Jakarta, (pawartajatim.com) – Perusahaan penghasil semen ini turut peduli terhadap lingkungan, khususnya pelestarian ikan. Semen Padang yang merupakan anak usaha PT Semen Indonesia  Tbk (SIG) melepas 7.000 ikan Bilih hasil pembudidayaan di area konservasi Kehati PT Semen Padang ke habitat aslinya.

Yaitu, ke Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Pelepasan ikan Bilih dilakukan sebanyak dua kali. Pertama 4.000 ekor telah dilepaskan pada Maret lalu dan 3.000 ekor ikan Bilih dilepaskan Sabtu (30/7).

Ikan Bilih merupakan ikan endemik khas Danau Singkarak yang terancam punah. Populasinya saat ini sangat terbatas akibat eksplorasi besar-besaran menggunakan metode yang sangat merugikan masyarakat.

PT Semen Padang menjadi yang pertama berhasil mengembangbiakkan diluar habitat asli ikan Bilih dengan menggunakan beberapa teknologi. Yakni, cara alami, semi alami dan buatan. Pengembangbiakan dilakukan di laboratorium penelitian di area D1 PT Semen Padang.

Direktur Utama/Dirut SIG, Donny Arsal, mengatakan, Ikan Bilih ini merupakan hasil konservasi yang dilakukan oleh PT Semen Padang bekerja sama dengan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta (UBH) di Area Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) milik PT Semen Padang sejak 4 tahun lalu.

“Konservasi ikan Bilih ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, khususnya ikan Bilih Danau Singkarak jenis Mystacoleucus Padangensis dan satu-satunya di dunia yang terancam punah akibat ekploitasi,” kata Donny Arsal.

Donny Arsal, menambahkan konservasi yang dilakukan ini cukup efektif dalam menjaga kelestarian ikan Bilih, namun pihaknya berharap konservasi yang dilakukan perusahaan diimbangi dengan pembatasan penggunaan bagan dan sebagainya.

“Melihat tingkat keberhasilan yang tinggi, upaya konservasi ini perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar lagi serta dapat menjadi edukasi bagi masyarakat tentang pembudidayaan ikan Bilih di luar habitatnya,” jelas Donny.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, mengapresiasi upaya pelestarian ikan Bilih yang dilakukan oleh SIG bersama LPPM UBH. Menurutnya konservasi ikan Bilih di luar habitatnya tidak mudah dilakukan, banyak kegagalan dan keberhasilannya sangat kecil.

“Tahun 2020, status ikan Bilih dinyatakan hampir punah. Harusnya, dengan status yang hampir punah, ikan bilih ini harus lebih mahal dibandingkan ikan Salmon di restoran Jepang,” kata Audy Joinaldy.

Di tempat yang sama, Rektor UBH, Tafdil Husni, mengatakan, keterlibatan UBH dalam konservasi ikan Bilih merupakan suatu bentuk kontribusi UBH melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) yang didukung oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Apalagi, status ikan Bilih Danau Singkarak pada 2020 lalu menuju kepunahan. Penebaran ikan Bilih dinilai akan luar biasa terhadap ekonomi nelayan  Danau Singkarak. Sebagai contoh, dari 1.500 ekor ikan Bilih yang disebar dan didalamnya ada 800 ekor betina, dan masing-masing betina akan mempunyai 3.000 telur.

Jika dikalkulasikan, maka jumlahnya akan ada 2,4 juta ekor ikan Bilih yang akan berkembang biak. Kemudian, untuk 1 juta ekor ikan Bilih, sama dengan 5.000 kg. “Sekarang ini harga ikan bilih Rp 50 ribu. Kalau kita perhitungkan lagi dalam setahun, maka jumlahnya bisa mencapai Rp 250 juta. Ini untuk 1 juta ekor ikan yang dihasilkan dari 800 ikan bilih betina yang disebar,” papar Rektor UBH ini.

Apalagi kalau hitungan kertasnya 2,4 juta, tentu hasilnya ada sekitar Rp 600 juta per tahun. “Makanya, mari sama-sama kita jaga kelestarian ikan Bilih ini, supaya bisa berkembang dengan baik di habitat aslinya ini,” ajak Tafdil Husni. (dra)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Jawa Timur/Jatim terus berupaya dalam mempermudah pengurusan perizinan usaha dan penanaman modal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan Perda Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Dengan perubahan perda yang kini tengah digodok bersama antara Pemprov dengan DPRD Jatim tersebut, diharapkan pelayanan perizinan usaha di Jatim semakin mudah, para pelaku usaha baik besar maupun UMKM kian memiliki kepastian hukum, serta terjadi peningkatan iklim penanaman modal yang signifikan di Jatim.

