Dorong Kemajuan, Gus-Gus Nusantara Jatim Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Pesantren

0

Tulungagung, (pawartajatim.com) – Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam sukarelawan Gus-Gus Nusantara (GGN) Jawa Timur/Jatim, menyerahkan, sejumlah bantuan untuk pembangunan asrama santri di Pondok Pesantren/Ponpes Tahfidzul Quran Al Fattah, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

Koordinator Wilayah GGN Jatim, Gus Alwy Hasan, mengemukakan, sejumlah bantuan yang diberikan untuk pembangunan ponpes berupa bantuan material. Seperti semen, pasir, genteng dan bata ringan.

“Di sini yang kami perbantukan yaitu pasir 1 rit, kemudian genteng 1.000, semen 10 sak dan ada lagi timba atau ember. Kami berharap pondok yang baru dirintis di sini pembangunannya cepat selesai dan santri yang mondok di sini lebih senang dan istiqomah,” kata Gus Alwy, Kamis (16/2).

Ponpes Tahfidzul Quran Al Fattah merupakan pesantren yang baru berjalan selama 6 tahun. Karena itu, GGN Jatim mendorong perkembangan dan kemajuan Ponpes Al Fattah dengan memberikan bantuan pembangunan.

Adapun bantuan pembangunan pondok pesantren Al Fattah dari GGN Jatim untuk melanjutkan penyelesaian lantai 2 pondok pesantren yang belum jadi. Gus Alwy berharap, bantuan yang diberikan GGN Jatim dapat mempercepat pembangunan pesantren, sehingga para santri bisa mengoptimalkan seluruh kegiatannya di pesantren.

Gus-Gus Nusantara Jatim serahkan bantuan untuk pembangunan pesantren. (foto/ist)

“Kondisi sebelumnya ini masih dalam tahap pembangunan karena pondok ini masih baru masih beberapa tahun dirintis. Jadi menurut kami pondok-pondok yang baru dirintis ini memang harus diutamakan dalam pemberian bantuan,” jelas Gus Alwy.

Pada kesempatan itu, GGN Jatim yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo itu, bersama Pesantren Al Fattah juga mengadakan peringatan Isra Mikraj, serta doa bersama untuk kemaslahatan bangsa.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Fattah, Muhammad Munawar, menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada GGN Jatim atas kegiatan dan penyerahan bantuan di pesantrennya. “Kegiatan GGN Jawa Timur malam ini sangat sukses dan sangat bermanfaat untuk pesantren-pesantren yang baru mulai merintis. GGN juga memberikan bantuan pembangunan untuk lantai dua,” ucap Munawar.

Dia mengatakan, antusias pesantren dan para santri dalam menyambut GGN Jatim begitu besar. Khususnya ihwal bantuan yang diberikan untuk pembangunan pesantren. “Semoga bermanfaat untuk maslahat, dan semoga Gus-Gus Nusantara semakin jaya dan semakin banyak yang mengikuti,” tambahnya.

Dengan dibangunnya lantai 2 ini, semoga pondok ini semakin bermanfaat, maslahat, banyak santri yang mondok dan bertambah hingga menjadi anak yang soleh dan solehah. (red)

Purbaya Yudhi Sadewa : LPS Siap Laksanakan Program Penjaminan Polis

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan/UU PPSK memberikan mandat kepada Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis/PPP. Yaitu 5 tahun sejak UU ini disahkan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan, LPS saat ini sedang menyiapkan struktur organisasi dan peraturan-peraturan turunan dari UU tersebut. Nantinya, pelaksanaan PPP ini adalah lima tahun sejak UU ini disahkan.

“Kami tengah melakukan persiapan seluruh peraturan pelaksanaan dari amanat baru tersebut. Selain itu kami juga menyusun struktur organisasi yang baru untuk mendukung PPP, semoga dalam waktu dekat persiapan itu sudah matang,” kata Purbaya, di Jakarta Kamis (16/2).

Dia menyatakan, dengan PPP tersebut, diharapkan dapat memperbaiki imej dari industri asuransi dalam negeri. Pada akhirnya PPP dapat mendukung pendalaman pasar keuangan dimana dana masyarakat yang dihimpun perusahaan asuransi dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional.

“PPP ini pada dasarnya adalah perlindungan kepada nasabah asuransi bukan penyelamatan perusahaan asuransi. Semoga ke depannya industri asuransi dalam negeri lebih mendapatkan kepercayaan masyarakat, dan berkuasa di pasarnya sendiri,” ujarnya.

