Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Terusan Bojonegoro – Tuban

pawartajatim.com
-
0
Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Terusan Bojonegoro – Tuban

Bojonegoro, (pawartajatim.com) – Jembatan Terusan Bojonegoro-Tuban (TBT)  yang menghubungkan akses antara Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro dengan Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Rabu (12/1). Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol bersama-sama oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.

“Atas nama kita semua, Jembatan Terusan Bojonegoro-Tuban, saya resmikan dengan mengucapkan Basmallah,” kata Khofifah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Jatim Dapil ID Wihadi Wiyanto, para anggota DPRD Provinsi Jatim Budiono, Nur Aziz dan Agung Supriyanto, para Kepala OPD dilingkup Pemprov Jatim, serta beberapa jajaran Forpimda Kab. Bojonegoro, dan para perangkat Desa dilingkungan Kabupaten Bojonegoro.

Sebagai informasi, jembatan yang membentang di atas Sungai Bengawan Solo tersebut, merupakan jembatan yang dibangun sejak April 2021 dengan memiliki panjang 210 meter, dengan lebar jalur kendaraan 7 meter dan 2 x 1 meter untuk trotoarnya.

Gubernur Khofifah mengatakan, Jembatan TBT diharapkan menjadi sarana akses dan konektivitas antara wilayah Bojonegoro dan Tuban utamanya berpengaruh pada sektor ekonomi dan interaksi sosial.  Selain itu, juga dalam rangka membuka kawasan baru dan mempermudah akses masyarakat untuk keluar masuk antar daerah.

Apalagi, lanjut Khofifah, dengan adanya jembatan ini masyarakat yang semula melakukan jual-beli di Pasar Rengel maupun Pasar Kanor menggunakan perahu karena harus melintasi Sungai Bengawan Solo, akan lebih dipermudah dan aman dengan adanya Jembatan TBT.

“Masyarakat Bojonegoro yang ingin ke Tuban atau sebaliknya, saat ini dapat lebih mudah, aman dan cepat. Tidak perlu susah payah lagi memakai perahu penyeberangan Sungai Bengawan Solo yang saat arus besar bisa membahayakan,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Khofifah menyampaikan, dengan adanya Jembatan TBT tersebut, masyarakat dapat memperoleh kesempatan baru untuk mendapatkan rizki, karena mudahnya akses yang akan didapat masyarakat. “Ini artinya yang dibangun bukan hanya koneksitas antar dua kecamatan, tapi dua kabupaten. Kalau akses dan koneksitas lancar dan luas, maka manfaatnya besar, rizkinya pun luas,” pesan Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi sinergitas yang dilakukan oleh Bupati Bojonegoro dan Bupati Tuban, atas inisiasi yang dilakukan dalam rangka pembangunan Jembatan TBT tersebut.

“Harapan saya, selain adanya penyiapan koneksitas dan ekonomi, yang tak kalah pentingnya perlindungan dan keselamatan masyarakat,” jelas Khofifah. Beberapa waktu yang lalu ada kasus penyeberangan perahu mengalami kecelakaan disini dan ada korban jiwa.

‘’Kita berharap perlindungan masyrakat akan ditingkatkan. Salah satu upaya melindungi ialah dengan adanya jembatan ini. Kemudian koneksitas sosial dan efisiensi dengan laju yang memungkinkan melalui jalan ini anytime, ini 24 jam orang bisa membangun mobilitas,” tambahnya.

Gubernur Khofifah berharap, dengan meluasnya akses Bojonegoro-Tuban yang secara resiprokal (saling berbalasan) lembaga pendidikan dan sektor UMKM juga akan semakin luas disekitar terusan Bojonegoro dan Tuban.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mengatakan, dengan adanya Jembatan TBT ini akan menambah moda akses ekonomi, sosial dan kekeluargaan serta sinergitas antar kedua kabupaten. “Saya teringat, Ibu Gubernur menyampaikan bahwa Bojonegoro diharapkan menjadi triger untuk Kabupaten lain. Di 2020 kami juga mencoba membuka perluasan akses kearah Blora, Jawa Tengah sekaligus bisa menopang aktivasi Bandara Ngloran,” ujar Anna.

Senada, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengatakan, jika di tahun 2022 Kabupaten Tuban juga akan menggelontorkan dana sebesar Rp 3,4 miliar, guna perluasan jalan disekitar Jembatan TBT sepanjang 1,8 Km, dengan lebar 6 meter.