“Selain memang banyak yang harus disesuaikan dengan aturan pusat, ada beberapa hal yang kita ingin capai melalui perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal ini. Kita ingin semua pelaku usaha mulai mikro, kecil, menengah hingga besar, bisa terfasilitasi ketika menjalankan usahanya di Jatim,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, usai rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Senin (1/8).

Yang tentunya perubahan perda ini juga dirancang sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, mempercepat realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Jatim.

“Tujuan itu bisa kita capai dengan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan maupun non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal, yang diatur dalam penyempurnaan perda ini,” tambah Gubernur Khofifah.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, ada sekitar 21 pasal yang akan dibahas untuk disesuaikan untuk digodok dalam perubahan perda ini. Serta ada pula beberapa penambaahan pasal baru.

Yang mana semuanya merupakan penyesuaian berbagai peraturan perundang undangan yang  bertujuan untuk memberikan fasilitasi terbaik dalam penanaman modal di Jatim dan mempermudah dalam pengurusan izin usaha.

Beberapa hal yang masuk dalam materi perubahan Perda Jatim Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal tersebut. Mulai dari penambahan definisi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hingga Fasilitas Penanaman Modal.

Kemudian perubahan perda ini juga akan merevisi tentang pembagian bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup, serta penambahan materi untuk jenis dan sektor perizinan usaha di Jatim.

Tidak hanya itu, dalam perubahan perda tersebut, Gubernur Khofifah juga menambahkan materi tentang pendelegasian kewenangan kepada Kepala DPMPTSP. Dalam perubahan perda ini, dipastikan bahwa pemerintah akan menghapus materi pemberian izin berusaha oleh Lembaga OSS. Dengan alasan hal ini sudah diatur di Pergub No. 69 Tahun 2020.

Kemudian dalam perubahan ini juga akan dihapus nomenklatur izin komersial, komitmen, izin operasional karena sesuai PP No. 5 tahun 2021 sudah tidak diatur. “Dalam rangka upaya meningkatkan realisasi investasi di Jatim, dalam revisi perda ini juga akan diatur tentang pemberian insentif  atau kemudahan dalam penanaman modal.

Insentif ini bisa macam-macam bentuknya, namun semua akan mengacu pada PP No 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah,” tegas Khofifah.

Ia menjelaskan, penanam modal di Jatim termasuk didalamnya pihak  asing atau PMA yang berasal dari luar negeri. Untuk bisa melindungi dan tetap memberdayakan tenaga kerja lokal, maka perda ini akan mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing.

“Kita ingin agar dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Jatim, meski penanam modalnya merupakan penanam modal asing (PMA), kita harus memastikan bahwa tenaga kerja di daerah  tetap bisa menjadi prioritas. Termasuk jika ada tenaga kerja asing, harus ada  transfer of knowledge. Hal itu akan diatur  dalam perda ini,” tambahnya.

Selain itu, aturan terkait prinsip kemitraan antara penanam modal dengan usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam perda ini juga akan disempurnakan. Penyempurnaan itu mengacu pada ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Kemudian terkait pengawasan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal juga dipastikan Gubernur Khofifah akan diatur dalam perda ini. Dimana teknis pengawasan dilakukan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP.

“Dan yang terakhir ada perubahan nomenklatur OSS menjadi  Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik agar lebih bersifat dinamis ketika ada pergantian nomenklatur sistem dari Pemerintah Pusat,” tegas Khofifah.

Dengan perubahan perda ini, diharapkan nantinya seluruh pelaku usaha di Jatim merasa tenang, aman, dan nyaman dalam menjalankan usahanya. Dengan begitu ia yakin bahwa suasana iklim usaha yang kondusif akan tercipta di Jatim.

“Jika iklim usaha kondusif, maka insya allah lapangan kerja juga akan terbuka lebar. Sehingga percepatan penyejahteraan masyarakat Jatim bisa kita wujudkan,” pungkasnya. (dra)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan melakukan sidak ke Pasar Keputran Jl. Urip Sumoharjo, Keputran, Kec. Tegalsari Surabaya, Sabtu (30/7) malam.

Hasil dari tinjauan di pasar induk tersebut, harga bahan pokok terpantau stabil. Bahkan ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga. Sebut saja cabai merah besar, jika sebelumnya harga per kilogramnya adalah Rp 95.000, di Keputran turun menjadi Rp 55.000 per kilogram. Sedangkan harga bahan pokok yang lain terpantau stabil.

Misalnya cabai kecil dijual pedagang di sini dengan harga Rp 55.000 per kilogram. Kemudian untuk kentang dijual dengan harga Rp 12.000 per kilogram, sementara bawang merah Nganjuk berkisar antara Rp 24.000 – Rp 26.000 per kilogram.

Atas kondisi ini, Mendag Zulkifli Hasan pun mengacungi jempol sekaligus mengapresiasi kinerja Gubernur Khofifah yang mampu menjaga harga bahan pokok (bapok) di Jatim terus stabil.

