Tim Pora Jatim Siapkan Antisipasi Pembukaan Pintu Gerbang Negara Via Bandara Juanda

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Semakin membaiknya situasi pandemi, membuat sejumlah negara termasuk Indonesia telah mebuka gerbang penerbangan internasional. Untuk merespon hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim selaku motor penggerak Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) mulai merapatkan barisan dengan stakeholder terkait. 

“Kami terus menjalin komunikasi dan koordinasi secara intens dengan stakeholder terkait untuk antisipasi pembukaan gerbang negara secara menyeluruh,” ujar Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto melalui Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Junaedi.  

Salah satu upayanya adalah menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi yang digelar di Surabaya Kamis (24/3). Junaedi menyebutkan bahwa pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia sedikit demi sedikit mulai dibuka kembali. Yaitu dengan memperluas cakupan orang asing yang diperbolehkan masuk wilayah Indonesia.  

Bahkan untuk di Bali dan Batam telah diberlakukan pemberian visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival). “Dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat pemberlakuan pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan pada bandara-bandara Internasional lainnya dengan berbagai tujuan,” terangnya. 

Jawa Timur memiliki beberapa pintu gerbang internasional. Baik bandar udara maupun bandar laut. Yang paling besar ada di Bandara Internasional Juanda. Sentimen positif ini, lanjut Junaedi, harus direspon seluruh elemen pemerintah. Termasuk di bidang pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing.  

“Yaitu dengan menyiapkan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” terangnya. Meski demikian, Junaedi menegaskan bahwa segala aspek kemudahan perizinan harus diimbangi dengan aspek pengamanan.  

Dia menyinggung kejadian akhir-akhir ini, yaitu maraknya aksi unjuk rasa pengungsi asal Afganistan pada instansi pemerintah dan perwakilan negara asing. “Bahkan dilakukan di tempat umum yang dimungkinkan menimbulkan kerawanan konflik sosial,” tegasnya. 

Untuk itu, berkaca dari kejadian tersebut, perlu dilakukan pencegahan dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing di Jawa Timur. Yaitu dengan meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengawasan orang asing secara terkoordinasi.  

“Kami harap melalui wadah Tim PORA ini, kita bisa menyusun langkah-langkah strategis dalam penguatan sinergitas dan kolaborasi dalam rangka pencegahan ekses-ekses perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia,” tegasnya.  

Saat ini, terdapat 8.137 orang asing di Jatim. Lebih dari separuhnya berada di daerah Malang Raya yaitu sebanyak 4.657 orang asing. Mayoritas merupakan WN Tiongkok (1.478). Diikuti WN Malaysia (890) dan WN Korea Selatan (692).  

Sedangkan untuk pengungsi internasional terdapat 416 orang yang sebaian besar berasal dari Afghanistan. (bw) 

 

Tujuh Fraksi Setujui Kerjasama Pengelolaan Parkir 

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Anggota dan pimpinan Komisi B DPRD Sidoarjo menyampaikan persetujuan terhadap kerjasama pengelolaan parkir yang diajukan Pemkab Sidoarjo. Keputusan itu diambil setelah tujuh (seluruh) fraksi di DPRD Sidoarjo menyetujui kerjasama pengelolaan parkir itu, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sidoarjo Rabu (23/3).  

Komisi B DPRD Sidoarjo menunjuk Muhammad Rojik untuk menyampaikan rancangan hasil kajian kerjasama parkir di Kota Delta itu. Muhammad Rojik menyatakan setuju dan sepakat untuk memberi dukungan kepada Pemkab Sidoarjo dean pihak ketiga sebagai pemenang lelang yakni PT Indonesia Sarana Service (ISS) untuk melaksanakan kerjasama. 

“Persetujuan ini diharapkan bisa memberikan pelayanan parkir untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi potensi kemacetan. Sekaligus, menghapus pemungutan parkir ilegal atau jukir liar.

Dan diharapkan bisa meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan daerah melalui retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rapat paripurna yang diikuti 41 anggota DPRD Sidoarjo itu dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

Rojik yang juga politisi PKB ini membacakan sejumlah rekomendasi Komisi B DPRD Sidoarjo terkait rancangan Perjanjian Kerjasama (PKS) parkir di Sidoarjo. Diantaranya, Komisi B sepakat PKS sebagai produk hukum para pihak, tidak boleh melanggar peraturan, saling menguntungkan serta kesetaraan hak dan kewajiban bagi para pihak. 

