Kasus Aktif Covid-19 di Surabaya Berkurang, Tingkat Kesembuhan Capai 93 Persen

pawartajatim.com
-
0
Kasus Aktif Covid-19 di Surabaya Berkurang, Tingkat Kesembuhan Capai 93 Persen

Surabaya, (pawartajatim.com) – Dinas Kesehatan/Dinkes Kota Surabaya terus berupaya dalam menangani Covid-19 di Kota Pahlawan. Hasilnya, dalam satu minggu terakhir angka kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya mulai berkurang.

Berdasarkan data di laman web lawancovid-19.surabaya.go.id tercatat kasus aktif di Kota Surabaya pada 23 Februari 2022  sebanyak 5.117 kasus dan pada 2 Maret 2020 menjadi 3.769 kasus. Selama periode tersebut, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kota Surabaya berkurang sebanyak 1.348 kasus.

Kepala Dinkes Kota Surabaya, Nanik Sukristina, mengatakan, berdasarkan data assessment situasi Covid-19 di Kota Surabaya oleh Kemenkes RI pada Minggu ke 3-4 di bulan Februari, kasus konfirmasi Covid-19 berada di angka 455,39 per 100.000 penduduk, menjadi 324,04 per 100.000 penduduk.

“Untuk angka rawat inap di Rumah Sakit mencapai 31,49 per 100.000 penduduk, menjadi 27,15 per 100.000 penduduk. Sedangkan, angka positif rate (perbandingan jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan) sebesar 19,17 persen, menjadi 14,51 persen,” kata Nanik sapaan lekatnya, Kamis (3/3).

Nanik menjelaskan bahwa pasien Covid-19 di Kota Surabaya pada tahun 2022, sebagian besar yang terpapar berada pada usia produktif, yakni sebanyak 79,99 persen dengan penyebab penularan adalah tingginya mobilitas dari masyarakat yang meningkatkan risiko untuk terpapar.

“Terhitung pada Rabu (2/3), angka kesembuhan Covid-19 di Kota Surabaya mencapai 93,96 persen dan angka kematian mencapai 2,52 persen dari total kasus kumulatif Covid-19,” jelas dia. Selanjutnya, untuk upaya tracing yang dilakukan di Kota Surabaya, pihaknya melakukan dua teknik, yakni tracing secara langsung dan tidak langsung.

Pada teknik tracing secara langsung, petugas tim tracing akan mendatangi alamat rumah pasien sesuai notifikasi dari aplikasi Kemenkes dengan menggunakan APD dan minimal masker N95. “Kedua, yakni teknik tracing secara tidak langsung. Nantinya para petugas dari tim tracing akan menghubungi pasien via telepon sesuai dengan nomor yang tertera pada aplikasi Kemenkes,” ujar dia.

Ia menerangkan, jika terdapat warga yang terkonfirmasi Covid-19, maka akan dilakukan tracing untuk mencari kontak erat. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan swab kepada semua kontak erat.

“Pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang bergejala ringan atau tidak bergejala/OTG, akan dievakuasi ke isolasi terpusat/Isoter di Hotel Asrama Haji/HAH atau hotel berbayar yang direkomendasikan Pemkot Surabaya. Sedangkan pasien yang bergejala sedang sampai berat, akan dirujuk ke rumah sakit rujukan yang menangani pelayanan Covid-19,” terangnya.

Nanik menambahkan, terkait penanganan warga yang terpapar Covid-19 di HAH, tingkat keterisian tempat tidur pada minggu lalu mencapai 51,62 persen. Namun, per Rabu (2/3) hanya mencapai 10,65 persen dari total tempat tidur yang tersedia.

Sedangkan untuk keterisian Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak (RSLT) yang dibuka sejak awal bulan Februari 2022, untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan tempat isolasi bagi pasien Covid-19, tidak sempat digunakan. “Karena ketersediaan tempat tidur di isoter dan RS rujukan Covid-19 di Kota Surabaya, masih dapat memfasilitasi untuk penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19,” imbuhnya.

Disisi lain, Nanik tak memungkiri bila terdapat temuan klaster baru di Kota Surabaya pada tahun 2022, yakni klaster fasilitas umum, keluarga, riwayat perjalanan dalam dan luar negeri, PTM Sekolah, dan perkantoran.

“Penyebab terjadinya klaster tersebut karena tingginya mobilitas warga Surabaya, lalu menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes, dan munculnya varian Omicron dengan tingkat penularan yang tinggi,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi terjadinya penularan Covid-19 di Kota Surabaya, pihaknya berupaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi booster (dosis ketiga) untuk masyarakat umum. Bahkan, pelaksanaan vaksinasi booster di Kota Surabaya sejak Rabu (12/1) yang sebelumnya menyasar usia 18 tahun keatas dengan prioritas lansia, telah dilakukan perluasan untuk masyarakat umum.

Untuk itu, vaksinasi booster saat ini dapat diberikan kepada masyarakat dengan interval 3 bulan dari dosis 2 dengan capaian vaksinasi booster Kota Surabaya sampai dengan Rabu (2/3), untuk dosis 3 lansia sebanyak 87.626 atau 96,63 persen dari total sasaran lansia siap vaksin dengan interval 3 bulan dari Dosis 2 sebanyak 90.678 orang.