“Saya terima kasih Bu Gubernur, berkat kepemimpinannya ibu Gubernur harga-harga di sini cepat sekali stabil. Bahkan cenderung turun harganya menjadi lebih murah,” pujinya. Mendag mengajak semua pihak untuk terus menjaga kestabilan harga bahan pokok ini. Dengan begitu inflasi yang cukup tinggi di bulan kemarin bisa kembali diturunkan.

“Mudahan-mudahan harga stabil dan rendah, kalau harga bapok tidak stabil, maka inflasi, yang agak tinggi bulan kemarin, bisa kita jaga dengan baik,” pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah, mengatakan kestabilan harga bapok di Jatim merupakan upaya kinerja bersama antara pemerintah daerah se Jatim dan juga satgas pangan.

Ia pun mengapresiasi kinerja pihak-pihak yang ikut berperan dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan bahan pangan di Jatim. “Tentu ini adalah hasil dari kinerja semua pihak terkait termasuk satgas pangan Jatim dan juga satgas yang ada di masing-masing kabupaten kota,” Kata Gubernur Khofifah usai sidak Pasar Keputran.

Gubernur Khofifah menilai kestabilan harga bahan pokok ini harus dijaga demi menjaga agar inflasi tetap di angka yang aman. Selain itu harga bapok yang cenderung mengalami penurunan akan membuat masyarakat tenang.

“Harga bapok alhamdulillah dalam kondisi yang stabil dan ada beberapa yang mengalami penurunan. Ini pasti membuat ibu-ibu dan pedagang makanan khususnya menjadi tenang,” tuturnya. Disisi lain, ia mengatakan bahwa harga daging sapi relatif stabil di Jawa Timur. Saat ini harga daging sapi masih berkisar antara Rp 110.000 sampai Rp 115.000 per kilogramnya. Sementara, harga daging ayam saat ini mengalami penurunan Rp 36.000 sampai Rp 38.000  dari harga sebelumnya Rp 50.000 sampai Rp 52.000 per kilogramnya.

Orang nomor satu di Jatim itu kembali berharap agar harga bahan pokok dan harga pangan di Jatim bisa terjaga kestabilannya agar masyarakat sebagai konsumen tenang, daya beli masyarakat terjaga dan para pedagang juga senang. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Salah satunya adalah melalui situs belanja online milik Pemkot Surabaya E-Peken, dengan total transaksi yang mencapai Rp 19,2 miliar selama Januari – Juli 2022.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengatakan bahwa Pemkot Surabaya terus berupaya untuk memulihkan perekonomian dan ekonomi kerakyatan pada tahun 2022. Apalagi, sejak 1 April 2022, E-Peken telah dibuka secara umum (go public). Setelah sebelumnya, diperuntukkan bagi para ASN di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Masyarakat umum bisa mengakses transaksi E-Peken Surabaya melalui https://peken.surabaya.go.id. Karena pemerintah harus menjadi fasilitator untuk menggerakkan UMKM dan Toko Kelontong,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Jumat (29/7).

Ia menjelaskan, pada Januari – Juli 2022, E-Peken Surabaya telah mencatat total transaksi sebanyak Rp. 19,2 Miliar. Artinya, masyarakat Kota Surabaya memiliki kepercayaan untuk melakukan transaksi ekonomi melalui situs belanja online milik Pemkot Surabaya.

“Kita menggerakkan UMKM bersama karena Surabaya tidak bergerak sendiri. Pemkot Surabaya didampingi oleh perguruan tinggi dan stakeholder, sehingga kita berjibaku bersama untuk mengembangkan UMKM,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Devie Afrianto, mengatakan, total transaksi selama Januari – Juli 2022 mencapai Rp 19,2 Miliar.

“Sudah mencapai Rp 19,2 Miliar pada Januari – Juli 2022. Tentunya hal ini juga dampak positif setelah E-Peken Surabaya dibuka secara umum (go public),” kata Devie, sapaan akrabnya. Sementara itu, Zainal Arifin, pemilik Toko Kelontong di Jalan Gembongan 2-A DKA/38 yang telah tergabung dalam situs belanja online ini mengatakan, sejak bergabung dengan E-Peken ia telah mendapat banyak keuntungan.

Sebab, Wali Kota Eri Cahyadi bersama PD terkait berupaya untuk membangkitkan UMKM, Toko Kelontong dan SWK yang terdampak pandemi Covid-19. Seperti perputaran ekonomi di bidang sembako yang saya geluti saat ini, mendapatkan hasil yang cukup bagus.

Melalui E-Peken, toko saya bisa meraup omzet rata-rata per bulan mencapai Rp 50 juta. ‘’Matur nuwun (terima kasih) bapak Wali Kota Eri Cahyadi karena sudah membantu menggerakkan perekonomian bagi pelaku usaha UMKM, Toko Kelontong, hingga SWK,” pungkasnya. (ko)