Sesuai amanat UU No 4/2023, LPS merupakan penyelenggara PPP untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan.

Nantinya, dalam penyelenggaraan PPP, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi, PPP akan mulai berlaku 5 tahun sejak UU PPSK diundangkan atau di tahun 2028.

Adapun, PPP merupakan tindak lanjut dari implementasi UU PPSK, penyelenggaraan PPP bertugas melindungi penjamin polis, dan setiap perusahaan asuransi wajib menjadi peserta penjamin polis, dengan keharusan wajib memiliki tingkat kesehatan tertentu.

Dalam penyelenggaraan PPP, perusahan asuransi yang akan mengikuti program, adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat, dan untuk mengetahui sehat atau tidaknya dan perusahaan asuransi tersebut LPS akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut dia, dengan adanya UU PPSK ini, Stabilitas Sistem Keuangan akan semakin kokoh dan peran Industri Jasa Keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Dan, dari sudut pandang LPS, hadirnya UU PPSK menandai era baru dalam perlindungan konsumen industri keuangan khususnya di sektor perbankan dan asuransi.

Kemudian, lanjut dia, hal penting lain dari adanya UU PPSK adalah mendorong LPS menjadi lembaga yang tidak lagi hanya berfokus meminimalisir kerugian (loss minimizer) pada saat terjadi kegagalan bank, tetapi kini berfokus pada meminimalisir risiko (risk minimizer).

“LPS memiliki fungsi untuk meminimalkan risiko terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk asesmen risiko Bank dan kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini (early intervention) dan resolusi Bank dalam penanganan permasalahan Bank,” tutup Purbaya. (bw)

Posyandu Prima Jambangan, Pilot Projek Penurunan Stunting di Indonesia

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Posyandu Prima Jambangan menjadi pilot project posyandu untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Keberhasilan Posyandu Prima di Jambangan juga mendapat perhatian dari Bank Dunia.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Sekretariat Wakil Presiden, Abdul Muiz pada kunjungan World Bank ke Kota Surabaya, Kamis (16/1). “Kami bersama Kementerian Menpan RB, Bapemas, Kementerian Kesehatan, BKKBN dan perwakilan dari World Bank ke Kecamatan Jambangan ini untuk posyandu prima yang sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Jambangan ini,” kata Abdul Muiz.

Ia menjelaskan Posyandu Prima adalah wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara terintegrasi di desa. Dimana saat ini Posyandu Prima di Jambangan melakukan layanan konvergensi stunting yang sangat baik yang sudah dilaksanakan Pemkot Surabaya khususnya di Kecamatan Jambangan.

“Layanan seperti inilah yang kita harapkan juga bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Mengapa? Karena disini terlihat peran dari pimpinan wilayah, khususnya camat, lurah dalam menggerakkan semua kapasitas di kelembagaannya, di kemasyarakatan untuk bergerak bersama secara integratif untuk percepatan penurunan stunting di wilayahnya baik berupa intervensi spesifik atau intervensi sensitif,” jelasnya.

Muiz menjelaskan intervensi spesifik adalah intervensi yang menyasar langsung pada sasaran prioritas.  Sedangkan sasaran prioritas adalah remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Sedangkan intervensi sensitif yang diluar itu dengan kaitannya dengan pendidikan anak usia dini, penambahan fasilitas kesehatan dan lainnya. “Posyandu Prima di Jambangan ini merupakan posyandu satu-satunya di Indonesia dan menjadi pilot project untuk bisa dikembangkan di daerah lainnya,” tegasnya.

Saat ini, tambah Muiz, sedang dikembangkan oleh kementerian kesehatan karena komitmennya ada di perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan kemudian dikawal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah.

Ini luar biasa dan datanya bisa kita gunakan untuk melakukan intervensi.  Jadi tujuan kami ke sini untuk melihat bagaimana hasil pelaksanaan posyandu Prima sebagai intervensi penurunan stunting yang bisa kita contohkan kepada daerah lain.

