Dinkopdag Gerak Cepat, Selidiki Oknum ASN yang Diduga Jadi Mafia Perizinan

pawartajatim.com
-
0
Dinkopdag Gerak Cepat, Selidiki Oknum ASN yang Diduga Jadi Mafia Perizinan

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos akhirnya menjelaskan secara detail tentang dugaan mafia perizinan yang dilakukan oleh salah satu oknum ASN di dinasnya. Ia juga memastikan sudah melakukan sejumlah langkah untuk ikut serta menyelidiki kasus tersebut.

 Menurut dia, Dinkopdag selalu rutin melakukan pembinaan (pengawasan) kepada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol. Dari hasil pembinaan tersebut dan setelah dilakukan cek data  petugas.

Ternyata ada SIUP-MB dari sejumlah outlet yang tidak bisa di scan barcode-nya. Padahal, kalau mengurusnya melalui SSW, pasti langsung keluar tautan ke SSW jika di scan barcode-nya. “Setelah dicek nomor SIUP-nya, ternyata nomor itu milik outlet lain, namun berbeda di tanggal SIUP-nya.

Bahkan, ada pula yang nomor SIUP-nya memang tidak ada di data kita. Dari sinilah kasus ini dimulai,” kata Bang Yos-sapaan Fauzie Mustaqiem Yos di kantornya, Senin (13/6). Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak Dinkopdag langsung melakukan pemanggilan kepada para pelaku usaha itu untuk melakukan klarifikasi pada bulan Maret lalu.

Saat itu, Dinkopdag juga meminta mereka untuk menuliskan kronologi kejadiannya sekaligus pernyataan dan sebagainya. “Semua itu kami minta secara tertulis,” tegasnya. Begitu mendapatkan bukti lengkap, baik dari para pelaku usaha maupun dari biro jasa yang membantu pengurusan perizinan itu, lalu dilakukan pemeriksaan kepada salah satu oknum ASN yang diduga menjadi mafia perizinan itu.

Saat itu, dibuat pula berita acara pemeriksaan beserta hasil pemeriksaannya. “Semuanya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Pemeriksaan itu dilakukan pada 1 April 2022,” katanya. Karena ancaman hukumnya cukup berat, maka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (PP) harus dibentuk Tim Pemeriksa.

Tak lama kemudian, Tim Pemeriksa itu juga dibentuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya. “Tim Pemeriksa pun sudah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak, termasuk oknum ASN itu,” ujarnya.

 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinkopdag, ternyata aksinya itu dilancarkan pada akhir tahun 2021, dan baru terkuak pada bulan Maret 2022. Sedangkan korbannya sudah sekitar 10 outlet, dan oknum ASN ini diduga mendapatkan uang puluhan juta rupiah dari aksinya ini.

“Modus yang dilakukannya adalah dengan terlibat aktif dalam tim pembinaan para pelaku usaha. Ketika melihat ada cela bahwa pelaku usaha itu tidak bisa melengkapi perizinannya, akhirnya satu dua hari kemudian dia datang secara pribadi dan menjanjikan pengurusan perizinannya itu, tentu dengan nominal uang yang sudah disepakati,” kata Bang Yos.

 Setelah mendapatkan korbannya, lalu pengurusan kelengkapan dokumennya dilakukan oleh tenaga kontrak Dinas Perdagangan (Disdag) yang diajak oleh oknum ASN itu untuk bekerjasama. Bahkan, tandatangannya juga dipalsukan oleh salah satu tenaga kontrak lainnya.

“Jadi, berdasarkan hasil pemeriksaan, oknum ASN ini menjalankan aksinya bersama dua tenaga kontrak, dan dua tenaga kontrak lagi yang sebenarnya tidak terlibat langsung,” tegasnya. Saat ini, lanjut dia, oknum ASN yang diduga menjadi mafia perizinan itu sudah dilakukan pembinaan secara internal.

Artinya, tidak diberikan tugas yang berkaitan dengan pelayanan perizinan maupun pembinaan kepada pelaku usaha. “Kasus ini ternyata juga sudah diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Surabaya, semoga ada titik temu dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” pungkasnya. (ko)

Diselipkan dalam Kue Tart, Penyelundupan Ponsel ke Lapas Banyuwangi Digagalkan

pawartajatim.com
-
0
Diselipkan dalam Kue Tart, Penyelundupan Ponsel ke Lapas Banyuwangi Digagalkan

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Aksi penyelundupan telepon selular (ponsel) berhasil digagalkan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi, Senin (13/6) siang. Barang elektronik ini dimasukkan ke dalam kue tart. Benda ini sedianya dikirimkan ke nara pidana (napi)  kasus narkotika.

Aksi penyelundupan ini dipergoki petugas jaga, sekitar pukul10.30 WIB. Kala itu, dua pengunjung berinisial DA dan AA berniat menitipkan kue tart ke penghuni lapas berinisial AR. Petugas langsung memeriksa barang titipan tersebut. Begitu kue tart dibelah, didapati sebuah ponsel.

