Ratusan Warga Binaan Lapas Malang dapat Layanan Kesehatan Gratis

0

Malang, (pawartajatim.com) – sebanyak 47 Lembaga Pemasyarakatan/Lapas di 30 provinsi di Indonesia menggelar Bakti Sosial Pelayanan KB – Kesehatan. Mengangkat tema “Mengabdi dengan Hati”, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama lintas sektor, yakni, Civitas Alumni FK KMK Universitas Gadjah Mada atau KAGAMADOK, Yayasan Hukum Kesehatan Indonesia, BKKBN, Jajaran kesehatan TNI dan Polri.

Di Jawa Timur/Jatim, kegiatan dilaksanakan di 5 titik lokasi. Salah satunya di Lapas Kelas I Malang. Kegiatan dihadiri Kepala Perwakilan BKKBNJatim Dra Maria Ernawati, MM, Perwakilan IBI Jatim Holky, Ketua KAGAMADOK Malang Nurhidayah, serta Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang Dra Penny Indriyani, MM.

Bakti sosial Kesehatan kali ini melayani pengobatan umum bagi 300 warga binaan lapas, vaksinasi Covid – 19 bagi 300 warga binaan Lapas, dan pelayanan implant bagi 20 orang akseptor.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB-Kesehatan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi warga binaan lapas/rutan yang image nya di mata masyarakat umum sebagai kaum marginalis yang menyandang catatan hitam untuk seumur hidup-nya.

“Ini perlu kita perhatikan karena mereka bagaimana pun bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib kita layani dan perhatikan. Kami berharap bila kelak mereka bebas dan kembali ke kehidupan masyarakat maka sudah terbekali pengetahuan tentang kesehatan dan kesehatan reproduksi yang berguna bagi dirinya sendiri atau bagi keluarga serta lingkungannya,” pungkasnya. (bw)

Wamenkumham Minta Imigrasi Medan Berikan Pelayanan Kelas Dunia

0

Medan, (pawartajatim.com) – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Edward Omar Sharif Hiariej, berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus (Kanimsus) TPI Medan, pada Jumat (4/2). Dalam kunjungan kerja kali ini, pria yang akrab dipanggil Eddy Hiariej tersebut didampingi oleh Plt Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumut, Erwedi Supriyatno.

Wamenkumham Eddy, memantau langsung fasilitas layanan Kanimsus Medan dengan melihat kondisi ruang tunggu, ruang pembuatan paspor, tempat bermain anak dan toilet yang semuanya tidak kalah dengan fasilitas hotel bintang lima.

Guru Besar Hukum Pidana UGM Yogyakarta tersebut memuji dan mengapresiasi fasilitas pelayanan publik yang ada di Kanimsus Medan. Eddy, berpesan agar Kanimsus Medan senantiasa memberikan pelayanan yang berkelas dunia.

Mengingat Kanimsus Medan, kata Eddy, tidak hanya melayani WNI namun juga melayani WNA yang berkunjung ke Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. “Semoga Kanimsus Medan semakin terpacu meningkatkan kinerja yang professional dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pesan Wamenkumham Eddy.

Kunjungan Wamenkumham kali ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Eddy ke UPT Kemenkumham di Sumatera Utara (Sumut), diantaranya Kanimsus TPI Medan, Lapas Kelas I Medan, Rutan Kelas I Medan, Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, LPKA Kelas I Medan, Rutan Perempuan Medan, Bapas Kelas I Medan dan Rupbasan Kelas I Medan. (bw)

Bawa Perubahan, Abdul Khamid, Maju Pilkades Yosowilangun Gresik

0

Gresik, (pawartajatim.com) – Perhelatan Pemilihan Kepala Desa/Pilkades serentak di Gresik bakal seru. Terdapat 47 desa yang kosong pimpinan tertingginya. Dan Pilkades serentak akan digelar akhir Maret tahun ini.

Suasana seru itu juga bakal terjadi di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar. Desa ini salah satu yang melaksanakan Pilkades serentak di Gresik. Salah satu warga di Desa Yosowilangun akan maju sebagai calon kepala desa (Cakades).

Dialah Abdul Khamid (47) siap untuk menjadikan daerah tempat tinggalnya menjadi semakin baik dalam berbagai hal. Hal tersebut dikemukan Abdul Khamid, usai dirinya mendatangi Balai Desa Yisowilangun, untuk mendaftarkan diri sebagai Cakades ke panitia pemilihan kepala desa setempat, Jumat (4/2).