‘’Untuk posyandu Prima ini baru yang pertama di Indonesia dan Bank Dunia sangat menghargai upaya kita dan kemudian akan mensuport dan mengawalnya. Ini salah satu intervensi kita untuk mempercepat dan semua kebijakan kita berdasarkan data dan data itu dimulai dari bawah dari para kader kita,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Kerja Pembinaan TPPS, TPK, dan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN RI, Farida Ekasari, S.I.P., M.K.M menjelaskan konvergensi kolaborasi antar kementerian untuk mendukung program pemerintah dalam hal percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

“Peran BKKBN tentunya lebih banyak di lini lapangan. Bagaimana mengkolaborasikan TPK dengan sistem kesehatan, sistem pemerintahan yang ada,” jelasnya. Farida menjelaskan menurut data Status Gizi SSGI 2022, angka stunting di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 30.8  persen , turun menjadi 27.7 persen pada 2019.

“Untuk Tahun 2021, stunting di Indonesia sebesar 24.4 persen dan turun sebesar 2.8 persen di tahun 2022 menjadi 21.6 persen,” sebutnya. Sementara itu, Camat Jambangan, A. Yardo, menjelaskan adanya Posyandu Prima di Kecamatan Jambangan ini sangat memotivasi seluruh aparatur pemerintah kecamatan jambangan dan masyarakat terlibat aktif dalam program penurunan stunting di Kecamatan Jambangan.

Jumlah kasus stunting di Kecamatan Jambangan pada 2022 sebanyak 23 kasus dan 2023 ini tinggal 10 kasus. “Kami sangat termotivasi karena kami terpilih sebagai pilot project posyandu Prima yang nantinya bisa dikembangkan di seluruh daerah di Indonesia,” kata Yardo.

Harapan seluruh warga Jambangan, ungkap Yardo bahwa Kecamatan Jambangan tidak akan berpuas diri setelah mendapatkan predikat posyandu terbaik, tetapi pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Apreasiasi dari pusat merupakan sebuah proses dan tahapan yang harus dilalui. Yang terpenting adalah bagaimana kita terus bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dengan konteks layanan hari ini adalah percepatan penurunan angka stunting, mudah-mudahan angka stunting di Surabaya bergerak turun dan bisa zero stunting,” tandasnya. (bw)

Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Butuh Kolaborasi Multipihak

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Butuh peran banyak pihak untuk merawat ruang pesisir dan laut. Apalagi banyak peraturan yang sangat kompleks yang mengatur sektor ini. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia/PWI Jawa Timur/Jatim bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Acara yang sekaligus menjadi kick off peringatan Hari Pers Nasional/HPN Jatim 2023 ini diadakan di Hotel Platinum, Jalan Tunjungan, Surabaya, Kamis (16/2). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, yang ikut hadir mengapresiasi PWI Jatim yang menggelar seminar ini.

Pasalnya, materi seminar ini amat penting bagi semua pihak. “Saya support PWI Jatim diacara ini,” ungkapnya. Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto, yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, membacakan makalah dalam seminar ini.

Sedangkan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut/BPSPL Denpasar, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan, butuh kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

“Kolaborasi sangat penting karena pemanfaatan ruang laut mencakup permukaan, kolom, dan dasar laut,” ujarnya. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, M Isa Anshori, mengatakan, ekspor perikanan dari Jatim tertinggi di Indonesia.

Bahkan, mereka yang menangkap ikan di Laut Arafuru,  bongkarnya tetap di Jatim. “Ke depan menangkap ikan itu akan kena pajak. Kalau nggak salah tahun ini sudah ada dan masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata Isa Anshori.

Diakuinya sektor penangkapan ikan sempat anjlok Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya selama pandemi. Namun saat ini sudah berangsur pulih karena nilai tukar nelayan sudah mulai tinggi mencapai 103, 75.

Ada beberapa isu strategis kebijakan pembangunan maritim. Di antaranya illegal fishing, rendahnya kesadaran masyarakat atas perundangan, tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, serta perubahan iklim global.

Sementara, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nurwahidi, mengatakan, potensi migas di Indonesia cukup besar karena ada 128 cekungan. Dari jumlah itu ada 68 cekungan yang belum dieksplorasi.

“Nantinya memang pemanfaatan energi fosil akan berkurang, sedangkan energi baru terbarukan (EBT) akan bertambah porsinya,” katanya. Akademisi ITS Daniel M Rosyid, melihat undang-undang saja masih jauh dari cukup untuk mengatur ruang pesisir dan laut.

Yang lebih penting adalah organisasi dan sumber daya. Acara ini juga ditandai dengan Deklarasi Laut Bersih yang melibatkan 14 stakeholder yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut. Kemudian dilakukan pencanangan nama titik terumbu karang.