“Rekomendasi lainnya, Pemkab Sidoarjo agar merevisi titik parkir atau lokasi parkir menjadi kawasan parkir dan melakukan inventarisasi kawasan parkir dengan pihak mitra kerjasama, sebelum PKS ditandatangani. Selain itu, Pemkab Sidoarjo dan mitra kerjasama (PT ISS) diminta memetakan dampak sosial dan keamanannya,” ungkapnya. 

Dalam kerjasama itu, kata Rojik diharapkan saat peralihan pengelolaan perparkiran dari Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo kepada pihak mitra kerjasama, berjalan baik dan minim konflik. 

“Semua itu agar kerjasama pengelolaan parkir berjalan sesuai target,” tegas Rojik saat membacakan rekomendasi hasil kajian bersama tim ahli itu. Sementara usai Komisi B menyampaikan hasil kajiannya, sebanyak tujuh fraksi di DPRD Sidoarjo menyampaikan pendapat soal permohonan persetujuan perjanjian kerjasama parkir ini.

Melalui juru bicara fraksi-fraksi, Aditya Nindyatman dari Fraksi PKS mengapresiasi kinerja Pemkab Sidoarjo dalam membuat inovasi penarikan retribusi parkir di Sidoarjo. Fraksi PKS mendukung keputusan Pemkab Sidoarjo untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. 

“Persetujuan DPRD Sidoarjo terhadap permohonan kerjasama dengan pihak ketiga, juga merupakan tugas dan kewenangan yang diberikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan ini sebagai bentuk penerapan prinsip negara hukum serta checks and balance.

Sehingga DPRD Sidoarjo sebagai mitra Pemkab Sidoarjo akan mengawal kebijakan yang berkeadilan,” tegas politisi PKS Sidoarjo ini. Begitu juga dengan sejumlah fraksi lainnya. Mereka juga menyetujui permohonan perjanjian kerjasama parkir itu. Fraksi lainnya juga sepakat dan sependapat dengan fraksi PKS. 

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, mengaku pihaknya secepatnya bakal menerima persetujuan dari DPRD itu secara tertulis. Selanjutkan akan dibuatkan kerjasama dan penandatanganan PKS. 

“Harapannya April 2022 sudah mulai jalan. Karena kerjasamanya 3 tahun hitungannya sesuai penandatanganan PKS. Kalau April 2022 ditandatangani PKS maka berakhirnya juga April 2025 mendatang,” katanya. 

Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyatakan DPRD sudah melakukan kajian baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Hasilnya, permohonan persetujuan rancangan kerjasama parkir itu sudah tidak ada masalah. 

“Kami (DPRD Sidoarjo) memberikan persetujuan dan sudah dibacakan semua fraksi,” tutupnya. (rino) 

Banyuwangi Ekspor Perdana Buah Naga Organik ke Eropa, Nilainya Rp 1,8 Miliar  

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Ekspor perdana buah naga organik resmi dilakukan Banyuwangi, Kamis (24/3). Total senilai Rp 1,8 miliar. Buah naga ini bisa tembus pasar luar negeri setelah mendapatkan sertifikat organik.  

Eskpor buah naga ini menjadi kabar gembira bagi petani. Apalagi, di tengah pandemi Covid. “Program ekspor ini selaras dengan gerakan Banyuwangi Rebound yang kita usung bersama, gerakan antar sektor untuk pemulihan ekonomi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.  

Ipuk mengajak para petani di Banyuwangi terus berinovasi. Terbukanya pasar ekspor, para petani diharapkan menyesuaikan dengan standard kualitas yang ditetapkan. “Kita harus mengubah mindset. Jika sudah masuk ke pasar ekspor, jangan hanya berorientasi pada kuantitas saja, tapi nuga harus memperhatikan kualitasnya.  

Gunakan bahan-bahan organik akan semakin menambah nilai jualnya,” terangnya. Pihaknya juga menggandeng banyak pihak bergotong royong menuntaskan berbagai persoalan yang ada,” tegasnya.  

