Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Lelang parkir tembus Rp 32 miliar, sebagai masukan untuk kas daerah. Namun, sampai sekarang proses tender kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo terlalu lamban. Sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan juga perusahaan mitra.

“Nggak tahu kenapa begitu. Kendalanya ada dimana juga tak jelas. Wong sampai sekarang ini proyek ini belum running. Bahkan, pihak Pemkab juga belum melaporkan hasil lelang tender ke kami,” kata Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, Rabu (2/2).

Ia mengatakan, sesuai aturan, mestinya hasil lelang tender harus dimintakan persetujuan DPRD dulu. Selanjutnya, bisa dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerjasama sebagai dasar hukum bagi mitra pemenang tender untuk menjalankan pekerjaannya.

“Khan bisa sehari setelah pelaksanaan lelang terbuka itu, Pemkab Sidoarjo langsung mengajukan surat permohonan persetujuan DPRD. Ini malah belum ada apa-apa. Kesannya koq tenang-tenang saja,” imbuh legislator asal Partai Gerindra itu.

Komisi yang membidangi masalah keuangan dan perekonomian tersebut berencana memanggil Dinas Perhubungan dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) sebagai pelaksana lelang tender tersebut.

“Dalam waktu dekat akan kita agendakan untuk menggelar hearing (rapat dengar pendapat-red). Kita ingin  ada penjelasan yang rinci kenapa koq lambat banget seperti itu,” tukas politisi asal Kecamatan Candi itu.

Menurut dia, keterlambatan itu menimbulkan kerugian besar bagi warga Sidoarjo karena belum juga mendapatkan layanan parkir tepi jalan yang layak. Hal serupa juga dialami PT Indonesia Sarana Service (ISS) sebagai pemenang tender.

“Coba hitung saja, berapa kerugiannya kalau terus molor seperti ini. Mereka jadi kehilangan potensi pendapatan hariannya. Kalau dihitung per hari ini saja, sudah 33 hari yang hilang, padahal sampai sekarang belum jelas kapan mereka bisa mulai kerja,” pungkas Bambang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Benny Airlangga, yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan masalah tahapan pasca lelang tender itu sepenuhnya berada di tangan TKKSD.

Dijelaskannya, saat ini pihak Pemkab baru pada tahap penyusunan rancangan Memory of Understanding (MoU) atau materi kesepahaman. “Draft MoU itu juga sudah kami kirimkan ke PT ISS untuk dipelajari bersama legal officernya. Jadi nanti pembicaraan soal itu antara tim ahli kami dengan PT ISS bisa berjalan lancar,” kata Benny.

Karena itu, mantan Asisten II Sekda Pemkab Sidoarjo tersebut belum bisa memastikan tanggal pengiriman surat permohonan persetujuan ke DPRD. “Ya tunggu MoU itu dulu. Setelah ditandatangani bersama, baru kami akan datang ke DPRD. Tapi untuk lebih jelasnya, silahkan hubungi langsung Pak Sekda saja sebagai ketua TKKSD,” terangnya. (no)

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Petugas Lapas Kelas IIA Sidoarjo menerima vaksin untuk yang ketiga kalinya, yaitu vaksin booster. Kegiatan vaksin booster ini merupakan tindak lanjut dari deteksi dini dalam upaya pencegahan penyebaran varian virus corona omicron di Lapas Sidoarjo sekaligus upaya lanjutan dari vaksinasi pertama dan kedua

Sebanyak 25 orang pegawai pada hari ini, Sabtu, (5/2) melaksanakan giat vaksinasi di Poliklinik Lapas Sidoarjo yang sebelumnya telah mendaftar dengan syarat telah melaksanakan vaksin kedua minimal 6 bulan sebelumnya. Vaksinasi ini ditangani langsung oleh nakes internal Lapas Sidoarjo.

Kegiatan vaksin booster ini juga merupakan salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona dengan cara meningkatkan imun serta kekebalan tubuh. Kalapas Sidoarjo, Teguh Pamuji yang juga mengikuti vaksinasi ini juga berpesan kepada seluruh pegawai agar selalu menerapkan prokes.