“Mohon doanya seluruh masyarakat Tuban-Bojonegoro. Bukan sekedar meningkatkan ekonomi, namun yang rutin setiap tahun kita alami ialah masalah banjir, yang adalah luapan air sehingga menimbulkan banyak korban berjatuhan,” pungkasnya.

Diresmikannya Jembatan TBT ini, membawa sukacita bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Bojonegoro maupun Kabupaten Tuban. Dimana sesuai dengan tujuannya, jembatan ini akan mempermudah transportasi masyarakat dikedua Kabupaten, utamanya disektor ekonomi.

Salah satunya, Siti (45) yang merupakan pedagang sayuran asal Desa Cangakan, Kab Bojonegoro. Dirinya mengaku merasa senang, karena dengan adanya Jembatan TBT tidak perlu lagi bersusah payah menyeberangi Sungai Bengawan Solo untuk mengambil barang dagangannya yang berada di Kabupaten Tuban.

“Terimakasih untuk pemerintah Kabupaten dan juga Gubernur Khofifah. Saya sekarang lebih menghemat waktu. Dalam hati juga was-was kalau harus selalu menggunakan perahu untuk menyeberang,” katanya.

Tak hanya itu, menurutmya dengan adanya Jembatan ini, selain menghemat waktu, hasil penjualannya juga semakin bertambah lantaran menjadikan wilayah sekitar menjadi lebih ramai. Sama halnya dengan Siti, Yono (67) yang merupakan pedagang Kopi asal Tuban juga mengatakan, dirinya mengaku lega karena untuk menuju Kab Ngawi, tempatnya berdagang kini hanya beberapa menit.

“Biasanya saya menyeberang menggunakan perahu 15 menit, tapi saat ini, ada jembatan ini ndak sampai 5 menit. Terimakasih para pejabat dan terutama Ibu Gubernur,” ujarnya. (bw)

Komisi A Minta Hasil Assessment Pejabat Pemkot Surabaya Dibuka

pawartajatim.com
-
0
Komisi A Minta Hasil Assessment Pejabat Pemkot Surabaya Dibuka

Surabaya, (pawartajatim.com) – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Camelia Habibah menyayangkan, hasil assessment sebagai dasar penempatan pejabat baru dilingkungan Pemkot Surabaya, tidak disampaikan ke public. Terutama Komisi A.

“Kami minta hasil asseement itu diberikan, sehingga kami bisa mengukur, bisa melihat. Karena ini merupakan upaya untuk mempertanggung jawabkan ke public. Karena anggaran yang digunakan adalah anggaran publik,” kata Camelia Habibah, di Surabaya Rabu (12/1).

Politisi PKB tersebut menambahkan, kalau hasil assessment tersebut disampaikan terbuka oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, pihaknya bisa melakukan fungsi kontrol, dan memberikan masukan, sehingga kerja pejabat baru nantinya lebih maksimal melayani OPD yang ada.

Camelia Habibah mengkhawatirkan, dengan tidak terbukanya hasil assessment pejabat baru dilingkungan pemkot Surabaya tersebut membuat kerja OPD tidak efektif. Misalnya, di kelurahan dan kecamatan, misinya wali kota itu ingin semua kelurahan dan kecamatan semua persoalan selesai ditingkat bawah.

‘’Sehingga masyarakat tidak jauh-jauh harus ke dinas atau ke pemkot. Ketika yang ditaruh tidak sesuai dengan assesment atau kemampuan mereka. Justru nanti menghambat. Sehingga tidak malah membantu mengoptimalkan tugas di tempat yang baru,” ungkapnya.

Namun, Camelia Habibah, menggaris bawahi kalau penempatan pejabat baru, merupakan hak prerogatif wali kota Surabaya. Semua itu kebijakan kepala daerah. Cuma kita Komisi A sebagai fungsi kontrol, fungsi bugeting bisa memberikan masukan.

‘’Sangat disayangkan ketika kita hasil assesment, pemkot tidak memberikan,” tegasnya. Camelia Habibah, menyoroti, rekrutment tenaga out sourching di lingkungan Pemkot Surabaya. Harusnya rekrutment itu satu pintu di BKD. Kemudian masing-masing dinas menyampaikan ke BKD kebutuhannya, sehingga out sourching yang ada itu tepat guna dan tepat sasaran.