Di pasar ekspor, harga buah naga organik bisa tembus Rp 30.000 per kilogram. Selain buah naga, ekspor perdana ini menyertakan buah rambutan dan kapulaga. Rencananya, berbagai komoditi ini akan diekspor juga ke-15 negara lainnya. (udi)  

Inacraft 2022, Mendag : Tetap Tangguh di Tengah Pandemi

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengajak seluruh pelaku usaha dan eksportir produk kerajinan (handicraft) tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi pandemi. Dengan ketangguhan itu, ekspor  produk kerajinan Indonesia terus tumbuh positif di tengah pandemi.

Penegasan itu dikemukakan, Mendag Lutfi, saat mendampingi Presiden Joko Widodo ketika membuka The 22nd Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2022 pada Rabu, (23/3) di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Mendag Lutfi, menjelaskan, selama dua tahun pandemi, yaitu tahun 2020 dan 2021, nilai ekspor produk kerajinan Indonesia tetap mencatatkan pertumbuhan positif. “Pada 2021 ekspor produk kerajinan tangan Indonesia mencapai USD 743,50 juta atau tumbuh 16,48 persen tahun per tahun (YoY). Sedangkan pada 2020 nilainya mencapai USD 638,33 juta. Ini menunjukkan produk kerajinan tangan Indonesia tangguh dan adaptif menghadapi masa pandemi Covid-19,” ungkap Mendag Lutfi.

Ekspor produk kerajinan Indonesia memiliki pangsa yang besar di Amerika Serikat. Yaitu, 58,89 persen, Malaysia (7,54 persen), Belanda (3,86 persen), Jepang (3,70 persen), dan Jerman (3,64 persen). Produk Indonesia yang paling diminati dunia yaitu rambut palsu, produk anyaman, produk kayu, serta patung dan ornamennya.

Setelah dua tahun vakum (2020-2021) akibat pandemi Covid-19, Inacraft 2022 kembali diselenggarakan pada 23–27 Maret 2022 secara daring dan luring. “Penyelenggaraan Inacraft yang sudah memasuki tahun ke-22 merupakan bukti nyata bahwa produk kerajinan Indonesia terus tumbuh dan berkembang,” ujar Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi, juga mengapresiasi Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) yang secara konsisten melakukan promosi produk kerajinan Indonesia. “Ke depannya, Kementerian Perdagangan bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan ASEPHI akan terus mendorong transformasi digital para produsen produk kerajinan, meningkatkan promosi di dalam dan luar negeri, serta memperluas akses pasar ekspor bagi produk-produk kerajinan Indonesia,” tutur Mendag.

Inacraft 2022 mengusung tema “Smiling Heritage of West Java: From Smart Village to Global Market”. Provinsi Jawa Barat terpilih menjadi ikon Inacraft 2022 yang menampilkan produk-produk kerajinan unggulan dan kreatif sekaligus mengangkat kesenian dan kebudayaan lokal Jawa Barat.

Pameran ini diikuti sebanyak 722 peserta yang terdiri atas 510 peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta 150 toko daring.

Mendag Lutfi, meyakini, produk kerajinan Indonesia adalah representasi keunikan dan kekhasan Indonesia atau sesuai dengan tema Inacraft 2022 yaitu From Smart Village to Global Market (dari desa kecil ke pasar global).

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Inacraft 2022. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perdagangan produk kerajinan Indonesia,” tutup Mendag Lutfi. (bw)

BPJS Kesehatan Jatim Dorong Percepatan Perluasan Peserta Melalui Program OPOP

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur/Jatim melakukan penandatangan MoU bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kegiatan Silahturahmi dan Temu Bisnis Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) di Surabaya Rabu (23/3). Hal ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 salah satu isinya mengenai percepatan perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN.

“Jumlah Peserta JKN-KIS di Jatim saat ini 32 juta dari 41 juta jumlah peserta JKN. Tujuannya, agar seluruh penduduk Jatim terjamin dalam Program JKN-KIS. Maka dari itu BPJS Kesehatan menggandeng OPOP untuk mewujudkan hal ini,” kata Deputi Direksi Wilayah Jatim, I Made Puja Yasa, di Surabaya Rabu (23/3).