“Dari awal, dua pengunjung ini sudah mencurigakan. Memang sesuai SOP, semua barang titipan harus diperiksa,” kata Kepala Lapas Banyuwangi, Wahyu Indarto. Saat dititipkan ke petugasm kue tart warna pink itu terlihat utuh.

Tak mencurigakan. Namun, petugas tetap jeli. Akhirnya, kue tart tersebut dibelah untuk memastikan tidak ada barang lain di dalamnya. Begitu ditemukan ponsel, DA dan AA hanya bisa diam. Keduanya sempat berdalih tak mengetahui isi kue tart tersebut. Mereka mengaku hanya disuruh menitipkan ke Lapas.

Keduanya akhirnya buka mulut setelah AR didatangkan. Napi narkotika ini mengakui  meminta kiriman ponsel. “Baik pengirim maupun napi yang dikirimi kita lakukan pemeriksaan. Mereka akhirnya mengakui perbuatannya,” jelas Wahyu.

Kepada petugas, AR mengaku memesan ponsel itu kepada temannya dengan memanfaatkan layanan ponsel gratis di Lapas. Temuan ponsel ini langsung dikoordinasikan dengan personel Reskoba Polresta Banyuwangi.

“Sudah ditangani tim Opsnal Reskoba Polresta, diperiksa apakah ada indikasi barang terlarang,” pungkas Wahyu. (udi)

Gubernur Khofifah : Tak Ada Desa Tertinggal di Jawa Timur

pawartajatim.com
-
0
Gubernur Khofifah : Tak Ada Desa Tertinggal di Jawa Timur

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung Baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jatim, yang terletak di Jl Ahmad Yani No 152 C Surabaya, Sabtu (11/6) siang.

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Khofifah, didampingi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan Kepala DPMD Soekaryo. Usai sesi pemotongan pita, Khofifah meninjau langsung gedung baru tersebut.

Proses pembangunan gedung baru DPMD Provinsi Jatim dimulai sejak tanggal 21 Juli 2021 dan selesai tanggal 8 Februari 2022. Pada 9 Februari 2022, telah dilaksanakan prosesi serah terima pertama dengan biaya anggaran total Rp 14.120.907.900,00.

Gubernur Khofifah, mengatakan, saat ini di antara 7.724 desa di Jatim. Tahun sebelumnya 697 desa telah masuk dan tahun ini kita targetkan dapat meningkat hingga seratus persen. Sebelum memasuki kategori Desa mandiri, terdapat beberapa jenjang yang dilalui.

Dari kategori Desa Tertinggal, menjadi Desa Berkembang, lalu Desa Maju, dan yang tertinggi ialah Desa Mandiri. “Jadi stratifikasinya seperti itu,” jelas Khofifah. Gubernur Khofifah menyatakan masih menunggu rilis resmi mengenai jumlah kategori desa tersebut. “Ini kita resminya menunggu rilis dari Kemendes terkait jumlah ini.

Tapi poin pentingnya adalah makin mandiri suatu desa, makin kuat juga pergerakan partisipasi masyarakatnya,” ujarnya. Sebagai informasi, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan Nomor 398.4.1 tahun 2021, Jatim memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi secara nasional.

Yakni, berjumlah 697 desa, dilanjutkan Jawa Barat sebanyak 586 desa, Jawa Tengah sebanyak 199 desa, DI Yogyakarta sebanyak 109 desa, dan Banten sebanyak 5 desa. Mantan Menteri Sosial RI tersebut berharap, makin kuatnya peran masyarakat di desa dapat meningkatkan resultan bagi pembangunan di desanya.

“Saya mohon seluruh masyarakat, baik yang tinggal di desa maupun yang sudah sukses merantau, agar memberikan nilai tambah dari desanya dimana mereka berasal. Ini dikenal dengan teori push and pull Mendorong keluar dan menarik setelah sukses.

Karena itu terima kasih kepada seluruh Bupati dan walikota Batu, Ketua DPRD dan jajaran DPMD di semua kabupaten dan kota di Jatim,” ujar Khofifah. Tak kalah membanggakan, sejak tahun 2021 Indeks Desa Membangun (IDM) di Jatim telah ditetapkan bebas dari Desa Tertinggal.

Gubernur Khofifah, mengatakan bahwa untuk IDM di Jatim tertinggi yakni Bojonegoro, Banyuwangi, Gresik, Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Lamongan. “Ini adalah kerja keras kita semua, mendoring kemandirian masing-masing kabupaten. Dimana 10 desa yang masuk status IDM Mandiri tertinggi secara nasional, 5 diantaranya dari Jatim. Kita berikhtiar, makin mandiri desanya, tentunya berkaitan dengan gerakan program kesejahteraan masyarakat desa yang makin tinggi pula,” ujar Khofifah.

Terkait dengan pemberian Bantuan Keuangan Desa yang diberikan, Gubernur Khofifah berpesan agar para Kepala Desa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. “Saya menyampaikan kepada kepala desa yang menerima, mohon anggaran yang diberikan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan manfaat barokan,” pesannya.