“Capaian dosis 3 Non-Lansia sebanyak 328.163 atau 56,47 persen dari total sasaran Non-Lansia siap vaksin dengan interval 3 bulan dari dosis 2 sebanyak 581.134 orang,” pungkasnya. (ko)

Bupati Dampingi Puan Maharani, Kunjungi Kantor PDIP Gresik, Petrokimia dan Wilmar

pawartajatim.com
-
0
Bupati Dampingi Puan Maharani, Kunjungi Kantor PDIP Gresik, Petrokimia dan Wilmar

Gresik, (pawartajatim.com) – Rangkaian kunjungan kerja Ketua DPR RI  Puan Maharani di Jatim selain di Surabaya dan Kabupaten Lamongan juga menyambangi Gresik. Selama berkunjung ke kota pudak, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati/Wabup, Aminatun Habibah, turut mendampingi. Tiga tempat yang menjadi destinasi kunjungan yaitu Kantor DPC PDIP Gresik, PT Petrokimia dan PT Wilmar Nabati Indonesia, Rabu (2/3).

Di Kantor PDIP Gresik,  Putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri selain melakukan konsolidasi partai juga melakukan serah terima  secara simbolis 18 kendaraan sepeda motor matik. Kendaraan-kendaraan ini diberikan kepada para Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP se Kabupaten. Penyerahan secara simbolis kendaraan oprasional  ini kepada salah satu Ketua PAC PDIP, Puan  didampingi Bupati Gresik   beserta Wabup dan Ketua DPC PDIP Gresik Mujid Riduan.

Sekretaris DPC PDIP Gresik Noto Utomo mewakili Ketua DPC PDIP Gresik mengatakan kunjungan kerja Ketua DPR RI   ini selain konsolidasi partai juga menyerahterimakan 18 kendaraan operasional bagi PAC PDIP se Kabupaten Gresik.

“Puluhan kendaraan  ini merupakan bantuan dari Bupati Gresik   kepada DPC PDIP untuk kendaraan operasional. Bantuan ini juga bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan partai politik di Kabupaten Gresik,” papar Noto. Ia mengatakan acara konsolidasi partai kali ini, Puan, menekankan, untuk bisa menang ketiga kalinya di Pileg 2024 mendatang, para kader harus terus solid dan bekerja sama.

Dan terkait calon presiden yang rencananya akan diusung PDIP di Pilpres 2024, kembali anggota DPRD Gresik asal Fraksi PDIP ini menegaskan menurut arahan beliau keputusan ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP.

“Kami para kader tentu akan mengikuti dan melaksanakan perintah partai, semua kader PDIP akan berjuang memenangkan calon Presiden yang kelak di usung DPP PDIP,” pungkasnya. Setelah dari kantor DPC PDIP Gresik, Ketua DPR RI beserta rombongan melanjutkan kunjungannya ke PT Petrokimia Gresik untuk melakukan penanaman pohon.

Dan kunjungannya ditutup dengan melihat dari dekat ke PT Wilmar Nabati Indonesia  Gresik selaku produsen minyak goreng. Disini Puan ingin memastikan produksi minyak, dan tingkat produksinya sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kegiatan ini menindaklanjuti  kelangkaan minyak goreng yang menjadikan harganya melambung  sehingga berdampak kepada masyarakat. Apalagi menjelang bulan puasa, biasanya kebutuhan meningkat.

Tampak hadir dalam kunjungan ke PT Wilmar Nabati Indonesia, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wabup  Aminatun Habibah, Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf. Taufik Ismail, Kadis Koperindag Gresik Agus Budiono dan Camat Kebomas.

Kepala Cabang PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik, Riduan Barandes. usai kunjungan Ketua DPR RI  beserta rombongan mengungkapkan bahwa beliau memastikan produksi  minyak goreng itu sebenarnya apakah normal atau tidak.

“Jadi kita jelaskan bahwa  produksi berjalan  normal, kapasitas sama seperti semula. Dan kita juga mendukung program pemerintah untuk harga minyak goreng HET yang ditentukan  Permendag No. 6 tahun 2022. Sebenarnya produksi kita lancar,” ujarnya.

Terkait sebab kelangkaan minyak goreng  di pasar saat ini, yang ditanyakan Ketua DPR RI, Riduan Barandes menambahkan tidak semua suplayer atau produsen yang mampu  memproduksi saat ini, terutama yang kecil-kecil.

Disatu sisi, kemungkinan juga karena masih kondisi panic buying, karena masyarakat belum yakin harga ini akan bertahan lama dan belum yakin kedepan stoknya tersedia. Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pasar menjelang bulan puasa tahun ini, persiapan yang dilakukan  oleh PT Wilmar, lanjut Riduan pihaknya tentu akan mempersiapkan dengan baik dari hulu ke hilir.

Mulai pembelian bahan baku, bahan pendukung  sampai packagingnya sudah dipersiapkan untuk kebutuhan menjelang  bulan puasa dan lebaran. Pabriknya akan  memaksimum produksi dan full kapasitas.

Untuk maksimum produksi PT Wilmar Nabati Indonesia saat ini, sekitar 1.600 ton sampai 1.700 ton per hari. Dengan market share sekitar 30 persen melayani pangsa pasar nasional. Target saat ini, secara nasional sesuai permintaan pihak Kemendag sendiri  kepada PT Wilmar  sebesar 20 juta liter.

‘’Suplay Wilmar yang diwajibkan sebesar 4 juta liter per hari, bahkan kita sudah memenuhi sebesar 5 juta liter lebih per hari,” tandas Riduan. (dra)

Sinergi Jatim dan DPR RI Beri Penguatan Bagi Provinsi ini

pawartajatim.com
-
0
Sinergi Jatim dan DPR RI Beri Penguatan Bagi Provinsi ini

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Negara Grahadi, Rabu (2/3) malam.

