migas di Indonesia.

“Kami mendukung program dan rencana kerja yang dilakukan SKK Migas-Kontraktor KKS di area LP2B. terkait percepatan dan terobosan yang diminta oleh SKK Migas, kami terbuka dan siap untuk melakukan pembahasan untuk penyusunan langkah konkretnya sehingga bisa saling mendukung dalam pelaksanaannya di lapangan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” lanjut Harvick.

Komitmen sektor hulu migas untuk mendukung sektor pertanian juga telah dicanangkan oleh Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George Nicolas Marsahala Simanjuntak, “Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2024, kami telah mengimbau Kontraktor KKS untuk menyusun program pengembangan masyarakat di bidang pertanian.”

“Realisasinya bisa dalam bentuk pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana, pemberian bibit unggul dan bentuk lainnya yang disepakati,” lanjut George. Penyelenggaraan Rapat Kerja ini diharapkan dapat menciptakan sinergi dan kerjasama yang baik antara SKK Migas-Kontraktor KKS selaku pelaku industri hulu migas dengan Kementerian Pertanian sebagai regulator di sektor pertanian.

Sehingga kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan sektor pertanian tidak kehilangan area produksinya demi tercapainya ketahanan pangan. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pendukung Ganjar Pranowo, yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda UB-ITS-UNAIR Bersama Ganjar atau Ganjar Creasi berusaha meningkatkan ekonomi warga. Khususnya para pelaku budi daya ikan lele yang ada di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, Jawa Timur/Jatim.

Sebagai ikhtiar dalam pemberdayaan ekonomi, mereka pun memberikan pembinaan dan pelatihan agar pendapatan para pembudidaya ikan lele bisa meningkat. “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar Ganjar Creasi Jatim dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan budi daya ikan lele,” kata Koordinator GCreasi Jawa Timur, Suryo Adi Prakoso, di Surabaya Rabu (13/9).

Apalagi, kata Adi, budi daya ikan lele hingga kini menjadi salah satu komoditas yang cukup menjanjikan. “Terlebih di daerah perkotaan yang jumlah populasi masyarakatnya sangat padat, seperti Surabaya,” ujarnya.

Pihaknya sengaja menyasar kawasan Wonocolo yang memang dikenal sebagai daerah budi daya ikan lele selama beberapa tahun belakangan ini. Rohim, salah satu peserta dalam pelatihan itu menyebut kehadiran Ganjar Creasi di wilayahnya sangat bermanfaat.

“Dengan adanya pelatihan ini kami sangat senang. Kami pun berharap pelatihan dapat berjalan rutin sebagai fungsi monitoring terhadap usaha warga,” katanya. (rid)

Surabaya, (pawartajatim.com) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya memberikan diskon tiket kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi sebesar 20 persen untuk pelanggan khusus penyandang disabilitas. Diskon khusus ini diberlakukan mulai 17 September 2023 hingga seterusnya.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, mengatakan, diskon tersebut sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan KAI khususnya penyandang disabilitas. Selain itu, penerapan tarif reduksi bagi pelanggan disabilitas, juga sebagai implementasi komitmen perbaikan layanan yang terus-menerus KAI lakukan.

“Diskon bagi pelanggan disabilitas ini, dimulai bersamaan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada 17 September,” kata Luqman, melalui keterangannya di Surabaya, Selasa (12/9).

Ia menjelaskan, untuk mendapat reduksi tiket bagi penyandang disabilitas, yakni wajib melakukan registrasi di Customer Service stasiun paling lambat H-2 keberangkatan kereta api.

“Kemudian, registrasi reduksi disabilitas wajib menggunakan surat keterangan asli dari dokter rumah sakit atau puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah penyandang disabilitas,” jelasnya.

Selanjutnya, registrasi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa surat keterangan asli dari dokter rumah sakit atau puskesmas, KTP asli dan pas foto milik penumpang reduksi disabilitas yang akan didaftarkan.

Selain itu, registrasi reduksi dilakukan hanya sekali, selanjutnya pelanggan dapat melakukan pembelian tiket KA jarak jauh melalui aplikasi Access paling lama H-45 atau melalui loket stasiun.

“Bagi pelanggan penyandang disabilitas wajib menunjukkan identitas KTP asli ataupun surat keterangan asli penyandang disabilitas saat proses boarding dan pemeriksaan tiket di atas kereta api,” ungkapnya.

