Selamatkan 3.249 Aset Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri, Beri Penghargaan BPN I dan II

pawartajatim.com
-
0
Selamatkan 3.249 Aset Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri, Beri Penghargaan BPN I dan II

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN Surabaya I dan II di ruang sidang wali kota lantai 2 Kantor Balai Kota Surabaya, Jumat (31/12). Penghargaan ini diberikan wali kota karena BPN I dan II telah membantu menyelamatkan aset Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya.

Wali Kota Eri, mengatakan, jumlah aset yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya saat ini jumlahnya 8.211. Dari jumlah tersebut, aset pemkot yang sudah bersertifikat totalnya 3.249, sedangkan sertifikat yang telah disertifikasi totalnya ada 886.

Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri, mengucapkan terima kasih peran serta BPN Surabaya I dan II yang sudah menyelamatkan aset pemkot. “Terima kasih Pak Kepala BPN I dan II sudah mensertifikasi sertifikat milik Pemkot Surabaya. Semoga, nanti di tahun 2022 nanti BPN I dan II bisa lebih banyak mensertifikasi lebih banyak lagi aset kami,” kata Wali Kota Eri.

Di ruang sidang wali kota, Cak Eri memberikan penghargaan itu kepada 12 orang penerima BPN I, diantaranya adalah Kepala Kantor BPN Kota Surabaya I, Kartono Agustiyanto, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Saksono Budihartono, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Hak, Sontang Coin Manurung, serta masih banyak lainnya.

Sementara itu, penghargaan yang diberikan kepada Kantor BPN Kota Surabaya II total ada 15 orang. Diantaranya adalah Kepala Kantor Pertanahan, Lampri, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Indrawati, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Anak Agung Haryanta, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Wawan Setiawan dan masih banyak lainnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya itu tak lupa memberikan semangat kepada BPN Kota Surabaya I dan II menyelamatkan aset milik negara lainnya. “Jangan sampai nantinya aset milik negara ini jatuh ke tangan orang lain. Karena, Insya Allah nantinya aset milik negara yang diselamatkan itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat Surabaya. Semangat selalu di tahun yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Surabaya I, Kartono Agustiyanto mengucapkan banyak terima kasih kepada Wali Kota Eri, telah memberikan apresiasi kepada dirinya beserta jajarannya. Harapan wali kota supaya BPN Surabaya I bisa lebih banyak lagi mensertifikasi aset Pemkot Surabaya.

“Terima kasih kepada Pak Wali Kota, Insyaallah kami akan lebih banyak lagi untuk melakukan sertifikasi sertifikat aset yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya kedepannya,” pungkasnya. (ko)

Dipenghujung 2021, Wali Kota Eri, Gelar Pelantikan Massal

pawartajatim.com
-
0
Dipenghujung 2021, Wali Kota Eri, Gelar Pelantikan Massal

Surabaya, (pawartajatim.com) – Penghujung 2021, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menggelar pelantikan massal pejabat di lingkungan Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya, Jumat (31/12). Pelantikan pejabat itu dilakukan di Halaman Taman Surya, Balai Kota Surabaya.

Ada 1.400 pejabat yang dilantik secara massal. Salah satunya didasari karena harus menyesuaikan perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah/OPD sesuai SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) baru pada awal Januari 2022.

 Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengamtakan, pelantikan massal dilakukan karena adanya perubahan reformasi birokrasi. Pertama, adalah perubahan nomenklatur pada eselon IV yang menjadi koordinator.

“Kedua, terkait dengan pengurangan yang awalnya empat Kasi (Kepala Seksi) di kecamatan, sekarang menjadi tiga,” kata Wali Kota Eri, seusai acara pelantikan. Selain itu, Eri menyatakan, pelantikan ini juga dilakukan karena adanya penggabungan sejumlah OPD sesuai dengan SOTK baru.