Selain itu pada acara yang sama, mantan Menteri Sosial RI tersebut juga menyerahkan secara simbolis Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp 8.615.000.000,00 kepada 18 Kepala Desa di 6 kabupaten/kota. Adapun beberapa daerah tersebut antara lain 4 desa di Bojonegoro, 3 desa di Gresik, 7 dess di Kabupaten Malang, 1 desa di Jombang, 2 desa di Nganjuk, dan 1 desa di Kabupaten Mojokerto.

Penyerahan bantuan disaksikan langsung oleh masing-masing kepala daerah serta perwakilannya. Bantuan tersebut ditujukan untuk pembangunan fasilitas desa, di antaranya drainase/saluran air, tembok penahan tanah, jalan usaha tani, pembangunan tanggul, kantor desa, gedung PAUD, dan jalan rabat beton.

Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan pemberian Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh Gubernur Jatim yang didampingi oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur Soekaryo.

Sebelumnya, pada tahun 2020, Bantuan Keuangan Desa telah diberikan di sebanyak 86 desa atau senilai Rp 31,45 miliar, tahun 2021 sebanyak 149 desa setara Rp 46,85 miliar, dan tahun 2022 sebanyak 18 desa atau setara Rp 8,62 miliar.

Kepala Dinas Soekaryo menambahkan, gedung baru di DPMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMD untuk melayani masyarakat secara lebih optimal. “Selain itu, Bantuan Keuangan Desa juga diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan keterbatasan akses layanan masyarakat yang terjadi di desa. Ini berseiring dengan mendukung program-program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” imbuh Soekaryo.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga mengatakan bahwa ia berharap gedung baru DPMD tersebut dapat menjadi suatu momentum bagi Jatim untuk turut mendukung Indonesia Emas pada tahun 2045.

“Ini adalah satu momentum luar biasa. Kita sepakat, dan perlu terus diingat. Ini menjadi motivasi kita semua, bahwa di tahun 2045 Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaan.  Saat ini, Jatim secara statistik mengalami pertumbuhan mengarah pada puncak demografi,” ujar Kusnadi.

Peresmian Gedung DMPD ini, lanjutnya, diharapkan dapat sebagai pengingat dan motivasi, jika Indonesia akan menjadi salah 1 dari 6 negara termaju di dunia. “Nah, yang diyakini untuk bisa mencapai Indonesia emas adalah bagaimana membangkitan Sumber Daya Manusia (SDM) kita.

Disisi lain jangan lupakan pembangunan SDM untuk mencapai tahun 2045. Yang mana DPMD menjadi institusi atau motor penggerak kemajuan melalui SDM yang tentunya banyak di desa-desa,” imbuh Kusnadi. (dra)

Paket Lengkap dalam Rakor SRPB dengan BPBD Jatim

pawartajatim.com
-
0
Paket Lengkap dalam Rakor SRPB dengan BPBD Jatim

Surabaya, (pawartajatim.com) – Rapat Koordinasi (Rakor) Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur/Jatim dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim berlangsung lancar. Dalam rakor yang diadakan di Hotel Aston Inn Jemursari, Surabaya, 11-12 Juni 2022 tersebut, sebanyak 100 perwakilan organisasi mitra SRPB Jatim seperti mendapatkan paket lengkap.

Bagaimana tidak. Para peserta mendapatkan berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi mereka untuk ke depannya. Dihari pertama mereka sudah disuguhkan Memorandum of Understanding (MoU) antara SRPB Jatim dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim.

MoU ini sangat bermanfaat bagi bagi para relawan organisasi mitra SRPB Jatim. Mereka nanti mendapatkan bekal pelatihan jurnalistik. Terutama bagi relawan yang sedang bertugas di daerah bencana.

Selain itu, para peserta mendapatkan ilmu tambahan dari pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Di antaranya potensi bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Jawa Timur. Di tahun 2020-2021 di Jatim terjadi 1176 kejadian banjir, 96 banjir bandang, dan 511 longsor.

“Banyak penyebab banjir bandang, seperti di Kota Batu beberapa waktu lalu. Selain intensitas hujan, ada pelapukan dari endapan vulkanik yang gembur dan mudah luruh kena air,” jelas Muhammad Hafizh Imaaduddiin, ahli keairan ITS.

Rakor yang bertajuk “Kolaborasi Multi Pihak untuk Meningkatkan Panca Daya Tangguh Organisasi Relawan” juga mendapat apresiasi dari Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Budi Santosa. Ia juga mengajak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Kepala Seksi Pencegahan Dadang Iqwandy, dan beberapa stafnya untuk hadir dalam acara ini.

Dihari kedua, peserta juga mendapatkan penjelasan dari Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Kanwil Jawa Timur Arie Fianto Syofian. Banyak manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada para relawan jika ikut menjadi peserta.

“Kami punya lima jaminan yang bisa digunakan para peserta. Diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” ungkap Arie Fianto Syofian.

Selain itu, peserta juga menambah ilmunya dalam Focus Group Discussion (FGD) internal. Pematerinya adalah Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih. Ia memaparkan materi dengan tema Kolaborasi Antar Mitra SRPB di Fase Pasca Bencana.