Abdul Khamid, diantar ratusan warga. Abdul Khamid bertekad akan membawa perubahan menjadikan desa lebih baik lagi. Jika dikehendaki warga Desa Yosowilangun sebagai pemimpin atau Kepala Desa/Kades, dirinya berjanji akan menata desa menjadi lebih baik.

Sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai kegiatan yang bisa mendongrak perekonomian masyarakat. “Jika memang saya dipilih oleh masyarakat untuk memimpin Desa Yosowilangun, langkah pertama menata desa dengan memperbaiki aset-aset desa. Supaya bisa dikelola. Tujuannya untuk kepentingan masyarakat atau mengangkat kesejahteraan warga,” ujarnya.

Salah satunya, lanjut pria kelahiran tahun 1972 ini menjadikan aset desa sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan atau pelatihan UMKM maupun untuk kegiatan kepemudaan seperti karang taruna maupun hal lainnya.

“Desa Yosowilangun ini ada banyak pelaku UMKM, tentunya ini perlu saya perhatikan dan kita dorong untuk terus berkembang. Serta akan saya bantu dengan menyediakan fasilitas yang mungkin dibutuhkan, jika saya terpilih sebagai Kades Yosowilangun,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya  juga tengah mengajak anak-anak muda untuk andil dalam menata desa  supaya menjadi lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. “Peran serta pemuda atau anak-anak muda nantinya, akan saya bangun melalui teknologi berbasis digital. Anak-anak muda yang tidak lepas dari gadget, tidak hanya digunakan untuk bermain-main saja. Tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pemasukan/ penghasilan,” paparnya.

Caranya, sambung Abdul Khamid, anak muda Desa Yosowilangun yang pandai dalam dunia digital, bisa bekerjasama dengan pelaku UMKM setempat. Terutama dalam hal membantu promosi atau pemasaran produk.

“Kalau kerjasama anak-anak muda dan pelaku UMKM  bisa seiring berjalan, tentunya hal itu akan menimbulkan produktifitas yang menguntungkan secara finansial terhadap kedua bela pihak,” tukasnya.

Ditanya apakah dirinya optimis menang atau terpilih dalam Pilkades Yosowilagun yang bakal digelar pada 26 Maret 2022, Abdul Khamid mengklaim telah mengatongi hampir 3.000 lebih suara. “Dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap) warga Desa Yosowilangun yang berjumlah sekitar 8.000, saya sudah kumpulkan suara 3.000-an. Artinya, suara sisa 5.000-an akan diperebutkan oleh 3 kandidat lain yang bakal turut beradu dengan saya,” ungkapnya.

Rasa optimisme inilah yang membuat dirinya berniat untuk maju sebagai Cakades. Sebelum mendaftarkan diri sebagai Cakades, Abdul Khamid mengelar ikrar bersama para relawan (pendukung) dengan menandatangani fakta integritas visi dan misi yang diusungnya.

Tanda tangan menggunakan tinta merah sebagai bentuk keberanian dan keseriusannya dalam menjalankan amanat. Sementara berdasarkan data yang ada di Balai Desa Yosowilangun DPT warga yang memiliki hak pilih atau suara dalam Pilkades sebanyak 8000 orang.

Sedangkan, Panitia Pilkades Yosowilangun bakal menyediakan 22 lokasi tempat pemungutan suara. (dra)

Dorong Peningkatan Literasi Digital, Jaringan 4G XL Jangkau Kecamatan di Sulawesi Tenggara

0

Kendari, (pawartajatim.com) – Operator telekomunikasi terus berinovasi. Salah satunya, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mendukung visi pemerintah dalam percepatan sekaligus pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan data di seluruh Indonesia.

Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam kurun waktu setahun terakhir, XL Axiata gencar membangun jaringan 4G, berupa lebih dari 16 BTS 4G, hingga ke wilayah pelosok-pelosok pedesaan yang sebelumnya belum terjangkau.

Dari total kecamatan yang ada di provinsi tersebut, 48 persen diantaranya atau 107 kecamatan, dengan total sekitar 1.200 desa telah terlayani jaringan 4G. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari implementasi komitmen XL Axiata mendukung upaya pemerintah Membangun Indonesia Digital.