Sehingga beberapa pejabat, ada yang masih tetap menjabat sebagai struktural ataupun sebaliknya. “Dari sini muncul ada yang tetap lanjut jadi struktural dan tidak. Karena penggabungan-penggabungan (OPD) ini,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini memastikan, bahwa para pejabat yang dilantik hari ini adalah mereka yang memiliki nilai tinggi dari hasil tes asesmen. “Jadi mereka yang punya nilai tinggi di antara asesmen, sampai semua jabatan terpenuhi,” katanya.

Karena itu, dia kembali menegaskan, bahwa para pejabat yang baru saja dilantik ini bukan karena memiliki kedekatan dengan wali kota. Tetapi, karena mereka memang berkompeten sesuai dengan nilai dari hasil asesmen.

“Tetapi akan saya buatkan nilai kontrak kerja output, outcome akan ditandatangani. Kalau tidak sesuai, ya harus berhenti. Yang saya harapkan hasil asesmen sesuai di lapangan,” tegasnya. Selama satu tahun ke depan, setiap pejabat pemkot akan menandatangani kontrak kinerja.

Dalam kontrak kinerja itu juga tercantum, bahwa apabila pejabat tersebut tidak memenuhi output dan outcome, maka wajib untuk mengundurkan diri. “Kalau tidak sesuai, saya berharap ya mundur sendiri. Tidak ada persaingan antar OPD. Karena saya mencopot (pejabat) dari jabatannya itu karena output dan outcome nya tidak sesuai,” jelas dia.

Disamping menerapkan kontrak kinerja, Wali Kota Eri juga memastikan bakal rutin melakukan rotasi setiap 1, 2 atau maksimal 3 tahun sekali. Bagi dia, selama masa itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkot Surabaya harus dilakukan rotasi agar dapat saling merasakan OPD yang lain.

“Di tahun 2022 kebutuhan umat itu pasti lebih besar. Saya contohkan, ketika saya turun sendiri masih ada orang tidak sekolah, ada permakanan stunting. Ketiga, ketika banjir, lurah tidak turun. Bahkan, saya pernah ngantor di Balai RW, ya tidak diteruskan. Nah, inilah saya ingin dengan semangat yang sama di tahun 2022 ada perubahan. Karena kita ini sayyid, pelayan,” pesan dia.

Maka dari itu, ke depan hasil output dan outcome dari kontrak kinerja setiap pejabat pemkot itu bakal disampaikan ke media. Sehingga, Wali Kota Eri berharap, warga Surabaya bisa tahu dan dapat saling mengawasi kinerja pejabat pemkot.

Menurut dia, kontrak kinerja akan dimulai pada minggu ketiga Januari 2022. Kemudian pada minggu keempat, setiap anggaran semua OPD dengan output outcome-nya akan disampaikan kepada media.

“Sehingga semua masyarakat Surabaya akan tahu output dan outcomenya, dapat mengawasi dan menagih. Dengan ini yang saya harapkan para pejabat tidak disibukkan lihat kanan-kiri, rasan-rasan, tapi pejabat disibukkan dengan apa yang sudah dijanjikan dengan output dan outcomenya,” pungkasnya. (ko)

Catat…, Ini Lima Fokus Utama BPJS Kesehatan Aspirasi Stakeholder

pawartajatim.com
-
0
Catat…, Ini Lima Fokus Utama BPJS Kesehatan Aspirasi Stakeholder

Jakarta, (pawartajatim.com) – Dipenghujung 2021, menjadi start point BPJS Kesehatan untuk meramu strategi jitu. Apalagi, dibawah formasi kepemimpinan baru. Karena itu, tak lama setelah dilantik, jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2021-2026 langsung tancap gas mencanangkan Program BPJS Kesehatan Mendengar. Yakni, sebuah wadah untuk memperkuat engagement dengan semua stakeholder JKN-KIS.

Dari aspirasi stakeholders tersebut, disusunlah lima fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021 yang meliputi peningkatan mutu layanan, kolekting iuran, strategic purchasing, peningkatan kapabilitas badan, dan kontribusi dalam penanganan Covid-19.

Berikut kilas balik dan pencapaian kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2021 sesuai dengan lima fokus utama tersebut. Peningkatan Mutu Layanan BPJS Kesehatan berupaya mendongkrak mutu layanan kepada peserta melalui optimalisasi antrean online.

