Surabaya, (pawartajatim.com) –  Sekretaris Daerah Prov Jatim Adhy Karyono meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memassifkan edukasi, mindset atau pola pikir kepada masyarakat pentingnya memiliki asuransi jaminan kerja maupun perlindungan sosial.

“BPJS harus mampu mengedukasi masyarakat bahwa perlindungan sosial dan ketenagakerjaan sangat dibutuhkan. Pola pikir masyarakat harus dikuatkan agar para pekerja mendapatkan jaminan asuransi kerja dengan berbagai jaminan fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membuka Monitoring dan Evaluasi Upaya Peningkatan Coverage Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Prov Jatim, di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (17/11).

Ia berharap, BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat yang belum mendaftarkan diri atau belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan bahwa proteksi kesehatan dan jaminan kerja untuk memberikan manfaat keamanan bagi terlindunginya masyarakat ketika terjadi kecelakaan kerja.

“Kita harus meningkatkan coverage kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jatim. Banyak manfaat yang akan diperoleh masyarakat atau pekerja yang sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Sekdaprov Adhy mencontohkan, BPJS Ketenagakerjaan di Jatim juga sudah mulai memetakan dan memperluas cakupan atau coverage area bagi para pekerja upah serta pekerja informal seperti sektor UMKM hingga Koperasi yang memiliki resiko.

“BPJS diharapkan bisa menciptakan inovasi agar masyarakat atau pekerja untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov Jatim senantiasa mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan bagi masyarakatnya,” tegasnya.

Adhy sapaan akrabnya itu menyebut, bahwa dari 15 juta penduduk Jatim yang bekerja, sebanyak 4.3 juta atau setara dengan 27.68 persen sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sangat diharapkan untuk mampu mengimplementasikan Inpres Nomer 2 Tahun 2021 guna menyusun pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor Informal.

“Dengan sisa potensi pekerja yang belum terlindungi sebanyak 11 juta yang sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal saya berharap para kepala daerah di 38 kab/kota untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan disektor informal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sekaligus mencegah kemiskinan baru,” tegasnya.

Sekdaprov optimis, jika BPJS mampu memasifkan edukasi kepada masyarakat dan pekerja akan semakin banyak para pekerja dan keluarga di Jatim yang terlindungi diri dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Lewat pertemuan ini, harapan kita besar bahwa ke depan semakin banyak jumlah pekerja dan keluarganya yang terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi masyarakatnya,” tutupnya.

Deputi BPJS Ketenagakerjaan Deny Yus Yulian mengatakan, kegiatan Monev ini merupakan bentuk laporan kepada pemerintah bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah berupaya memberikan optimalisasi program yang telah berjalan dengan baik.

Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai program sejak Januari – November dan telah menyalurkan manfaat sebesar Rp 6,25 trilliun dengan menyasar 551.112 penerima manfaat. Selain itu juga, BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada 14.108 anak dengan penyaluran sebesar Rp 43.4 millar.

“Kami berkomitmen untuk memberikan dan menjadi manfaat lebih banyak lagi peningkatan kesejahteraannya bagi pekerja dan masyarakatnya,” pungkasnya. (bw)

Nusa Dua, (pawartajatim.com) – Post Summit Women20 (W20) baru saja berlangsung, 13-14 November 2022, di Nusa Dua, Bali. Pertemuan terakhir di Indonesia ini sekaligus menandai berakhirnya tongkat kepemimpinan W20 Indonesia pada tahun ini, sesuai dengan berakhirnya Kepresidenan Indonesia di forum G20. India yang akan memimpin G20 di tahun 2023 juga akan memimpin W20 di sepanjang tahun depan.

Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Bintang Puspayoga, menyampaikan bahkan melalui post summit ini, W20 Presidensi Indonesia juga berharap empat isu utama terkait pemberdayaan perempuan yang telah ditetapkan selama presidensi Indonesia, dapat dilanjutkan pada W20 Presidensi India di tahun depan.

Isu-isu tersebut meliputi, menolak diskriminasi dan mendorong kesetaraan gender. UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan. Respon kesehatan yang mengutamakan kesetaraan gender. Perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas.

Bintang Puspayoga menambahkan, pada isu pertama dan kedua, hal yang ditekankan adalah bagaimana mempromosikan kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus kebijakan diskriminasi. Selain itu, dijabarkan pula bagaimana mencapai inklusi ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

Dibahas pula pentingnya merangkul interseksionalitas untuk mempercepat kemajuan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, pada isu ketiga dan keempat, W20 Indonesia lebih menekankan kepada respon kesehatan kaum marginal perempuan, khususnya mereka yang berada di daerah pedesaan dan penyadang disabilitas.

Pada isu ini digambarkan bagaimana tantangan global terkait pandemi Covid-19 berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan. Pandemi sangat berdampak terhadap kesehatan ibu, keluarga, bahkan terhadap pelayanan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.

Lebih jauh, W20 ingin menyoroti respon terhadap kesehatan khususnya yang berkeadilan gender. Chair W20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi, menyampaikan bahwa untuk benar-benar mencapai kesetaraan gender, W20 perlu menekankan pentingnya akuntabilitas.

Untuk itu, fokus G20 terhadap kesetaraan gender perlu untuk terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. W20 Indonesia pun secara konsisten terus menyerukan kepada pemimpin G20 untuk mengeluarkan deklarasi yang berfokus terhadap pentingnya kesetaraan gender.

