Kemnaker Pastikan Calon Pekerja Migran Miliki Sertifikat Kompetensi

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) memastikan para calon pekerja migran memiliki kompetensi yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri. Kemnaker mengajak perguruan tinggi untuk ikut berperan dalam meningkatkan kompetensi para calon pekerja migran.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Kemnaker RI, Hindun Anisah, di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (FK Unusa) saat memberikan materi kuliah pakar dan visiting professor dengan tema Migrant Health & Human Rights yang digelar FK Unusa di Auditorium lantai 9 Tower Unusa kampus B Jemursari Surabaya, Selasa (29/8).

Menurut Hindun, salah satu pendekatan yang diusulkan Kemnaker adalah memastikan bahwa para calon pekerja migran memiliki kompetensi yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri. Sesuai regulasi, calon pekerja yang tidak kompeten tidak diizinkan untuk berangkat.

Sehingga, pendekatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan pekerja migran. “Sertifikat kompetensi harus dimiliki oleh calon pekerja, sebagai bukti bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja baru,” ujar Hindun.

Ia mengajak perguruan tinggi untuk ikut berperan dalam meningkatkan kompetensi para calon pekerja migran. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Dalam konteks ini, Hindun menekankan pentingnya kesesuaian antara kemampuan, bakat, dan minat para calon pekerja dengan tuntutan pekerjaan di luar negeri. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja di luar negeri, Kemnaker mengajak kerja sama antara perguruan tinggi, lulusan mereka, dan perusahaan-perusahaan di luar negeri.

Hal ini dapat membuka peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di lingkungan internasional yang semakin terkoneksi secara digital,” kata perempuan yang juga sebagai Sekretaris di Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Dekan FK Unusa, Dr Handayani MKes, mengatakan, FK Unusa mengadakan kegiatan dan menghadirkan berbagai pembicara dari berbagai latar belakang. Salah satu isu utama yang ditekankan dalam kegiatan ini adalah kesehatan migran.

Terungkap sekitar 300 migran dari berbagai negara, seperti Lebanon, Pakistan, Afghanistan, dan lainnya, berada di daerah Puspa Agro Sidoarjo dengan status yang tidak jelas. Mereka hidup di asrama sana dan tidak memiliki identitas resmi, sehingga tidak bisa bekerja secara formal.

‘’Tetapi mereka masih mendapatkan bantuan dana dari PBB untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya. Handayani menjelaskan, FK Unusa terlibat dalam memberikan pelatihan keterampilan kesehatan kepada para migran ini. T

ujuannya adalah untuk membekali mereka dengan pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan mereka sendiri dan teman-teman mereka di lingkungan yang sulit, di mana stres sering kali dihadapi. Mereka mungkin tinggal dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti dan tanpa jaminan masa depan yang jelas.

Beberapa migran telah berada dalam kondisi ini selama bertahun-tahun, banyak dari mereka yang masih berusia muda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan. ‘’Namun, ada batasan dan pembatasan yang diberlakukan oleh PBB terkait pekerjaan formal untuk migran ini,” terangnya.

Acara ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang diadakan FK Unusa dalam rangka memperingati ulang tahun ke-9. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama untuk mendorong kesejahteraan migran.

Pakar lainnya yang hadir, yakni Prof Dr Kim Soo Il selaku FMR Ammbassador of Korea/Chair Professor of daeshin University), dan Dr Nedal Odeh selaku Senior Migration Health Officer IOM Indonesia. (red)

DPR RI Turun Tangan, Air Bersih di Wongsorejo yang Mangkrak Akhirnya Mengalir 

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Warga Dusun Palpitu, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi tampak sumringah. Air bersih yang mangkrak bertahun-tahun akhirnya mengalir, Selasa (29/8/2023). Hal ini setelah anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah, turun tangan. Proyek air bersih dibangun di lokasi.