Gubernur Khofifah berharap kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani dapat memberikan support penguatan bagi Jawa Timur. Menurutnya, selama ini sinergitas antara Pemprov Jatim dengan DPR RI telah berjalan dengan baik.

“Tentu kami berharap semua akan memberikan penguatan bagi kami yang ada di Jatim, terus semangat, terus optimis membangun Jatim agar semakin berkemajuan dan makin hebat lagi,” kata Gubernur Khofifah.

Khofifah menyampaikan terimakasih atas dukungan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani terhadap Jatim yang turut memantau secara langsung kondisi lapangan terkait permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat Jatim dan Indonesia. Seperti diketahui jelang Ramadhan, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan.

“Mulai dari minyak goreng, kedelai, hingga daging. Bahkan saat percepatan vaksinasi di dosis satu beliau hadir dan support percepatan vaksinasi di Jatim. Pada saat mulai rekonstruksi dampak APG Semeru beliau juga hadir memberikan dukungan” sambungnya.

“Terima kasih atas seluruh support dari Ibu Puan Maharani meninjau langsung perkembangan masyarakat di Jatim. Ini memberikan penguatan yang berarti bagi Provinsi Jawa Timur. Semoga sinergi Pemprov Jatim dan DPR RI terus terjalin erat,” ucapnya.

Di hadapan Ketua DPR RI, Khofifah pun menuturkan bahwa Pemprov Jatim telah berupaya dengan beberapa kali menggelar operasi pasar minyak goreng murah di hampir seluruh wilayah Jawa Timur.

Oleh sebab itu, Khofifah berharap keadaan akan segera kembali normal. Sehingga seluruh masyarakat khususnya Jawa Timur bisa merasa tenang menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan. “Kami semua berupaya dan berharap keadaan akan segera kembali normal seperti sediakala,” harap Khofifah.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani, mengatakan, kunjungan kerjanya kali adalah bentuk pengawasan DPR RI terhadap isu hangat yang saat ini tengah berkembang. Diantaranya kelangkaan minyak goreng, naiknya harga kedelai, dan daging. Ia mengatakan telah meninjau secara langsung ke beberapa daerah di Jawa Timur.

Yaitu, Lamongan, dan Gresik, lalu rencananya ia juga akan melanjutkan kunjungannya ke Sumenep Madura. “Alhamdulillaah tadi saya sudah berkesempatan untuk bertemu dengan pedagang pasar, penjual yang ada di pasar, pembeli, bahkan saya juga sempat bertemu untuk bisa mengunjungi pasar ikan di Lamongan, kemudian saya berkesempatan untuk meninjau pabrik minyak yang ada di Gresik,” ucapnya.

Senada dengan harapan Gubernur Khofifah, Ketua DPR RI Puan Maharani, berharap permasalahan ini tidak berlarut-larut dan segera mendapatkan solusi yang tepat. Sehingga, masyarakat dapat dengan tenang menyambut datangnya Bulan Ramadhan.

“Jadi dalam menyerap aspirasi rakyat di lapangan, tentu saja sebagi tugas pengawasan DPR Saya harus bisa menyerap aspirasi masyarakat, kemudian mencarikan solusinya secara konkret kepada pemerintah untuk kemudian sama-sama kita bergotong royong agar hal ini menjadi satu hal yang tidak berkepanjangan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, nampak hadir Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Wali Kota Surabaya, dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jatim. (bw)

Gubernur Khofifah, Bonceng Ketua DPR RI, Puan Maharani, Naik Motor

pawartajatim.com
-
0
Gubernur Khofifah, Bonceng Ketua DPR RI, Puan Maharani, Naik Motor

Sumenep, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengajak Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Pulau Oksigen terbaik dunia Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, Kamis (3/3).

Gili Iyang sendiri adalah pulau dengan kadar oksigen tertinggi kedua di dunia setelah Jordania. Perjalanan menuju Gili Iyang ditempuh dengan menggunakan kapal cepat via Pelabuhan Kalianget, Sumenep selama kurang lebih 35 menit.

Di Pulau tersebut, Khofifah dan Puan berboncengan motor mengelilingi pulau dan datang ke sejumlah spot wisata diantaranya Batu Canggah. Khofifah juga mengajak Puan untuk membeli dan langsung mencoba buah srikaya khas Pulau Madura.

Menurut Khofifah, buah srikaya di Pulau Madura memiliki ciri khas sendiri. Yakni, memiliki ukuran yang relatif besar, bercita rasa legit serta daging buahnya tebal dan kesat. Mumpung Puan Maharani, lagi ke Jatim, semua keunikan yang dimiliki ditunjukkan.

‘’Jika kemarin saya perkenalkan nanas dengan daun tanpa duri, melon bentuk dadu dan hati, hari ini bersyukur saya berkesempatan mengenalkan  pesona Gili Iyang. Gili ini belum terlalu populer di kalangan wisatawan. Semoga kehadiran Mbak Puan bisa menambah jumlah wisatawan yang datang kesini. Ini wisata sehat dan buat awet muda panjang umur. Betapa tidak disini begitu banyak masyarakat berusia 110 tahunan,” kata Khofifah di Gili Iyang.