Yang mengejutkan diakhir acara ada tumpeng untuk memperingati HPN 2023 yang dimakan bersama-sama oleh para peserta seminar. (bw)

Dampak Pariwisata, Kredit UMKM di Banyuwangi Ditargetkan Naik 20 Persen

0

Banyuwangi (pawartajatim.com)- Pasca-pandemi, pariwisata Banyuwangi mulai bergeliat. Imbasnya, aktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut terdongkrak. Hal ini terlihat dari tingginya penyaluran kredit pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim di Banyuwangi.

Penyaluran kredit ke UMKM tahun ini ditargetkan naik hingga 20 persen. Tahun 2022, kredit UMKM di bank milik Pemprov Jatim ini tembus hingga Rp500 miliar. Nilai yang lumayan fantastis. “ Target kami penyaluran kredit UMKM bisa naik 18-20 persen. Kami targetkan bisa terlampaui,” kata Pimpinan Cabang BPD Jatim Banyuwangi Mohammad Anwar di kantornya, Kamis (16/2/2023) siang.

Menurutnya, kredit UMKM menjadi prioritas. Hal ini menjadi salah satu program pemerintah menggerakkan ekonomi pasca-pandemi. Apalagi, kalangan UMKM sudah teruji menghadapi pandemi selama hampir 3 tahun. Mereka bisa bertahan di tengah goncangan ekonomi. Prosentase kredit macet atau non preforming loan (NPL) di kalangan UMKM juga relatif rendah. Hanya sekitar 3 persen. “ Sesuai amanat nasional, kami akan fokus menggerakkan UMKM melalui penyaluran kredit,” jelasnya.

Selain suku bunga rendah, penyaluran kredit UMKM disiapkan tak terbatas. Artinya, berapapun kebutuhan kredit akan disiapkan. Hanya saja, pengajuan kredit UMKM harus mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Diantaranya, untuk kelas mikro maksimal kredit hingga Rp500 juta. “ Mekanisme pengajuan kredit UMKM juga ada aturan baku. Misalnya, harus memiliki legalitas yang dipersyaratkan,” jelas Anwar.

Selain UMKM, pihaknya menyalurkan kredit ke kalangan petani. Modelnya dibuat beda. Pembayarannya bisa triwulan, enam bulan hingga tahunan. Tergantung, siklus musim tanam. “ Banyuwangi ini kaya dengan pertanian. Kami juga siapkan kredit pertanian untuk ikut mendongkrak perekonomian daerah,” tutupnya. (udi)

Kyai Muda Jatim Gelar Pengobatan Massal untuk Warga Desa

0

Jember, (pawartajatim.com) – Sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur yang mendukung Ganjar Pranowo menggelar pengobatan tradisional Tibbun Nabawi secara massal untuk masyarakat di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada Rabu (15/2) malam.

Koordinator Wilayah Kyai Muda Jatim, Gus Ali Baidlowi, menjelaskan, pengobatan massal diikuti tak kurang dari 150 jamaah dan masyarakat Desa Tanjungrejo, serta dilakukan relawan praktisi spiritual Kyai Muda Jatim.

“Kyai Muda Jatim malam ini menggelar pengobatan massal Tibbun Nabawi, kerja sama dengan Jamiyyah Rukiah Kiai Muda di Wuluhan, Jember untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Maka masyarakat banyak membuat permintaan ke kami untuk mengadakan pengobatan Tibbun Nabawi kepada tokoh spiritual di daerah Jember,” kata Gus Ali, di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibah Krajan, Desa Tanjunregrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

Pengobatan massal yang diadakan Kyai Muda Jatim dilakukan dengan 3 metode. Yakni, terapi rukiah, terapi telur dan terapi bekam. Pengobatan tersebut dipimpin Nur Muhammad, selaku salah satu pimpinan jemaah rukiah.

Jamaah dan masyarakat yang mengikuti pengobatan massal pun tampak antusias. Mereka mengikuti rangkaian demi rangkaian pengobatan Tibbun Nabawi yang dipandu Nur Muhammad.

Dia berharap setelah mengikuti pengobatan massal sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo. Masyarakat tak hanya sehat secara jasmani saja, tetapi juga sehat rohani dan spiritualitas.

Kyai Muda Jatim gelar pengobatan massal untuk warga desa. (foto/ist)

“Sebuah kesehatan itu penting buat kita dan juga buat bersama, apalagi sebuah kebahagiaan tidak ada artinya ketika kesehatan kami terganggu. Maka kesehatan jasmaniah dan rohaniah raga juga kami perhatikan,” kata Gus Ali.

