Surabaya, (pawartajatim.com) – Sejumlah permasalahan impor, tidak jarang membuat para importir ‘dituding’ menjadi biang penyebab permasalahan tersebut. Padahal menurut Medy Prakoso, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, tidak semua masalah impor yang timbul itu akibat ulah importir.

Menurut dia, jika muncul berita tentang masalah impor, tuduhan langsung mengarah pada pelaku impor, seperti importir gelap, nakal hingga abal-abal. “Awam pasti menuduh negatif jika terjadi masalah terhadap barang impor itu. Padahal belum tentu seperti itu duduk masalahnya,” katanya saat bersilaturahmi ke Pengurus PWI Jatim di Gedung Wartawan PWI Jatim di Surabaya, Senin (24/1).

Pada kesempatan itu, Medy didampingi beberapa pengurus Ginsi Jatim, yaitu Warsidi (Sekretaris), Henky Kurniawan (Kabid Kepelabuhanan & Kepabeanan), Gede Widiadi Sarat (Wakil Ketua Bidang Kepelabuhanan & Kepabeanan) dan Yuli Maria Lyanawati (Kabid Perdagangan & Perindustrian).

Bertolak dari permasalahan tersebut, lanjut Medy, Ginsi Jatim akan menggandeng PWI Jatim, khususnya Wartawan Seksi Kemaritiman & Kepelabuhan, untuk bersinergi mengurai dan menjelaskan jika terjadi masalah impor.

“Kami akan terbuka dan sesering mungkin berdialog dengan PWI. Semua bisa kita urai secara jelas dan terbuka. Karena itu saat ini kita awali kerjasama ini dengan mendatangi Kantor PWI Jatim bersama pengurus Ginsi Jatim,” katanya.

Sementara, PWI Jatim saat menerima kunjungan Pengurus Ginsi Jatim diwakili oleh Sokip (Wakil Ketua PWI Jatim), Budi Setiawan (Wakil Sekretaris I), Oki Lukito (Penasihat Seksi Wartawan Pelabuhan & Maritim), S. Ardiansyah (Ketua Seksi Wartawan Pelabuhan & Maritim), Jufri Yus (Wakil Ketua Seksi Wartawan Pelabuhan & Maritim), Rizki (Sekretaris Seksi Pelabuhan & Maritim).

Sokip menyambut baik niat Ginsi menjalin kerjasama dengan PWI Jatim. “Tentu saja kerjasama itu dilakukan sesuai bidang masing-masing yang terkait dengan Ginsi. “Berbagai masalah bisa diurai, mulai dari soal impornya atau soal lain yang menjadi penyebab terjadinya masalah serius lain, seperti kongesti.

“PWI Jatim ingin seperti dulu, bisa menjalin hubungan dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi-asosiasi. Bisa sinergi dalam kajian-kajian maupun dialog-dialog. Ajak ngobrol atau ngopi bareng, bukan hanya seminar-seminar saja,” tutur Direktur media online www.petisi.co ini.

Sokip menambahkan, permasalahan impor bagi masyarakat masih banyak yang bias, karena itu masyarakat juga perlu edukasi tentang persoalan impor. “Pelatihan atau tambah ilmu untuk wartawan juga penting. Ini perlu dilakukan rutin. Peningkatan kapasitas wartawan di lingkungan PWI Jatim juga terbuka untuk asosiasi lain di pelabuhan, selain Ginsi,” ujar Sokip. (bw)

Gresik, (pawartajatim.com) – Kabupaten Gresik sekarang memiliki gedung uji kir baru. Di tempat yang baru ini fasilitas lebih  bagus dan lokasinya luas. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, meresmikan gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang berlokasi di Desa Cerme Lor, Kecamatan Cerme, Senin (24/1).

Gedung uji kir yang diresmikan ini berdiri di lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik seluas 20.369 M². Terdiri dari gedung utama dan kantor seluas 1.445 M² dan musholla dan kantin termasuk Koperasi Dinas Perhubungan seluas 105 M².

Pembangunan gedung uji kir ini merupakan angan-angan sejak 13 tahun yang lalu dan akhirnya bisa terealisasi pada awal  2022 ini.  Pembiayaan berasal dari Pemkab Gresik dan bantuan hibah Provinsi Jawa Timur berupa sarana alat pengujian.