‘’Bukan seperti sekarang lamaran ke Bagian Umum pakai MBR. Banyak yang bukan MBR tapi punya kemampuan tidak bisa masuk,” pungkasnya. (ko)

Tentukan Kelanjutan Pendidikan, SMA N 2 Sidoarjo Gelar Parenting

pawartajatim.com
-
0
Tentukan Kelanjutan Pendidikan, SMA N 2 Sidoarjo Gelar Parenting

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Dalam menentukan kelanjutan pendidikan peserta didik, SMA Negeri 2 Sidoarjo menggelar parenting yang diadakan di Gedung Serbaguna Rohmatul Ummah Perumahan Bluru Permai, Jalan Monginsidi Sidoarjo, Selasa (11/1).

Sebagai pembuka acara, Drs Digdo Santoso, M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 2 Sidoarjo memberikan sambutan pertama, dilanjutkan dengan sambutan dari pihak Komite yang disampaikan Drs. H. Zainul Arifin.

Acara yang dihadiri oleh peserta didik kelas XII didampingi masing-masing wali murid tersebut memberikan bimbingan dan arahan terkait jalur masuk PTN. Baik melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Jalur Mandiri.

Sebagai narasumber, panitia acara parenting menghadirkan Prof DR Umi Dayati M.Pd untuk memberikan motivasi terhadap peserta didik kelas XII dalam mengambil stategi memilih jurusan pada jalur SNMPTN, SBMPTN atau Jalur Mandiri.

Dalam kesempatan itu juga, Ririn Faridah, S.Pd selaku Waka Kesiswaan juga tampil memberikan arahan kepada peserta didik. “Kami berharap kesempatan yang diberikan kepada siswa eligible (40 persen siswa dengan nilai terbaik), agar dapat memanfaatkan jalur SNMPTN dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

“Sehingga dapat mempertahankan predikat SMA Negeri 2 Sidoarjo sebagai sekolah dengan jumlah penerimaan SNMPTN terbanyak se- Jawa Timur/Jatim,” tambahnya. Jangan sampai pada saat sudah diterima di PTN yang dipilih, justru masuk dalam Sekolah Kedinasan atau Politeknik, lebih baik kuota tersebut diberikan kepada siswa yang lain.

Disisi lain, selesai acara parenting, Waka Humas SMA Negeri 2 Sidoarjo Diduk Hari Susanto, S.Pd menjelaskan, kegiatan ini merupakan acara tahunan dalam rangka memberikan bimbingan kepada peserta didik terkait pemilihan jalur masuk PTN.

“Selain di acara ini, harapan kami peserta didik juga harus lebih aktif didalam berkonsultasi dengan guru BK, agar lebih memantapkan pilihannya,” tutupnya. (no)

Pemerintah Gelontorkan Minyak Goreng Murah

pawartajatim.com
-
0
Pemerintah Gelontorkan Minyak Goreng Murah

Surabaya, (pawartajatim.com) – Harga minyak goreng dunia melambung dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah  melalui Kementerian Perdagangan bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) berencana dalam 6 bulan kedepan memberikan subsidi minyak goreng untuk menekan harga di pasaran.

Rencananya, harga eceran minyak goreng dipatok Rp 14.000 per liter. Alfian Limardi, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya minta Pemkot Surabaya untuk melakukan operasi pasar untuk mencegah penimbunan minyak goreng subsidi.

Saat ini, harga minyak goreng di Surabaya hampir mencapai Rp 20.000 per liter. Saya minta PD Pasar Surya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan harus bertanggung jawab untuk monitoring kestabilan harga minyak goreng.

‘’Setiap tahun kita mengeluarkan anggaran untuk memantau harga. Laporkan jika ada indikasi menimbun minyak goreng dan coba-coba memainkan harga,” kata Alfian, di Surabaya Selasa (11/1). Alfian, Dewan Fraksi PSI Surabaya, menyampaikan rakyat sudah menjerit akibat harga minyak melambung.

Apalagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bergerak di kuliner. Teman-teman UMK sampai bingung menentukan harga produknya. “Saya juga minta  pemkot untuk memastikan penerima minyak goreng subsidi tepat sasaran yakni rumah tangga menengah bawah. Jangan sampai yang menerima manfaat adalah rumah tangga berpendapatan tinggi. Sebab bisa saja rumah tangga berpendapatan tinggi beralih ke minyak kemasan yang lebih rendah harganya”, tutup Alfian. (ko)

Gubernur Khofifah Tinjau Banjir Bandang Jember

pawartajatim.com
-
0
Gubernur Khofifah Tinjau Banjir Bandang Jember

Jember, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, meninjau langsung dampak banjir bandang yang melanda beberapa bagian wilayah di Kabupaten Jember, Senin (10/1). Turut mendampingi kunjungan Gubernur Khofifah diantaranya Bupati Jember Hendy Siswanto, Ketua DPRD,  Dandim dan Kapolres  Jember, Kalaksa BPBD Jatim Drs Budi Santosa, Bakorwil Jember Imam Hidayat, dan Kadis PU SDA Isa Anshori.