“Semoga dengan adanya pengobatan Tibbun Nabawi bisa mendorong masyarakat bahwa kesehatan itu dijaga, bukan ketika sakit baru kami berobat tapi sejak awal jaga pola kesehatan makanan dan spiritualitas kita tingkatkan,” tambahnya.

Warga Rasakan Manfaat Pengobatan Massal Kyai Muda Jatim

Salah satu peserta pengobatan massal bernama Khoiriyah, menyampaikan, pengobatan massal yang diadakan Kyai Muda Jatim di desanya sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Pasalnya, banyak masyarakat desa yang mengalami keluhan penyakit, namun tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit.

Sehingga masyarakat pun menyambut antusias pengobatan gratis dari Kiai Muda Jatim. “(Kiai Muda Jawa Timur) jadi ujung tombak di sini. Sehingga masyarakat di sini punya solusi terkait keluhan yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bagaimana cara menanggulangi lewat pengobatan tradisional,” ungkap Khoiriyah.

Dia menambahkan, meski pengobatan massal yang dilakukan dengan cara alternatif, namun masyarakat sangat bersyukur dapat mengikuti pengobatan tersebut. Ia berharap, penyakit yang dikeluhkannya dan masyarakat lainnya juga dapat disembuhkan melalui metode-metode yang diadakan dalam pengobatan massal tersebut.

“Relawan ini memotivasi kami dan memberi jalan keluar, memberi informasi sehingga masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti,” tuturnya. (bw)

Beli Kartu Perdana XL, Pelanggan dapat Bonus Double Kuota

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Mengawali tahun 2023, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meluncurkan produk terbaru XL dengan menawarkan bonus double kuota dalam periode yang panjang, pelanggan yang membeli dan mengaktifkan kartu perdana XL mulai Januari 2023 akan mendapatkan bonus double kuota tiap kali isi ulang paket data selama setahun penuh.

‘’XL terus berupaya meningkatkan kenyamanan pelanggan dengan menawarkan produk terbaru XL dengan bonus double kuota selama satu tahun penuh,’’ kata Group Head Customer Contact Center XL Axiata, M Yunus, di Jakarta Rabu (15/2).

Selain bisa mendapatkan double kuota, selama 24 jam di semua jaringan, pelanggan dapat bebas internetan tanpa khawatir kuota internet yang cepat habis, karena didukung oleh keuntungan bonus unlimited chat dan line serta telepon ke semua operator. (bw)

Nikmati Sensasi Jembatan Kaca Seruni Point di Gunung Bromo

0

Probolinggo, (pawartajatim.com) Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menikmati icon wisata baru di Gunung Bromo. Yakni, Jembatan Kaca Seruni Point, yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, Rabu (15/2).

Spot wisata yang diyakini bakal menjadi primadona baru berupa jembatan yang membentang sepanjang 120 meter dan lebar 1,8 meter  serta tinggi 80-100 meter ini bakal semakin memanjakan wisatawan untuk menikmati keindahan alam Gunung Bromo.

Setelah mencoba melintasi Jembatan Kaca yang membentang di atas jurang berkedalaman 80-100 meter tersebut, Gubernur Khofifah menyatakan rasa bangganya atas rampungnya Jembatan Kaca tersebut yang merupakan karya anak bangsa.

Saat ini, Jembatan Kaca tersebut tinggal menunggu proses finishing tepatnya di kaki pondasi di kedua ujung jembatan sehingga  belum bisa dinikmati oleh wisatawan secara terbuka. Bahkan tampak beragam spot foto sudah disiapkan guna memanjakan wisatawan di jembatan tersebut nantinya.

“Jembatan kaca ini merupakan karya putra putri anak bangsa yang dikomandani Kementrian PUPR yang bisa tetap mempertahankan keindahan Gunung Bromo sekaligus tetap bisa mempertahankan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan,” pujinya.

Khofifah berharap, dengan adanya Jembatan Kaca di TNBTS ini akan memberikan referensi sekaligus replikasi adanya Jembatan Kaca baru lainnya agar bisa dibangun dibanyak titik di Jatim. Seperti salah satunya di kawasan Tumpak Sewu yang menghubungkan Kab. Lumajang dan Malang dengan air terjun yang sangat eksotik.