Selama ini, kawasan Palpitu dikenal dengan wilayah rawan kekeringan. Bahkan, setiap tahun warga kesulitan mendapatkan air bersih. Tak jarang, suplai air bersih dibawa ke wilayah ini ketika musim kemarau.

“Alhamdulillah……, hari ini air bersih yang diharapkan warga Dusun Palpitu, Desa Wongsorejo telah mengalirkan air, dapat dimanfaatkan,” kata Sumail Abdullah, disela mengunjungi lokasi pengeboran air bersih, Selasa siang.

Proyek pengeboran air bersih ini sejatinya sudah dibangun sejak 2020. Namun, sampai tiga tahun air yang dibor tidak bisa dioperasikan. Penyebabnya, tidak ada rumah pompa air. Kondisi ini membuat politisi Gerindra turun tangan.

Proyek pembuatan rumah pompa terlaksana dari Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Proyek ini dilaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) Jawa Timur/Jatim. “Alhamdulillah hari ini air bersih yang diharapkan warga Dusun Palpitu, Desa Wongsorejo telah mengalirkan air dan dapat dimanfaatkan,” tegasnya.

Proyek air bersih ini tak hanya untuk konsumsi. Namun, dimanfaatkan untuk pertanian. Tak hanya air bersih, sejumlah proyek infrastruktur diturunkan di Wongsorejo. Diantaranya, jembatan gantung, rumah susun, termasuk empat jembatan di Jalur Pantura Banyuwangi – Situbondo dan sejumlah proyek lain. (udi)

Perbaiki Pabrik, SIG Gunakan Suku Cadang Produksi UMKM

0

Tuban, (pawartajatim.com) – Perusahaan plat merah penghasil semen ini terus membantu meningkatkan keberadaan usaha kecil menengah. Komitmen SIG dalam meningkatkan penggunaan suku cadang (sparepart) dalam negeri terus memasuki babak baru.

Kali ini, dengan mengoptimalkan produk berbasis UMKM binaan. Melalui serangkaian uji coba, UMKM binaan SIG sukses memproduksi alat ukur tekanan (pressure gauge) yang memenuhi standar industri hingga siap digunakan di pabrik-pabrik SIG untuk substitusi produk impor.

Penggunaan alat ukur tekanan buatan UMKM tersebut sejalan dengan target program operational excellence dan peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Per Juli 2023, SIG telah mencatatkan realisasi belanja suku cadang dalam negeri mencapai Rp 397 miliar.

Jumlah tersebut lebih tinggi atau melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya Rp 390 miliar. Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, mengatakan, pelibatan UMKM dalam upaya meningkatkan capaian TKDN dilaksanakan melalui program Pembinaan dan Fasilitasi Pemasaran UMKM yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Inisiatif ini merupakan wujud keberpihakan SIG terhadap kemajuan industri dalam negeri dan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian tanah air. Proses pembinaan yang dilakukan oleh SIG terhadap UMKM binaan yang memproduksi suku cadang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu edukasi spesifikasi produk, uji coba sampel produk, dan tes performa langsung di pabrik SIG.

‘’Jika hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dipakai, SIG akan membeli suku cadang yang telah lolos uji coba tersebut,” kata Vita Mahreyni, Selasa (29/8). Selain telah memenuhi standar kualitas Pabrik SIG, pressure gauge buatan UMKM bernama PT 3S International ini telah berstandar internasional BS EN 837-1, yang merupakan standar penetapan spesifikasi Bourdon Pressure Gauge.

SIG juga mendorong PT 3S International untuk memasarkan produk pressure gauge buatannya tersebut di platform market place yakni PaDi UMKM agar dapat digunakan oleh perusahaan lainnya.

PT 3S International yang masuk dalam kelompok UMKM binaan SIG, merupakan perusahaan dalam negeri tersertifikasi ISO 9001:2015 yang berfokus pada produk instrumen alat pengukur tekanan dan suhu, seperti pressure gauge, bimetal thermometer, thermowell, dan thermocouple.