Sedangkan, Aslichatul Insiyah, dengan materi Penguatan Fasilitator dan Relawan di Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dan Rachmad Subekti Kimiawan dengan materi Penguatan Kinerja Relawan dan Sumber Daya Manusia di Kemanusiaan. (rizki)

Puluhan BUMN Selenggarakan Pelatihan Bisnis untuk Pesantren

pawartajatim.com
-
0
Puluhan BUMN Selenggarakan Pelatihan Bisnis untuk Pesantren

Gresik, (pawartajatim.com) – Puluhan  BUMN hadir hadir di Kota Pudak  menyaksikan pelatihan bergengsi. Semen Indonesia  Tbk (SIG) bersama 31 BUMN menyelenggarakan pelatihan hebat  yaitu Bisnis Terapan. Pelatihan ini diikuti oleh 78 pengajar dari 26 pondok pesantren di Jawa Timur/Jatim.

Seremoni kegiatan dilakukan oleh Menteri BUMN  Erick Thohir bersama Direktur SDM dan Umum SIG, Agung Wiharto di Pondok Pesantren Qomaruddin Bungah, Gresik Jum’at (10/6). Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini diawali dengan kegiatan Training of Trainer (ToT) Pesantrenpreneur 2022.

ToT merupakan kegiatan pelatihan kepada pengasuh dan guru pesantren untuk meningkatkan kualitas hard skill sebagai bekal ilmu dan pengalaman untuk diajarkan kepada santri di pondok pesantren. Materi yang diajarkan pada pelatihan adalah Teknologi dan Rekayasa, Teknologi dan Informasi, Kesehatan, Agrobisnis, Perikanan dan Agroteknologi, Bisnis dan Manajemen serta Tata Rias dan Tata Boga.

Direktur SDM dan Umum SIG, Agung Wiharto menjelaskan melalui program bisnis terapan ini, SIG berupaya membangun kemandirian pesantren dan meningkatkan keterampilan santri agar memiliki jiwa kewirausahaan, dapat melihat peluang usaha, memanfaatkan jaringan untuk berkolaborasi, dan menerapkan teknologi berbasis digital.

Selain kegiatan pelatihan, SIG, PLN dan Pelindo melakukan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtias Airlangga tentang Pendampingan Implementasi Pendidikan Bisnis Terapan bagi pondok pesantren di Jawa Timur.

Pendampingan dilakukan  selama 1 tahun kedepan, dengan harapan usaha yang dijalankan pondok pesantren dapat berkembang dan mampu bersaing. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah terus mendorong program yang bisa menjadi pondasi, secara bersama menjaga pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin negara maju tetapi rakyatnya tidak makmur.

Kerena itu, Kementerian BUMN terus memperbaiki diri, mentransfrormasi dan alhamdulillah hasilnya sudah ada. “BUMN yang dulu untung Rp 13 triliun, setelah 2 tahun, para direksi, komisaris dan seluruh yang ada di Kementerian BUMN berupaya bersih diri, bekerja secara transparan, profesional, hasilnya kini  mencapai 126 triliun,” kata Erick Thohir.

Menurut dia, keuntungan itu tentunya diberikan kepada negara agar dapat terus menggelar program yang pro rakyat seperti vaksin gratis saat Covid, pengobatan gratis, subsidi BBM. “Kami di pemerintahan memastikan hadir ketika rakyat membutuhkan,’’ kata menteri yang tampak selalu energik ini.

Karena itu, kata dia, BUMN terus menyehatkan diri supaya memberi kontribusi kepada negara tetapi tidak lupa terus merajut ekonomi kerakyatan seperti ekonomi keummatan, juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendidikan umat supaya bisa lebih baik dan menjadi SDM nomor satu.

Pada acara tersebut, SIG bersama 31 BUMN memberikan bantuan program ToT Pesantrenpreuneur berupa 52 alat pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 26 pesantren di Jawa Timur. Juga memberikan santunan kepada 31 anak yatim dan 5 anak disabilitas. (dra)

Heboh Rendang Babi, Gubernur Khofifah : Kuliner Minang Terkenal Lezat dan Halal

pawartajatim.com
-
0
Heboh Rendang Babi, Gubernur Khofifah : Kuliner Minang Terkenal Lezat dan Halal

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, turut memperhatikan kehebohan berita terkait rendang babi di media sosial. Menurutnya, masakan Minang selama ini terkenal nikmat dan lezat serta    halal.  Sehingga, jika ada masakan Minang berbahan baku non halal, tentu akan merusak citra masakan Minang.

Khofifah bahkan mengunggah momen saat dirinya bersantap siang di salah satu rumah makan padang di Kota Surabaya. Dalam akun Instagram pribadi miliknya @khofifah.ip, Ketua Umum Pimpinan Muslimat NU tersebut menuliskan bahwa dirinya sebulan sekali selalu menyempatkan diri untuk menyantap masakan padang serta ayam pop khas masakan minang atau padang.

“Ngomong-ngomong, siapa disini yang juga seperti saya, yang merasa ada yang kurang jika dalam sebulan tidak menyantap ayam pop serta rendang daging sapi,” katanya. Khofifah menyebut, Sumatera Barat begitu terkenal dengan kulinernya yang nikmat dan juga halal.

