Polemik APBDes Sumberberas, Giliran Sekdes Diperiksa Polresta Banyuwangi

pawartajatim.com
-
0
Polemik APBDes Sumberberas, Giliran Sekdes Diperiksa Polresta Banyuwangi

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Satu per satu perangkat Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, terus dipanggil penyidik Polresta Banyuwangi terkait polemik APBDes. Setelah mantan bendahara, giliran Sekretaris Desa (Sekdes) Sumberberas, Sumari menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Korupsi (Pidkor), Senin (11/4) siang.

Pejabat ini dimintai keterangan seputar setoran dana Pendapatan Asli Desa (PADes) tahun 2021. Selain PADes, pejabat ini juga diminta klarifikasi terkait penggunaan Dana Desa (DD) dalam APBDes. “Saya tadi memang diperiksa di Polresta mulai pukul 09.15 WIB sampai 14.00 WIB, ini kelanjutan pemeriksaan mantan Bendahara Desa,” kata Sumari.

Dia juga mengakui sempat tanda tangan kwitansi setoran bagi hasil dana PADes. Namun, kebijakan itu bukan tanpa alasan. Sumari berdalih, hanya menerima titipan dari penyetor PADes. Selanjutnya, dana setoran itu diserahkan ke Bendahara.

“Jadi, orang-orang itu titip. Saya yang dipercaya, saya hanya menerima dan memberikan kwitansi. Uangnya, yang menerima Bendahara,” jelasnya.  Terkait dugaan setoran PADes ada yang masuk ke rekening Kepala Desa (Kades), pihaknya memastikan tidak tahu. Menurutnya, hal itu menjadi wewenang Bendahara.

Bahkan, Sumari mengaku ada indikasi uang Dana Desa yang dipakai oknum Bendahara. Bahkan, hingga sekarang diakuinya masih ngadat. “Untuk LPJ APBDes tahun 2021 akan segera diselesaikan,” tegasnya.

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Iwan Hari Poerwanto membenarkan pemeriksaan Sekdes Sumberberas tersebut. Pemeriksaan ini baru tahap penyelidikan. “Memang benar ada pemeriksaan, tahapannya masih lidik,” tegasnya disela pengamanan aksi demo mahasiswa di DPRD Banyuwangi, Senin siang.

Polemik penggunaan anggaran di Desa Sumberberas mencuat setelah muncul sorotan dari tokoh warga setempat. Terkait ini, penyidik sudah memeriksa pengurus BUMDes, termasuk Kades Sumberberas Sri Purnanik dan mantan Bendahara Desa, Gilang Intan Purnama. (udi)

Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Rutan Gresik Giatkan Razia Secara Humanis

pawartajatim.com
-
0
Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Rutan Gresik Giatkan Razia Secara Humanis

Gresik, (pawartajatim.com) – Guna menjaga keamanan dan ketertiban di Lingkungan Blok Hunian Warga Binaan, jajaran petugas  Rutan Gresik kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kamar Hunian menindaklanjuti perintah dan arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Senin (11/4).

Razia yang benuansa humanis ini melibatkan Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) yang dipimpin langsung oleh Ka. KPR Zulfikar Dyabir beserta anggota Tim Rupam I. Dalam kesempatan tersebut Kepala Rutan Kelas IIB Gresik Aris Sakuriyadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pimpinan dan wujud komitmen Rutan Gresik untuk Zero Halinar.

“Dalam razia kali ini tetap mengutamakan asas kemanusiaan, lakukan dengan sopan dalam penggeledahan dan jangan ada kekerasan sekecil apapun,” ujar Aris. Selama penggeledahan, petugas dibagi beberapa orang untuk mengeledah kamar hunian, para WBP digeledah badannya terlebih dulu, sebelum para petugas menggeledah kamar mereka seperti kamar mandi, ventilasi, dan kolong kamar.

Dalam Razia ini, petugas penggeledahan tidak menemukan barang terlarang seperti narkoba dan handphone namun petugas berhasil mengamankan gulungan kabel, logam-logam, gunting, korek api dan lain sebagainya.