Uli menyampaikan, pada pertemuan terakhir W20 ini, Indonesia juga memastikan terlaksananya empat agenda utama, yaitu: Mendelegasikan peran W20 kepada masyarakat luas agar dapat berkontribusi pada lingkungan sekitarnya.

Memastikan Komunike W20 disampaikan dengan baik kepada pemimpin G20. Mensosialisasikan rekomendasi W20 kepada pemimpin G20, sherpa, organisasi wanita, akademisi, pemangku kepentingan, dan publik sebagai fokus utama pada pemberdayaan perempuan.

Pelaporan dan proses serah terima dari komite W20 Indonesia kepada delegasi W20 India. W20 menjadi working group dan engagement group pertama dari G20 presidensi Indonesia yang telah menyelesaikan post summit dengan hasil yang baik.

‘’Pencapaian ini sekaligus menunjukkan W20 presidensi Indonesia sebagai working group maupun engagement group terbaik dan terlengkap dalam menghasilkan komunike dan menyelesaikan seluruh rangkaian pertemuan sejak dimulai pada Desember 2021 yang lalu,” kata Uli.

Dalam kesimpulan hasil post summit, Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, menyampaikan, karena W20 Indonesia telah secara resmi menyerahkan Komunike W20 pada bulan Juli, saya berharap acara post summit ini akan terus memperkuat rekomendasi kami, sehingga permintaan kami akan didengar oleh para pemimpin dunia dan menjadi bagian dari diskusi KTT G20 mendatang.

Komunike W20 Indonesia sendiri berisi rekomendasi kepada para pemimpin G20 untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan serta anak perempuan menjadi bagian signifikan dari kepresidenan G20 Indonesia. Secara langsung, W20 Indonesia mendorong pemerintah untuk, menindaklanjuti komitmen dalam mengimplementasikan roadmap G20 menuju dan melampaui Brisbane Goals.

Membuat jaringan data gender G20 dan dasbor yang berisi hasil dari W20. Mengembangkan serta meningkatkan Strategi Nasional Gender Ekuitas dan Kesetaraan (NSGEE). Dalam rangkaian post summit ini, terdapat 6 pembicara yang merupakan para delegasi W20 2022 yang berasal dari Indonesia, India, Italia, Rusia, Turki, dan Amerika Serikat.

Masing-masing delegasi menjelaskan tentang 5 isu prioritas W20 yang dibahas dalam Komunike, yakni: non-discrimination and equality, women-owned and led MSMEs, gender equitable health response, rural women, dan women with disabilities.

Pertemuan di Bali ini juga membahas sejumlah tema dengan menghadirkan pembicara dari Indonesia dan luar negeri. Ada Deputi Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Indra Gunawan yang membawakan materi mengenai diskriminasi, UMKM perempuan, dan perempuan di pedesaan. CEO AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine, membahas kepemimpinan perempuan serta peran sektor swasta dalam memberantas bias gender.

Selanjutnya ada Kepala Sekretariat WeFi, Wendy Teleki, yang membahas mengenai keuangan serta inklusi ekonomi. Staf Khusus Bidang Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Indonesia, Masyita Crystallin, membahas mengenai inklusi ekonomi dalam intervensi wilayah perempuan.

Kemudian dilanjutkan dengan Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, yang berbagi mengenai bagaimana mempekerjakan dan mempertahankan perempuan penyandang disabilitas di sektor publik. Selanjutnya, Forum Parlemen Eropa, Neil Datta, membahas kesehatan perempuan pedesaan dan kesehatan reproduksi seksual.

Kemudian ada Walikota Kabupaten Garut, Rudy Gunawan, yang berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan pedesaan melalui ekonomi kreatif. Setelah itu, ada Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Global Organon, Noha Salem, yang fokus membahas bagaimana berinvestasi dalam penelitian dan teknologi medis untuk wanita dan anak perempuan.

Terakhir dari Pusat Manajemen Kesehatan dari Vlerick Business School, Prof Dr Walter Van Dyck, yang meluncurkan hasil penelitiannya terkait pentingnya kebijakan terkait keluarga berencana. Total tidak kurang dari 500 peserta yang merupakan delegasi dari sembilan negara turut hadir secara langsung pada W20 Post Summit di Bali ini.

Mereka datang dari Argentina, Australia, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Rusia, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikan, Uni Eropa hingga Portugal. Menurut Dian, kehadiran dan antusiasme dari peserta luar negeri tersebut memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan W20 Presidensi Indonesia selama kurang lebih 11 bulan terakhir mendapatkan perhatian dari seluruh negara anggota G20.

Sepanjang kepresidenan Indonesia, W20 telah menggelar lima pertemuan dan aneka kegiatan yang menyertainya di lokasi yang berbeda. Lokasi-lokasi terpilih tersebut merupakan tujuan utama wisata Indonesia, dengan harapan pertemuan W20 akan bisa ikut mengangkat potensi wisata setiap lokasi.

Pertemuan pertama berlangsung di Likupang Sulawesi Utara. Batu, Jawa Timur, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai lokasi pertemuan kedua dan ketiga. Lalu berlanjut ke Manokwari, Papua Barat. Kemudian, sebelum post summit di Bali, KTT W20 Indonesia sempat berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. (bw)