Direktur PT 3S International, Winto mengatakan, produk Perseroan telah diuji dan dikalibrasi untuk memastikan keandalan 100 persen. Selain itu, produk PT 3S International juga mudah untuk diinstalasi, serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan pengguna.

Keberhasilan proses uji coba pressure gauge di Pabrik SIG membuktikan produk yang dihasilkan telah layak dan berfungsi dengan baik. Winto merasa bangga SIG telah peduli terhadap perusahaan dalam negeri dengan memberikan pembinaan dan kesempatan untuk menjadi rantai pasok perusahaan.

“Kami berharap SIG dan industri dalam negeri lainnya terus menggunakan produk dalam negeri dan kami selaku manufaktur dapat diberi kesempatan untuk mendukung kebutuhan sparepart yang dibutuhkan,” harap Winto. (dra)

Pengolahan Sampah Berkapasitas 84 Ton per Hari segera Dibuka di Banyuwangi

0

Banyuwangi (pawartajatim.com)- Tempat pengolahan sampah (TPS) terpadu di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi segera beroperasi. Kawasan ini mampu mengolah hingga 84 ton sampah per hari. Rencananya, fasilitas ini akan mulai beroperasi September besok.

Saat ini pembangunan TPS terpadu ini sudah mencapai 99 persen. Artinya, sudah siap segera difungsikan. Kawasan ini merupakan bagian dari program Banyuwangi hijau. Salah satunya, aksi pengendalian sampah. Khususnya sampah plastika dengan memilih langsung sejak dari rumah tangga. “Alhamdulillah pembangunan konstruksi sudah mencapai 99,9 persen. InsyaAllah akan segera beroperasi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Selasa (29/8/2023).

Program Banyuwangi hijau adalah kelanjutan proyek stop ocean plastics yang sukses dijalankan di Kecamatan Muncar sejak tahun 2018. Aksi ini didanai oleh LSM asal Norwegia. TPS di Songgon dibangun diatas lahan seluas 1,5 hektar. Kawasan ini akan menampung kirimans ampah dari 33 desa di 6 kecamatan. Masing-masing Kecamatan Songgon, Rogojampi, Kabat, Sempu, Genteng dan Singojuruh.

Dengan luasan ini, TPS di barat daya Banyuwangi ini mampu mengolah 250.000 populasi atau sekitar 54.000 rumah tangga per hari. Sehingga, TPS ini menjadi solusi persoalan sampah di Banyuwangi. Termasuk menggerakkan ekonomi warga. “ TPS ini juga menyerap banyak tenaga kerja,” jelas Ipuk.

Untuk mendukung beroperasi TPS, seluruh desa akan dilibatkan. Mereka diajak mengelola sampah sejak dari rumah tangga di masing-masing wilayah. “ Semua desa yang terlibat, dilakukan konsolidasi dulu dengan warga, lalu tanda tangan komitmen untuk menjalankan program. Desa akan mengeluarkan Perdes pengolahan dan pungutan sampah,” kata . Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dwi Handayani.

Tahap awal uji coba, TPS akan menampung kirimans ampah dari Desa Balak. Lokasinya paling dekat. Selanjutnya, Desa Singolatren sebanyak 400 keluarga. Lalu berlanjut ke 33 desa lain. TPS ini akan mempekerjakans ekitar 275 orang. Mereka akan terlibat dalam proses pemilahan sampah. (udi)

Market Intelijen Mengintai Operasional Bank, LPS Jamin Uang Nasabah  

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Sejak berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan/LPS tahun 2004 yang menjamin uang nasabah yang disimpan di bank, masyarakat mulai nyaman menyimpan dananya di bank. Baik bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR.

Kepercayaan masyarakat ini menjadi penting untuk menjamin stabilitas sistem keuangan untuk kemandirian pemerintahan dalam satu negara. Karena itu, lewat Undang-undang/UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS yang mulai beroperasi pada 22 September 2005, secara perlahan mulai menumbuhkan trust/kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Sebagai catatan, sejak LPS beroperasi hingga pertengahan 2023, lembaga ini telah membayar klaim penjaminan simpanan atas nasabah bank yang dilikuidasi sebesar Rp 1,75 triliun. Pemerintah pernah mendapat pelajaran berharga karena ada gejolak ekonomi 1998.