Khofifah mengatakan, berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan LAPAN (2006) diketahui kadar oksigen di Gili Iyang dalam kondisi normal yaitu sebesar 20,9 %. Artinya di dalam volume 1liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen. Persentase tersebut lebih baik dari kondisi udara daerah-daerah lain di Indonesia.

“Disini udaranya sejuk, kita bisa menghirup udara terbaik kedua di dunia. Pemandangannya pun cantik dengan suasana laut yang biru. Cocok untuk menghabiskan waktu rehat,” ujarnya. “Semoga lain waktu, wisatawan lainnya berkesempatan mengunjungi Gili Iyang. Fenomena oksigen ini tidak ada di pulau lain, cuma ada di Gili Iyang, Sumenep, Jawa Timur,” tambahnya.

Khofifah menambahkan, jika keberadaan Gili Iyang semakin banyak diketahui publik, maka jumlah wisatawan yang datang pun akan semakin banyak. Dengan begitu, perekonomian masyarakat setempat pun dapat ikut terdongkrak.

“Kami harap potensi wisata ini makin berkembang dengan adanya Pelabuhan Dungkek yang sudah selesai pengerjaannya. Selain itu, ini juga sebagai pendorong bagi kebangkitan ekonomi di Sumenep, yang tentunya berdampak pada sektor lain utamanya pariwisata,” jelas Khofifah.

Khofifah menyampaikan, komitmen peningkatan kualitas layanan wisata menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Jatim. Selain Gili Iyang, potensi wisata di Sumenep yang tidak kalah menariknya yaitu Gili Labak, sekitar 30 menit dari Dungkek yang keindahannya tak kalah dengan kawasan Raja Ampat di Papua.

“Keindahannya bahkan dapat kita rasakan dengan melihat langsung ikan-ikan seperti nemo. Pesona Gili Iyang disini tidak kalah indah, apalagi saat ini wisatawan dimudahkan dengan menggunakan transportasi laut yang berangkat dari Pelabuhan Dungkek Sumenep Madura juga selain Pelabuhan Kalianget,” pungkasnya. (bw)

Mengurai Pemikiran Wamenkumham Tentang Penegakan Hukum di Masa Pandemi

pawartajatim.com
-
0
Mengurai Pemikiran Wamenkumham Tentang Penegakan Hukum di Masa Pandemi

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Potret penegakan hukum di masa pandemi yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI, Prof. Eddy O.S Hiariej, untuk mereformasi penegakan hukum modern ke arah yang berkeadilan adalah cita-cita dan harapan bangsa.

Kepala Subsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Kanwil Kemenkumham Jatim, Andi E. Sutrisno menguraikan bahwa The Rule of Law merupakan prinsip penegakan hukum yang berdasarkan asas legalitas.

Dalam perspektif operasionalnya, asas legalitas mengilhami negara republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta setiap warga negara ‘tanpa terkecuali’ wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dalam berjalannya tata kelola pemerintahan.

Menurut Andi, di era perubahan saat ini, pandemi Covid-19 hadir sebagai bencana non alam yang merubah hampir seluruh tatanan kehidupan bersamaan dengan bergulirnya era disrupsi. Adagium ‘esok menjadi hari ini’ merefleksikan potret disrupsi yang saat ini menggawangi tata kelola pemerintahan di dunia.

“Artinya, terdapat opsi-opsi suguhan inovasi baru yang akan menggantikan seluruh sistem lama yang terkukung dalam zona nyaman (comfot zone) sehingga harus segera diadopsi. Masyarakat sebagai primary stakeholder harus memahami dan menyadari akan keberadaan fenomena ini, pilihannya hanya dua; menyerang (disruption) atau diserang (disrupted), yang mengerucut pada ‘berubah’ atau ‘punah’.

Gambaran disrupsi ini menjadi hal yang menarik apabila dikaitkan dengan proses penegakan hukum di masa pandemi Covid-19,” urai Andi, lewat keterangan tertulisnya, pada Rabu (2/3). Dijelaskan Andi, dalam mereformasi penegakan hukum ditengah-tengah pandemi Covid-19 tentu menjadi tantangan yang besar.

Apalagi saat ini Indonesia sedang mengemban tugas besar pembaharuan hukum pidana. Di sisi lain, Indonesia dikenal dengan legal culture yang non partisipatif. Padahal kuncinya ‘terletak’ pada mindset shifting.

Awal 2014, saat Presiden Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019, masyarakat dibuat bertanya-tanya apa itu ‘Revolusi Mental’? Apakah mampu menjadi jawaban atas permasalahan akut bangsa ini? Jika menengok kembali sejarah, konsep Revolusi Mental sejatinya diperkenalkan Presiden Soekarno kepada bangsa Indonesia pada tahun 1957.

Saat itu revolusi mental diartikan sebagai gerakan hidup baru untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api.

‘’57 tahun telah berlalu saat itu, Indonesia diingatkan kembali tentang pentingnya konsep revolusi mental untuk diterapkan secara gamblang dan tegas. Revolusi Mental pada 2014 adalah gerakan nasional yang menekankan pada tiga nilai utama; yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Harapannya, revolusi mental ini dihadirkan guna menyambut derasnya efek disrupsi,” jelas mantan Sekretaris Pimpinan Setjen Kemenkumham itu.

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya ini menyatakan bahwa, berbicara revolusi mental tentu beririsan dengan strategi mindset shifting. Strategi ini menjadi alternatif pamungkas yang harus ditempuh saat ini, sebagai refleksi dari revolusi mental dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menjawab tantangan disrupsi pada sektor penegakan hukum.