Sampai dengan minggu keempat bulan November 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah mencapai 1.263 rumah sakit (95,18 persen) dari jumlah target sebanyak 1.327 rumah sakit.

“Tak hanya itu, kami juga melakukan simplifikasi layanan bagi pasien thalassemia mayor dan hemofilia yang menjalani terapi rutin di rumah sakit. Nomor BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 pun diubah menjadi 165 agar lebih mudah diingat peserta yang membutuhkan informasi atau hendak melakukan pengaduan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan daring, Kamis (30/12).

Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) merupakan salah satu kanal digital BPJS Kesehatan yang pemanfaatannya mengalami peningkatan pesat, dari 281.872 pemanfaatan pada Januari 2021 menjadi 421.809 pemanfaatan pada November 2021.

Disamping itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Chat Assistant JKN (CHIKA) sejak Desember 2019, yaitu pelayanan informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspon oleh robot. Bagi masyarakat dan peserta JKN-KIS yang berada di daerah perifer, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan jemput bola melalui Mobile Customer Service (MCS).

Sampai November 2021, ada 188.954 peserta JKN-KIS yang dilayani MCS, 72 persen. Diantaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tercatat ada 216.000 transaksi yang dilakukan dalam 6.133 kegiatan MCS.

“Hingga 30 November 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 229.514.068 jiwa. Untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kepesertaan, sepanjang tahun 2021 kami telah memperkuat sinergi dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan, BP Jamsostek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian Negara RI, pemerintah daerah, hingga universitas,” lanjut Ghufron.

BPJS Kesehatan juga secara aktif melibatkan partisipasi masyarakat dan badan usaha untuk berkontribusi mendukung JKN-KIS melalui kegiatan temu pelanggan badan usaha, kompetisi Hackathon, dan peluncuran Jurnal JKN.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga digenjot BPJS Kesehatan melalui penguatan jalinan sinergi dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, termasuk memberikan apresiasi bagi sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rumah sakit yang paling berkomitmen mengedepankan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS. (bw)

Tutup Tahun, Pemkab Gresik Lantik Ratusan Pejabat

pawartajatim.com
-
0
Tutup Tahun, Pemkab Gresik Lantik Ratusan Pejabat

Gresik, (pawartajatim.com) – Sehari menjelang tutup tahun, ratusan pegawai di Pemerintah Kabupaten/Pemkab Gresik dilantik. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, melantik pegawai dengan jabatan baru.

Mereka yang dilantik itu sebagai administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Gresik Jumat (31/12). Sebanyak 378 pegawai dilantik dan diambil sumpahnya secara langsung didampingi oleh pemuka agama masing-masing dihadapan Bupati Gresik.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Ketua DPRD Abdul Qodir, dan segenap jajaran Kepala OPD Kabupaten Gresik. Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Gresik Nasriyah, melaporkan dari 378 orang yang dilantik, terdiri dari 13 orang jabatan administrator.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (kiri). (foto/dra)

Dan jabatan pengawas sebanyak 28 orang, jabatan fungsional sebanyak 283 orang, serta kepala sekolah sebanyak 54 orang. Adapun secara golongan sebagai berikut, eselon III a terdapat 5 orang, eselon III b ada 8 orang, eselon IV a 18 orang dan eselon IV b 10 orang.

Kemudian Pejabat Administrasi yang disetarakan menjadi pejabat fungsional sebanyak 281 orang, Kepala Sekolah SMPN 14 orang, Kepala Sekolah SDN 39 orang, Kepala Sekolah TK 1 orang dan Pranata Komputer 1 orang. Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, mewakili Pemkab Gresik, mengucapkan selamat kepada seluruh undangan pelantikan.

Tak lupa, Wabup juga mendoakan agar menjadikan jabatan yang diterima  menjadi jabatan yang berkah dan manfaat, utamanya untuk masyarakat Gresik. “Seperti yang kita ketahui, jabatan adalah amanah. Panjenengan  semua tadi sudah diambil sumpah, oleh karena itu sumpah ini harus dijadikan pegangan selama bertugas,” ujar Wabup Aminatun Habibah.