Yakni, saat krisis moneter di Indonesia 1998 mengakibatkan 16 bank dilikuidasi sehingga masyarakat saat itu tidak lagi percaya kepada bank. Karena itu, kehadiran LPS tidak lagi membuat nasabah was-was untuk menyimpan uangnya di bank.

Karena LPS menjamin sebuah bank yang menjadi anggotanya apabila dikemudian hari mempunyai masalah atau ditutup, maka penyelamat uang nasabah itu akan mengganti hingga Rp 2 miliar.

Sebab, LPS selain menjamin simpanan nasabah juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya. Karena dalam tugasnya, lembaga ini ikut merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian terhadap ‘Bank Gagal’ yang tidak berdampak sistemik.

Setelah dianggap berhasil, yang membuat pemerintah mulai kesengsem dengan LPS. Karena itu, kini ada tambahan tugas berat yang lebih luas lagi untuk LPS. Pemerintah, menerbitkan UU No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menguatkan aspek kelembagaan dari otoritas pengawasan keuangan.

Keberadaan UU P2SK memperkuat arah koordinasi antar otoritas yang terlibat di dalam sektor keuangan yang yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

UU P2SK akan menjadi salah satu tonggak reformasi sektor keuangan di Indonesia. Ini akan menjawab beberapa hal yang selama ini masih menjadi tantangan bagi sektor keuangan di Indonesia.

Seperti masalah literasi keuangan, ketimpangan akses keuangan, perlindungan investor dan konsumen, serta kebutuhan atas penguatan kerangka koordinasi penanganan stabilitas sistem keuangan.

Keberadaan UU P2SK dinilai memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dapat diimplementasikan. Melihat hal itu, Pengamat Perbankan dari Universitas Hayam Wuruk (UHW) Prof Drs Ec Abdul Mongid, MA, P.hD,  mengacungi jempol LPS.

Sebab, dimata Guru Besar UHW khususnya bidang Banking Management ini, LPS dianggap memberi keyakinan kepada public. Karena saat ini tidak lagi ada bank yang bermasalah. Kalaupun ada, LPS tampil sebagai juru selamat uang nasabah.

”Karena uang nasabah yang disimpan pada bank yang bermasalah akan dikembalikan hingga Rp 2 miliar,’’ kata Mongid, kepada pawartajatim.com, Senin (28/8). Mongid, yang juga Guru Besar di Universitas Hayam Wuruk (UHW) Surabaya menilai eksistensi LPS dalam kaitan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Intinya, kehadiran LPS dinilai Mongid, dapat menjamin stabilitas dan sistem perekonomian di Indonesia. Terkait rencana pembentukan cabang LPS di sejumlah kota besar di Indonesia sesuai kehadiran UU P2SK, sang guru besar ini menilai tidak terlalu urgen.

Hanya saja, peran LPS harus diperkuat dengan melakukan hal baru. Misalnya, pengawasan marketing bank dan asuransi di daerah. Kalaupun pembentukan kantor cabang LPS harus tetap ada, Guru Besar dari UHW yang akrab dengan wartawan ini menyarankan jangan terlalu besar.

‘’Kantor cabang ini kan kepanjangan tangan LPS yang berfungsi sebagai ‘Market Intelijen’ untuk menginformasikan adanya praktek bak dan perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan.

Misalnya, ada bank dan perusahaan asuransi yang memberi bunga tinggi yang melebihi ketentuan. Juga memberikan promosi yang ujung-ujungnya berlebel pemberi harapan palsu/PHP. Demikian juga adanya asuransi gelap yang tidak boleh menambah nasabah tetapi nekat tetap menambah nasabah.