Semua barang temuan hasil razia tersebut selanjutnya akan didata dan dituangkan dalam berita acara hasil penggeledahan serta akan segera dimusnahkan,. “Dengan adanya razia isidentil yang dilakukan secara humanis ini, diharapkan situasi Rutan Gresik selalu dalam keadaan aman dan kondusif,” pungkas Aris. (dra)

Sebelum Berdemo, Mahasiswa di Banyuwangi Ikut Vaksinasi Booster

pawartajatim.com
-
0
Sebelum Berdemo, Mahasiswa di Banyuwangi Ikut Vaksinasi Booster

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Aksi demo mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banyuwangi di DPRD setempat, Senin (11/4) siang, dimanfaatkan Polresta Banyuwangi melakukan serbuan vaksinasi. Polisi membuka gerai vaksinasi di dekat mahasiswa yang berdemo. Alhasil, mahasiswa menyempatkan vaksinasi sebelum menggelar aksi.

Vaksinasi dilayani personel Dokkes Polresta Banyuwangi. Mereka sengaja membuka layanan vaksinasi untuk mempercepat cakupan booster. Petugas juga melayani vaksin dosis 1 dan dosis 2. Begitu layanan vaksin dibuka, sejumlah mahasiswa mulai meminta vaksin.

Hingga aksi demo berakhir, sedikitnya 20 mahasiswa yang meminta vaksinasi. Rata-rata, dosis 3. “Mumpung ada gerai vaksinasi, kami manfaatkan sembari menggelar aksi demo,” kata Yunita, salah satu mahasiswa.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nasrun Pasaribu mengatakan, pihaknya sengaja membuka layanan vaksinasi di lokasi demo mahasiswa. Tujuannya, memberikan layanan mahasiswa yang ingin vaksinasi.

“Jadi, teman-teman mahasiswa tidak perlu ke Puskemas. Sambil menggelar aksi bisa ikut vaksinasi,” kata Kapolresta. Layanan vaksinasi ketika ada aksi demo bukan kali ini saja. Setiap ada kegiatan keramaian, Polresta membuka gerai vaksinasi. Seperti pasar takjil Ramadhan.

Lalu, di pusat kegiatan ngabuburit. “Kami memang selalu membuka gerai vaksin di setiap keramaian, termasuk di lokasi unjuk rasa ini,” kata Kasi Dokkes Polresta Banyuwangi, Iptu Sadimun.

Harapannya, dengan vaksinasi jemput bola bisa mendongkrak cakupan vaksinasi. Saat ini, vaksinasi dosis 1 di Banyuwangi mencapai 92, 82 persen dari target sasaran 1,3 juta orang. Sedangkan dosis 2 mencapai 75,48 persen. Cakupan dosis 3 baru mencapai 142.239 orang. (udi)

Pantai Modangan Malang Selatan, Siap Jadi Venue Kejuaraan Paralayang Skala Internasional

pawartajatim.com
-
0
Pantai Modangan Malang Selatan, Siap Jadi Venue Kejuaraan Paralayang Skala Internasional

Malang, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mendorong agar sport-tourism kian berkembang di Jatim. Salah satu potensi luar biasa yang dimiliki Jatim adalah paralayang Pantai Modangan yang terletak di Dusun Kalitekuk Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.

Bukan sembarangan, pasalnya, pantai yang ada di Malang Selatan tepatnya 65 km dari Kota Malang itu memiliki keunggulan sebagai venue olahraga paralayang dengan pemandangan yang eksotis.
Bahkan saat ini kawasan Pantai Modangan telah rutin dijadikan venue gelaran bergengsi kejuaraan paralayang baik untuk skala regional maupun nasional.
Mulai dari event Paralayang 1 tahun 2 kali oleh Liga Jatim, menjadi tuan rumah Kejuaraan Paralayang Trip Of Indonesia (TROI) pada tahun 2018 dan 2019, serta juga digunakan sebagai venue latihan para atlet nasional paralayang.

Kondisi angin yang stabil dari bukit-bukit tersebut dan ditambah dengan venue pemandangan laut lepas yang biru dan menawan membuat Pantai Modangan menjadi tempat yang ideal untuk aktivitas paralayang.

“Saya berkesempatan langsung meninjau lokasi bukit di Pantai Modangan yang biasa dijadikan untuk ajang turnamen paralayang. Jadi memang di kawasan Pantai Modangan itu banyak bukit-bukit, lokasinya indah sekali, mereka yang bermain paralayang disuguhi pemandangan eksotis laut lepas yang menawan dari ketinggian,” kata Gubernur Khofifah, Jumat (8/4).

Karena itu, Gubernur perempuan pertama Jatim ini bertekad agar Pantai Modangan bisa dikembangkan lagi sebagai venue olahraga paralayang skala internasional.
Pemprov Jatim bersama dengan Pemkab Malang siap meningkatkan kelengkapan amenitas dan infrastruktur pendukung agar memenuhi standar internasional demi tercapainya target Pantai Modangan bisa jadi venue paralayang berskala dunia.