Wabup menegaskan, mutasi dan kenaikan jabatan merupakan hal yang biasa dalam lingkungan ASN. Sehingga sudah selayaknya  dimanapun ditempatkan agar selalu memberikan kinerja dan pelayanan yang terbaik.

“Pada hakikatnya, perpindahan jabatan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena itu, tidak boleh merasa tertekan dan itu sudah menjadi tugas ASN untuk melaksanakannya. Dalam pengambilan keputusan tersebut juga tidak lepas dari berbagai tolak ukur diantaranya kapasitas kompetensi, integritas, loyalitas dan juga moralitas.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut maka kita semua harus memberikan kinerja yang terbaik untuk Kabupaten Gresik. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Gresik dengan sebaik-baiknya, dan semua adalah untuk masyarakat,” tandas wanita pertama yang menjadi Wabub di Gresik ini.

Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, menjelaskan, kegiatan pelantikan hari ini sejatinya merupakan amanah dari Mendagri dalam rangka mendukung penyempurnaan birokrasi. Yaitu, dengan menjadikan eselon IV dan eselon III menjadi jabatan fungsional. (dra)

Gugatan Enam Warga Gedangan Tolak Ganti Rugi Proyek FR Kandas

pawartajatim.com
-
0
Gugatan Enam Warga Gedangan Tolak Ganti Rugi Proyek FR Kandas

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Gagal sudah upaya warga memperjuangkan nasib untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dalam pembebasan tanah guna pembangunan Frontage Road (FR) segmen Gedangan kandas di Pengadilan Negeri/PN Sidoarjo. Ini setelah Ketua Majelis Hakim Irwan Efendi, menolak gugatan enam warga Desa Gedangan yang keberatan atas tawaran ganti rugi dari tim pengadaan lahan Pemkab Sidoarjo Rp 13 juta/m2 dalam sidang putusan di PN Sidoarjo, Kamis (30/12).

Dalam sidang putusan tersebut, Dimas SH selaku pihak kuasa penggugat yang mewakili 6 warga Desa Gedangan tidak hadir dan hanya mengutus anak buahnya serta wakil dari penggugat, sedang pihak tergugat yakni BPN dan Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo hadir mendengarkan putusan hakim.

Ketua Majelis Hakim Irwan Efendi, menjatuhkan putusan menolak gugatan warga dengan pertimbangan permintaan tuntutan warga yang mengajukan harga Rp 35 juta per meter persegi untuk ganti rugi tidak berdasar.

“Harga ganti rugi yang dituntut oleh pemohon berdasarkan perhitungan pihak lain tidak bisa diterima karena bukan merupakan tim apprasial yang memiliki ijin dari Menkeu, sehingga harga yang diajukan tidak berdasar,” katanya.

Karena itu, lanjut Hakim Ketua Irwan Effendi, gugatan pemohon ditolak dan tidak bisa diterima dan pemohon dikenai biaya perkara Rp 500 ribu. “Ini adalah putusan pertama, kalau tidak diterima bisa mengajukan keberatan dengan kasasi sesuai dengan ketentuan yang ada,” paparnya.

Ahmad Syarif, seorang anak dari salah satu penggugat yang hadir mendengarkan putusan hakim mengatakan akan menentukan langkah lanjutan setelah berembug dengan keluarga dan penggugat lainnya.

“Kita sudah berikhtiar dan berjuang di pengadilan, namun hasil putusannya sangat mengecewakan, kita maunya rumah atau lahan yang kena papras jalan FR dibeli semua jangan cuma sebagian saja, bagaimana kita bisa hidup tenang, kalau rumah kena papras 30 persen, sisanya 70 persen posisinya mepet jalan dan ketinggian dengan jalan sekitar 1,5 meter tentu kalau hujan rumah saya kebanjiran,” ujarnya.

Seperti diketahui, langkah Pemkab Sidoarjo membebaskan lahan di jalur Gedangan untuk frontage road terpaksa tertunda. Pasalnya enam warga pemilik lahan memilih mengajukan gugatan ke PN Sidoarjo karena tak terima dengan ganti rugi yang dinilai kecil.