‘’Terhadap bank dan asuransi yang demikian hati-hati saja. Karena saat ini ada market intelijen yang mengawasi perasional bank dan perusahaan asuransi bila UU P2SK mulai berlaku,’’ kilahnya.

Pertanyakan UU No 10/1998

Sedangkan pakar hukum dari Unsuri Surabaya, Dr Rohman Hakim, SH., MH., S.Sos., MM, menilai keberadaan LPS sangat membantu masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Apalagi, Rohman, yang menjabat Kaprodi S2 Fakultas Hukum Unsuri Surabaya ini, menegaskan LPS menjamin dana nasabah yang disimpan di bank hingga Rp 2 miliar apabila bank ada masalah.

‘’Ini sangat menyenangkan hati nasabah,’’ ujarnya. Hanya saja, Dr Rohman Hakim, SH., MH., S.Sos., yang juga menjabat Ketua Umum Yuristen Legal Indonesia/YLI ini mempertanyakan UU No 10/1998 perubahan atas UU no 7/1992 tentang Perbankan.

Terutama pasal 40 UU 10/1998 yang berbunyi: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.

Penegasan tersebut ditekankan kembali oleh Bank Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) PBI 2/2000 yang menyatakan: Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah.

‘’Pasal 40 UU 10/1998 ini yang menghambat tugas polisi apabila uang nasabah dibobol penjahat. Polisi tidak bisa memproses pembobolan uang nasabah, karena tidak bisa menerobos UU kerahasiaan nasabah di bank. Kalau menyangkut angka, polisi tidak bisa menembus,’’ kilahnya.

Dalam kasus kode akses yang dilaporkan nasabah, kata dia, proses hukum yang dilakukan polisi selalu terbentur pada UU kerahasiaan nasabah. Bahkan, PPATK pun hanya bisa mengintip, tetapi menyangkut kerahasiaan bank Kembali kepada banknya. Kecuali bila bank-nya bermasalah.

‘Apalabila LPS bisa menembus kerahasiaan bank, saya pikir kasus-kasus yang menyangkut pembobolan uang nasabah, bisa diproses polisi dengan cepat. Ini perlu adanya revisi UU yang memperbolehkan LPS ikut campur dalam UU kerahasiaan bank apabila diperlukan polisi.

‘’Karena ini menyangkut pembobolan dana nasabah di bank,’’ kata Rohman, yang akrab disapa Ipunk ini. (bambang wiliarto)

Tekan Kemiskinan, ITS – Pemkot Surabaya Dirikan Pabrik AMDK HE2O

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendirikan pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) bernama HE2O. Salah satu tujuannya, yakni untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kerja sama ini salah satu bentuk ekosistem triple helix antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah daerah. Perusahaan tersebut didirikan menggunakan teknologi hasil riset ITS. Rektor ITS, Prof Mochamad Ashari, mengatakan, perusahaan ini juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk belajar di sana.

“Sehingga, selain dapat mengimplementasi teknologi ke dalam industri, ITS juga memfasilitasi mahasiswanya untuk belajar langsung di dalamnya,” ujar Prof Ashari, Senin (28/8/2023). Ia menyebut, dalam proses produksi HE2O yang memanfaatkan sumber mata air dari Umbulan itu, pihaknya menerapkan teknologi nano yang mampu menyaring mikroplastik dalam air.

Seluruh proses produksi juga sudah menggunakan teknologi digital untuk monitoring yang terhubung dengan Internet of Things (IoT). Sementara, untuk mengurangi penggunaan plastik, HE2O juga dilengkapi dengan alat isi ulang untuk ukuran botol minum dan galon.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi (no 2 dari kiri) minum AMDK HE2O. (foto/red)

“Sehingga lebih ramah lingkungan,” ungkapnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan kerja sama ini karena pihaknya ingin karya anak bangsa, khususnya Arek Suroboyo dapat bersaing di dunia industri.

