Surabaya, (pawartajatim.com) –  Sejumlah Aparatur Sipil Negara/ASN yang menghuni rusun milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlahan mulai meninggalkan rusun. Hal ini menyusul permintaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang meminta para ASN keluar dari rusun. Sebab, rusun itu peruntukannya hanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi kepada penghuni rusun, ada sebanyak 88 orang ASN yang menghuni rusun, terdiri dari 63 ASN aktif dan 25 ASN pensiunan. Angka ini merupakan jumlah total dari 20 rusun milik Pemkot Surabaya.

“Jadi, untuk penghuni rusun yang profesinya ASN sudah fix datanya segitu. Tapi kalau untuk penghuni yang non-ASN, datanya masih running dan terus update,” kata Irvan di ruang kerjanya, Jumat (18/2).

Menurut Irvan, dari 88 orang ASN yang menghuni rusun itu, sudah banyak yang dengan sukarela mengembalikan kunci rusun. Bahkan, mereka juga sudah menuliskan surat pernyataan pengembalian kunci hunian.

Dalam surat tersebut, mereka mengakui bahwa pembuatan surat pernyataan itu dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun. “Surat pernyataan itu juga ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan materai, jadi mereka dengan sukarela menyerahkan kunci rusun tersebut,” kata dia.

Irvan mengaku sangat bersyukur karena sudah banyak ASN yang meninggalkan rusun. Sebab, ketika mereka sudah resmi keluar, maka rusun tersebut akan digantikan kepada warga yang berhak, yaitu MBR. Apalagi, saat ini antreannya sudah mencapai 11.000, sehingga sudah sepantasnya ASN itu meninggalkan rusun tersebut.

“Semoga dengan berjalannya waktu, semua ASN yang menghuni rusun bisa segera keluar, supaya MBR bisa masuk dan antrean pengajuan rusun bisa semakin sedikit,” tegasnya. Selain itu, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa hingga saat ini Pemkot Surabaya terus melakukan verifikasi kepada semua penghuni rusun di 20 rusun milik pemkot.

Berdasarkan hasil verifikasi sementara, ada sebanyak 2.423 KK penghuni rusun yang termasuk dalam MBR, dan ada sebanyak 475 yang non-MBR, lalu ada sebanyak 1.143 data yang tidak ditemukan di aplikasi e-Pemutakhiran Data.

“Sedangkan penghuni rusun ada sebanyak 4.556 KK, dan hingga saat ini terus kami verifikasi,” pungkasnya. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berkomitmen untuk menambah Ruang Terbuka Hijau/RTH di seluruh penjuru Kota Pahlawan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warganya.

Kini, luas RTH di Surabaya terus naik dan bahkan melampaui target yang diatur oleh pemerintah pusat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengatakan, dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, maka suatu kota harus mampu memenuhi luasan RTH publik minimal 20 persen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

“Saat ini, di Surabaya sudah mencapai 22 persen, itu artinya luasan RTH publik di Kota Surabaya sudah melampaui batas minimal yang dianjurkan oleh pemerintah pusat,” kata Wali Kota Eri di ruang kerjanya, Kamis (17/2).

Ia memastikan bahwa RTH publik seluas 22 persen itu bermacam-macam di Kota Surabaya. Rinciannya, untuk RTH makam seluas 284,95 hektar, RTH lapangan dan stadion seluas 361,08 hektar, RTH telaga/waduk/boezem seluas 198,23 hektar, RTH dari fasum dan fasos permukiman seluas 205,50 hektar, RTH kawasan lindung seluas 4.570,33 hektar, RTH taman hutan raya seluas 66,03 hektar, dan RTH taman dan jalur hijau (JH) seluas 1.672,75 hektar.

“Jadi, total semua RTH di Surabaya seluas 7.358,87 hektar atau 22 persen dari luas wilayah Kota Surabaya,” tegasnya. Menurut Wali Kota Eri, RTH yang banyak itu dapat menyerap CO2 sebesar 642.794,59 ton/tahun. Bahkan, dengan banyaknya RTH itu, capaian IKU (Indeks Kualitas Udara) Kota Surabaya sebesar 90,31, yang artinya melebihi capaian IKU nasional.

“Alhamdulillah kualitas udara Kota Surabaya juga terus meningkat setiap tahunnya, terutama mulai tahun 2016-2020,” kata dia. Selain itu, Kota Surabaya juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan melalui gerakan partisipasi masyarakat hijau dengan gerakan 3R dan juga program Waste to Energy yang menggunakan metode gasifikasi.

“Surabaya juga telah mengembangkan konsep Green Transportation dan Green Buildings. Kita juga sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya di 74 titik persimpang. Berbagai inovasi ini terus kita kembangkan, tujuan utamanya untuk memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya,” tegasnya.

Berbagai inovasi dan program yang dikembangkan itu, akhirnya Kota Surabaya berhasil meraih penghargaan sebagai kota besar dengan udara terbersih se-Asia Tenggara atau ASEAN. Penghargaan yang pertama diraih sepanjang sejarah itu diterima langsung oleh Wali Kota Eri, dalam acara yang bertajuk “The 5 ASEAN ESC Award and the 4 Certificate of Recognition” yang digelar di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Seusai menerima penghargaan itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa dalam penghargaan ESC ini ada beberapa kategori baik untuk kota besar maupun kota kecil. Kategorinya adalah clean air, clean land, dan clean water.

Sedangkan Kota Surabaya mendapatkan penghargaan dengan kategori clean air (udara bersih) kota besar di seluruh ASEAN. “Jadi, Kota Surabaya dinilai mampu mengatasi emisi, polusi, dan itulah yang terus dilakukan di Surabaya hingga akhirnya mendapatkan penghargaan itu,” pungkasnya. (ko)