Group Head XL Axiata East Region, Dodik Ariyanto mengatakan, trafik data di seluruh Sultra meningkat hingga 59 persen dalam satu tahun terakhir. Karena itu, kami harus terus membangun jaringan 4G, baik untuk meningkatkan kualitas layanan, maupun untuk perluasan ke area-area yang memang baru dan memiliki potensi besar.

Seiring dengan pembangunan jaringan, kami juga terus melakukan fiberisasi jaringan untuk meningkatkan kapasitas, agar kenyamanan pelanggan juga semakin meningkat. Dodik menambahkan, keberadaan jaringan 4G di desa/kelurahan di Sultra ini juga merupakan implementasi atas komitmen XL Axiata untuk  turut mendorong peningkatan literasi digital bagi masyarakat yang bermukim hingga pelosok pedesaan.

Tersedianya jaringan internet yang berkualitas dan literasi digital yang terus meningkat akan mendorong produktivitas serta membantu masyarakat beradaptasi dengan berbagai sarana ekonomi digital.

Selain perluasan dan penambahan BTS, XL Axiata juga terus melakukan penambahan kapasitas jaringan 4G baik dari sisi radio maupun transmisi, serta melalui fiberisasi. Hingga saat ini jaringan fiber optik sudah mencapai lebih dari 943 km dan mencakup sekitar 64 persen BTS.

Sementara itu, sejak awal 2022 hingga saat ini sekitar 295 BTS telah ditingkatkan kapasitasnya. Selama setahun terakhir di dalam bayang-bayang pandemi, trafik data XL Axiata di Sultra tetap mengalami peningkatan sekitar 12 persen, dengan kenaikan trafik tertinggi ada di Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Muna.

Di seluruh Sultra, XL Axiata memiliki BTS 4G terbanyak di Kota Kendari, yaitu 98 BTS 4G. Kemudian diikuti wilayah Kabupaten Konawe, lebih dari 40 BTS 4G, dan Kabupaten Muna lebih dari 30 BTS 4G. Untuk area Kabupaten Konawe Selatan ada 27 BTS 4G, Kabupaten Bombana 23 BTS 4G, dan Kabupaten Kolaka dengan 21 BTS 4G.

XL memastikan kualitas jaringan data yang baik di beberapa area wisata dan bandara serta pelabuhan. XL Axiata telah menyiapkan jaringan 4G di Pantai Nirwana di kota Bau Bau, Pantai Kendari, dan Pantai Nambo di Kota Kendari. Sementara itu, untuk Bandara Internasional Haluleo, XL Axiata telah siap dengan 2 BTS 4G dan Pelabuhan Nusantara Kendari 4 BTS 4G.

Saat ini jaringan XL Axiata untuk area Sultra ditopang lebih dari 900 BTS, termasuk lebih dari 430 BTS 4G. Jaringan 4G LTE XL Axiata juga terus diperluas, dan XL Axiata terus berinvestasi untuk jaringan fiber, transmisi, backhaul, modernisasi jaringan, dan berbagai upgrade jaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas, kapasitas jaringan, dan kualitas layanan seiring dengan terus meningkatnya trafik layanan data.

Sementara itu, dalam upaya mendukung program pemerintah dalam penyediaan layanan dan jaringan 4G di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), khusus di wilayah Sultra, sejak tahun 2008 XL Axiata telah mengoperasikan jaringan melalui skema Universal Service Obligation/USO yang dikoordinasi oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi/BAKTI.

Hingga saat ini, terdapat 21 BTS USO 4G di Sultra yang tersebar di tiga Kabupaten, yakni di Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, dan Konawe Selatan.  BTS USO yang terbanyak berada di Kabupaten Konawe dengan 12 BTS USO 4G. (bw)

Tinjau Desa Devisa Tenun di Wedani Gresik, Gubernur Khofifah, Optimis Jadi Pendorong Kesejahteraan Masyarakat

0

Gresik, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur.Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengunjungi sentra kain tenun dan sarung tenun di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kab. Gresik (4/2). Sebagai informasi, Desa Wedani yang dikenal sebagai Desa Sentra Tenun ini merupakan salah satu Desa Devisa yang ada di Jatim.

Dimana, Desa Devisa merupakan salah satu program yang dipelopori Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing komoditas yang dihasilkan suatu wilayah.