“Jadi kalau Indonesia sudah punya sirkuit Mandalika sebagai venue balapan tingkat dunia, maka kami ingin Pantai Modangan ini jadi venue paralayang skala internasional,” tandas Khofifah optimistis.
Dari segi kondisi eksisting dan juga kesiapan infrastruktur akses ke Pantai Modangan, dikatakan Gubernur Khofifah bahwa jalan raya Donomulyo-Pagak-Malang sudah lebar. Ke depan hanya perlu sedikit perbaikan disesuaikan dengan kelas jalan yang ke depannya diarahkan untuk menjadi jalan nasional.

Kemudian untuk jalan menuju ke lokasi Paralayang Pantai Modangan dari jalan raya memang masih kurang lebar untuk bisa dilalui mobil berpapasan dan sekitar 100 meter masih berupa jalan tanah. Selain itu, jalan dari lokasi Paralayang menuju ke Pantai Modangan hanya bisa dilalui sepeda, sepeda motor maupun jalan kaki.

Kondisi ini siap untuk dilakukan peningkatan oleh Pemprov Jatim utamanya terkait kualitas akses jalan agar bisa lebih memadai bagi wisatawan, atlet maupun pengunjung yang lain.
“Tapi yang jadi kekuatan besar kita, di kawasan Malang Selatan sudah ada JLS, yang kita harapkan akan menjadi penopang akses strategis menuju lokasi paralayang Pantai Modangan,” tegas Khofifah.

“Sedangkan infrastruktur pendukung yang lain secara bertahap kita akan lengkapi dan siapkan demi mendorong kian majunya sport-tourism di Jatim. Yang tentu saja diharapkan bisa mendongkrak percepatan penyejahteraan masyarakat di kawasan Malang Selatan,” pungkas Gubernur Khofifah. (bw)

Hj Mimik Idayana Buka Bazar Murah di Desa Tropodo Waru

pawartajatim.com
-
0
Hj Mimik Idayana Buka Bazar Murah di Desa Tropodo Waru

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Peduli terhadap nasib pelaku UMKM pedesaan, anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Hj Mimik Idayana didampingi suaminya Rahmat Muhajirin, membuka bazar murah yang diikuti puluhan pelaku usaha mikro Desa Tropodo Kec Waru di Halaman Balai Desa setempat, Minggu (10/4). Selain membuka bazar murah, pasutri anggota dewan tersebut juga menyerahkan bantuan sembako pada para janda serta bingkisan untuk anak yatim.

Mereka berharap dengan adanya bazar murah tersebut produk unggulan dari desa Tropodo semakin dikenal oleh masyarakat. Kedua wakil rakyat tersebut datang sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka mengunjungi semua stan yang menjual beberapa produk buatan sendiri.

Hj Mimik Idayana didampingi suami H Rahmat Muhajirin, menyempatkan untuk membeli sejumlah produk milik semua pelaku UMKM yang ikut bazar. Diantaranya, kerupuk, kue, jajanan dan makanan olahan yang sudah dikemas, minuman dan madu, baju.

“Produknya bagus-bagus dan murah,” kata Mimik. Politisi Gerindra tersebut mengapresiasi bazar murah sekaligus pameran usaha mikro yang diselenggarakan oleh Kades Tropodo M Kusaini tersebut.

Promosi produk UMKM pedesaan harus terus digenjot dan dikenal. Apalagi UMKM di desa ini telah banyak menghasilkan karya kreatif yang layak jual. “Promosi dan pemasaran yang harus kita bantu maksimal,” terang Mimik yang membina sekitar 200 UMKM di Sidoarjo itu.

Sementara itu, anggota DPR RI Rahmat Muhajirin, mengatakan, akan terus memberikan dukungan agar pelaku usaha mikro di pedesaan bisa semakin maju. UMKM yang memiliki kreativitas akan bisa membantu pemulihan ekonomi di daerahnya.

“Masyarakat juga harus membantu dengan mencintai serta membeli produk dalam negeri seperti milik UMKM di desa ini,” kata anggota Fraksi Gerindra Komisi II DPR RI ini. Ia mengatakan, akan membantu pelaku usaha mikro yang memiliki produk kreatif untuk dikoordinasikan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.