“Hal ini agar industri kita tidak dijajah oleh teknologi dari negara lain,” jelas Eri. Untuk skema distribusi HE2O, rencananya dilakukan oleh UMKM, khususnya masyarakat miskin dan pra-miskin di Surabaya. Tujuannya, agar dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

Air kemasan ini rencananya juga didistribusikan ke kantor-kantor pemerintah daerah, berbagai bank, hingga bisnis-bisnis ritel. “Tentunya dengan harga yang lebih rendah dari air kemasan yang ada di pasaran saat ini,” ungkapnya.

Eri berharap HE2O mampu memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat baik dari segi kesehatan hingga ekonomi. Karena diproduksi di Surabaya, masyarakat juga berkesempatan besar terlibat dalam industri ini.

“Karena apapun yang ada di Surabaya harus dapat bermanfaat untuk masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (red)

Unesa Kembali Catat MURI, Terbanyak Kerja Sama dengan Bumdes

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memecahkan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai perguruan tinggi negeri yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa (bumdes) dan badan usaha milik desa bersama (bumdesma) terbanyak.

“Ada sekitar 1.408 bumdes dan bumdesma yang menandatangani perjanjian kerja bersama secara hybrid,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Unesa, Prof Dr Siti Nur Azizah SH MHum di Surabaya, Senin (28/8).

Prof Azizah mengatakan, MURI kali ini agak berbeda karena fokus bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk pengembangan bumdes dan bumdesma se-Jatim.

Ruang lingkup sinerginya masih berkait Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi aspek pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan bisa meningkatkan peran dan potensi desa.

Unesa dinilai memiliki potensi dan sumber daya manusia yang bisa menunjang peningkatan kualitas bumdes dan bumdesma. Salah satu yang dikembangkan yaitu bumdes dan bumdesma menjadi desa wisata.

”Nanti program MBKM dengan melibatkan dosen dan mahasiswa diharapkan bisa mendorong pengembangan dan kemajuan desa wisata. Untuk itulah, semua prodi dilibatkan dalam kerja sama tersebut,” jelas Prof Azizah.

Selain itu, kolaborasi ini juga bakal direalisasikan dalam bentuk pengembangan sport science, seni dan budaya, kampung bahasa, tata kelola desa, pengembangan potensi dan optimalisasi produk bumdes dan bumdesma.

“Kami dan Kemendes PDTT sudah mereview dan membuat modul pengembangan desa di lima provinsi termasuk Jatim yang kami perkuat lewat kerja sama kali ini,” ungkapnya. Agenda ini, lanjut Prof Azizah, untuk memperkuat positioning Unesa sebagai PTN-BH.

Beberapa tahun belakangan, Unesa masuk top 10 indikator kinerja utama atau IKU 6 terkait kerja sama. Harapannya ini menjadi salah satu terobosan untuk memperkuat bidang kerja sama dalam lingkup PTN-BH.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PEID), Harlina Sulistyorini, menyampaikan kolaborasi kali ini bagian dari upaya tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas SDM, namun juga mengembangkan produk unggulan di desa.

“Sumber daya dan potensi desa luar biasa banyaknya, tetapi memang belum tergarap maksimal. Dengan terlibatnya semua prodi dan SDM Unesa ini bisa mengembangkan setiap sub-sektor yang ada di desa. Targetnya, desa bisa lebih maju dan mandiri,” terang Harlina.

Sementara itu, Perwakilan MURI, Sri Widayati, mengungkapkan ini merupakan rekor kesembilan yang dicatat Unesa. Menurut Sri, Kampus ‘Satu Langkah di Depan’ ini dinilai juaranya dalam hal perjanjian kerja sama, baik dengan SMK, pemda-pemkab, yayasan pendidikan dan sekarang dengan bumdes dan bumdesma.

“Kegiatan ini resmi kami catat di MURI sebagai rekor yang ke-11.180. Kami anugerahkan piagam penghargaan kepada tiga pihak yaitu Unesa, Unesa dengan Kemendes PDTT, dan Unesa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. (red)

Mahasiswa KKN UMG Latih Pembuatan Hantaran di Sendangduwur Lamongan

0

Lamongan, (pawartajatim.com) – Para mahasiswa yang sedang  Kuliah Kerja Nyata/KKN di Kabupaten Lamongan ini memberi ketrampilan baru pada warga. KKN reguler mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)  menggelar pelatihan membuat hantaran kepada ibu-ibu PKK secara langsung di Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran Lamongan.