Mantan Menteri Sosial itu optimistis, dengan beroperasinya Jembatan Kaca ini nantinya (diperkirakan Oktober 2023 rampung) akan memberikan daya tarik wisatawan untuk lebih lama tinggal dan berwisata di TNBTS.

“Kami berharap masyarakat bisa menginap dua malam ketika berwisata di Bromo. Selain sunrise, wisatawan juga bisa menikmati jembatan kaca di seruni poin,” ungkapnya. Gubernur Khofifah, mengatakan, Jembatan Kaca Seruni Point kuat menampung 100 orang sekaligus.

Dimana, jembatan ini menghubungkan antara Kawasan wisata Seruni Point dengan shuttle area pemandangan Gunung Bromo, Gunung Batok dan Gunung Semeru. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menceritakan, Jembatan Kaca ini berawal dari presentasi salah satu Dirjen dari Kementrian PUPR pada saat sertijab Bupati Malang tahun 2020 yang disiapkan adalah Jembatan Kaca TNBTS dari Kabupaten Malang.

Kemudian, disampaikan juga kalau bisa juga ada Jembatan Kaca dari Tengger karena rata-rata wisatawan itu mengambil destinasi melalui Jalur Probolinggo. “Allhamdulillah Jembatan Kaca ini disetujui kemudian saya mengkoordinasikan dengan Pak Menteri dan mengkoordinasikan dengan bupati. Bersyukur dari PUPR bukan hanya mengerjakan jembatan kaca namun yang fenomenal dikerjakan oleh putra-putri bangsa yang ingin menunjukkan hasil karyanya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Jembatan ini tergolong sebagai jembatan gantung pejalan kaki (suspended cable) yang memiliki sistem struktur lantai atau deck jembatan gantung berupa kaca pengaman berlapis atau laminated glass yang terdiri dari dua lembar kaca atau lebih.

Struktur jembatan ini dilengkapi double protection steel berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat. Jembatan kaca ini menghadirkan wisata pemandangan alam dengan panduan atraksi adrenalin.

Pada kesempatan yang sama, sesepuh Masyarakat Tengger Kab. Probolinggo Supoyo mengungkapkan, keberadaan Jembatan Kaca Seruni Point ini akan memberikan dampak secara ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Nantinya, jika jembatan kaca seruni point sudah beroperasi diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Diprediksi jika nanti beroperasi sekitar 2.000 wisatawan akan memadati Bromo khususnya  akses ke seruni point.

“Kita hitung saja, kalau ada 400 jeep yang naik ke seruni point dikalikan 5 orang wisatawan ada sekitar 2.000 wisatawan yang berkunjung. Belum ditambah wisatawan yang datang menggunakan kuda, ojek. Dampak ekonomi dan kesejahteraanya saya optimis akan meningkat dan saya yakin akan banyak berdiri homestay baru. Para PKL, dan pedagang bisa merasakan dampaknya,” tutupnya.

Sementara itu, usai meninjau Jembatan Kaca Seruni Point Bromo, Gubernur Khofifah menyempatkan diri menanam tanaman edelweiss Jenis A.Longifolia di halaman kantor TNBTS wilayah Probolinggo. Edelweiss ini sendiri merupakan budidaya yang dikembangkan TNBTS bekerjasama dengan masyarakat sekitar Bromo. (bw)

Rakerda Bangga Kencana, Optimalkan Sinergitas Capai Target Stunting 14 Persen

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana Perwakilan BKKBN Jawa Timur/Jatim menitikberatkan pada penurunan angka stunting 14 persen pada 2024. Bersama 38 OPD/KB dan mitra strategis  menyampaikan  kinerja Perwakilan BKKBN Jatim 2022 dengan angka stunting turun sebesar 4.3 persen dari angka 23,5 persen pada 2021 menjadi 19,2 persen pada 2022.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, MM, menyampaikan capaian Program Bangga Kencana pada tahun 2022 dimana TFR sudah 1,98 dibawah capaian nasional yang masih 2,1 dengan ASFR 15-19 tahun 31,34, Unmet Need 7,18 dan mCPR 67,24.

“Diperlukan gotong royong, sinergitas, kolaborasi berbagai unsur sebagaimana konsep pentahelix,” katanya pada acara Rakerda Program Bangga Kencana dan  Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur, Vasa Hotel Surabaya, Rabu (15/2).