Hal ini pula yang menjadi alasannya tidak pernah ragu untuk menyantap masakan Minang saat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia. Minang memang terkenal dengan kulinernya yang nikmat dan juga halal.

‘’Jadi, tidak ada sedikit keraguan setiap kali menyantap masakan padang dimana pun, kapan pun. Satu lagi, harganya bersahabat dengan kantong,” ujarnya. Dalam unggahannya tersebut, Khofifah juga memuji rendang yang menurutnya paling mantap disantap dengan nasi putih hangat, lalapan pucuk daun singkong, sayur nangka, dan sambal hijau.

Selain rendang, Khofifah juga mengaku menggemari ayam pop yang punya cita rasa gurih dengan sedikit sensasi asam. “Kalau sudah tersaji, nikmat nasi padang mana yang kau dustakan,” tambah Khofifah.

Seperti diketahui, jagat media sosial tengah dihebohkan tentang adanya usaha kuliner khas Minangkabau yang menjual rendang berbahan daging babi di Jakarta. Pemilik usaha kuliner nasi padang babi, Babiambo, Sergio mengaku pada awalnya usaha kuliner tersebut didirikan lantaran mencoba mengambil peluang dengan memadukan kuliner khas Padang dengan daging babi.

 Inovasi tersebut, kata Sergio, juga berawal dari kecintaannya terhadap kedua masakan tersebut. Ia pun sudah meminta maaf atas polemik tersebut. (dra)

BPBD Inisiasi MoU SRPB dengan PWI Jatim

pawartajatim.com
-
0
BPBD Inisiasi MoU SRPB dengan PWI Jatim

Surabaya, (pawartajatim.com) – Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jawa Timur/Jatim membuka lembaran baru. Lewat inisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, SRPB Jatim bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Aston Inn Jemursari, Surabaya, Sabtu (11/6). Dalam kerja sama tersebut, SRPB Jatim dan PWI Jatim saling sharing mengenai masalah kebencanaan.

Para relawan organisasi mitra SRPB Jatim di daerah-daerah bisa belajar menulis lewat PWI yang berada di daerah tersebut. Sementara, para jurnalis yang tergabung dalam PWI di daerah-daerah bisa berbagi pengalaman mengenai penulisan jurnalistik. Terutama masalah kebencanaan.

MoU tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BPBD Jatim dengan SRPB Jatim dengan tema “Kolaborasi Multi Pihak untuk Meningkatkan Panca Daya Tangguh Organisasi Relawan”. MoU ini ditandatangani oleh Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih dengan Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.

Penandatangan ini disaksikan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim Budi Santosa, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Andhika Nurrahmad Sudigda, Kepala Seksi Pencegahan Dadang Iqwandy, serta beberapa pengurus SRPB Jatim.

Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa menyambut baik MoU ini. Ia berharap kerja sama ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal ini mengingat dalam kebencanaan menganut prinsip Pentahelix. Salah satunya adalah peran media massa dan relawan dalam penanggulangan kebencanaan.

“Seperti yang diungkapkan Presiden Joko Widodo bahwa harus ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bencana. Karena itu, tugas relawan selain saat tanggap bencana, juga perlu langkah-langkah preventif,” jelas Budi Santosa.

Apalagi saat ini mulai ada pergeseran paradigma, yakni bagaimana memberdayakan masyarakat. “Oleh karena itu, langkah preventif perlu dilakukan. Tidak hanya pada tanggap bencana,” jelasnya. Upaya-upaya preventif menghadapi bencana ini bisa merangkul kalangan jurnalistik.

Mereka diharapkan bisa berkolaborasi dengan relawan dalam mitigasi bencana. Dengan desiminasi informasi, masyarakat akan lebih mengerti bagaimana menghadapi bencana. “Kerja sama ini untuk penyebaran informasi tentang kebencanaan. Supaya masyarakat lebih paham menghadapi bencana,” ungkap Lutfil Hakim yang juga menjadi pembicara dalam rakor tersebut.

Menurutnya, para jurnalis bisa dberikan pemahaman tentang bencana. Hal ini merupakan nilai tambah dan bisa meningkatkan kompetensi wartawan. Disisi lain, peran relawan organisasi mitra SRPB Jatim di daerah bisa mengumpulkan aktivis media sosial (medsos) untuk diberikan pelatihan jurnalistik oleh PWI.

“Tujuannya supaya ada standardisasi jurnalistik dan tidak menulis hal-hal yang mengandung hoaks,” tukas Lutfil Hakim. Sementara, Koordinator SRPB Jatim Dian Harmuningsih, mengaku, sangat berterima kasih dengan adanya MoU ini.

Nantinya para relawan kebencanaan bisa mendapat ilmu tambahan tentang jurnalistik. “Saya bersyukur bisa bekerja sama dengan PWI Jatim. Kami berharap kegiatan-kegiatan kami bisa disebarluaskan kepada masyarakat lewat PWI,” ungkapnya.