Program Desa Devisa ini salah satunya memberikan pendampingan dan pengembangan kapasitas pelaku usaha berorientasi ekspor. Selain di Wedani Gresik, Desa Devisa di Jatim juga terdapat di Desa Kupang Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas rumput laut, serta Desa Devisa Agrowisata Ijen –  Banyuwangi.

Saat meninjau Desa Wedani, Gubernur Khofifah, mengatakan bahwa program desa devisa ini sangat penting dalam upaya mendorong peningkatan akses pasar dan update desain sehingga dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan para pelaku usaha.

“Jadi program Desa Devisa ini sangat strategis terutama dalam meningkatkan kualitas produk terutama dalam mendorong pasar ekspor. Para pelaku usaha industri tenun ini tentunya sangat terbantu bagaimana produknya mengikuti trend pasar,  menggunakan merk yang sama , tetapi bisa memenuhi kualitas sesuai standard ekspor,” katanya.

“Pada akhirnya dengan adanya pendampingan seperti ini maka ekonomi masyarakat meningkat, dan kesejahteraan juga ikut meningkat,” imbuhnya. Menurutnya, produk kain maupun sarung tenun yang dihasilkan di Desa Wedani ini telah diekspor ke berbagai negara.

Berbagai motif khas tenun dari Desa Wedani seperti songket gunung timbul, goyor, dan corak liris sangat diminati pasar luar negeri. Pada kesempatan yang sama, Khofifah pun memuji penerapan Communal Branding yang dilakukan para pengrajin di desa ini.

Dimana, mereka menggunakan merk bersama yakni Wedani Giri Nata/WGN yang digunakan oleh 61 pelaku industri tenun di Desa ini. Melalui communal branding, lanjutnya,  maka standar dari kualitas akan lebih terjaga.

Terlebih ketika ada permintaan produk dalam jumlah yang besar, baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri. “Ditambah market biasanya punya referensi warna dan desain tersendiri. Pengrajin dituntut mengikuti trend pasar.  Dengan communal branding ini akan ada jaminan standar kualitasnya. Desa Devisa Wedani ini bisa dicontoh desa lain  dengan ekosistem yang sudah tertata sangat baik dan sinergi yang sangat baik,” katanya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga memuji semangat para pengrajin tenun di Desa Wedani ini dalam membangun sinergitas, inovasi, kreativitas dan jejaring yang luas. Baik jejaring dengan designer, bahan baku, maupun akses pasar yang luas.

“Mudah-mudahan pengalaman baik desa devisa Wedani  ini bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi daerah lainnya,” katanya. Gubernur Khofifah, menyampaikan bahwa tradisi  menenun  di Jawa Timur merupakan tradisi turun temurun yang harus terus dilestarikan.

Di Desa Wedani ini sendiri sudah sampai generasi keempat. Kemudian di beberapa daerah penghasil tenun lainnya di Jatim seperti di Larangan Lamongan dan Bandar Kidul Kediri adalah generasi ketiga.

“Tidak banyak yang tahu bahwa tradisi menenun di Jawa Timur sudah dari generasi ke generasi. Dan saat ini merupakan kesempatan untuk kembali meluaskan pengenalan sekaligus memasarkan seiring dengan suksesnya  pemasaran batik Jawa Timur  sebagai produk budaya dan kreatif berbagai daerah,” katanya

Ke depan, Khofifah berharap akan semakin banyak desa-desa di Jatim yang akan menjadi Desa Devisa. “Potensi desa yang ada di Jatim sangat banyak. Potensi ini yang memang harus terus kita gali dan dampingi agar produknya tidak hanya disukai pasar dalam negeri tapi juga luar negeri,” pungkasnya. (bw)

Jurus Hadapi Gelombang Ketiga Covid-19, Capaian Vaksinasi Booster Jatim Tertinggi 

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Lonjakan kasus Covid-19 secara nasional telah nampak sejak minggu ke-3 Januari 2022. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Rabu (2/2) lalu menyebut bahwa Indonesia telah resmi masuk gelombang 3 covid-19.

Berdasarkan data Kemenkes RI per 3 Februari 2022, tercatat 17.895 kasus baru terdeteksi secara nasional. Laporan kenaikan kasus terbanyak dicatatkan oleh DKI Jakarta yakni sebanyak 10.117 kasus, lalu Jawa Barat dengan 7.308 kasus baru, Banten 4.312 kasus baru, Bali dengan 1.501 kasus baru dan Jawa Timur tercatat 1.394 kasus baru.