Puja mengungkapkan, salah segmen kepesertaan yang masih rendah jumlah kepesertaanya terletak di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Kerja sama dengan OPOP atau dengan melibatkan pondok pesantren ini diharapkan bisa memperluas jumlah kepesertaan Program JKN-KIS, hingga di tahun 2024 nanti akan ada lebih dari 1000 pondok pesantren.

Selain itu, kata Puja, pondok pesantren juga memiliki fasilitas kesehatan (faskes) tersendiri sehingga harapannya akan membantu memenuhi kebutuhan faskes di wilayah Jatim. “Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta. Harapan pondok pesantren yang memiliki layanan kesehatan ini dapat meningkatkan standarnya dan bekerja sama dengan kami. Sehingga nantinya akses layanan kesehatan juga bisa lebih mudah,” tegas Puja.

Puja menjelaskan, kerja sama yang dilakukan juga turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada program pembangunan jangka panjang, diharapkan tahun 2024 cakupan Peserta Program JKN-KIS di wilayah Jawa Timur telah mencapai 98 persen.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa membawa dampak positif bagi pesantren-pesantren di Jatim. Menurut dia peran OPOP sangat penting dalam peningkatan kualitas kesejahteraan pesantren.

“Seluruh yang tergabung dalam OPOP niatkan ini sebagai dakwah, niatkan ini sebagai penguatan jihad melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ini menjadi menarik OPOP bila bisa memberikan semangat kepada santri-santri untuk menyiapkan program ekonomi dan kesejahteraan di kalangan pesantren. Tidak hanya untuk santrinya tapi juga alumninya agar pesantren bisa menjadi mandiri,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, yang juga sekaligus Ketua OPOP Jatim menjelaskan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerjasama primer antara Badan Penyelenggara dengan Pondok Pesantren dalam bentuk jaminan kesehatan. Tujuannya untuk perlindungan kesehatan bagi pengasuh pondok pesantren, para guru pengajar di pondok pesantren dan santri pondok pesantren.

“Program OPOP Jatim sendiri merupkan program prioritas Pemprov Jatim dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren. Melalui pemberdayaan santri (santripreneur), pemberdayaan pesantren (pesantrenpreneur) dan pemberdayaan alumni pesantren (sosiopreneur),” tutur Wahid. (bw)

Rubah Hasil Rekomendasi, Ketua Pansus Kecewa dengan Pimpinan DPRD Bojonegoro

0

Bojonegoro, (pawartajatim.com) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro tahun 2021 Natasya Devianti, mengaku, kecewa dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.

Pasalnya, Pimpinan DPRD telah merubah rekomendasi pansus yang dipimpinnya. Rekomendasi dari DPRD dalam hal LKPJ Bupati tahun 2021, tentu dari hasil lapangan dan kesepakatan anggota pansus. “Dari rekomendasi pansus III ini ada yang ditambahi dan dikurangi oleh pimpinan DPRD. Yaitu, terkait apresiasi di OPD mitra pansus III,” kata Natasha Devianti, di Bojonegoro Rabu (23/3).

Natasya Devianti. (foto/mulyanto)

Pada saat bertemu dengan pimpinan DPRD kemarin, kata dia, pimpinan meminta agar memasukkan capaian-capaian yang baik di OPD. Namun, pada saat itu, disampaikan kalau keputusan itu tentu tinggal kesepakatan pansus III.

“ada beberapa yang diminta untuk direvisi. Dan saat itu dengan tegas saya menolak. Karena itu adalah hasil rapat pansus 3 dan sudah disetujui oleh seluruh anggota,” kilahnya. Namun, ternyata pada saat penyampaian pada rapat paripurna istimewa Rabu (23/3), rekomendasi Pansus III disampaikan berbeda dengan hasil rapat kemarin.

Natasya Devianti. (foto/mulyanto)

”Merubah itu termasuk menambah dan mengurangi rekomendasi,” kata Sasa Politisi PDI perjuangan. Salah satunya adalah Pansus III tidak ada rekomendasi untuk memberikan apresiasi terkait UHC dan beasiswa. Namun, dalam rekomendasi DPRD ternyata dimasukkan.