Selain itu, para relawan di organisasi mitra SRPB Jatim bisa menambah ilmunya tentang jurnalistik. Sehingga bila mereka berada di daerah bencana bisa membuat laporan yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. (rizki)

Pengawasan KTR Surabaya Dilakukan, Pelanggar Terancam Sanksi dan Denda

pawartajatim.com
-
0
Pengawasan KTR Surabaya Dilakukan, Pelanggar Terancam Sanksi dan Denda

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sejumlah lokasi di Kota Pahlawan. Karena itu, pengawasan KTR akan dimulai pada minggu keempat bulan Juni 2022.

“Untuk pengawasan KTR akan dimulai minggu keempat bulan Juni 2022. Dan selanjutnya akan akan dilakukan selama dua kali dalam sebulan. Yakni pada minggu kedua dan keempat,” kata Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina, Jumat (10/6).

Sejauh ini, Nanik mengaku bahwa Dinkes telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di semua fasilitas/sarana kesehatan, OPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Pendidikan. Bahkan, Dinkes juga menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat dan organda.

“Sosialisasi terus kami lakukan, baik melalui offline, zoom, dan juga sosialisasi melalui radio, media online dan lainnya. Semoga masyarakat memahami tentang Kawasan Tanpa Rokok ini,” katanya. Namun, ia juga tak menampik jika masyarakat masih bertanya dengan bagaimana penerapan KTR di instansi atau tempat kerja.

“Bisa menghubungi nomor kontak pengaduan. Satgas gabungan bersama Satpol PP dan BPBD Kota Surabaya akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelanggaran KTR,” jelas dia.

Pada penerapannya, terdapat tujuh kawasan yang memberlakukan KTR, yaitu sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

“Jika kedapatan melanggar, akan dikenakan sanksi perorangan berupa denda administrasi sebesar Rp 250.000 dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan, bagi instansi/pelaku usaha akan diberikan sanksi mulai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi Rp 500.000 sampai dengan Rp 50 juta, bahkan pencabutan izin,” tegas dia.

Menurut Nanik, menerapkan KTR di Kota Surabaya juga membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat, yakni berupa sumbangsih pemikiran dan penyebarluasan informasi tentang Perda dan perwali KTR.

“Ikut menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing, seperti mengingatkan setiap orang yang melanggar dan melaporkan pelanggaran ke Pimpinan KTR atau satgas KTR,” ujar dia.

Nanik menambahkan, bahwa diterapkannya regulasi/penerapan KTR di kota Surabaya adalah untuk melindungi masyarakat, terutama para perokok pasif. Mencegah perokok pemula dan menurunkan angka kesakitan/kematian akibat asap rokok. “Serta mewujudkan kualitas udara yang bersih tanpa paparan asap rokok,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2008 Pemkot Surabaya telah menetapkan pembatasan merokok di ruang publik. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah No. 5 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR dan KTM), yang diperbaharui menjadi Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Perda tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019 Tentang kawasan Tanpa Rokok. (ko)

Women20 Gelar Pertemuan ke-4 di Manokwari, Dorong Akses Ekonomi untuk Perempuan dan Disabilitas

pawartajatim.com
-
0
Women20 Gelar Pertemuan ke-4 di Manokwari, Dorong Akses Ekonomi untuk Perempuan dan Disabilitas

Manokwari, (pawartajatim.com) – Pertemuan Women20 (W20) di Manokwari, Papua Barat, 8-9 Juni 2022 menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menekankan pada advokasi bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif serta akses untuk membangun ketahanan. Pertemuan tersebut juga telah mengidentifikasi tantangan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas dalam menghilangkan akses yang tidak setara bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas agar mereka bisa berpartisipasi dalam perekonomian.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, I Gusti Bintang Puspayoga mengatakan, meskipun kemiskinan tidak pernah netral gender, faktanya, wanita merupakan sebagian besar orang miskin di dunia. Perempuan umumnya menghadapi diskriminasi, stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, dan bahkan kekerasan.

Masalah-masalah ini telah menyebabkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang tidak setara atas sumber daya bagi perempuan, yang menyebabkan potensi yang mereka miliki kurang dimanfaatkan. Bintang menambahkan, saat ini tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 53,34%. Perempuan juga terkonsentrasi di sektor informal, yaitu 63,8 persen.

Bintang menambahkan, situasi bagi perempuan yang terpinggirkan, terutama perempuan penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, jauh lebih buruk. Mereka menghadapi tantangan yang cukup banyak.

Seperti kurangnya layanan dan infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan telah membuat akses ke informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal. Perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas.

Mereka sering dipandang tidak berdaya, meskipun, sebaliknya, memiliki kekuatan dan potensi yang berharga seperti orang lain. Untuk itu, Bintang melanjutkan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah bekerja sama mengembangkan program “Perempuan dan Desa Ramah Anak/Kelurahan” untuk mengarusutamakan hak-hak perempuan dan anak-anak dari tingkat akar rumput.

Melalui program ini, juga dipromosikan kewirausahaan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas. Hingga saat ini, total ada 142 Desa Ramah Perempuan dan Anak di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia. Selain itu, 80 Desa/Kelurahan juga  telah menginisiasi sendiri program ini.  Kami juga berharap dari pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat dan dapat ditindaklanjuti yang dapat dikemukakan dalam agenda pengarusutamaan G20.