“Jika mengutip pemikiran Pak Wamenkumham, bahwa strategi ini terklasifikasi menjadi 4 dimensi yang meliputi model bisnis, proses bisnis, product offering, dan delivery. Ini memaksa dan mengunci pola berfikir masyarakat melalui mindset shifting untuk menjadi strategi pertama dalam berjalannya penegakan hukum ditengah disrupsi ini,” ujar mantan Penelaah Status WBP Lapas IIA Jember itu.

Selanjutnya, potret penegakan hukum di masa pandemi saat ini mengalami perubahan yang didasarkan pada pengutamaan prinsip protokol kesehatan. Kesepakatan antara pimpinan masing-masing instansi yang terasosiasi dalam  penegakan hukum, menghendaki segala proses penegakan hukum mulai dari penangkapan sampai pelaksanaan pidana dilaksanakan dengan pengutamaan prinsip protokol kesehatan.

Tanpa disadari, perubahan penegakan hukum di masa pandemi ini mengajak kita untuk berfikir lebih progresif dan konstitutif. Terdapat fenomena paradigma baru peradilan pidana. Fenomena ini dimulai dari perubahan paradigma hukum klasik ke arah paradigma modern.

‘’Proses ajudikasi pada paradigma klasik kerap kali menjatuhkan pidana penjara sebagai bentuk penderitaan yang dinilai paling ‘ideal’. Proses tersebut mengurai suatu peristiwa yang menunjukkan masih eksisnya paradigma retributif,” terang Andi.

Alumni AKIP Angkatan XLVIII ini juga menambahkan bahwa, paradigma selanjutnya ditandai dengan ekspansi konsep pembinaan narapidana. Pada tataran praksis Pemasyarakatan, kebijakan asimilasi sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 (telah mengalami tiga kali perpanjangan) pada prinsipnya merupakan terjemahan dari konsep community based corrections.

Awalnya, asimilasi mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari kalangan masyarakat atas asumsi dasar pemikiran punitif dan retributif. Data statistik menunjukkan total jumlah asimilasi sejumlah 126.025 narapidana dengan jumlah residivis sekitar 565 klien. Data ini menunjukkan hanya sekitar 0,44 persen saja.

Dalam sudut pandang perawatan narapidana, jumlah makan narapidana secara akumulatif berkisar sekitar Rp 25.000 per narapidana/hari. Maka terjadi penghematan anggaran Rp 189.037.500.000 (dengan estimasi sisa pidana penjara 2 bulan). Data ini mendeskripsikan bahwa pembinaan berbasis masyarakat berjalan dengan efektif serta dapat dilakukan refocusing anggaran yang lebih prioritas.

Gambaran eksplisit pembaharuan paradigma penghukuman diatas seyogyanya dapat menggugah pemikiran klasik untuk merekonstruksi mindset shifting terhadap pembaharuan hukum. Saat ini upaya pembaharuan hukum telah dilakukan pada tataran politis.

Melihat substansi RPJPN (2005-2025) yang menginstruksikan Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia.

‘’Presensi RKUHP sebagai wujud pembaharuan hukum sudah digariskan dalam politik pembangunan hukum Indonesia sejak GBHN I hingga RPJPN,” ungkapnya. Lantas bagaimana penegakan hukum di masa pandemi ini dapat disesuaikan dengan cita-cita RKUHP? Masa pandemi dapat dikatakan sebagai masa percobaan mengingat perubahan tatanan aspek kehidupan sebagaimana dijelaskan pada pembahasan awal.

RKUHP dapat menjadi solusi baru yang menawarkan kehidupan berkeadilan dalam reformasi penegakan hukum. Kebijakan kriminal (criminal policy) di Indonesia dalam RKUHP mencoba mengurangi penggunaan pidana penjara dengan adanya pidana alternatif selain penjara seperti pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial dengan sasaran pelaku tindak pidana antara lain, anak, lansia, first offender, dan membayar ganti rugi.

“Ini sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Karena fokus perhatian Pemasyarakatan tidak hanya individu pelanggar hukum saja, namun meluas ke sektor masyarakat. Tidak adanya penolakan masyarakat terhadap kembalinya narapidana, menjadi tolok ukur atas sejauh mana pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan tersebut telah tercapai,” pungkas Andi. (dra)

1.117 Napi Agama Hindu dapat Remisi Nyepi 2022

pawartajatim.com
-
0
1.117 Napi Agama Hindu dapat Remisi Nyepi 2022

Jakarta, (pawartajatim.com) – Sebanyak 1.117 narapidana beragama Hindu dari berbagai wilayah di Indonesia dapatkan Remisi Khusus (RK) Nyepi Tahun 2022 bertepatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944, Kamis (3/3).

Dari jumlah tersebut sebanyak 1.113 narapidana mendapatkan RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian sebanyak 269 narapidana menerima remisi 15 hari, 687 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 117 narapidana mendapat remisi 1 bulan 15 hari, dan 40 orang mendapat remisi 2 bulan.

Sementara itu sebanyak 4 orang menerima RK II atau langsung bebas usai 1 narapidana mendapat remisi 15 hari dan 3 narapidana mendapat remisi 1 bulan. RK Nyepi sendiri diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada narapidana beragama Hindu pada Hari Raya Nyepi.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bali kembali menyumbang narapidana penerima RK Nyepi terbanyak dengan jumlah 792 narapidana, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebanyak 70 narapidana, dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 47 narapidana.