“Dengan adanya Gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ini pelayanan terhadap masyarakat terkait uji KIR kendaraan bisa dilakukan. Dan juga sebagai sarana dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” papar Plt Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Edy Hadisiswoyo.

Bupati  Gresik mengingatkan agar berdirinya gedung dan fasilitas pegujian kendaraan bermotor yang megah ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. “Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah sisi pelayanan dan  kedua adalah bagaimana peningkatan PAD  bisa tercapai,” ujar Bupati Yani.

Dalam sisi pelayanan, Bupati Yani mengharapkan adanya perubahan yang lebih baik dari sistem uji KIR yang lama menjadi yang baru. Pelayanan lambat, sulit, dan ribet harus dicoret lewat kinerja yang baik.

“Jangan sampai uji kir di Kabupaten Gresik dikenal masyarakat kinerjanya lambat, lama dan sulit. Harus ada perubahan bagaimana caranya pelayanan uji KIR menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan,” harap  Bupati milenial ini.

Pelayanan kepada masyarakat ini berkali-kali ditekankan bupati, hal ini lantaran di era seperti sekarang kualitas pelayanan adalah hal yang utama. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas, masyarakat akan merasa nyaman dalam memanfaatkan layanan uji kir kendaraan.

Sehingga potensi PAD yang diperoleh bisa dimaksimalkan masuk dalam Kabupaten Gresik. Hasil akhirnya nanti juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan di Kabupaten Gresik. Selain itu, Bupati Yani, juga memberikan dorongan agar kedepan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terus bertransformasi dari kebiasaan dan sistem lama menjadi kebiasaan dan sistem baru yang lebih baik dan transparan.

Kegiatan peresmian gedung ini, dihadiri pula oleh beberapa mitra Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang berasal dari beberapa perwakilan perusahaan. Dalam kesempatan ini perwakilan perusahaan yang hadir juga menyampaikan harapannya kepada Bupati Yani.

“Harapan kami tentu saja adalah pengurusan yang cepat, mudah dan tidak ruwet,” ujar salah satu pengusaha bidang angkutan dari perusahaan smelter ini. Turut dalam kegiatan ini Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman beserta Asisten dan jajaran Forkopimda, jajaran Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Gresik.

Dari tingkat Provinsi Jawa Timur tampak hadir Kepala UPT P3LLAJ Dinas Perhubungan Jatim Imam Chairil, Perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim 4 Galuh Putra, serta Perwakilan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jatim Ahmad Badik.

Sebelumnya pelaksanaan uji kir di Gresik dilakukan di Jl.Wahidin SH, yang lahannya masih numpang. (dra)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Dengan begitu, kata dia, ekonomi Jatim dapat  lebih cepat bangkit dan terus tumbuh secara inklusif.

Ajakan tersebut disampaikan Khofifah khususnya setelah terpilih dan dilantiknya pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo pada Musyawarah Provinsi IX Apindo Jatim yang diketuai Eddy Widjanarko. Selamat menjalankan tugas semua jajaran Apindo Jatim periode 2022-2027.

Menurut Khofifah, Provinsi Jatim memiliki potensi yang besar di ketiga sektor tersebut. Beberapa potensi yang bisa diinvestasi para pengusaha seperti komoditas kopi dan kakao, peternakan sapi, hingga proses pengolahan  padi menjadi beras premium.

Sektor pertanian komoditas  padi misalnya, Khofifah menjelaskan, beras-beras yang dihasilkan dari padi di Jatim masih banyak yang kualitas  medium. Oleh karenanya, Khofifah berharap para pengusaha bisa berinvestasi di sektor ini khususnya pengadaan dryer dan RMU (rice milling unit) sehingga bisa menghasilkan beras  kualitas premium.

“Saya juga berharap ada penyiapan Alsintannya (Alat dan Mesin Pertanian), Harvester bisa membantu loss nya padi saat dipanen. Jika dipanen manual, lossnya bisa sampai 10 persen. Dengan harvester bisa dibawah satu persen,” Harapan ini disampaikan Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (23/1).