Dalam sambutannya, (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si menyampaikan dukungan atas penyelenggaraan pertemuan W20 di Papua Barat. Dia yakin event ini akan memberikan nilai tambah bagi Provinsi Papua Barat dan akan membawa dampak positif dalam rangka pembangunan berkelanjutan, terutama untuk menangani kaum perempuan, anak, dan juga kelompok  disabilitas.

Terkait pembahasan dalam pertemuan, Chair W20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi, menyampaikan, W20 memiliki komitmen untuk menjadikan topik perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas sebagai legacy dari Indonesia yang di mulai dari Papua Barat. Topik tersebut sangat krusial untuk dibahas demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi membangun ketahanan baik untuk Indonesia dan untuk negara G20 lainnya. Kami berkomitmen untuk mendorong topik rekomendasi ini ke deklarasi pemimpin G20.

Dalam kegiatan ini, dengan dukungan dari berbagai pihak, kami dapat memperlihatkan kolaborasi W20 dengan Ibu Angkie Yudistia dan juga organisasi-organisasi perempuan mengenai pameran program hasil pemberdayaan perempuan disabilitas. Selain itu, terdapat Expo UMKM dari perempuan pedesaan yang dilaksanakan di Manokwari City Mall.

Untuk memastikan inklusifitas dari pembahasan materi, perwakilan dari perempuan pedesaan dan komunitas perempuan disabilitas ikut hadir, terlibat, dan memberikan suara mereka. Sementara itu, dalam penyampaian kesimpulan pertemuan W20 Presidensi Indonesia yang keempat ini, Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini, mengatakan, sebagian besar pembicara menunjukkan peran integral perempuan untuk menjadi kekuatan pendorong tidak hanya dalam mencapai pemulihan ekonomi dari pandemi, tetapi juga sebagai fondasi stabilitas ekonomi jangka panjang kita.

Banyak tantangan yang dihadapi perempuan yang menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian, terutama tantangan perempuan yang kurang beruntung, terutama mereka yang memiliki disabilitas dan di daerah pedesaan di bawah pandemi Covid-19, dan hambatan bagi mereka untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Untuk itu, Dian menekankan, bahwa para pemimpin G20 harus segera mengambil tindakan. Pertama, menghilangkan hambatan bagi perempuan yang kurang beruntung, terutama mereka yang memiliki disabilitas dan di daerah pedesaan, untuk memasuki pasar tenaga kerja dan mengamankan basis ekonomi yang cukup untuk menopang kehidupan mereka bahkan di bawah krisis.

Kedua, menghilangkan akses yang tidak setara bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan membangun ketahanan. Ketiga, meningkatkan literasi digital dan keuangan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas.

Keempat, menciptakan asosiasi bisnis perempuan merupakan bagian integral dari membuka akses ke pasar dan meningkatkan dukungan antara pengusaha perempuan, seperti bantuan teknis dan keuangan kepada UMKM.  Dan yang terakhir, mengurangi peraturan kaku yang datang dari berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta dan publik untuk meningkatkan potensi penuh para perempuan penyandang disabilitas dan di pedesaan.

Pesan Moral

Dalam pertemuan W20 di Manokwari, dihasilkan beberapa poin pesan untuk pemimpin dan masyarakat dunia terkait perempuan pedesaan dan disabilitas, antara lain pertama, terus mendorong terbentuknya dunia yang damai dan bumi yang layak huni, bebas dari diskriminasi, konflik dan perang serta penghentian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kedua, mendorong diberikannya perhatian lebih dan adanya kebijakan untuk peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan disabilitas.  Ketiga, memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Keempat, mempercepat pembentukan kebijakan yang lebih permanen melalui legislasi atau regulasi yang melindungi dan meningkatkan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas.  Kelima, memberikan dukungan penuh Langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas oleh pemerintah masing-masing negara, seperti akselerasi digitalisasi untuk peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat, termasuk perempuan di pedesaan dan perempuan dengan disabilitas.

Keenam, secara khusus terkait event W20, memberikan dukungan kebijakan Negara membangun dari pinggiran sesuai Visi Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, dalam hal mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan Kesehatan, bagi perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas sesuai semangat pembangunan berkelanjutan.

Kearifan Lokal Papua Barat

Selama gelaran pertemuan W20, para peserta benar-benar merasakan keramahan dan kearifan lokal di Manokwari dan Papua Barat secara umum.  Sambutan dari masyarakat setempat sudah dimulai dari kedatangan para delegasi di Bandara Rendani, Manokwari. Para tamu disambut dengan seremoni Injak Piring atau Mansorandak, di mana tradisi ini dilakukan kepada tamu-tamu kehormatan sebagai ungkapan syukur karena telah sampai di Tanah Papua dengan selamat.

Selanjutnya, pada pembukaan acara pertemuan, kembali para delegasi dan peserta mendapatkan suguhan seni tradisi Tarian Persatuan oleh Sanggar Tari Papua Melanesia. Nyanyian lagu-lagu Tanah Papua juga menghibur selama jamuan makan, di mana makanan-makanan tradisonal Papua juga tersaji.