“Pemberian RK bukan sekadar bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian bagi narapidana, terutama di hari raya keagamaan. Lebih dari itu, pemberian remisi diharapkan memberikan motivasi bagi narapidana untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti.

Rika juga menegaskan bahwa seluruh proses pemberian remisi dilakukan secara daring melalui Sistem Database Pemasyarakatan dan tidak dipungut biaya. Layanan pemberian remisi secara daring telah dilakukan bahkan sejak sebelum pandemi Coronavirus disesase terjadi.

“SDP mempermudah kami dalam melakukan pemeriksaan syarat administratif dan substantif yang tentunya telah dipenuhi narapidana penerima remisi. Selain itu baik narapidana maupun keluarganya dapat memantau langsung proses usulan remisi dengan memanfaatkan pemindai biometrik,” tambahnya.

Sementara itu, per 22 Februari 2022, jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia telah mencapai 271.252 orang dengan rincian 226.490 narapidana dan 44.762 tahanan. Pemberian RK Nyepi tahun ini juga menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp 551.055.000,00 dengan rata-rata biaya makan sebesar Rp 17.000,00 per orang per hari.

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai pemberian remisi terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, Perubahan Pertama: PP RI No. 28 Tahun 2006, Perubahan Kedua: PP RI Nomor 99 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI No. 174  Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi kepada WBP. (bw)

BKKBN Perkuat Komitmen Penurunan Stunting

pawartajatim.com
-
0
BKKBN Perkuat Komitmen Penurunan Stunting

Surabaya, (pawartajatim.com) – Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) digelar BKKBN di Surabaya Rabu (2/3). Sosialisasi untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah. Dalam hal ini BKKBN diberi tugas Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting di tanah air.

Sosialisasi ini menghadirkan Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra Maria Ernawati, M.M., serta para Wakil Ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.

Hasto dalam kesempatan ini menyampaikan, Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita.

“Saya yakin Jawa Timur bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir. Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” urai Hasto.

Tendesi penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24,4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah masih berkecamuknya pandemi Covid-19.

Diharapkan, di tahun 2023 nanti trend penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di tahun 2024 nanti bisa menurun lagi menjadi 14 persen. Target Nasional angka stunting tersebut, tidak saja menjadi target dan cita-cita Presiden Joko Widodo saja tetapi menjadi tekad semua pemangku kepentingan, termasuk di Jawa Timur.

Bagaimana dengan kondisi stunting di Jawa Timur?. Jawa Timur merupakan salah satu dari 12 Provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di 2022 ini. Yang menjadi “Pekerjaan Rumah atau PR” untuk Jawa Timur berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 adalah bercokolnya empat Kabupaten di kategori “merah”.

Keempatnya adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso serta Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Kedelapan belas Kabupaten dan Kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk.

Sementara lima belas Kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen seperti: Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu. Hanya ada satu daerah berstatus biru yakni Kota Mojokerto dengan prevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen.

BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau Kader Pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang.

Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 – 59 bulan. “Sosialisasi RAN PASTI ini menjadi penting dan strategis, indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah, mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan.

RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” terang Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K).

Selanjutnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta bahwa penanganan stunting dari siklusnya memang harus dari remaja melalui pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja putri, bagaimana intervensi pada saat kehamilan, intervensi gizi pada saat bayi balita dimana siklusnya harus dipahami semua.

Khofifah juga berharap bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Bappeda se-Jawa Timur ini bisa mengalirkan koordinasi ke semua Satuan Perangkat Daerah, apalagi sekarang sedang menyiapkan RKPD untuk 2023.

Jadi jika penanganan stunting ini dialirkan ke RKPD 2023, pemetaan datanya update, kemudian intervensi programnya nendang, lalu support budgetnya cukup, sinergitasnya juga bagus, kalau Bahasa Bapak Kepala BKKBN itu Konvergensi diantara seluruh stakeholder, bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting.

“Nah, penanganan stunting ini melibatkan banyak OPD, mungkin ada OPD tertentu yang merasa tidak ada kaitan strategis, oleh karena itu saya mengusulkan kepada Kepala BKKBN: Jikalau penurunan stunting ini dijadikan Program Prioritas Nasional, kan ada infrastruktur fisik itu PSN (Proyek Strategis Nasional), jika kalau penurunan stunting ini telah dimasukkan ke Program Prioritas Nasional, seperti arahan Bapak Presiden, sehingga TNI dan Polri ini menurut saya bagus kalau juga mendapatkan penugasan yang sama, karena kita membutuhkan di tingkat yang paling bawah, Babinsa, Babinkamtibmas Bersama Bidan Desa Bersama Lurah dan Kepala Desa,” imbuhnya.

Khofifah menyebutkan bahwa 4 Pilar itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk menyisir agar stunting di masing-masing Desa terpotret. Kalau sudah begitu, intervensinya juga InsyaAllah akan lebih bagus.

Nah, pada kondisi seperti inilah, saya menyampaikan tadi kepada Kepala BKKBN “Kualitas SDM dan daya saing Bangsa dan Negara ini, kalau Pak Presiden menyebut AKI dan AKB lalu stunting”, jadi kalau mau melihat stunting, jangan dilihat ini mungkin cebol misalnya, tapi harus dilihat bahwa SDM yang berdaya saing dan SDM yang berkualitas ini memang harus disiapkan secara lebih komprehensif sistemik dengan pondasi yang kuat.