“Kebetulan Menteri Ekonomi Kreatif pak Sandiaga Uno satu partai dengan saya yakni Partai Gerindra nanti kita sampaikan,” kata Rahmat Muhajirin. (rino)

Group Usaha Pelindo Bagikan Ribuan Sembako

pawartajatim.com
-
0
Group Usaha Pelindo Bagikan Ribuan Sembako

Surabaya, (pawartajatim.com) – PT Pelindo Terminal Petikemas atau SPTP membagikan ribuan bingkisan ramadan kepada sejumlah pihak di lingkungan perseroan. Bantuan tersebut berupa sedikitnya 8.957 paket sembako, 500 santunan anak yatim dan 4.900 paket takjil yang diberikan secara simbolis oleh Direktur Utama SPTP M Adji di Surabaya, Minggu (10/4).

Corporate Secretary SPTP Widyaswendra, mengatakan, bantuan yang diberikan perseroan merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Bingkisan ramadan tersebut diberikan kepada para duafa, anak yatim, pekerja pelabuhan dan masyarakat yang selama ini beraktivitas di sekitar area kerja SPTP.

“Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian kami kepada pihak-pihak yang selama ini ada di sekitar pelabuhan, para tenaga kerja bongkar muat dan masyarakat yang bermukim di dekat area perusahaan,” katanya, Minggu (10/04).

Ia mengatakan, kegiatan berbagi yang dilakukan perseroan adalah bagian dari rangkaian Pelindo Berbagi Ramadan 1443H/2022 M yang diinisiasi oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sebagai induk usaha SPTP. Kegiatan berbagi ini diselenggarakan di seluruh area kerja Pelindo yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Program Pelindo Berbagi Ramadan sekaligus menjadi bagian dari Gerakan Bersih Ramadan Kementerian BUMN,” lanjutnya. Perwakilan penerima bantuan Jamil (39) yang merupakan tenaga kerja bongkar muat di TPK Nilam, Surabaya mengaku senang menerima bantuan yang diberikan oleh SPTP.

Selama ini, Jamil dan rekan-rekannya merupakan tenaga kerja yang membantu kegiatan operasional di terminal yang dioperasikan oleh SPTP. “Kami merasa bersyukur mendapat perhatian dari PT Pelindo Terminal Petikemas, semoga hal ini menjadi amal baik di bulan ramadan tahun 2022 ini,” pungkasnya. (bw)

Tegas, Gubernur Khofifah Minta Pengusaha di Jatim Bayarkan THR Pekerja, H-7 Lebaran

pawartajatim.com
-
0
Tegas, Gubernur Khofifah Minta Pengusaha di Jatim Bayarkan THR Pekerja, H-7 Lebaran

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan imbauan pada seluruh pengusaha baik perusahaan maupun industri di Jawa Timur agar membayarkan hak Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2022 bagi para pekerja dengan besaran penuh dan tepat waktu.

Hal tersebut merujuk telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/1/HK.04/IV/2022 Kemenaker RI tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pada 6 April 2022.

Dimana dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pengusaha wajib membayarkan hak THR para karyawan atau buruh tanpa terkecuali. SE tersebut juga mengacu PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 206 tentang THR Keagamaan.

Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi hak, kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya. THR diyakini juga akan menjadi sarana pendongkrak perputaran ekonomi di kalangan masyarakat.

“Kami meminta agar seluruh pengusaha di Jatim untuk tahun 2022 ini membayarkan THR pada para pekerja dengan besaran penuh dan tepat waktu. Sesuai aturan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” tegas Khofifah, Sabtu (9/4/2022) di Grahadi.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, kondisi pandemi covid-19 yang semakin terkendali dan terus membaik, juga membuat pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik. Dan hal ini tentu saja tak lepas dari peran pekerja.

Oleh sebab itu, ia meminta pada seluruh pengusaha agar berlaku bijak mencairkan hak THR para pekerjanya sesuai aturan yang berlaku, dan tidak melakukan penundaan maupun pengurangan.

“Alhamdulillah saat ini pandemi covid-19 telah jauh membaik. Dengan adanya kondisi tersebut, semestinya telah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk pembayaran THR Keagamaan 2022,” kata Khofifah.

Ia menyatakan, dalam aturan tersebut telah dijabarkan siapa saja yang berhak mendapatkan pembayaran THR Keagamaan. Salah satunya diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Kemudian pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu juga berhak menerima THR. Terkait besaran THR Keagamaan, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, mereka wajib diberikan sebesar 1 bulan gaji.

Lalu, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan masa kerja dibagi 12, dikali 1 bulan upah.

Sementara, mereka yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Lalu, pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Kemudian, bagi pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Selain itu, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja lebih besar dari upah, maka yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian.