Dengan kondisi tersebut, Gubernur Jawa Timur/Jatim Khofifah Indar Parawansa, menyebut bahwa dirinya bersama Forkopimda Jatim, jajaran Pemprov Jatim, Pemkab/pemko se-Jatim telah menyiapkan sejumlah jurus guna menangani dengan sigap gelombang ketiga di Jatim.

Gubernur Khofifah, menerangkan, langkah sigap tersebut dilakukan dengan melakukan upaya preventif atas lonjakan kasus yang biasa terjadi usai libur panjang. “Seperti pola sebelumnya, bahwa akan terjadi lonjakan kasus pasca libur panjang. Kita sudah siapkan rencana (plan) sejak November lalu. Sehingga lonjakan kasus  diharapkan bisa terantisipasi,” ungkap Gubernur Khofifah.

Adapun langkah antisipatif dan preventif tersebut disiapkan secara matang antara lain dengan melakukan optimalisasi Tracing, Testing dan Treatment (3T), penerapan 5M dan percepatan vaksinasi.

“Alhamdulillah meski secara nasional kasus merangkak naik, situasi di Jatim meski mengalami kenaikan tetapi  masih terkendali dan indikator penanganan pandemi masih sesuai standar WHO,” jelas Khofifah.

Sementara, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 Jatim per tanggal 3 Februari 2022, Khofifah memaparkan, kapasitas testing di Jatim mencapai 4x standar WHO yakni 160.000 – 180.000 tes PCR per minggunya. Dengan testing yang memadai, prosentase positivity rate di Jatim tercatat 1,72 persen.

“Positivity rate tersebut masih sesuai dengan standar WHO yakni dibawah 5%. Sementara kita tahu saat ini positivity rate nasional adalah 8,95 persen,” tuturnya. Lebih lanjut, persentase tracing dari kasus positif di Jatim pun masih dalam kondisi memadai yakni 15,64. Hal tersebut masih sesuai standar yang ditetapkan Kemenkes yakni 15 orang per 1 kasus. Sedang jika dibandingkan dengan tracing ratio nasional saat ini berada di angka 8,92.

Hal yang sama juga terjadi dalam persentase Bed Occupancy Rate (BOR) di Jatim yang masih dalam kategori aman, meski penambahan kasus juga terjadi. Tercatat saat ini BOR Isolasi di Jatim masih berada dalam angka 4,31 persen per minggunya. Sedangkan BOR mingguan nasional sudah merangkak naik di angka 13,85 persen.

“Tentunya terkendalinya indikator epidemiologi ini berkat pengalaman sebelumnya dari Jatim dan kolaborasi yang baik dari seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Khofifah berharap terjadinya gelombang omicron yang juga dialami oleh negara-negata besar lainnya tidak membuat masyarakat kaget dan panik.

“Di negara besar lain gelombang Omicron ini terjadi selama 1-2 bulan. Kita tidak boleh panik dengan terjadinya kenaikan kasus. Tapi kita harus bersama-sama (sinergi) dan fokus pada penguatan prokes dan vaksinasi. InsyaAllah kita bisa bisa mencegah kenaikan kasus dan mencegah jatuhnya korban akibat Covid – 19” ujarnya.

Mantan menteri sosial RI ini juga mengungkapkan bahwa dalam upaya penanganan covid-19 dengan menggencarkan vaksinasi membuat capaian vaksinasi ketiga (booster) Jatim tertinggi secara nasional dengan total capaian vaksin mencapai 766.800 orang

“Kita akan bersama-sama dengan tiga pilar plus pemerintah daerah, TNI/POLRI, DPRD/Parpol, plus tokoh agama/Toga dan tokoh masyarakat/Tomas, maupun pentahelix approach yang melibatkan pemerintah, kampus, media, sektor swasta dan masyarakat untuk terus menggenjot capaian vaksinasi. Utamanya di daerah yang vaksinnya belum mencapai standar. Strong partnership dan sinergitas akan menjadi kunci percepatan capaian vaksinasi ini,” kata Khofifah.

