Jakarta, (pawartajatim.com) – Pembentukan Komunitas perempuan PT Kliring Berjangka Indonesia/KBI yang bernama Arkadewi ini, merupakan upaya Badan Usaha Milik Negara/BUMN ini mendorong kontribusi perempuan dan kesetaraan gender. Selain itu, dalam rangka mendukung perempuan untuk berkarya dan berprestasi di BUMN, yang dapat saling mendukung, membangun kapabilitas, serta mampu beradaptasi serta menjaga keseimbangan perannya.

Penagasan itu dikemukakan Direktur Utama/Dirut KBI, Fajar Wibhiyadi, disela-sela peluncuran Arkadewi, Jum’at (31/12/2021) lalu. Sementara, Ketua Arkadewi KBI, Fujo Dwi Nur Fitri, mengatakan, untuk mendukung kontribusi perempuan dan kesetaraan gender tersebut, beberapa misi akan dijalankan.

Diantaranya,  pengembangkan jiwa kepemimpinan perempuan KBI agar menjadi insan yang profesional, militan dan mandiri. Peningkatkan kompetensi, jiwa inovasi, dan digital mindset dalam menghadapi industri 4.0.

Mendukung program srikandi BUMN dalam mewujudkan kesetaraan gender dan kesetaraan pengembangan karir di lingkup perusahaan dan BUMN pada umumnya. Pembentukan Arkadewi di KBI, kata dia, merupakan langkah nyata KBI dalam mengikuti arahan Menteri BUMN tentang pembentukan srikandi BUMN.

Selain itu, dengan adanya Srikandi BUMN di KBI ini juga dalam upaya untuk pencapaian Sustainable Development Goals khususnya di tujuan ke-5. Yaitu, untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

 Adapun dalam tujuan ke-5 ini, akan dipastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan public.

 Upaya yang dilakukan KBI ini sejalan dengan program pemerintah terkait kesetaraan gender. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, menyebut bahwa tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih rendah.

Data dari dari indeks kesetaraan gender yang dirilis Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) pun menyebutkan Indonesia berada pada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga se-ASEAN.

Saat ini KBI memiliki 52 karyawan dan 30 persen diantaranya adalah perempuan milenial. Bahkan salah satu dari lima kepala divisi di KBI adalah perempuan. Adanya perempuan dalam jajaran kepada divisi di KBI ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di jajaran BoC, BoD dan BoD-1 BUMN, yaitu dengan target 15 persen di tahun 2021 dan mencapai 25 persen pada 2023.

Fajar, menambahkan, terkait pemberdayaan karyawan perempuan ini, kedepan KBI akan terus menjalankan program-program yang ada, tentunya dalam kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada.

Dalam hal pengembangan, secara berkala KBI memberikan beasiswa S2 yang juga diberikan kepada karyawan perempuan. Selain itu, kami juga akan terus mendorong dan memberikan kesempatan kepada karyawan perempuan untuk memegang jabatan hingga berada di tingkat kepala divisi.

‘’Kedepan para srikandi KBI akan menjadi perempuan yang professional, kompeten dan mandiri untuk mendukung tercapainya tujuan korporasi, serta tentunya bisa memberikan kontribusi positif untuk masyarakat serta negara” ungkap Fajar. (bw)

Pasuruan, (pawartajatim.com) – Raut wajah Anas Khoiruman (29), pedagang cilok yang biasa mangkal di sekitar Alun-Alun Kota Pasuruan, begitu sumringah siang itu, Kamis (30/12). Matanya berbinar-binar usai menerima rezeki nomplok dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di penghujung tahun 2021. Nominalnya cukup lumayan, Rp 500.000.

Tidak hanya Anas, 90 orang rekannya yang notabene juga merupakan pedagang kaki lima juga mendapatkan rezeki nomplok sejenis berupa zakat produktif untuk modal usaha di Pendopo Gradhika Bhakti Praja Kota Pasuruan.

Selain Zakat produktif, Anas dan rekan-rekannya juga mendapatkan bantuan berupa sembako. Baginya, bantuan tersebut sangat berarti. Selain meringankan bebannya, bantuan ini juga sebagai tambahan modal usaha.

“Alhamdulillah senang sekali. Tidak menyangka. Saya biasa berjualan dari pagi sampe malam dan dapatnya ya tidak seberapa. Tapi ini benar-benar jadi rejeki nomplok buat saya. Maturnuwun Bu Khofifah,” katanya.