Pihaknya akan meneliti lebih lanjut terkait dengan perubahan rekomendasi yang dibuat oleh Pimpinan DPRD dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus III. (mulyanto)

Nenek Tanpa Identitas Tewas Disambar Kereta Api

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Seorang nenek tanpa identitas tewas tertabrak Kereta Api/KA Sritanjung di lintasan real Lingkungan Kepuh, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi, Rabu (23/3). Korban tewas di lokasi. Tubuhnya remuk tertemper lokomotif.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Tak ada satu pun warga yang melihat peristiwa ini. Kala itu, KA jurusan Yogyakarta- Banyuwangi ini melaju dari arah selatan. Tiba di TKP, korban berjalan di atas rel. Bunyi klakson tak dihiraukan. Kontan saja, tubuh nenek ini disambar moncong KA.

Kerasnya benturan, membuat tubuh korban terpental. “Tadi ada yang teriak, katanya ada yang tertabrak KA. Setelah dilihat, korban sudah tewas, tubuhnya remuk,” kata Muhili (56), salah satu warga di dekat lokasi.

Korban diduga sudah berusia lanjut. Dia menggunakan kain batik, berkerudung. Menggunakan sandal jepit. Rambutnya berwarna putih. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Blambangan, Banyuwangi. Hingga kini, identitas korban masih misterius. (udi)

Pembangunan Fly over Krian, Warga Diberi Waktu 3 Hari untuk Kosongkan Bangunan

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Bangunan yang terkena dampak pembangunan Flyover Jembatan Penyeberangan Lintas (JPL) 64 Krian mulai dikosongkan para penghuninya. Ada juga yang dibongkar sendiri oleh mereka.

Hal ini dilakukan setelah mereka menerima Surat Peringatan (SP) 3 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang memberi batas waktu 3 hari untuk proses pengosongan. Karena, bila melewati batas itu pemkab akan melakukan pembongkaran menggunakan alat berat.

Pada 25 Maret lusa hari Jum’at, Pemkab Sidoarjo akan memulai appraisal lahan/bangunan untuk menentukan nilai aset lahan bangunan milik warga yang dilengkapi dokumen atau surat-surat. Selanjutnya proses pembayaran tanah dan bangunan dilakukan pada 28 Maret setelah dokumennya dinyatakan lengkap semua.

Pada Sabtu 29 Maret, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pembongkaran seluruh bangunan yang masuk dalam peta proyek pembangunan Flyover JPL-64 Krian tersebut. “Ada 74 bidang yang terdampak pembangunan Flyover JPL-64 Krian yang berdiri di titik lintas jembatan sepanjang 740 meter. Jumlah itu tidak termasuk bidang yang berada dibawah turunan (off ride) Flyover sepanjang 100 meteran, total identifikasi akhir ada 110 bidang yang terdampak,” kata Bachruni, Ketua Tim Percepatan Persiapan Pembangunan Flyover JPL 64 Krian Selasa (22/3).

Untuk bangunan liar, kata Bachruni tidak masuk dalam appraisal. Yang dimaksud bangunan liar, lanjut Bachruni, pemilik bangunan tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat kepemilikan tanah seperti sertipikat, surat petok D atau surat letter C.

Bachruni juga menyampaikan setelah proses appraisal sudah rampung, Pemkab akan segera memproses pembayaran karena targetnya akhir Maret seluruh dokumen termasuk dokumen pembebasan lahan sudah harus diserahkan ke Kementerian Perhubungan RI.

“Time linenya, saat ini mereka sudah diberikan SP 3 untuk segera mengosongkan bangunan, kita diberi batas waktu 3 hari. Kemudian mulai 25 Maret sudah mulai dilakukan penghitungan aset lahan dan bangunan (appraisal), pada 28 Maret dilakukan proses pembayaran dan besoknya 29 Maret sudah mulai dilakukan pembongkaran,” terang Bachruni yang juga menjabat Kepala Dinas Perikanan Pemkab Sidoarjo. (rin)

2022, Ada 40 Titik Saluran di Sidoarjo Dinormalisasi

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor), menargetkan awal  April sudah mulai pengerjaan normalisasi saluran di sejumlah lokasi yang masuk dalam kawasan daerah rawan banjir. Ada 40 titik saluran yang akan dinormalisasi di tahun anggaran 2022 oleh Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo.