Seperti diketahui, telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Jember pada Minggu (9/1) sore. Kejadian tersebut menyebabkan 440 rumah terdampak di wilayah Kecamatan Kaliwates dan Rambipuji dan berdampak pada 1.668 warga.

Serta terdapat warga yang meninggal dunia dimana dua diantaranya  terseret arus Sungai Permisen, Ds. Kemiri, Kec. Panti. Setibanya di Jember, kunjungan Gubernur Khofifah diawali di Perumahan Bumi Mangli Permai dan melihat  lokasi terdampak di wilayah RT 04 RW 013, serta menanyakan kondisi warga yang sedang membersihkan lumpur lumpur terbawa arus.

Mantan Menteri Sosial itu langsung berinteraksi dengan warga dan menanyakan kondisi usai banjir. “Sampai seberapa banjirnya, yang sabar nggeh. Bapak ibu sehat sehat nggeh kami upayakan dan identifikasi kerusakan fasilitas umum agar segera diperbaiki,” tuturnya.

Usai peninjauan, Khofifah menyampaikan bahwa kehadirannya di Jember untuk mengidentifikasi dan menyiapkan terkait kebutuhan warga akibat dampak banjir bandang. Apalagi, pasca banjir bandang  biasanya diikuti  pasir dan lumpur yang harus segera dibersihkan.

Untuk itu, penyiapan  Damkar dari Pemkab Jember guna mendukung proses pembersihan dari endapan lumpur maupun material yang ada sangat membantu proses pembersihan. Khofifah mengapresiasi kerjasama dan gotong royong antara Pemkab dengan TNI-Polri bersama warga dalam menangani dampak  banjir bandang.

Sehingga dalam waktu cepat sebagian besar rumah sudah bersih kembali seperti semula. Sementara yang terdampak berat bahkan rumah yang temboknya jebol atau  atap rumah rusak akan di identifikasi untuk direhab.

“Allhamdulillah saya menyampaikan terima kasih atas semua  kegotong royongan dan saling membantu meringankan beban warga terdampak akibat lumpur yang masuk ke rumah warga juga area jalan akses perumahan terdampak,” urainya.

Seusai melihat dan berinteraksi dengan warga Khofifah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan sesuai peringatan dini yang dikeluakan BMKG. Utamanya, ditengah adanya Fenomena La Nina disertai ancaman bencana Hidrometeorologi.

“Kebetulan di Perumahan Bumi Mangli Permai ini terjadi banjir bandang dan banyak rumah serta  infrastruktur jalan yang rusak,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, saat meninjau Sungai Semangir, Khofifah langsung menerjunkan tim dari Dinas PU Pengairan dengan memasang bronjong.

Selanjutnya ada tim lain dari Dinas PU Bina Marga bersama tim dari Pemkab Jember melakukan asesment mempercepat infrastruktur jalan agar masyarakat bisa segera beraktifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa bergerak.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak di Pemkab Jember dan TNI-Polri  serta semua relawan atas kerja Gercep nya,” jelasnya. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto, menyampaikan, di perumahan Bumi Mangli terdapat sekitar 214 rumah terdampak yang dibantu penuh oleh jajaran TNI-Polri.

“Allhamdulillah atas gotong royong yang dilakukan ini. Kami berharap, dukungan dari Pemprov Jatim bisa diberikan utamanya untuk perbaikan dan rehabilitasi yang nantinya akan diberi arahan langsung oleh ibu Gubernur,” harapnya. (bw)

Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Gresik Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

pawartajatim.com
-
0
Tingkatkan Pelayanan, Pemkab Gresik Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Gresik, (pawartajatim) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik ingin terus berupaya menyejahterakan warganya dibidang kesehatan. Untuk mencapai itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan BPJS setempat.

Bupati Fandi Akhmad Yani, didampingi Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Aminatun Habibah, melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan cabang Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, Selasa (11/1).

Perjanjian Kerjasama tersebut, di tandatangani langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Tutus Novita Dewi dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemkab Gresik.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyampaikan Pemjab Gresik berkomitmen dan mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional ebagaimana diamanatkan di Perpres 82 Tahun 2018.

Program JKN-KIS sejalan dengan program  Nawa Karsa bupati yaitu semua masyarakat Gresik bisa mengakses pelayanan kesehatan. Saat ini penduduk Kabupaten Gresik yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sejumlah 1.012.604 jiwa dari total keseluruhan 1.283.961 jiwa.