Masih dalam data yang sama, capaian vaksinasi dosis pertama Jatim mencapai 87,60 persen atau setara dengan 27.878.421 dosis tersuntikan. Sedangkan untuk capaian vaksinasi dosis kedua mencapai 64,56% atau setara dengan 20.545.928 dosis tersuntikan. Baik capaian dosis pertama maupun dosis kedua menjadikan Jatim menempati posisi kedua tertinggi capaian vaksin nasional.

Sedangkan untuk capaian vaksinasi anak (6-11 tahun) telah tervaksin sebanyak 2.244.708 anak di 38 kabupaten/kota se-Jatim. “Mohon untuk kabupaten/kota yang capaian vaksinasinya belum memenuhi target agar segera melakukan percepatan. Dan saya minta penerapan prokes dan 5M diperketat ditengah mobilitas yang sudah tinggi ini,” pungkasnya. (bw)

Capai Zero Stunting Jatim, Optimalkan Data PK21 Lewat New Siga

0

Malang, (pawartajatim.com) – Dalam rangka penguatan program Bangga Kencana untuk percepatan penurunan stunting, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional/BKKBN Jawa Timur/Jatim melakukan pertemuan bersama Kepala OPD-KB Kabupaten/Kota se-Jatim sebagai upaya meningkatkan komitmen untuk menjalankan program Bangga Kencana, khususnya Percepatan Penurunan Stunting, untuk mencapai zero stunting di wilayah Jawa Timur.

Pertemuan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra Maria Ernawati, MM, didampingi Sekretaris Perwakilan BKKBN Jatim, Nyigit Wudi Amini, S.Sos., M.Sc., disela kegiatan Pertemuan Percepatan Penurunan Stunting melalui Program Pembangunan Keluarga bersama mitra kerja, 2 – 4 Pebruari 2022 di Hotel Atria Malang.

Saat diskusi, Erna menyampaikan Program Bangga Kencana tahun 2022 mengacu pada data PK 2021 melalui New SIGA, bahwa cakupan data PK21 109,08 persen (data by name by address) sebanyak 57 indikator dapat digunakan sebagai data mikro maupun untuk intervensi program yang lainnya.

“Berdasarkan RPJMN 2020-2024 kebijakan penurunan stunting sudah sangat komprehensif. “Kita memahami ada daerah-daerah yang menjadi lokus prioritas untuk stunting, namun di tahun 2022 ini seluruh Kabupaten/Kota dilakukan percepatan lokus dari indikasi target,” jelasnya.

Erna menekankan, BKKBN telah melaksanakan Pendataan Keluarga 2021 sehingga memiliki data eligible by name by adress yang bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan program. BKKBN Bersama OPD-KB sebagai garda terkuat di tingkat Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi kejar Penurunan Stunting 14 persen dengan aksi zero stunting di Jawa Timur melalui optimalisasi data PK21 melalui New SIGA. (bw)

Saat Soft Launching, Ada 19.972 Transaksi Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di JFX dan KBI

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Mengawali Februari 2022, PT Jakarta Futures Exchange (JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia/KBI soft launching kontrak perdagangan Pasar Fisik Emas Digital off exchange secara virtual yang dihadiri oleh anggota JFX dan KBI serta peserta pedagang pasar fisik emas digital.

Turut hadir Direksi JFX dan KBI, baik secara virtual dan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hingga saat ini, telah ada 3 perusahaan peserta pedagang pasar fisik emas digital yang telah mengajukan sebagai pedagang pasar fisik emas digital di JFX dan KBI.

Dimana 2 perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti yaitu PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) dan PT Pluang Emas Sejahtera, sedangkan 1 perusahaan lainnya masih dalam proses.

Pada saat soft launching tersebut telah tercatat sebesar 19.972 transaksi perdagangan pasar fisik emas digital di JFX dan KBI. Stephanus Paulus Lumintang Direktur Utama JFX, mengatakan dengan adanya kontrak baru ini akan lebih menyemarakan dan menambah warna dalam dunia investasi perdagangan komoditi pada era digitalisasi saat ini.

JFX akan terus mengembangkan instrumen-instrumen investasi lainnya dengan inovasi-inovasi serta didukung dengan teknologi informasi terkini dalam melengkapi harapan dari para pelaku pasar dan investor, serta tingkat keamanan dan kenyamanan baik dari pelaku usaha dan investor khususnya.