Erna menambahkan dalam upaya akselerasi program Bangga Kencana dan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim sudah membentuk 31.243 Tim Pendamping Keluarga dari 3 unsur bidan, Kader PKK dan Kader KB sebanyak 93.729 orang yang menyasar catin, ibu hamil, pasca persalinan dan anak usia 0-59 bulan.

Asisten 1 Pemprov Jatim, Drs Benny Sampirwanto, M.Si mengatakan, mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras Bapak Ibu dalam bergotong royong membangun Provinsi Jawa Timur sehingga Jatim mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 19.2 persen pada tahun 2022 kemarin.

“Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting merupakan kegiatan yang sangat penting dan sangat mendukung tercapainya visi dan misi Pemprov Jatim,” tegasnya. Visi Pemprov Jatim, sambung Benny, adalah terwujudnya masyarakat Jatim yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

Sedangkan, untuk misinya adalah terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

“Stunting adalah bom waktu yang jika kita biarkan maka akan lahir generasi yang tidak mampu bersaing baik secara fisik, mental, intelegensi, maupun sosial. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bekerja dengan peran dan fungsi masing-masing agar amanat Pak Presiden dapat kita laksanakan yaitu 14 persen stunting di tahun 2024 mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si  menjelaskan, rakerda ini outputnya adalah program kerja di wilayah Provinsi Jatim, dengan kebijakan lokal Jatim diharapkan bisa menurunkan angka stunting.

“2022 lalu sudah bagus, dari angka 23,5 persen tahun 2021 menjadi 19,2 persen. Ini luar biasa karena jumlah penduduknya banyak dan luas daerah besar. Jawa timur menjadi strategic untuk menjadi provinsi prioritas karena kontribusi terhadap capaian nasional sangat besar,” paparnya. (bw)

Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut, Jadi Kick Off HPN 2023 Jatim

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gelaran peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang diadakan Pengurus Wartawan Indonesia/PWI Jawa Timur/Jatim telah dimulai. Perhelatan pertama, sekaligus kick off dalam rangka HPN 2023 adalah menggelar Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut.

Seminar nasional ini akan diadakan di Hotel Platinum, Jalan Tunjungan No.11-21, Surabaya, Kamis (16/2). Seminar ini akan dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang juga bertindak sebagai keynote speaker.

Sedangkan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, akan memberikan pengarahan sekaligus membuka seminar ini. Sementara, narasumber seminar ini adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, Isa Anshori, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) Nurwahidi, dan Pakar Kelautan ITS Daniel Rosyid.

Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut, Oki Lukito, mengatakan, dengan berbagai regulasi yang ada, seharusnya pemanfaatan ruang pesisir dan laut membawa dampak positif.

Khususnya bagi pemerintah daerah (provinsi) di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. “Beberapa pakar kelautan di Jawa Timur memperkirakan Rp 5-10 triliun per tahun selama ini menguap begitu saja tanpa bisa dimanfaatkan dengan baik. Inilah pentingnya Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut diselenggarakan agar kelak bisa memberikan kontribusi riil bagi Provinsi Jawa Timur,” jelas wartawan senior ini.

Ia mengungkapkan, selain pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pengembangan potensi ekonomi nasional, juga mempunyai potensi untuk dikembangkan bagi perekonomian daerah-daerah setempat.

Salah satunya, lanjut Oki, adalah kehadiran pelabuhan atau terminal khusus maupun terminal untuk kepentingan sendiri yang dibangun swasta. Selain seminar nasional, PWI juga akan menyerahkan PWI Maritime Award kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

“Keduanya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sektor kelautan, perikanan, dan konservasi. Termasuk di dalamnya memberikan bantuan kepada pembudi daya ikan, nelayan, UMKM, pengolah ikan tradisional, dan membangun kawasan konservasi pesisir,” kata Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim.

Panitia seminar nasional juga menginisiasi Deklarasi Laut Bersih yang diikuti pemangku kepentingan di pesisir dan laut. Selain itu, juga ada pencanangan penamaan (toponimi) tiga spot terumbu karang. “Diharapkan dengan seminar nasional ini, para wartawan juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan agar bisa memahami pemanfaatan ruang pesisir dan laut, terutama di wilayah Jawa Timur,” ungkap Ketua HPN 2023 Jatim, M Sokip.

Seminar nasional ini diadakan secara hibrida (tatap muka dan virtual). PWI Jatim telah menunjuk Seksi Wartawan Kemaritiman & Kepelabuhanan sebagai panitia penyelenggara. (bw)