Gurat-gurat bahagia juga tampak di wajah Sri Sufiati (60 tahun) yang sehari-hari berjualan di warung kopi miliknya di daerah Mayangan, Kota Pasuruan. Menurutnya, bantuan yang diberikan Khofifah bisa sedikit meringankan bebannya di masa-masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Alhamdulillah senang sekali. Bisa buat tambah modal buat usaha saya. Sekali lagi maturnuwun semoga Bu Khofifah sehat wal afiat,” katanya. Bantuan berupa zakat produktif ini sendiri sebelumnya juga telah dilakukan di berbagai daerah seperti Kab. Ponorogo dan Kab Probolinggo.

Zakat produktif ini berasal dari zakat, infaq dan sodaqoh yang dititipkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jatim. Dalam kesempatan tersebut, Bank Jatim juga turut memberikan bantuan kepada 30 orang pelaku ultra mikro dengan besaran Rp 500.000.

Usai memberikan bantuan tersebut, Gubernur Khofifah berharap bantuan ini akan menjadi bantalan ekonomi yang terus dibangun penguatannya. Sehingga kelompok yang rentan miskin dan hampir miskin tidak jatuh miskin.

“Ini akan menjadi bagian dari penguatan pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi kita di lini yang paling bawah yakni pelaku usaha ultra mikro dan juga mikro, baru kemudian usaha mikro kecil menengah,” katanya.

Nantinya, untuk pelaku usaha ultra mikro dan mikro, Pemprov Jatim akan kita menyiapkan format pinjaman atau kredit dengan subsidi bunga melalui Bank UMKM Jawa Timur. Dimana masing-masing hanya boleh meminjam maksimal Rp 10 juta dan akan mendapatkan subsidi bunga, sehingga bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah 3 persen.

“Jadi subsidi bunga ini berasal dari APBD Pemprov Jatim. Jadi kredit Rp 10 juta tapi bunganya hanya 3 persen karena disubsidi oleh Pemprov. Pokoknya semuanya semangat,  ayo optimis Jatim bangkit, mudah-mudahan ekonomi kita cepat  pulih ,” katanya.

Khofifah pun mengajak seluruh pihak  membangun sinergitas untuk membantu kebangkitan pelaku usaha ultra mikro dan mikro melalui penguatan bantalan ekonomi. Sehingga diharapkan akan ada kemandirian para pelaku usaha ultra mikro dan mikro yang pada akhirnya menjadi penguatan kebangkitan ekonomi secara nasional.

“Bapak ibu harus semangat. Ini sudah di penghujung tahun 2021. Mudah-mudahan tahun 2022 panjenengan Allah anugerahkan suasana yang terus membahagiakan kita semua, sehat, rejeki berlimpah  barokah dan umur yang panjang sehat,” katanya yang langsung diamini para hadirin.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jatim ini mengajak semua pihak menatap Tahun 2022 melalui tagline optimis Jatim Bangkit. Tagline ini berdasarkan hasil survei dari Kanwil BI Jawa Timur yang dirilis bulan Oktober lalu bahwa indeks keyakinan konsumen Jatim sebesar 113 persen.

“Artinya bahwa konsumen di Jawa Timur yakin ketika mobilitas masyarakat sudah mulai dibuka pengendalian Covid 19 tetap bisa dilakukan dengan baik, maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus kira-kira seperti itu. Jadi kalau 2021 tagline kita Jatim Bangkit, maka 2022 Optimis Jatim Bangkit,” katanya.

Sementara itu, Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo, menyambut positif dan menyampaikan terimakasih atas bantuan dari Gubernur Jatim dan Baznas ini. Ia berharap bantuan ini bermanfaat dan menjadi nilai tambah bagi para pedagang UMKM.

“Semoga pedagang UMKM di Kota Pasuruan juga bisa naik kelas, bisa bertransformasi. Apalagi UMKM paling kuat menghadapi berbagai badai baik ekonomi maupun saat pandemi Covid-19. Semoga bantuan ini menjadi awal yang baik bagi kita semua apalagi sektor UMKM di Kota Pasuruan juga ikut terimbas pandemi Covid-19,” pungkasnya.

Turut hadir Wakil Ketua Baznas Jatim Husnul Khuluq, Ketua TP PKK Kota Pasuruan Fatma Saifullah Yusuf, Forkopimda Kota Pasuruan, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (bw)

Jakarta, (pawartajatim.com) – Berdasarkan catatan penerimaan iuran JKN-KIS hingga 30 November, sebesar Rp 124,89 triliun, dan diproyeksikan mencapai Rp 137,42 triliun pada 31 Desember 2021. Adapun kanal pembayaran iuran peserta JKN-KIS telah mencapai 696.569 titik.

BPJS Kesehatan menggandeng Bank Nagari, DOKU, dan PT Pegadaian untuk memaksimalkan penerimaan iuran dari peserta JKN-KIS, khususnya segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja.