Dan Pemerintah Daerah telah berkontribusi mendaftarkan sejumlah 171.000 penduduk. “Bagi masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftar mandiri atau secara bertahap akan di daftarkan supaya segera diwujudkan Universal Health Coverage/UHC secara bertahap,” imbuh Gus Yani

Dengan adanya Nota Kesepakatan ini, pihak Pemkab Gresik berharap agar BPJS Kesehatan beserta fasilitas kesehatan dan semua Stakeholder bisa bersinergi untuk mengoptimalkan JKN-KIS. Dan terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Gresik secara merata.

Menurut Gus Yani, kebijakan ini penerapannya diperlukan peran aktif dan komitmen Stakeholder terkait. Seperti Dispendukcapil berperan dalam proses validasi data kependudukan peserta PBPU dan BP yang didaftarkan, Dinas Sosial berperan dalam proses verifikasi peserta PBI dan BP yang didaftarkan serta Dinas Kesehatan berperan dalam pemenuhan premi dan menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan.

Bupati Gus Yani juga mengajak warga masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan 5 M, dan  meningkatkan 3 T secara masif. Serta meningkatkan imun dengan makanan bergizi dan olah raga secara teratur dan bahagia serta berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan.

“Semoga segala Ikhtiar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT,” harap Bupati Gus Yani. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Tutus Novita Dewi mengatakan, Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) ini merupakan program negara yang terlaksana atas amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, yang menjelaskan tugas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun ini sudah memasuki tahun kesembilan penyelenggaraan Program JKN-KIS. Dan sampai dengan 10 Januari 2022 jumlah kepesertaan Program JKN-KIS nasional telah mencapai lebih dari 272 juta jiwa. Khusus untuk  Kabupaten Gresik sendiri  telah mencapai 78.87 persen atau 1.012.604 jiwa dari total keseluruhan 1.283.961 jiwa.

Adapun rinciannya terdiri dari peserta segmen PBI APBN dengan jumlah 359.890 jiwa, segmen PPU dengan jumlah 332.909 jiwa, segmen PBPU dengan jumlah 174.331, segmen PBI APBD dengan jumlah 126.399 jiwa dan segmen BP dengan jumlah 19.075 jiwa.

Sedangkan penduduk yang saat ini belum mempunyai akses pelayanan Kesehatan JKN-KIS kemungkinan disebabkan karena kemampuan bayar yang rendah khususnya untuk segmen peserta PBPU atau mandiri.

Menurut Tutus, dari capaian kepesertaan tersebut, BPJS Kesehatan  bersinergi dengan Pemkab  Gresik untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mensinergikan Program JKN ini.

Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk PBPU dan BP Pemda yang odikelola oleh BPJS Kesehatan. Tutus berharap, adanya sinergi ini dapat bermanfaat dan turut serta andil untuk terus menyukseskan pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Mudah-mudahan kerja sama ini dapat senantiasa terjalin dengan baik dan terlaksana sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing pihak,” harapnya. Pihaknya ingin terus mendapat dukungan mengingat  tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi.

“Semoga kerjasama ini dapat terus berjalan lebih baik untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya,” harapnya. Tampak hadir dalam acara ini, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Suyono, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Nuri Mardiana, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Misbahul Munir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr Mukhibatul Khusnah, Kepala Dinas Sosial Gresik, dr Ummi Khoiroh, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Nurlailie Indah K. (dra)

Tumbuh 48 Persen, Gabah, Timah dan Ayam Karkas Beku Paling Banyak Diregistrasi

pawartajatim.com
-
0
Tumbuh 48 Persen, Gabah, Timah dan Ayam Karkas Beku Paling Banyak Diregistrasi

Jakarta, (pawartajatim.com) – Data pemanfaatan Resi Gudang/RG tahun 2021 dirilis. Data dari PT Kliring Berjangka Indonesia/KBI yang berperan sebagai Pusat Registrasi RG ini menunjukkan, sepanjang 2021 terjadi peningkatan pemanfaatan Resi Gudang.

Dari sisi jumlah registrasi, volume barang, serta nilai pembiayaannya. Dari sisi jumlah registrasi, sepanjang 2021 RG yang diregistrasi mencapai 633 RG, naik 48 persen dibandingkan 2020 sebanyak 427 RG.

Sepanjang 2021 terjadi kenaikan volume barang sebesar 46 persen, dari 9.590 ton pada 2020 menjadi 13.968 ton. Sedangkan dari sisi pembiayaan, terjadi peningkatan dari 195 persen Rp 93,8 milliar menjadi Rp 277,395 miliar di tahun 2021.