Inilah sebetulnya pintu masuk untuk bisa memberikan penguatan kepada seluruh Tim Percepatan Penurunan Stunting di seluruh level, baik TPPS Provinsi dan Bappeda Provinsi, TPPS Kabupaten/Kota dan Bappeda Kabupaten/Kota.

‘’Kita semua harus membangun perspektif bahwa stunting ini adalah bagian dari upaya meningkatkan daya saing SDM kita berarti daya saing Bangsa dan Negara ke depan,” harapnya diakhir arahan penutupan sosialisasi RAN Stunting. (bw)

Antisipasi Gangguan Kamtib, Plt Kadiv Pemasyarakatan Sidak Rutan Bangil

pawartajatim.com
-
0
Antisipasi Gangguan Kamtib, Plt Kadiv Pemasyarakatan Sidak Rutan Bangil

Pasuruan, (pawartajatim.com) –  Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan Gun Gun Gunawan, memastikan Lapas/Rutan di jajarannya relatif kondusif. Untuk membuktikan hal tersebut, Selasa (1/3) malam digelar penggeledahan Blok Hunian WBP di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil.

Gun Gun yang malam itu memimpin langsung sidak tersebut, didampingi Karutan Bangil Tristiantoro Adi Wibowo beserta jajaran Tim Satgas Kamtib Kantor Wilayah dan Rutan Bangil. Penggeledahan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka mencegah dan meminimalisir masuknya barang-barang terlarang ke dalam Rutan.

“Seperti Handphone, Narkoba, dan Senjata Tajam (Sajam), maupun penggunaan aliran listrik yang bukan peruntukannya dimana hal ini dapat menimbulkan bahaya konsleting listrik dan ancaman bahaya kebakaran,” ujar Plt. Kadivpas Gun Gun Gunawan.

Gun Gun, menuturkan razia kali ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di dalam Lapas dan Rutan.

Dalam Razia kali ini tidak ditemukan barang-barang terlarang maupun adanya pemberian fasilitas khusus dan berlebihan di seluruh kamar blok hunian. Selain Razia, juga dilakukan tes urine secara acak terhadap WBP dan pegawai Rutan Bangil, dengan hasil keseluruhan negatif.

“Kami menjamin transparasi dalam penggeledahan maupun tes urine agar memperoleh hasil optimal dan tidak ada yang ditutupi,” tutup Gun Gun. (bw)

Sosialisasi Good Design Indonesia di Yogyakarta, Jaga Momentum Peningkatan Ekspor

pawartajatim.com
-
0
Sosialisasi Good Design Indonesia di Yogyakarta, Jaga Momentum Peningkatan Ekspor

Jakarta, (pawartajatim.com) – Kementerian Perdagangan mendorong terus tumbuhnya perekonomian nasional.  Berbagai upaya dilakukan guna menjaga momentum pertumbuhan ekspor yang meningkat sangat signifikan.

Program Good Design Indonesia (GDI)  diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga momentum peningkatan  ekspor dan mampu mentransformasi produk ekspor Indonesia.  Penegasan itu dikemukakan Direktur Jenderal/Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam sosialisaai Program Good Design Indonesia (GDI) ke-6 dengan tema “Gateway towards Global Markets”, secara hibrida, Selasa (1/3) di Yogyakarta.

“Perhelatan GDI tahun 2022 digelar untuk menjaga momentum peningkatan ekspor Indonesia yang telah berkinerja memuaskan pada 2021 lalu. GDI juga menjadi upaya Kemendag untuk  menggerakkan sektor ekonomi dan perdagangan di masa pandemi Covid-19,” kata Didi Sumedi.

Pada pembukaan acara sosialisasi GDI,  Didi  menyampaikan  banyak tantangan dihadapi agar sektor ekonomi dan perdagangan terus tumbuh. “GDI menjadi bentuk apresiasi kepada desainer dan pelaku usaha berpotensi ekspor, sekaligus inisiatif mengkurasi barang dan jasa bernilai tambah yang kami yakin memiliki nilai komersial di pasar lokal maupun global,” ungkap Didi.

Sebagai upaya membuka peluang pasar global yang semakin besar bagi pelaku industri manufaktur bernilai tambah, ajang GDI 2022 membuka pendaftaran bagi 17 kategori produk dan jasa yang memiliki nilai komersial tinggi di pasar domestik dan internasional.

Upaya ini dilakukan melalui  pengembangan desain kreatif dan inovatif, serta berdampak positif terhadap lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantara kategori tersebut adalah produk elektronik, perlengkapan rumah tangga, serta peralatan berkebun dan kendaraan (mobility), baik kendaraan berpenumpang atau pun kendaraan yang berfungsi sebagai alat kerja.

Hal ini sejalan dengan permintaan pasar dunia yang mayoritas berupa produk-produk manufaktur berteknologi tinggi termasuk produk elektronik (HS 85) dengan pangsa pasar sebesar 16,7 persen. Sementara itu, produk mesin/peralatan (HS 84) dan otomotif (HS 87) masing-masing memperoleh pangsa 12,2 dan 7,3 persen.

GDI diselenggarakan pertama kali pada 2017 dan menjadi salah satu program kerja prioritas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag dalam mendukung upaya peningkatan ekspor nonmigas nasional berbasis desain dan teknologi canggih.

“Ajang GDI diharapkan memotivasi desainer dan pelaku usaha untuk terus berinovasi menciptakan produk dan jasa kreatif dan solutif, khususnya bagi masyarakat urban,” kata Didi. Ia mengungkapkan  bahwa struktur pasar ekspor Indonesia yang selama ini didominasi komoditas primer berupa barang mentah dan setengah jadi kini telah bertransformasi.

