Surabaya, (pawartajatim.com) – PT Pelindo Daya Sejahtera/PDS menyalurkan pembayaran uang kompensasi tahap I sebesar Rp 9,4 miliar kepada karyawannya yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT yang kontraknya berakhir 31 Desember 2021 lalu. Hal ini menjadi wujud dari komitmen PDS dalam mematuhi peraturan ketenagakerjaan terbaru.

Penyaluran kompensasi ketenagakerjaan tersebut dilakukan di kantor Pelindo Daya Sejahtera kepada perwakilan karyawan, Jumat (14/1). Sebanyak 2.777 karyawannya yang berstatus PKWT PDS yang tersebar di delapan provinsi yaitu Jawa Timur/Jatim, Jawa Tengah/Jateng, Jawa Barat/Jabar, Kalimantan Selatan/Kalsel, Kalimantan Tengah/Kalteng, Bali, Nusa Tenggara Timur/NTT, dan Nusa Tenggara Barat/NTB, telah menerima uang kompensasi sesuai dengan peraturan.

Direktur Utama/Dirut PT PDS Suroso Wahyu Prihartono, menyampaikan, penyaluran kompensasi ini merupakan bagian dari pemenuhan hak para pegawai sesuai peraturan perundang[1]undangan. Selain itu pemberian kompensasi ini juga merupakan wujud komitmen PDS sebagai perusahaan penyedia jasa sumber daya manusia mewujudkan Good Corporate Governance di lingkungan kerja perusahaan.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga alih daya, PDS berupaya memenuhi hak-hak kepada mitra kerja maupun tenaga alih dayanya. Alhamdulillah ditahun 2020 dan 2021 secara berturut-turut kita mendapat penilaian Sangat Baik. Pemenuhan regulasi ini juga bagian dari kami mewujudkan GCG di perusahaan kami,” kata Suroso Suroso, sambil menambahkan, dirinya mengapresiasi tenaga alih daya PDS yang saat ini mengemban tugas di masing-masing lokasi kerjanya karena telah menunjukkan sikap profesionalitas dan service excellent.

Serta apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih kepada Mitra Kerja PDS, utamanya Pelindo Grup yang telah turut mendukung PDS sehingga pada hari ini PDS bisa memberikan uang kompensasi kepada karyawan PKWT yang ditugaskan di mitra kerja perusahaan.

“Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pegawai atau karyawan PDS yang telah menunjukkan sikap profesional selama mengemban tugas, hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan mutu perusahaan sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa saat ini,” imbuh Suroso.

Sementara itu, penyaluran kompensasi yang dilakukan PDS ini juga mendapatkan apresiasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Kepala Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Rizal Zainal Arifin menyampaikan bahwa pemenuhan hak karyawan PKWT yang dilakukan oleh PDS untuk menjadi contoh bagi perusahaan serupa lain agar bisa menjalankan amanat peraturan seperti semestinya.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya memberikan Apresiasi kepada PT Pelindo Daya Sejahtera karena telah memberikan uang kompensasi kepada pekerja dengan status PKWT yang telah berakhir masa berlakunya.

‘’PDS sebagai anak Perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah menunjukan bukti bahwa perusahaan telah menerapkan syarat kerja yang baik dalam hubungan kerja guna peningkatan kesejahteraan pekerja, mudah-mudahan uang kompensasi yang diterima pekerja tersebut dapat bermanfaat bagi pekerja dan keluarganya,“ pungkas Rizal.

Sebelumnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan sejak PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja diberlakukan, karyawan PKWT yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus diberikan uang kompensasi sebesar 1 (satu) bulan upah dan apabila kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Antusiasme yang besar terhadap minyak bersubsidi ini terlihat saat sidak. Bahkan, Menko Perekonomian, Airlangga dan Wagub Emil pun bertukar pikiran dengan beberapa pelaku UMKM dan Alumni Kartu Prakerja.

Disela-sela mendampingi Menko Airlangga, kunjungan ke Jawa Timur/Jatim, Kamis (13/1), Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim itu mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Jatim untuk memastikan bahwa harga-harga sudah terkendali.

Diantaranya harga komoditas minyak, beras, telur, cabai, dan bawang yang kini disokong oleh pemerintah. Terkait harga minyak, Emil menjelaskan, mengikuti harga pasaran minyak yang kini berada di angka Rp 14.000, namun Pemprov Jatim memberi subsidi sebesar Rp 2.000. Sehingga, per liter minyak dibanderol dengan harga Rp 12.000/kantong.

“Sekarang pemerintah sedang berusaha menekan harga minyak di angka Rp. 14.000. Pemprov Jatim sudah melakukan berbagai langkah untuk menaikkan daya beli minyak masyarakat. Salah satunya dengan subsidi,” ungkap Emil.

Untuk subsidi ini, Emil menjelaskan, pembeli diharuskan menunjukkan KTP. Masing-masing pembeli pun mendapat jatah maksimal pembelian dua kantong minyak, atau 2 liter. Mantan Bupati Trenggalek itu juga memaparkan, koordinasi guna memastikan kestabilan harga sembako ini dilakukan dengan sinergi bersama kementerian perdagangan dan kementerian pertanian.

Pasalnya, naik turunnya harga juga secara langsung menyangkut produksi komoditas dari petani. “Koordinasi ini dilakukan dengan kementerian perdagangan, kementerian pertanian terkait produksi yang dihasilkan oleh petani dan tentu saja harga yang berkembang di pasar-pasar,” sebutnya.