Sepanjang tahun 2021, tiga komoditas yang paling banyak memanfaatkan resi gudang adalah Gabah dengan 155 registrasi, Timah 132 registrasi, dan Ayam Karkas Beku sebanyak 120 registrasi.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, selama 2021 pembiayaan terbesar ada di Resi Gudang komoditas Timah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 206,9 milliar disusul Rumput Laut dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 31 Milliar dan Beras dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,1 milliar.

Direktur Utama/Dirut KBI, Fajar Wibhiyadi, mengatakan, terjadinya pertumbuhan pemanfaatan resi gudang, khususnya dari sisi jumlah resi gudang yang diresgistrasi ini menunjukkan bahwa para pemilik komoditas telah memiliki pemahaman yang baik serta memanfaatkan instrument ini.

Selain itu, adanya peningkatan nilai pembiayaan, menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan juga mulai melirik resi gudang untuk penyaluran pembiayaan. RG sendiri merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang/SRG.

Komoditas yang dapat masuk meliputi beras, gabah, jagung, kopi, kakao, karet, karam, lada, pala, ikan, bawang merah, rotan, kopra, teh, rumput laut, gambir, timah, gula putih kristal, kedelai serta ayam karkas beku.

Kedepan, kata dia, akan terus melakukan sosialisasi tentang RG kepada masyarakat. Khususnya ke daerah-daerah yang menjadi sentra komoditas unggulan. Sedangkan terkait pembiayaan, kami juga terus mengajak lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan untuk masuk dalam pembiayaan resi gudang.

Dari sisi layanan, kami juga akan terus meningkatkan layakan prima bagi para pemilik komoditas. Saat ini untuk registrasi kami telah menyiapkan aplikasi Isware NextGen yang menggunakan teknologi Blockchain dan Smart Contract, yang tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilik komoditas untuk melakukan registrasi.

‘’Kami optimis, tahun 2022 resi gudang akan terus tumbuh positif. Khusus terkait dengan pembiayaan, kami proyeksikan akan tumbuh 100 persen,’’ ujarnya. (bw)

Dorong Pemulihan Ekonomi, Gubernur Khofifah Minta OPD Realisasikan APBD 2022

pawartajatim.com
-
0
Dorong Pemulihan Ekonomi, Gubernur Khofifah Minta OPD Realisasikan APBD 2022

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh organisasi perangkat daerah/OPD gerak cepat realisasikan APBD 2022. Percepatan realisasi anggaran tersebut, kata dia, untuk mendukung pemulihan ekonomi Jatim.

Karena dalam keadaan ekonomi dan keuangan mengalami pelemahan akibat pandemi covid-19,  belanja pemerintah menjadi salah satu sumber utama dalam  mendorong pemulihan ekonomi. Apa yang bisa disegerakan,  langsung tancap gas.

‘’Jangan ditunda-tunda karena dianggap masih awal tahun misalnya. Tidak begitu cara pandang kita. Semua langsung tancap persneling,” kata Khofifah, saat memimpin Apel Pagi di Badan Pendapat Daerah (Bapenda), Surabaya, Senin (10/1).

Khofifah mengatakan, percepatan realisasi ini juga sebagai instrumen pembangunan dan mendukung stabilitas ekonomi di daerah. Ada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun, capaian program, serta anggaran, namun yang paling penting terkait hal-hal yang urgent.

Seperti program-program pembangunan infrastruktur harus disegerakan lelangnya. “Saya mengharapkan percepatan realiasi APBD Tahun Anggaran 2022 segera dilakukan. Saya minta tolong semuanya melakukan berbagai percepatan realisasi dari program-program yang sudah disusun. Kekhawatiran tidak bisa menjadi alasan untuk tidak bekerja cepat,” ujarnya.

“Dan kita memaksimalkan belanja daerah agar mampu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tengah kondisi pandemi Covid-19,” tambah dia. Pada kesempatan yang sama, Khofifah menunjukkan apresiasinya pada jajaran Bapenda Jatim atas realisasi pendapatan APBD Jatim 2021 yang berhasil menempati peringkat pertama nasional.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah, realisasi pendapatan APBD Jatim Tahun Anggaran 2021 mencapai 103,97 persen. Dari target pendapatan sebesar Rp 32,9  triliun, sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp 34,2 triliun.