“Kepada seluruh keluarga besar Lapas Sidoarjo harus selalu menerapkan prokes dan menjaga imun, serta menjalani vaksin sehingga diharapkan semua pegawai saat bekerja bisa memberikan pelayanan yang prima pada masyarakat,” pesan Kalapas Teguh Pamuji.

Selain itu, vaksin juga merupakan bentuk usaha Lapas Sidoarjo dalam menyukseskan program pemerintah, mempererat sinergi antar instansi dalam memerangi penyebaran virus Covid-19. “Tentunya juga untuk antisipasi penyebaran virus di dalam Lapas karena sangat rentan dengan jumlah penghuni yang mencapai lebih dari 1000 orang,” pungkas Teguh. (bw)

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Agar menjadi satu persepsi dan tidak menjadi kesalahpahaman antar warga binaan, Kepala KPLP Gatot Harisaputro, bersama Kasi Registrasi, Kasi Bimkemas, dan staf melakulan sosialisasi di blok hunian terkait permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

Permenkumham ini terkait tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, Sabtu (5/2) siang.

Kegiatan dilaksanakan selepas apel serah terima jaga siang yang bertempat di blok hunian langsung dan dimulai dari blok Hunian A sampai dengan Blok Hunian G, dengan menyampikan point-point penting pada perubahan yang dimuat dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

“PP 99 tidak dicabut hanya mengalami perubahan di beberap pasal, meskipun Justice Collabolator tidak dipersyaratkan syarat utama agar warga binaan dapat diusulkan remisi atau integrasi adalah berkelakuan baik dengan mengikuti kegiatan pembinaan dan menaati tata tertib Lapas” ujar Gatot dalam arahannya.

“Karena untuk menilai perilaku warga binaan sekarang menggunakan aplikasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN,)” terang Gatot. Dalam kesempatan ini Kasi Bimkemas, Bambang Sugiantk dihadapan seluruh warga binaan mengingatkan, bahwa semua pelayanan mulai dari pengusulan dan pemberian hak-hak warga binaan di Lapas tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Jika ada yang masih bingung atau kurang jelas silahkan temui petugas yang membidanginya atau datang langsung ke ruangan,” sambung Thoha selaku Kasi Registrasi. Kegiatan ini juga sebagai wujud bentuk  kepedulian petugas serta menjalin keakraban dengan warga binaan, tak hanya itu Kepala KPLP juga menghimbau pentingnya menjaga prokes, mengingat virus covid-19 varian omicron sudah masuk ke Jatim.

“Semoga dengan adanya sosialisasi ini kalian dapat lebih mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak kalian” tutup Gatot. (bw)

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Kantor Wilayah/Kanwil Kemenkumham Jawa Timur/Jatim menggelar berbagai layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan kelas 1 Surabaya, Sabtu (5/2). Menggandeng stakeholder terkait, pelayanan kesehatan yang diberikan berupa vaksinasi Covid -19 hingga kontrasepsi berupa KB Suntik. Kegiatan tersebut merupakan bentuk Pengabdian Masyarakat hasil sinergi Kemenkumham dan FK-KMK UGM, Asosiasi Rumah Sakit TNI – Polri dan BKKBN di lapas/ lutan di 30 Provinsi.

WBP pun menyambut kegiatan tersebut dengan antusiasme. “Fokus kami untuk warga binaan lansia terutama yang selama ini cukup rentan,” kata Karutan Surabaya Wahyu Hendrajati. WBP mengikuti seminar kesehatan dengan topik kesehatan di masa pandemi.

Dan juga bisa bebas berkonsultasi terkait kondisi kesehatan badannya. Selain layanan kesehatan, dalam kegiatan ini juga diselenggarakan vaksinasi Covid – 19. “Program ini juga mendukung kebijakan Pemerintah dalam menciptakan herd imunity di lingkungan rutan khususnya,” terang Hendrajati.

Tidak itu saja, BKKBN juga memberikan layanan KB Suntik gratis bagi pegawai dan masyarakat luas. Hendrajati pun berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang turut serta dalam kegiatan kali ini.  Wahyu Hendrajati, menyambut, baik tujuan serta kegiatan yang dilaksanakan di Rutan kelas I Surabaya kali ini.

“Atas nama Rutan Surabaya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dalam turut serta memberikan layanan perawatan serta pembinaan kepada warga binaan kami,” ujar Hendrajati. (bw)