Diaturan tersebut juga telah ada klausul, jika pengusaha terlambat membayar THR sesuai dengan ketentuan, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan, tanpa menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR pokok.

“Kami optimis bahwa pengusaha di Jatim memiliki kebijaksanaan dan kesadaran yang tinggi. Bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan dalam upaya menjaga kondusivitas pekerja di Jatim. Sehingga mereka akan membayarkan THR untuk pekerja sesuai aturan dan tepat waktu,” tambah Khofifah.

Mantan Mensos itu juga menegaskan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Jatim melalui Disnaker Jatim akan membuka posko pengaduan terkait THR. Sehingga jika ada kendala di lapangan Pemprov akan mengawal dan memberikan fasilitasi bantuan sesuai aturan yang berlaku.

“Semoga suasana Jatim yang guyup rukun dan kondusif terus terjaga, dan seluruh warga masyarakat akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H nanti dengan penuh suka cita dan penuh keberkahan,” pungkas Khofifah. (bw)

Catat, Polresta Banyuwangi Buka Aduan Hotline untuk Laporkan Polisi Nakal 

pawartajatim.com
-
0
Catat, Polresta Banyuwangi Buka Aduan Hotline untuk Laporkan Polisi Nakal 

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Momen puasa, jajaran Polresta Banyuwangi, Jawa Timur/Jatim mulai bersih-bersih kinerja anggotanya. Korps Bhayangkara ini membuka hotline aduan masyarakat bagi anggotanya yang nakal.

Warga yang merasa dirugikan dengan kinerja oknum polisi bisa mengadukan secara cepat. Tentunya, identitas pelapor dipastikan dirahasiakan. Inovasi baru ini dikemas dalam  program Wadul Propam Presisi yang diluncurkan di Mapolresta setempat, Sabtu (9/4) siang.

Tujuannya, memudahkan masyarakat melapor ke divisi pengamanan internal Kepolisian, yaitu Profesi dan Pengamanan (Propam). Jadi, layanan hotline ini untuk memudahkan masyarakat memantau kinerja Kepolisian.

‘’Jika menemukan oknum polisi nakal bisa langsung melapor ke nomor hotline yang ada. Cantumkan nama dan alamat,jika ada barang bukti, akan langsung ditindak lanjuti,” kata Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Nasrun Pasaribu.

Selain melaporkan oknum polisi nakal, layanan hotline ini bisa digunakan melaporkan persoalan hukum yang ditangani Kepolisian. “Misalnya, kasusnya sudah selesai, tapi belum juga dihentikan kasusnya. Ini bisa dilaporkan juga,” tegasnya.

Layanan aduan ini juga melibatkan masyarakat di luar Polresta. Ada tiga perwakilan kelompok masyarakat yang dilibatkan. Masing- masing, dari kalangan akademisi, praktisi hukum dan organisasi sosial.

“Kita libatkan masyarakat untuk memastikan penyelesaian aduan ini benar-benar transparan,” jelasnya. Peluncuran aduan polisi nakal ini sengaja digelar di momen puasa. Alasanya, di bulan Ramadhan adalah saat tepat melakukan instropeksi anggota Kepolisian. (udi)

Mendekati Musim Mudik, Gapasdap Jatim Minta Kenaikan Tarif Penyeberangan

pawartajatim.com
-
0
Mendekati Musim Mudik, Gapasdap Jatim Minta Kenaikan Tarif Penyeberangan

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Mendekati musim mudik,  Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) Jawa Timur  meminta pemberluan kenaikan tarif pelayaran. Tarif yang diberlakukan saat ini dirasakan belum mampu memenuhi biaya produksi pelayaran.

Salah satunya, biaya perawatan kapal yang terus membengkak seiring naiknya harga Dollar. Terakhir tarif penyeberanganbdisesuaikan pada 1 Mei 2020. Itupun, niliainya belum menjawab naiknya biaya operasional kapal.

Sebab, begitu tarif penyeberangan dinaikkan, biaya industri penyeberangan juga ikut naik. ” Komponen kapal rata-rata harus impor. Jadi, harganya mengikuti kurs Dollar. Ini yang memberatkan kami,” kata Ketua Gapasdap Jawa Timur, Sunaryo, Sabtu (9/4).

Kenaikan onderdil kapal juga memicu naiknya biaya operasional lain. Seperti, sewa galangan kapal dan perawatan peralatan keselamatan kapal. Lalu, biaya lain akibat terjadinya inflasi. Ditambah lagi naiknya Upah Minimum Regional (UMR) pegawai.