Namun, lanjut Luqman, perlu diingat bahwa pada saat proses boarding dan atau pemeriksaan di atas kereta api, tidak dapat menunjukkan KTP asli atau surat keterangan asli penyandang disabilitas maka tiket dianggap hangus dan diturunkan pada kesempatan pertama.

“Dengan adanya pemberian tarif reduksi, diharapkan dapat memudahkan masyarakat penyandang disabilitas yang ingin bepergian dengan kereta api dengan aman, nyaman dan tepat waktu,” pungkasnya. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM menjadi penyelamat jika kehadirannya dapat dimaksimalkan. Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

Berdasarkan data, ada sekitar 64,5 juta UMKM di seluruh Indonesia dan 9,78 juta diantaranya ada di Jawa Timur/Jatim. Tiap tahunnya, sektor ini memberi kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia.

Karena itulah, PWI Jatim didukung Bank BNI Wilayah 06 Surabaya menggelar Focuss Group Discussion/FGD dengan tajuk ‘Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Pengembangan UMKM’ dengan menghadirkan narasumber Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim dan Advisor Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim, Muslimin Anwar, Selasa (12/9).

Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, dalam kesempatan tersebut mengatakan, sampai saat ini sektor UMKM masih mengalami sedikit ketimpangan perhatian dari pemangku kebijakan terutama dalam porsi kredit dibanding dengan korporasi besar.

Diantara negara-negara tetangga lainnya, penyaluran kredit UMKM di Indonesia Masih sangat rendah, sekitar 20-21 persen dari total pembiayaan perbankan. Jauh lebih rendah dibandingkan Singapura 39 persen, Thailand 50 persen, Malaysia 51 persen, Jepang 66 persen,korsel 81 persen dan Australia 29 persen.

Ia berharap, pihak terkait bisa meniru Korea dalam membesarkan industri kecil dan kreatif di negaranya. “Korea berhasil menjadikan industri kecil menengah dan industri kreatif sebagai backbone perekonomian negaranya. Beberapa strategi yang mereka jalankan yaitu Smart SME’s, K brand, Inclusive companies program dan global colaboration. Keempat strategi itu membuat UMKM Korea lebih kuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Advisor Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim, Muslimin Anwar, menuturkan, hingga 2022 UMKM di Indonesia berkontribusi sebesar Rp 7,034 triliun atau sekitar 60,5 persen terhadap PDB. Sedangkan di Jatim kontribusinya Rp 1.034,31 triliun atau sekitar 58,4 persen.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja sebesar 119,56 juta secara nasional dan 13,80 juta tenaga kerja di Jatim. “Pengembangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan seperti akses pembiayaan, korporatisasi dan kapasitas,” kata Muslimin.

Untuk ekspor, produk UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Seperti belum optimalnya pemenuhan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, belum memperhatikan syarat sertifikasi produk negara tujuan, kemampuan bahasa asing yang terbatas, keterbatasa SDM, terbatasnya pemahaman UMKM mengenai market intelligence serta belum sesuainya brand image dengan trend konsumen di pasar ekspor.

Diera digitalisasi seperti sekarang, baru sekitar 25,5 persen UMKM yang memanfaatkan marketplace. Dan 77,7 persen UMKM mengalami kendala pemasaran online antara lain karena kurangnya pengetahuan, SDM dan keterbatasan infrastruktur.

“Karena itu Bank Indonesia mendorong perbankan untuk mendukung penguatan UMKM melalui berbagai regulasi,” ujarnya. Dari sisi makroprudensial, Bank Indonesia mewajibkan perbankan menyalurkan kredit UMKM. Jika sebelumnya kredit UMKM dengan pangsa pasar sebesar minim 20 persen.

Sejak Juni 2023 ditingkatkan menjadi 25 persen dan akan kembali ditingkatkan menjadi 30 persen mulai Juni 2024. Kemudian dari sistem pembayaran, Bank Indonesia mendorong Digitalisasi UMKM melalui e-farming dan on boarding melalui e-commerce.

“Untuk pendukung sisi financing, BI meluncurkan Siapik yaitu aplikasi digital bagi UMKM untuk penyusunan laporan keuangan sebagai referensi bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan. Yang terakhir juga QRIS UMKM,” jelasnya. (bw)