Mantan Mensos RI ini menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Bapenda Jatim dalam mewujudkan pelayanan publik bersih dan berintegritas. Capaian tersebut juga menjadi penanda bahwa inovasi yang dilakukan Bapenda Jatim selama ini telah berseiring dengan semangat reformasi birokrasi.

“Terimakasih  pendapatan kita mengalami peningkatan.  Bersyukur atas kinerja-kinerja yang baik ini bisa menjadi semangat kita untuk bekerja dengan lebih gigih dan tulus,” pungkasnya. Tak berhenti disitu, Gubernur Khofifah kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum usai.

Terlebih lagi, dengan adanya varian baru Omicron yang tingkat penyebarannya lebih cepat. “Kita harus senantiasa waspada dan terus menjaga prokes. Tetaplah waspada, jangan panik. Pandemi Covid-19 masih belum selesai, dan meski kasusnya sudah melandai, ada varian baru Omicron yang kini muncul. Kita tetap tidak boleh lengah dalam penerapan prokes. Kita harus optimis bahwa Jatim dapat bangkit dari imbas Covid-19,” pintanya.

Turut mendampingi Gubernur Khofifah, adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, dan seluruh jajaran Kepala OPD Pemprov Jatim. (bw)

Gubernur Khofifah, Lantik Kepala Perwakilan BKKBN Jatim yang Baru

pawartajatim.com
-
0
Gubernur Khofifah, Lantik Kepala Perwakilan BKKBN Jatim yang Baru

Surabaya, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN Provinsi Jatim Dra Maria Ernawati, MM di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (10/1). Pelantikan ini berdasarkan SK Kepala BKKBN nomor 39/KP.05.01/PEG/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Dra Maria Ernawati, MM yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Gubernur Khofifah, minta Kalan BKKBN Jatim yang baru dilantik untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui intervensi pada permasalahan stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Hal ini dikarenakan tiga hal tersebut menjadi salah satu ujung tombak dalam pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. “Bersama dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim saya  harap BKKBN dapat memberikan kontribusi lebih signifikan lagi dalam mempercepat peningkatan IPM di Jatim, menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, perkawinan anak di Jatim dan pencapaian target penurunan stunting sesuai target nasional ke angka 14 persen di tahun 2024,” kata orang nomor satu di Jatim.

Menurut dia, peran BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui pembentukan tim pendamping keluarga  sangat fundamental. BKKBN Jatim bisa memberikan dukungan pada layanan intervensi spesifik maupun sebagai penanggung jawab dalam layanan intervensi sensitif.

“Kami harap BKKBN Jatim dapat melakukan pendekatan multi sektoral yang terintegrasi untuk penanganan penurunan stunting baik bersama dengan TP PKK, tenaga kesehatan dan instansi terkait lainnya.

BKKBN bisa bersinergi dalam mengidentifikasi dan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting agar mendapatkan penanganan yang tepat,” pintanya. Berdasarkan data BKKBN, Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Satus Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021.

Berdasarkan Hasil SSGI 2021, angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021.

Sama halnya dengan Provinsi Jawa Timur turut mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3,35 persen dari 26,86 persen pada tahun 2019 menjadi 23,5 persen di tahun 2021.

“Namun meskipun mengalami penurunan, kita tidak boleh berpuas diri permasalahan stunting masih jadi PR kita bersama,” jelas Khofifah. Selain permasalahan stunting, lanjut gubernur perempuan pertama di Jatim itu, permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) turut menjadi perhatian.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, semenjak pandemi Covid 19  Angka Kematian Ibu di Jawa Timur terjadi peningkatan, pada tahun 2020 tercatat  565 kasus, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 529 kasus.

Hal ini, antara lain meninggal karena covid-19. Sedangkan Angka Kematian Bayi menunjukkan trend menurun tahun 2018 sebanyak 4028 kasus, tahun 2019 sebanyak 3.864, dan tahun 2020 sebanyak 3.611 kasus.

“Saat ini kita dihadapkan pada 2 tantangan baru, yakni masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dengan varian terbaru omicron, dan upaya nasional penurunan angka stunting sampai dengan 14 persen di tahun 2024.

Untuk itu, peran BKKBN sangat strategis dalam sinergi bersama Pemprov Jatim untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 melalui pendekatan keluarga,” jelasnya. Sementara itu, Deputi ADPIN BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tentunya harus berjalan beriringan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

“Salah satu modal utama yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan Program Bangga Kencana adalah ketersediaan data mikro keluarga yang diperoleh dari Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21),” tandas Khofifah.