Emil mengatakan, Jatim akan mengupayakan agar produksi gula lokal dapat menjadi salah satu solusi dalam menjaga kestabilan harga gula di Bumi Majapahit. “Untuk gula nanti akan kamu pantau lebih lanjut produksinya. Karena Jatim ini adalah salah satu daerah produsen gula, baik itu dari pabrik maupun kombinasi yang lain,” sebutnya.

Emil memastikan bahwa Pemprov Jatim akan sebaik mungkin berupaya memberikan pembinaan dan pelatihan lanjutan bagi para pelaku usaha. Ini sebagai kontribusi Jatim dalam pemulihan ekonomi. Baik bagi Jawa Timur sendiri, juga untuk Indonesia.

“Ini untuk percepatan pemulihan ekonomi. Kami dari pemprov akan membina dan memberikan pelatihan lanjutan untuk memastikan bahwa semua _output_ terlaksana dengan baik,” tutupnya. Kepada Menko Airlangga dan Emil, seorang pedagang daging ayam mengatakan bahwa pembinaan digitalisasi sistem yang diberikan oleh Pemprov Jatim sangat membantu di masa pandemi ini.

Salah satunya dengan penerapan QR code sebagai metode pembayaran. Ia mengungkapkan, pembeli dan penjual tak perlu repot-repot mengeluarkan uang dan kembalian yang dapat menjadi media penularan Covid-19. Pembayaran dapat dilakukan secara _cashless_ .

“Sekarang meski di keadaan pandemi, saya bisa jual daging ayam potong hingga 200 kg per hari saat ramai. 2 kwintal. Kalau sepi, setidaknya sekirar 150 kg,” katanya. Tak berhenti disitu, seorang pemilik toko kelontong juga menyatakan rasa syukurnya. Di masa pandemi ini, ia mampu meraup pendapatan sebesar 70-80 persen berkat sinergi penjualan online dan offline.

“Saya punya toko kelontong ini. Meskipun sempat hampir putus ada, rupanya usaha masih bisa berlangsung di masa pandemi. Sah satunya dengan mendistribusukan via online. Saya bisa bertahan di masa pandemi dengan 70-80 persen pendapatan,” ucapnya.

Di akhir kunjungannya, Airlangga Hartarto berharap agar kestabilan harga di Jatim dapat senantiasa terjaga. Ia pun mengapresiasi kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Kami mengecek harga di pasar dalam rangka kebijakan pemerintah yang berusaha menekan harga minyak ke Rp 14.000. Untuk menstabilkan harga ini kami lakukan dengan operasi pasar. Mudah-mudahan minggu depan semua stabil seluruhnya, minyak yang diharga Rp 14.000 dan gula Rp 11.000,” sebutnya. (bw)

Jakarta, (pawartajatim.com) – Langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau sehingga stabilitas harga kebutuhan pokok  tetap terjaga. Penegasan ini dikemukakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, saat menghadiri peluncuran “Program Migor 14 Ribu” dan “Holding BUMN Pangan ‘ID Food’” Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Museum Fatahillah, Jakarta, Rabu (12/1).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, dan  Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi.

“Sesuai mandat Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga bapok, program ‘Migor 14 Ribu’ diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terhadap minyak goreng, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menjelaskan, program ‘Migor 14 Ribu’ diharapkan dapat terus mempertahankan penerimaan devisa kelapa sawit yang harganya sangat baik di pasar internasional.

Selain itu, juga dapat menjaga keterjangkauan serta ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. “Kami saat ini sedang melakukan intervensi dengan menggunakan mekanisme Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yaitu menyiapkan 1,2 miliar liter untuk enam bulan pertama 2022. Saya jamin harga minyak goreng akan berada di Rp14.000/liter,” tegas Lutfi.

Ia menambahkan, pada 2022, tren permintaan bapok akan lebih besar daripada pasokan. Saat ini, Kementerian Perdagangan sedang mengatur logistik di 2022. Sehingga, Holding BUMN Pangan ‘ID Food’ yang juga diluncurkan hari ini diharapkan dapat turut mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bapok.

“Kami mohon kerja sama pemerintah, BUMN, dan swasta untuk menjaga kekompakan, kebersamaan, dan membulatkan tekad untuk membuat Indonesia maju. Saya yakin kita bisa dan mudah-mudahan ini dapat menjadi bekal kita ke depan,” tutup Mendag Lutfi.

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, BUMN saat ini sedang melakukan perbaikan ekosistem. Selain itu, juga mengimbau kepada BUMN Holding untuk terbuka dengan inovasi dan teknologi. “Saya berharap ‘ID Food’ bersinergi dengan BUMN lain seperti Himbara, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan lainnya untuk dapat melakukan pendampingan kepada para petani, peternak, hingga nelayan, serta menghasilkan solusi pembiayaan yang benar dengan data yang benar,” tutur Erick.

Sementara itu, Direktur Utama/Dirut PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dukungan dari kementerian dan lembaga sangat penting bagi pembentukan holding pangan.

“Saya harap, ‘ID Food’ dapat memacu semangat kita bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; inklusivitas petani, peternak, dan nelayan; dan menjadi perusahaan kelas dunia,” kata Arief. (bw)