Hal tersebut ditandai oleh meningkatnya pangsa pasar produk manufaktur bernilai tambah sebesar USD 110,74 miliar. Pada 2021, katanya, Indonesia tidak hanya berhasil meraup nilai transaksi ekspor tertinggi sepanjang sejarah ekonomi Indonesia.

Nilai ekspor nonmigas 2021 sendiri tercatat sebesar USD 231,54 miliar. Struktur pasar ekspor yang semula didominasi komoditas primer juga bertransformasi dengan bertambahnya pangsa bagi produk-produk olahan bernilai tambah hingga 47,83 persen dari total ekspor.

Dengan transformasi struktur pasar ekspor yang lebih seimbang antara produk komoditas dan produk manufaktur, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari ekspor barang bernilai tambah serta tidak lagi sebatas mengekspor barang mentah dan barang setengah jadi.

‘’Transformasi tersebut tercermin pada produk ekspor utama Indonesia tahun 2021 seperti besi dan baja, mesin dan produk elektronik dan elektronika, serta kendaraan bermotor dan suku cadangnya,” kata Didi.

Secara komprehensif, Kemendag berupaya mempertahankan momentum peningkatan ekspor tahun 2021. Sejumlah langkah strategis pun ditempuh, seperti memfokuskan kembali ekspor dari produk primer ke produk industri atau olahan bernilai tambah, mendiversifikasi produk ekspor, dan menjalin perjanjian perdagangan dengan negara mitra dagang baru.

Sosialisasi GDI di Yogyakarta digelar secara hibrida dengan protokol kesehatan ketat. Sosialisasi diikuti kalangan akademisi serta para pelaku usaha dari daerah Yogyakarta dan kota sekitar. Sebelumnya, sosialisasi GDI 2022 juga telah diadakan di Surabaya, Jawa Timur pada 22 Februari 2022 dan Bandung, Jawa Barat pada 17 Februari 2022.

Pendaftaran Masih Dibuka

Pendaftaran GDI masih dibuka secara daring hingga akhir bulan Maret 2022 melalui tautan iddc.kemendag.go.id/gdi. Pendaftaran dapat dilakukan baik sebagai individu, tim desainer, maupun mengatasnamakan perusahaan.

Dalam hal ini, pendaftar wajib berstatus WNI. Pada formulir pendaftaran daring, pendaftar diminta mengunggah tiga buah foto produk dari tiga sudut yang berbeda. Selain itu, pendaftar wajib melampirkan NIB atau NPWP, serta data produk dan perusahaan.

Formulir pendaftaran ini masih bisa diakses dan diedit oleh pemilik akun hingga akhir penutupan pendaftaran. Jika ada data atau dokumen yang belum dilengkapi saat pertama kali mengisi formulir, pendaftar dimungkinkan untuk memperbarui data sampai pendaftaran ditutup.

Jika terdapat pertanyaan terkait proses pendaftaran, dapat disampaikan kepada panitia di Direktorat Pengembangan Produk Ekspor Kemendag melalui surat elektronik ke direktoratp2e@kemendag.go.id.

Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag Miftah Farid mengatakan, Kemendag membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pegiat dan profesional di sektor desain untuk bergabung di ajang GDI keenam di tahun 2022 ini.

“Jadilah pemenang GDI sekaligus mitra Kemendag dalam memajukan sektor desain industri nasional dan meningkatkan kinerja ekspor nonmigas demi kemajuan ekonomi Indonesia,” ujar Miftah. (bw)

Sambut Nyepi, Umat Hindu Banyuwangi Gelar Ritual Tawur Kesanga Mengarak Ogoh-ogoh 

pawartajatim.com
-
0
Sambut Nyepi, Umat Hindu Banyuwangi Gelar Ritual Tawur Kesanga Mengarak Ogoh-ogoh 

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Puncak rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944, umat Hindu Banyuwangi menggelar ritual tawur kesanga dengan mengarak Ogoh-ogoh berkeliling kampung, Rabu (2/3) malam. Seperti digelar umat Hindu di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar.

Setelah matahari terbenam, sejumlah Ogoh-ogoh mulai diarak. Karena pandemi, mengarak Ogoh-ogoh hanya digelar di pura masing-masing. Biasanya dikumpulkan dalam satu kecamatan. “Ini puncak rangkaian perayaan Nyepi. Kami mengarak Ogoh-ogoh berkeliling kampung. Ritual ini sebagai simbol agar pengaruh jahat tidak mengganggu selama catur brata penyepian,” kata Budi Wiriyanto, Tokoh Pemuda Hindu di Kecamatan Muncar.

Selama arak – arakan, gamelan bleganjur ditabuh. Umat juga membawa obor untuk penerangan. Sepanjang arak-arakan, doa-doa suci dilantunkan. “Harapannya, dengan ritual tawur kesanga, mara bahaya termasuk pandemi segera berakhir,” jelas Budi.

Ritual mengarak Ogoh-ogoh diakhiri dengan membakarnya di perempatan jalan. Prosesi membakar Ogoh-ogoh ini menjadi simbol hilangnya mara bahaya dan pengaruh buruk di dunia. Selanjutnya, umat Hindu menggelar Nyepi dengan berdiam diri di rumah selama 24 jam. (udi)

1...385386387...469Halaman 386 dari 469