“Dengan begitu, secara otomatis produktifitas pertanian di Jatim akan meningkat, yang dibarengi dengan bertambahnya  kesejahteraan para petani juga akan semakin berlipat,” imbuh Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Sosial RI tersebut juga memaparkan, pada tahun 2021, untuk pertama kalinya produksi padi Jawa Timur tertinggi secara nasional. Yakni sebanyak 9.934.361 ton GKG. Itu artinya, Jawa Timur menjadi sentra produksi beras terbesar di Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan hal yang dilakukan sebenarnya sederhana, kalau sudah mulai musim hujan saya keliling, dan mengingatkan jangan telat menanam sesudah panen. Kalau jaraknya lama, kesusul kemarau dan genangan air tinggi,” kata Khofifah.

Untuk kopi dan kakao sendiri merupakan komoditas perkebunan yang paling dibutuhkan untuk mendukung ekspor Jawa Timur. Lantaran permintaan kopi dan kakao baik di pasar domestik maupun internasional selalu meningkat. Salah satunya Kopi Jember dan Bondowoso yang sudah masuk pasar internasional. Bahkan Kab. Bondowoso memiliki tagline sendiri sebagai “Republik Kopi”.

Topografi wilayah di Jatim untuk bisa dikembangkan lebih besar misalnya  kopi dan kakao yang potensinya luar biasa. Hari ini kita ingin mengajak para pengusaha Jatim yang memiliki lahan, barangkali bisa bergabung dalam pengembangan kakao dan kopi di Jatim.

‘’Kita masih melihat disparitas wilayah antara selatan dan utara di Jatim, tentu kita berharap bahwa wilayah selatan yang pembangunan infrastrukturnya relatif kurang, ini kalau dibangun dengan penguatan ekonomi melalui kopi dan kakao, saya rasa akan bisa mendorong semua pihak melakukan  percepatan pembangunan infrastrukturnya,” papar Khofifah.

Komoditas lainnya yang bisa dikembangkan yaitu tanaman porang sudah menjadi komoditas ekspor unggulan Jawa Timur. Tujuan ekspor tanaman porang ini mulai dari China, Jepang, dan beberapa negara lainnya.

Nilai ekspor porang yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 volume ekspor porang dari Jatim mencapai 5,51 ton dengan nilai sekitar Rp 270,3 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat 9 persen, menjadi 6 ton dengan nilai sekitar Rp 297 miliar.

“Lalu pada tahun 2020 meningkat hingga 70 persen di volume 10 ton dengan nilai Rp 499,08 miliar. Oleh karenanya saya berharap ada yang invest untuk membuka pabrik pengolahannya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah mengatakan  seleseinya Musyawarah Provinsi ke IX Apindo dan telah dilantiknya pengurus Apindo periode 2022- 2027  ini diharapkan dapat  memperkuat  sinergitas antara Apindo dan Pemprov Jatim serta Pemerintah Kabupaten serta Pemerintah Kota yang ada di Jawa Timur.

“Kami berharap  pengurus Apindo, yang baru dilantik ini  dapat melanjutkan  sinergitas dan kolaborasi yang terbangun sangat baik selama ini.  Tentu akan terus bersambung dalam meningkatkan produktivitas masing-masing jenis sektor  usaha serta menguatkan lingkungan sekitarnya. Penguatan di lingkungan  terdekat perusahaan menjadi bagian penting untuk menjaga ekosistem berusaha,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Apindo Hariyadi Sukamdani menyambut baik terkait penambahan dryer bagi kualitas beras para petani di Jawa Timur. “Misinya Apindo adalah mengupayakan nilai tambah dari potensi yang ada di nasional, apakah itu subtitusi impor ataukah mengolah sumber daya yang ada di Indonesia menjadi mempunyai nilai tambah lebih tinggi,” jelas Hariyadi.

Hariyadi juga menyampaikan terimakasih atas kolaborasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim bersama dengan Apindo Jatim. Menurutnya, Apindo akan terus aktif bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Khofifah.

“Kita berharap, harus segera diisi kekosongannya ini (struktur organisasi Apindo Jatim. Supaya roda organisasi bisa berjalan normal kembali. Kita harapkan hari ini selesai semua dan bisa lebih cepat,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Apindo Jatim, Alim Markus, Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, serta beberapa perwakilan pejabat OPD dilingkup Pemprov Jatim dan para anggota Apindo Jatim. (bw)