BPJS Kesehatan menciptakan Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda (ARIP) untuk menghitung iuran JKN dan rekonsiliasi penerimaan iuran segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga membuka Kelas Konsultasi Implementasi Perpres (KKIP) Nomor 75/2019 dan Perpres Nomor 64/2020 sebagai wadah konsultasi, monitoring, dan evaluasi bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan upaya kolekting iuran.

BPJS Kesehatan juga siap mengimplementasikan Program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB) pada tahun 2022 untuk memudahkan peserta JKN-KIS PBPU dan Bukan Pekerja melunasi tunggakan iurannya.

“Tahun ini, kami juga berupaya mengoptimalkan program donasi dan crowdfunding melalui audiensi bersama Wakil Presiden RI. Kami juga mengapresiasi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan bantuan dana sosial sebesar Rp 100 juta untuk Program Crowdfunding BPJS Kesehatan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Kamis (30/12/2021). (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Diawal 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, bersama Pimpinan DPRD Kota Surabaya sepakat menyelesaikan masalah banjir. Terlebih lagi, potensi terjadinya banjir sudah diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) karena tingginya intensitas curah hujan serta meningkatnya permukaan air laut.

“Kami sudah bahas bersama DPRD, kita akan cari hulunya. Banjir ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya saluran dikeruk, karena Surabaya ini air rob tinggi, curah hujan empat kali lipat dari informasi BMKG,” kata Wali Kota Eri, di Surabaya Sabtu (1/1).

Karena itu, wali kota yang akrab disapa Cak Eri, menyatakan, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan banjir adalah dengan mencari hulu sungai di setiap wilayah. Misalnya, banjir yang sebelumnya sempat menggenang kawasan Lontar dapat diselesaikan dengan cara membuat tampungan air berupa bozem.

“Nah, sekarang kita lihat dan cari hulunya, berarti harus ada tampungan air. Seperti di Lontar, ada bozem. Kemudian, di depan Universitas Negeri Surabaya/Uneza sudah tidak banjir, soalnya kita alirkan ke Kali Makmur,” papar dia.

Meski begitu, Cak Eri, mengakui, saat hujan deras turun, sejumlah kawasan di Kota Surabaya kerap terjadi banjir dan langsung surut. Selain dilakukan pengerukan saluran, tentu saja persoalan ini harus diselesaikan dengan cara lain.

Misalnya, memperbesar saluran atau membuat saluran baru yang dapat langsung menuju ke sungai utama. “Berarti untuk menyelesaikan banjir, tidak bisa kalau misal, oh di kawasan sana banjir, langsung ke sana dikeruk, tidak bisa,” ungkap dia.

Bahkan, di kawasan Ketintang yang merupakan rumah kediaman Cak Eri, juga kerap banjir saat hujan deras turun. Nah, khusus untuk masalah kawasan ini, memang dikarenakan Sungai Ketintang Madya yang terkoneksi dengan Wonocolo, merupakan aliran irigasi untuk sawah.

Sementara, saat ini, kawasan yang dulunya merupakan area persawahan tersebut, sudah dibangun rumah-rumah warga. Daerah Ketintang itu dulu irigasi, sehingga kalau dulu, air masuk ke sungai dialirkan ke sawah-sawah.

‘’Kalau sekarang sawahnya sudah jadi rumah, maka harusnya dibalik, yang awalnya mengalir ke irigasi, harus mengalir ke sungai,” jelasnya. Karena itu, Cak Eri memastikan, untuk menyelesaikan banjir di kawasan Ketintang, pihaknya akan membangun saluran yang dapat langsung mengalirkan air ke Sungai Rolak Gunungsari.

Pembangunan saluran ini diharapkan ke depan dapat mengurangi beban Sungai Irigasi yang menuju ke Wonocolo. “Insya Allah 2022, seperti itu. Kita tahu masalahnya, hulunya apa, oh di sana. Jadi kita buatkan got saluran yang masuk langsung ke Kali Rolak Gunungsari,” terangnya.

Di samping menangani banjir dengan berpedoman pada hulu, Cak Eri, juga mengimbau masyarakat agar dapat mengubah kebiasaan hidup dengan tak lagi membuang sampah di sungai. Tentu saja dalam menyelesaikan soal banjir, pemkot tak bisa bekerja sendiri dan butuh partisipasi gotong-royong serta kepedulian warga.