Dalam waktu dekat ini rencananya akan diadakan Grand Launching perdagangan pasar fisik emas digital baik off Exchange dan on Exchange. Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT KBI, Fajar Wibhiyadi, mengatakan dalam kapasitas sebagai lembaga kliring, mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 13 Tahun 2019 tentang  Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, disebutkan bahwa tugas kami sebagai lembaga kliring adalah mencatat jumlah kepemilikan Emas Pedagang Fisik Emas Digital sesuai dengan Bukti Simpan Emas yang diserahkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan.

Pasar Fisik Emas Digital ini kami proyeksikan kedepan akan menjadi trend investasi bagi masyarakat. Untuk itu, kami bersama dengan JFX selain menyelenggarakan perdagangan pasar fisik emas digital, tentunya juga akan menjalankan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait investasi emas digital ini, sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik.

Bersamaan dengan acara soft launching tersebut, JFX dan KBI telah menorehkan pencapaian transaksi multilateral dan bilateral sebanyak 1.110.827 lot yang terdiri dari 137.458 lot untuk transaksi multilateral dan 973.369 lot untuk transaksi bilateral.  Sementara untuk transaksi pasar fisik timah sebanyak 1.270 ton.

Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik di bulan pertama tahun 2022.  JFX dan KBI akan terus meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pemangku kepentingan dalam industri perdagangan berjangka komoditi serta seluruh masyarakat Indonesia tentang pentingnya investasi saat ini, dengan melakukan edukasi dan sosialisasi tanpa henti dalam rangka meningkatkan literasi tentang perdagangan berjangka di Indonesia. (bw)

Ada ASN Pemkot Menghuni Rusun, Wakil Ketua DPRD : Mestinya Tahu Dirilah

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony, ikut angkat bicara soal adanya Aparatur Sipil Negara/ASN yang masih menghuni rumah susun sewa/Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya. Sebab, peruntukan rusun itu memang untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR.

“Jadi, kalau masih ada ASN yang menghuni rusun, maka rekomendasi saya dengan melihat ledakan daripada MBR di Surabaya, mestinya mereka tahu dirilah. Meskipun tanpa didata pun, mestinya mereka tahu diri dan mencari tempat di luar rusun. Jadi, kita imbau untuk tahu dirilah,” tegas AH Thony.

Menurut dia, ASN juga memiliki gaji di atas UMR dan gajinya kontinyu. Bahkan, pendapatan ASN Pemkot Surabaya itu terkenal tinggi, sehingga sudah semestinya mereka mencari tempat tinggal lain di luar rusun, karena rusun itu peruntukannya untuk MBR.

Selain itu, semangat untuk pindah ke tempat lain itu seharusnya dipadupadankan dengan spirit Wali Kota Surabaya yang ingin segera menuntaskan jumlah ledakan MBR yang saat ini luar biasa. Bahkan, banyak diantara MBR itu tidak memiliki tempat hunian yang layak.

‘’Nah, kalau para ASN ini keluar dari rusun, maka rusun itu bisa diisi MBR, sehingga antreannya yang tembus 11 ribu itu bisa berkurang dan mereka punya tempat tinggal layak,” kata dia. Politisi Gerindra ini juga meminta para ASN yang masih tinggal di rusun untuk tidak masuk ke dalam zona nyaman.

Sebab, cepat atau lambat mereka akan segera dipindahkan dari rusun tersebut, karena peruntukan rusun itu bukan untuk ASN, tapi untuk MBR. Disamping itu, Thony juga menjelaskan bahwa pendataan kepada seluruh penghuni rusun, termasuk ASN, merupakan sesuatu yang mutlak.

Namun, setelah didata harus jelas penggunaan data tersebut. Ia mencontohkan apabila ada ASN yang menghuni rusun diminta untuk keluar, lalu pemkot juga harus menyiapkan alternatif tempatnya, seperti rusun milik sendiri yang layaknya apartemen.

“Ini juga bisa menggandeng pihak ketiga atau pihak swasta. Tapi yang pasti, persoalan ini harus didiskusikan lebih lanjut supaya sama-sama enak, ASN keluar rusun enak dan pemkot juga bisa menjalankan spirit wali kota,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto, mengatakan, penghuni rusun itu harus dikembalikan kepada Peraturan Daerah (Perda), yaitu penghuninya harus MBR, karena peruntukan rusun itu memang untuk MBR, bukan ASN.