“Banyak karyawan perusahaan kapal yang gajinya terlambat akibat naiknya biaya operasional pelayaran ini,” keluhnya. Idealnya, berdasarkan Kepmen Perhubungan RI No. 92 Tahun 2020 dan Permenhub RI No. 66 Tahun 2019, tarif dasar yang ditetapkan Menteri dilakukan pengawasan dan evaluasi setiap enam bulan sekali.

“Ini sudah hampir dua tahun sejak 1 Mei 2020 lalu ditetapkan tarif baru, tapi belum ada kenaikan lagi,” jelas Sunaryo. Apalagi, besaran tarif terakhir yang ditetapkan masih jauh dari harapan operator kapal.

Sebab, di bawah harga pokok produksi (HPP) pelayaran yang rata-rata sekitar 68 persen. Karena itu, Gapasdap berharap segera ada penyesuaian tarif baru. Jika tidak, operator pelayaran dipastikan tidak bisa maksimal memberikan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan.

“Tentunya, perbaikan layanan berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha kapal,” pungkas Kepala Cabang Perusahaan Dharma Lautan Utama (DLU) yang berkantor di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini. (udi)

Morula Indonesia Ambilalih RSIA Pusura Tegalsari

pawartajatim.com
-
0
Morula Indonesia Ambilalih RSIA Pusura Tegalsari

Surabaya, (pawartajatim.com) – Rumah Sakit Ibu dan Anak/RSIA Pusura Tegalsari dialihkelolakan. Menandai hal itu, Presiden Direktur/Presdir PT Morula Indonesia Dr dr Ivan Rizal Sini, SpOG, FRANZCOG, GDRM, MMIS melakukan penandatangan akta jual beli pengambilalihan

RSIA Pusura Tegalsari, bersama dengan Prof dr Sri Harmadji, Sp.THT dari Komisaris utama PT Medika Sejahtera di Surabaya Kamis (7/4). Acara penandatangan ini dihadiri jajaran petinggi PT Morula Indonesia lainnya seperti, Komisaris Utama, Ir Mesha Rizal Sini, Nurhadi Yudiyantho, S.E., Ak., Direktur PT Morula Indonesia, Ade Gustian Yuwono, Direktur Keuangan, Rinaldi, lalu dari PT Medika Sejahtera Bersama yang dihadiri oleh Komisaris Utama, Prof dr Sri Harmadji, Sp.THT, Direktur Utama, dr Wahyu Wibawanto, MARS, juga dihadiri perwakilan pemegang saham PT Multi Bina Sejahtera, dr Alfonsius Handoko.

Disaat bersamaan, juga dilakukan pembentukan manajemen baru antara PT Morula Indonesia dengan RSIA Pusura Tegalsari, dimana penandatangan AJB ini membuktikan Morula IVF Indonesia kedepannya terus berkomitmen membantu para Moms & Dads yang ingin mencapai mimpinya untuk bisa mendapatkan buah hati, dengan fokus pengembangan layanan bayi tabung / In Vitro Fertilization (IVF).

Secara khusus ini menjadi sebuah Komitmen Morula IVF Indonesia dalam melayani lebih banyak masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. RSIA Pusura Tegalsari, adalah RSIA favorit di Jawa Timur, berada di pusat kota yang sudah dikenal oleh masyarakat luas di Surabaya, beralamat di Jl. Tegalsari no. 59 Surabaya.

 Dr dr Ivan Rizal Sini, SpOG, FRANZCOG, GDRM, MMIS mengungkapkan, penandatangan AJB ini menjadi sebuah penegasan bahwa Morula IVF Indonesia adalah fasilitas bayi tabung dengan jaringan terluas di tanah air dan sebagai komitmen untuk menjaga eksistensi.

Hal ini juga menjadi bentuk optimistis menuju perkembangan bisnis dan pertumbuhan yang semakin besar di tahun 2022, juga memberikan confidence untuk terus tumbuh. Selain memperkuat internal core business, ekspansi klinik dan layanan tetap menjadi pertimbangan.

“Untuk penekanan terhadap lifestyle healthcare product, ekspansi-ekspansi akan dilakukan di 2022. Tak hanya dari sisi product, namun jumlah outreach market,” tambah dr Ivan. Dengan hadirnya Morula di Surabaya Timur akan memperkuat positioning Morula di Surabaya karena sebelumnya telah hadir Morula di Surabaya Barat. (bw)

1...367368369...469Halaman 368 dari 469