“Insya Allah anggaran 2022, kita sepakat dengan DPRD fokus ke daerah-daerah yang ada banjir dan genangan langsung selesai. Harapannya kita Forkopimda, hujan tidak ada genangan. Ayo diselesaikan bareng-bareng,” pungkas wali kota. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Badan Usaha Milik Negara/BUMN operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan mengalihkan pengelolaan sejumlah terminal peti kemas kepada subholding PT Pelindo Terminal Petikemas. Hal itu merupakan bagian dari aksi korporasi pasca merger pada 1 Oktober 2021 lalu. Alih kelola operasi terminal direncanakan akan dilakukan mulai awal tahun 2022.

Direktur Utama/Dirut PT Pelindo Terminal Petikemas M. Adji, mengatakan pihaknya direncanakan mengelola dan mengoperasikan 27 terminal peti kemas yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Terminal peti kemas tersebut terdiri dari 15 terminal yang sebelumnya merupakan cabang Pelindo seperti TPK Belawan, TPK Perawang, TPK Semarang, TPK Nilam (Surabaya), TPK Banjarmasin.

Selanjutnya TPK Tarakan, TPK Pantoloan, TPK Bitung, TPK Kendari, Makassar New Port, TPK Makassar, TPK Kupang, TPK Ambon, TPK Sorong dan TPK Jayapura. Dua belas terminal lainnya merupakan terminal yang dioperasikan oleh anak perusahaan yakni PT Terminal Petikemas Surabaya (1 terminal), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1 terminal), PT IPC Terminal Peti Kemas (6 terminal), PT Terminal Teluk Lamong (1 terminal), PT Kaltim Kariangau Terminal (1 terminal), PT Prima Multi Terminal (1 terminal), dan PT Prima Terminal Petikemas (1 terminal).

“Tahap pertama kami akan melakukan pengelolaan dan pengoperasian TPK Nilam di Surabaya mulai 1 Januari 2022, selanjutnya akan disusul oleh TPK Belawan, TPK Semarang, dan TPK Banjarmasin pada Februari 2022 dan seterusnya secara bertahap terminal peti kemas lainnya hingga akhir tahun,” kata Adji di Surabaya, Jumat (31/12).

Adji menambahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jasa perusahaan, pihaknya akan melakukan serangkaian program untuk meningkatkan kualitas layanan. Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian perseroan adalah standardisasi dan digitalisasi bisnis proses, peningkatan kompetensi bagi pekerja dan juga TKBM, serta peningkatan kehandalan peralatan penunjang kegiatan terminal.

“Seluruh terminal yang kami kelola akan memiliki standar yang sama sesuai dengan kelas pelabuhan, nantinya tidak akan ada perbedaan pelayanan dari seluruh wilayah operasi kami, yang membedakan hanya kelasnya,” tambahnya.

Direktur Pengelola Pelindo, Putut Sri Muljanto, mengatakan, pelimpahan operasi kepada PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai salah satu nilai tambah yang dihasilkan dari merger Pelindo I-IV. Sebelumnya pengelolaan terminal peti kemas dilakukan oleh masing-masing sesuai wilayah operasi yang mengakibatkan adanya perbedaan pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa.

Dengan pelimpahan kepada subholding diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan yang sama dan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk mendukung efisiensi biaya logistik di Indonesia.

“Dulu masing-masing punya standar dan berberda-beda, itu yang akan kami satukan dan samakan melalui penyerahan operasi ke subholding, nantinya subholding inilah yang bertanggungjawab atas operasional dan terhadap pengguna jasa,” katanya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto, mengatakan pengoperasian terminal peti kemas oleh PT Pelindo Terminal Petikemas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna jasa. Diantaranya sentralisasi penentuan tarif, adanya kesamaan layanan, jaminan kualitas pelayanan, dan kinerja operasional yang lebih baik.

“Sebagai pengguna jasa kami berharap memperoleh pelayanan yang cepat dan baik, memangkas port stay, lebih cepat kapal berlayar lebih cepat pula kembali, arus peti kemas juga pasti akan meningkat,” katanya.

Lebih lanjut, pembenahan fasilitas terminal dan peningkatan kualitas pekerja perlu diperhatikan. Hal ini untuk menghindari ketimpangan antara satu terminal dengan terminal yang lainnya.

Pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh November Saut Gurning menyambut baik pengoperasian terminal peti kemas dalam satu entitas subholding PT Pelindo Terminal Petikemas.

Hal itu akan mempermudah proses perencanaan dan koordinasi sehingga setiap terminal memiliki keseragaman. Standardisasi dan kesamaan proses bisnis menjadi satu perhatian yang harus segera diselesaikan oleh perseroan.

“Kinerja operasional juga perlu ditingkatkan, agar waktu kapal di terminal lebih cepat atau dipangkas, sehingga tujuan menekan biaya dan meningkatkan kinerja logistik dapat tercapai,” terangnya. (bw)