Karena itu, ia meminta Pemkot Surabaya untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap penghuni rusun itu, karena permasalahan penghuni rusun itu bukan hanya soal ditempati ASN, tapi lebih daripada itu.

“Jadi, idealnya rusun itu untuk MBR, makanya kalau koreksi mau dilakukan, harus keseluruhan. Misalnya ada penghuni rusun itu yang sudah punya mobil. Kalau sudah punya mobil dipastikan dia bukan MBR, karena faktanya ada beberapa rusun yang dihuni oleh warga yang sudah punya mobil, bahkan ruangannya juga ada yang dipasangi AC,” kata dia.

Karena itu, PR Pemkot Surabaya itu sebenarnya bukan cuma rusun yang dihuni ASN. Tapi juga terkait rusun yang dihuni oleh warga non-MBR, seperti rusun yang penghuninya sudah punya mobil dan ruangannya dipasang AC.

“Kalau seperti itu, kan gak bisa dibilang MBR, jadi koreksinya harus secara keseluruhan,” pungkasnya. (ko)

Desak Pemkot Data Ulang Penghuni Rusun, Dewan : Harus Benar-benar MBR

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni, mendesak jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mendata ulang penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) di Kota Surabaya. Pasalnya, ada beberapa temuan bahwa di beberapa rusun dihuni oleh orang yang mampu, ada yang memiliki mobil dan bahkan ada ASN yang masih menghuni salah satu rusun.

“Kalau ada ASN yang masih menempati rusun, tentu itu tidak tepat karena peruntukannya rusun itu digunakan untuk MBR. Jadi, penghuni rusun itu harus benar-benar MBR, makanya pemerintah hadir di situ memberikan subsidi bagi sewanya, sehingga harga sewanya murah,” kata Arif Fathoni, Kamis (3/2).

Karena itu, kalau masih ada ASN yang menempati rusun, tentunya hal itu melanggar peraturan dan melanggar estetikanya, pantas dan tidak pantasnya. Sebab, pemerintah membangun dan memberikan fasilitas itu untuk tempat tinggal MBR.

“Nah, ASN ini pasti tidak termasuk ke dalam golongan MBR itu,” kata Arif Fathoni yang juga Ketua Fraksi Golkar Surabaya ini. Selain ada ASN yang menghuni rusun, Fathoni menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa banyak penghuni rusun yang sudah memiliki mobil.

Artinya, itu sudah tidak pantas untuk menghuni rusun, mengingat jumlah antrian warga yang ingin menempati rusun milik pemkot ini sudah mencapai 11.000. “Mudah-mudahan dengan adanya temuan dan informasi ini, jajaran dinas terkait bisa mendata ulang dan melakukan pendataan secara keseluruhan terkait dengan penghuni rusun.

Apalagi saat ini masih awal tahun, sehingga kami berharap pendataan ulang ini dilakukan secara komprehensif. Kalau ada masyarakat Surabaya yang sekarang sudah mengalami kenaikan kelas, sebaiknya segera dipindahkan,” tegasnya.

Ia juga berharap kepada warga Surabaya penghuni rusun yang sudah naik kelas secara ekonominya, diharapkan untuk sadar dan keluar dari rusun, karena saat ini antreannya sudah sangat banyak. “Mbok yo jangan menempati rusun, itu dzolim, karena di sisi yang lain banyak saudara-saudara kita yang sudah antre ingin menempati rusun, yang mana secara ekonomi mereka benar-benar tidak mampu,” ujarnya.

Saat ini, ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Adapun 20 rusunawa tersebut di antaranya Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura dan Babat Jerawat.

Sedangkan, daya tampung Rusunawa di Kota Surabaya yang terdiri dari 103 blok dengan 4.890 unit yang memang diperuntukkan bagi warga Surabaya yang masuk dalam kategori MBR. Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi A lainnya, Imam Syafi’i.

Menurut dia, Pemkot Surabaya harus benar-benar selektif terhadap penghuni rusun. Sebab, rusun itu diperuntukkan untuk warga yang memang benar-benar membutuhkan, terutama MBR. “Yang penting juga kalau ada penghuni baru, itu harus berdasarkan antrean, jangan hanya karena dekat dengan pejabat dan anggota dewan lalu dimasukkan ke rusun. Karena antreannya banyak, entah siapa ayng antre duluan, maka dia yang dapat duluan,” tegasnya. (ko)