Menurut dia, data mikro ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan program yang lebih menyentuh bagi kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu pula dapat dioptimalkannya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting yang telah terbentuk di Tahun 2021.

Terus kawal dan lakukan monitoring agar dapat memastikan TPK di Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar,” katanya. “Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bisa meningkatkan performanya, tetap semangat, percaya dan yakin bahwa kita bisa mengatasi permasalahan dalam Penanganan stunting dan pencapaian target Program Bangga Kencana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Turut hadir Deputi bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI. Agus Setiawan, Asintel Kejati Jatim Zulbahri, jajaran Forkopimda Jatim, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (bw)

Wali Kota Bersama Pimpinan DPRD Surabaya Tinjau Hari Pertama PTM 100 Persen

pawartajatim.com
-
0
Wali Kota Bersama Pimpinan DPRD Surabaya Tinjau Hari Pertama PTM 100 Persen

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pembelajaran Tatap Muka/PTM 100 persen bagi PAUD, TK, SD dan SMP di Kota Surabaya mulai berlangsung, Senin (10/1). PTM di minggu pertama ini, dibagi ke dalam dua shift.

Shift pertama 50 persen dan shift kedua 50 persen dengan menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya meninjau langsung pelaksanaan PTM di minggu pertama ini.

Lokasi pertama yang dikunjungi berada di SMPN 19 Surabaya, Jalan Arief Rahman Hakim No 103 B Surabaya. “Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melihat semua kesiapan sekolah. Ini dihadiri dengan para Pimpinan DPRD Kota Surabaya dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, ada Ketua PGRI,” kata Wali Kota Eri.

Dari hasil tinjauannya itu, Wali Kota Eri, menyatakan, bahwa pelaksanaan PTM di minggu pertama ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, di sekolah telah tersedia tempat cuci tangan, alat pengukur suhu hingga barcode PeduliLindungi.

“Yang kedua, ketika masuk di sekolah, ada jaraknya antar bangku, minimal 1 meter atau 100 cm. Karena ada jarak 1 cm, tidak cukup 100 persen. Makanya kita buat dua shift, tapi tetap 100 persen, hanya saja tidak dalam satu waktu. Jadi yang pertama pukul 06.30 – 10.00 WIB, kedua pukul 10.00 – 13.00 WIB,” jelasnya.

Wali Kota Eri, berharap, para wali murid khususnya dari pelajar jenjang SD memberikan izin anak-anaknya mengikuti PTM. Meski dalam Surat Keputusan Bersama/SKB 4 Menteri hal itu sudah tak diperlukan, namun perizinan dari wali murid dinilainya sangat penting.

“Insya allah sambil berjalan kami dari pemkot dan DPRD sambil evaluasi akan kita wajibkan semua masuk 100 persen, tapi tetap dengan dua shift. Kenapa dua shift? kita meyakinkan kepada wali murid bahwa persyaratan yang satu meter juga kita lakukan, jadi nggak ada tumpuk-tumpukan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan PTM ini, kata dia, pelajar tidak diberikan waktu istirahat untuk ke luar kelas. Sehingga semua aktivitas dilakukan di dalam kelas. Bahkan, kantin dan perpustakaan untuk sementara ditutup agar memudahkan guru mengontrol para siswa dan lebih mudah melakukan evaluasi.

“Ini bentuk dari ikhtiar kita. Karena bagaimanapun pendidikan kalau lewat hybrid terus karakter jiwa yang hebat juga akan hilang, kalau online terus anak jadinya individualis. Sehingga pemkot dan DPRD meyakinkan kita berani lakukan (PTM) dan kita coba,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, mengatakan, hal yang sama. Menurut dia, pelaksanaan PTM 100 persen sesuai progres yang ditentukan. Mulai dari penerapan jarak 1 meter antar siswa hingga dilakukan secara 2 shift.

“Saya berharap nanti ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap, juga memantau kondisi pandemi yang ada di Surabaya. Sehingga nanti ketika pandemi sudah terkontrol, bisa ditingkatkan benar-benar 100 persen PTM di sekolah,” kata Herlina.

Meski begitu, Herlina juga berharap ada pengecualian terhadap siswa yang memang memiliki gangguan kesehatan. Menurutnya, secara mutlak siswa yang tidak dapat mengikuti PTM karena gangguan kesehatan, tidak bisa dikatakan membolos sekolah.

“Saya berharap (PTM) tetap mengutamakan faktor kesehatan, aman dan nyaman. Mengutamakan kesehatan anak-anak itu kemudian harus jadi prioritas utama,” pungkasnya. (ko)

1...414415416...469Halaman 415 dari 469