Kegiatan yang diinisiasi KKN UMG Kelompok 3 ini dilaksanakan di Balai Desa Sendangduwur, Selasa (15/8). Hantaran merupakan sesuatu yang umum dan harus ada dalam rangkaian pernikahan, yang merupakan simbolisasi dari pihak mempelai pria sebagai wujud tanggung jawab kepada pihak keluarga terutama orang tua calon pengantin wanita.

Hantaran biasanya terdiri dari seperangkat alat sholat, busana, kosmetik, kain panjang, kain kebaya, perlengkapan mandi dan lain-lain yang dihias sedemikian rupa sehingga tampil cantik dan  menarik. Namun untuk membuatnya diperlukan banyak latihan dan ketekunan.

Pada pelatihan membuat hantaran ini para mahasiswa mengajarkan cara-cara membuat aneka bentuk hantaran berbahan dasar perlengkapan sholat, kain, busana, handuk, dan beberapa macam lainnya. Ibu-ibu PKK tampak antusias mengikuti pelatihan. Kegiatan dimulai dari bentuk mudah hingga bentuk yang sulit.

Uswah Devi Qurrota’ Ayun sebagai pemateri mengatakan pihaknya yakin ibu-ibu Sendangduwur pasti bisa, karena orangnya telaten-telaten dan ulet. Dengan pelatihan membuat hantaran ini bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan khususnya bagi ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang.

Sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang positif. Pelatihan ini juga dapat diterapkan pada promosi kain batik khas Sendangduwur,” tandas Uswah Devi.

Mahasiswa KKN UMG berfoto bersama dengan ibu-ibu PKK Desa Sendangduwur Paciran usai pelatihan pembuatan Hantaran. (foto/dra)

Kampung Sendangduwur memang terkenal dengan batik tulisnya sehingga dapat menaikkan estetika pada foto produk batik. Pelatihan ini menjadi salah satu program kerja KKN Reguler UMG Kelompok 3 karena melihat adanya peluang pada usaha hantaran di Sendangduwur.

“Kami berharap sosialisasi dan pelatihan ini dapat diterima dan diterapkan di rumah oleh ibu-ibu PKK Desa Sendangduwur untuk menjadi inovasi UMKM baru atau sebagai inovasi foto produk kain batik,” tambah Nimas Maratul Sholichah, pemateri lainnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sendang Duwur, Barrur Rohim, Spd menyambut baik langkah para mahasiswa yang KKN di desanya ini. “Baru pertama kali ini ada sosialisasi sekaligus pelatihan membuat hantaran, itu hal yang bagus dapat jadi ide usaha ibu-ibu PKK, terus terang saya sangat mengapresiasi,” ujar Kades Barrur Rohim.

Di tempat yang sama Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sendangduwur Siti Enifah, juga mengapresiasi  juga pelatihan ini. “Saya banyak mengucapkan terima kasih atas pelatihan yang digelar oleh adik-adik  Mahasiswa  UMG ini. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan baik untuk keluarga  maupun membuka usaha baru,” harap Siti Enifah.

Program kerja pelatihan ini menjadi salah satu program kerja unggulan yang diusung atas hasil analisis situasi Desa Sendangduwur, mengingat masyarakat disini mayoritas sebagai pengrajin. Mereka   memiliki semangat,  keterampilan dan keuletan yang tinggi.

Dosen UMG Pembimbing Lapangan Kelompok 3, Dr Suwandi, S.E, M.A menjelaskan kegiatan  ini merupakan program kerja yang inovatif, dapat membantu memberikan ide peluang usaha pada warga desa.