Proyek normalisasi rata dilakukan mulai dari Kecamatan Tarik hingga Kecamatan Waru. Terutama yang masuk dalam prioritas seperti kawasan yang sering terjadi banjir saat musim hujan. “Normalisasi akan kita kebut targetnya awal April bulan depan sudah mulai dikerjakan,” ujar Gus Muhdlor, Selasa, (22/3) usai membuka rapat RKPD Tahun 2023 di Aston Hotel Sidoarjo.

Normalisasi ke wilayah Kecamatan Waru yang masuk dalam prioritas tahun ini yaitu normalisasi saluran di Desa Tambak Sawah.  Di kawasan ini sering terjadi banjir rutin tiap tahun. Untuk mengurai permasalahan banjir menahun di kawasan itu akan dilakukan normalisasi seperti yang selama ini diusulkan Pemerintah Desa Tambak Sawah dan warganya.

“Sudah dilakukan pemetaan saluran mana saja yang masuk prioritas untuk dilakukan normalisasi tahun ini, normalisasi akan dilakukan setiap tahun terutama di kawasan yang rawan banjir,” terangnya.

Masih di Kecamatan Waru, normalisasi akan dilakukan pada saluran Jl. Nusantara samping Masjid Al Islah yang mengarah ke saluran Tropodo Jaya, Desa Tropodo. Kawasan ini juga masuk prioritas karena tiap tahun langganan banjir.

Di wilayah Gedangan saluran yang akan dinormalisasi yakni saluran Desa Gedangan sampai dengan Desa Semambung. Kemudian saluran Desa Ketajen. Kedua saluran itu sudah lama tidak dilakukan normalisasi, akibatnya terjadi pendangkalan.

Masih di wilayah Sidoarjo utara, Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman akan dilakukan normalisasi pada Saluran Kalimir. Normalisasi dimulai dari saluran yang melewati RT 02, 03, 04, 05, 09, 12 dan 14. Kawasan ini juga sering mengalami banjir.

Kepala Bidang Irigasi dan Pematusan PU BM SDA Rizal Asnan menyampaikan, saat ini proyek normalisasi sudah masuk proses perencanaan dan awal triwulan II atau April sudah mulai proses pengerjaannya. “Tahap sekarang sudah masuk perencanaan, awal April mulai dikerjakan seperti yang ditargetkan Bupati,” terang Rizal.

Rizal mengatakan pihaknya sudah memetakan saluran mana saja yang masuk prioritas dikerjakan tahun ini. “Totalnya ada 40 titik saluran yang akan kita normalisasi tahun ini. Termasuk normalisasi saluran di Kelurahan Ngelom, Taman,” ujar Rizal.

Sedangkan wilayah Sidoarjo Barat, tepatnya di Kecamatan Prambon juga akan dinormalisasi. Saluran yang dinormalisasi tahun ini yakni saluran RT 08 RW 02 Desa Kedungwonokerto. Kemudian di Kecamatan Tulangan yakni saluran di Desa Kepadangan.

Sedangkan di Kecamatan Jabon saluran yang akan dinormalisasi yakni saluran Desa Tambak Kalisogo. (rin)

Kunjungi Rutan Gresik, Kakanwil Harap Kebersihan Dijaga

0

Gresik, (pawartajatim.com) – Kondisi overkapasitas berisiko membuat lingkungan lapas/ rutan menjadi tidak sehat. Untuk itu, Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto berharap kebersihan lapas/ rutan tetap dijaga dengan baik.

Hal itu disampaikan Wisnu saat mengunjungi Rutan Gresik hari ini (22/3). Didampingi Karutan Gresik Aris Sakuriyadi, Wisnu melakukan pengecekan dapur dan blok hunian.

“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan dilakukan sesuai prosedur yang ada,” ucapnya. Selain itu, Wisnu juga memberikan atensi kepada kebersihan lingkungan. Dia menyampaikan agar kebersihan harus dijaga.

Apalagi di area dapur yang menjadi pusat pengolahan makanan untuk WBP. “Seluruh barang inventaris apabila sudah tidak digunakan segera dilakukan penghapusan, agar tidak menjadi penyebab lingkungan kotor,” tegasnya.

Terakhir, menjelang bulan Ramadan, Wisnu mengingatkan agar seluruh jajaran Rutan Gresik bisa meningkatkan kewaspadaannya. “Tidak hanya pengamanan tapi seluruh pegawai harus meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan,” tutup Wisnu. (dra)