Berikutnya para tamu diajak menyeberang ke Pulau Mansiman yang berada di lepas pantai Manokwari. Letaknya sekitar 6 Kilometer dari Kota Manokwari. Untuk mencapai pulau ini hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit menggunakan kapal mesin. Sesampainya di pulau yang Indah ini, para delegasi disambut dengan beberapa upacara adat setempat, seperti tradisi injak piring dan nyanyian selamat datang oleh anak-anak papua. Selain mengunjungi beberapa situs yang ada di pulau itu, peserta juga akan diajak melakukan pelepasan tukik (anak penyu).

Kunjungan ke Pulau Mansinam di Manokwari Papua Barat tersebut melanjutkan visi W20 Indonesia untuk ikut mempromosikan daerah-daerah eksotis di Tanah Air, termasuk yang menjadi destinasi wisata prioritas Indonesia. Sebelumnya pertemuan berturut-turut telah dilaksanakan di Likupang, Sulawesi Utara, lalu Batu, Jawa Timur dan Banjarmasin Kalimantan Selatan. (bw)

Simpan Dana dan Pembayaran atas Penyelesaian Transaksi Perdagangan Berjangka, KBI Rangkul MNC Bank

pawartajatim.com
-
0
Simpan Dana dan Pembayaran atas Penyelesaian Transaksi Perdagangan Berjangka, KBI Rangkul MNC Bank

Jakarta, (pawartajatim.com) – PT Kliring Berjangka Indonesia/KBI melakukan kerja sama dengan PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank. Hal itu terkait penyimpan dana dan pembayaran atas penyelesaian transaksi perdagangan berjangka komoditi di Bursa Berjangka Jakarta/BBJ yang dikliringkan di salah satu Badan Usaha Milik Negara/BUMN ini.

Dengan kerja sama ini, MNC Bank menjadi salah satu bank penyimpan dana margin, setelah sebelumnya KBI melakukan kerjasama serupa dengan beberapa perbankan termasuk Bank BUMN.

Penandatangana kerja sama antara KBI dengan MNC Bank ini ditandatangani Dirut KBI, Fajar Wibhiyadi, dengan Presiden Direktur MNC Bank, Mahdan, Kamis (9/6). Terkait peran MNC Bank sebagai bank penyimpan dana dan pembayaran atas penyelesaian transaksi, Bank MNC sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) April lalu dan mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2021.

Menurur Fajar, kerjasama dengan MNC Bank ini merupakan bagian sinergitas antar pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

Masuknya Bank MNC sebagai Bank penyimpan dana margin ini, juga telah melewati berbagai proses penilaiaan yang ada di KBI, yang tentunya berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola korporasi.

Ia berharap, kedepan MNC Bank dapat memberikan layanan yang prima khususnya terkait penyimpanan dana margin yang dimiliki pada investor di perdagangan berjangka komoditi. ‘’Kami sebagai lembaga kliring memastikan kepada para investor bahwa dana tersebut aman,’’ kata Fajar.

Dengan kerjasama ini, kegiatan penyimpanan dana margin, dana jaminan kliring serta pelaksanaan pembayaran penyelesaian transaksi di KBI akan menggunakan rekening giro dan layanan perbankan MNC Bank secara elektronik mau pun non-elektronik.

KBI dan para anggota kliring dapat memanfaatkan fasilitas e-Biz, bilyet giro dan surat pindah buku dari MNC Bank. Sementara, Presdir MNC Bank, Mahdan, mengatakan, kerja sama ini sangat strategis bagi MNC Bank karena sebagai bank penyimpan dana margin, MNC Bank dapat menampung dana-dana yang berputar di bursa berjangka dan meningkatkan partisipasi.

Kerja sama antara MNC Bank dan PT KBI akan lebih meningkatkan raihan positif yang telah mereka capai di tahun 2021. Pada tahun 2021, Dana Pihak Ketiga (DPK) MNC Bank meningkat sebesar 22,1 persen (yoy) menjadi Rp 11,24 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 9,21 triliun di tahun 2020.

Pencapaian tersebut adalah wujud meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada MNC Bank. Dalam perdagangan berjangka komoditi, KBI berperan sebagai lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian transaksi di Bursa Berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange (JFX).

Sebagai penjaminan dan penyelesaian transaksi, KBI berperan memastikan semua transaksi yang ada telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Saat ini, KBI memiliki 72 anggota yang terdiri dari pialang dan pedagang komoditas berjangka.

Terkait transaksi di Bursa Berjangka Jakarta, dalam catatan KBI sepanjang tahun 2021 tercatat volume transaksi sebesar 9.555.097,0 Lot, terdiri dari 2.012.529,0 Lot Transaksi Multilateral serta 7.542.568 Lot untuk Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Transaksi ini mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 dengan volume transaksi mencapai 9.446.122,4 Lot, terdiri dari 1.678.267 Lot Transaksi Multilateral serta 7.767.855,4 Lot untuk Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). (bw)

1...345346347...469Halaman 346 dari 469