“Saya salut pada kalian mahasiswa yang dapat membaca situasi masyarakat dengan waktu yang singkat. Kemudian membuahkan ide yang diteruskan dengan pelatihan langsung,” ungkap pria muda yang sudah bergelar doktor ini. (dra)

Festival Gandrung Sewu akan Dimeriahkan Gandrung Terop

0

Banyuwangi (pawartajatim.com)  – Festival Gandrung Sewu Banyuwangi yang populer akan dibuat beda tahun ini. Festival tahunan yang akan digelar 16 September mendatang akan menampilkan Gandrung Terop. Kesenian ini merupakan cikal bakal Gandrung Banyuwangi.

Gandrung terop sengaja ditampilkan untuk memberikan kesan beda dalam festival spektakuler ini. Festival juga digelar tiga hari, mulai 14-16 September. Tahun ini mengangkat tema Omprok “The Glory of Art”.  “ Persiapannya sudah 70 persen. Tinggal latihan per kelompok,” kata Ketua Pelaksana Gandrung Sewu, Suko, Senin (28/8/2023).

 Tema ini mengandung makna mendalam. Yaitu, pengendalian diri terhadap ilusi dan eksistensi dalam menjalani kehidupan penari Gandrung. “ Tahun ini, kita gelar lebih lama. Ada Gandrung terop setelah pagelarn festival,” jelasnya.

Gandrung Sewu adalah pagelaran penari Gandrung kolosal.  Festival ini digelar di pantai Boom Banyuwangi, persis di barat Selat Bali. Sejak digelar beberapa tahun lalu, Gandrung Sewu masuk dalam Kalender Even Pariwisata Nasional. Setiap pagelaran, selalu diburu wisatawan domestik dan asing. Latar belakang selat Bali yang memikat menjadi daya tarik para wisatawan.

Festival ini juga menjadi ajang kebanggaan bagi para seniman Banyuwangi. Termasuk, para pelajar. Setiap tahun, tema yang diangkat selalu berubah. Biasanya, mengisahkan perjalanan Banyuwangi. (udi)

Kadar Udara Kota Banyuwangi Diukur Berkala, Hasilnya Mengejutkan

0

Banyuwangi (pawartajatim.com)  – Tingginya populasi kendaraan bermotor membuat udara Banyuwangi rawan tercemar. Mengantisipasi polusi, kadar udara di Kota Gandrung diukur secara berkala. Hasilnya, udara kabupaten ujung timur Jawa ini masih aman.

Pengukuran dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, Senin (28/8/2023) siang. Petugas memasang alat pengukur udara di dua titik jalan protokol. Targetnya, mengetahui tingkat polusi dan pencemaran udara di tengah kota.

Selain mengukur kualitas udara, petugas juga mengukur tingkat polusi debu dan kebisingan. Beberapa jam melakukan pengukuran, hasilnya dikategorikan masih baik. Berdasarkan indeks kualitas udara, klasifikasi kategori baik berada di skor 70-90. Pada semester pertama 2023, indeks kualitas udara di Banyuwangi berada di skor 87,43. Artinya, di ambang normal. “Pengukuran ini rutin kami lakukan untuk mengetahui kualitas udara di Banyuwangi sesuai baku mutu atau tidak,” kata Plt Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi Dwi Handajani.

Selain pusat kota, pengujian kualitas udara ini digelar di sejumlah kecamatan lain. Salah satunya, Kecamatan Muncar. Prosesi pengecekan ini dilakukan secara bergantian. “ Hari ini kita gelar di pusat kota,” jelas Dwi.

Masih bagusnya kualitas udara di Banyuwangi salah satunya didukung luasan hutan yang masih alami. Lalu, banyaknya ruang terbuka hijau (RTH). Banyaknya spot hijau ikut mengurangi polutan udara, termasuk dengan emisi kendaraan dan industri. Saat ini, Banyuwangi memili 120 RTH. Luasnya mencapai 47,68 hektar. “ Khusus di kota, luasan RTH mencapai 20,18 persen dari luas wilayah,” tutupnya. (udi)