Sedikitnya 6 warga RW 09 Dusun Gedangan Desa Gedangan, menggugat BPN dan Dinas PU Bina Marga Pemkab Sidoarjo lantaran keberatan atas proses appraisal, karena dinilai tidak ada transparasi proses ganti rugi.

Dimas SH, selaku kuasa hukum 6 warga Gedangan, mengatakan penolakan pemilik lahan terkait proses ganti rugi yang tidak transparan ini sangatlah wajar. Alasannya ganti rugi harus melibatkan masyarakat secara terbuka dan tim appraisal harus lembaga akuntabel.

“Faktanya proses ganti rugi ini, dilakukan dengan narasi tekanan. Seperti ungkapan nilai appraisal yang sudah tinggi, dan kalau tidak mau maka warga tidak akan mendapatkan harga yang sesuai, dan uangnya akan dititipkan ke pengadilan,” jelas Dimas SH.

Nilai ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal permeter Rp 13 juta, namun warga minta Rp 35 juta permeter dengan dasar bangunan rumah mereka besar dan bertingkat.“Karena tidak ada kejelasan ganti rugi sebenarnya kepada masing-masing penerima dan tim appraisal tidak kompeten karena tidak ada alamatnya serta cuma satu tim appraisal saja serta tidak ada rujukan informasi cara menghitung yang diterima warga maka kita menolak,” urai Dimas, yang mengaku warga akan tetap mempertahankan hak milik meskipun ada eksekusi. (no)

BPJS Kesehatan Memverifikasi Klaim Covid-19, Sebanyak 2,3 Juta Kasus dari 2.100 RS

pawartajatim.com
-
0
BPJS Kesehatan Memverifikasi Klaim Covid-19, Sebanyak 2,3 Juta Kasus dari 2.100 RS

Jakarta, (pawartajatim.com) – Tak lama setelah dilantik, jajaran Direksi BPJS Kesehatan periode 2021-2026 langsung tancap gas mencanangkan Program BPJS Kesehatan Mendengar, yakni sebuah wadah untuk memperkuat engagement dengan semua stakeholder JKN-KIS.

Dari aspirasi stakeholders tersebut, disusunlah lima fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021 yang meliputi peningkatan mutu layanan, kolekting iuran, strategic purchasing, peningkatan kapabilitas badan, dan kontribusi dalam penanganan Covid-19.

Berikut kilas balik dan pencapaian kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2021 sesuai dengan lima fokus utama tersebut. Salah satunya terhadap kontribusi dalam penanganan Covid-19. Ghufron menjelaskan, sejumlah dukungan BPJS Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

‘’Antara lain, menjalankan tugas khusus dalam hal pencatatan, verifikasi penagihan dan pelaporan klaim Covid-19 seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi peserta JKN-KIS ataupun belum menjadi peserta JKN-KIS, dimana klaim Covid-19 akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada fasilitas kesehatan,’’ kata Direktur Utama/Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam pemaparan Kaleidoskop BPJS Kesehatan Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (30/12).

Sampai dengan 23 Desember 2021, BPJS Kesehatan telah memverifikasi klaim Covid-19 sebanyak 2,3 juta kasus dari 2.100 rumah sakit/RS. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan tools untuk pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan vaksinasi, yaitu dengan aplikasi P-Care Vaksinasi.

BPJS Kesehatan juga mengujicobakan aplikasi P-Care Vaksinasi Mobile di 10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan harapan bisa membantu mempercepat kerja petugas vaksinasi Covid-19 di segala medan karena tidak memerlukan penyediaan komputer dalam penggunaannya.

“Selama pandemi Covid-19 kami juga berupaya menjaga kepuasan dan kenyamanan peserta JKN-KIS dalam mengakses layanan JKN-KIS dengan mengalihkan sejumlah layanan konvensional ke layanan digital. Kami juga menyediakan dashboard pemantauan vaksinasi serta klaim pelayanan Covid-19 yang bisa diakses oleh pemerintah daerah,” ucap Ghufron.

Disamping itu, BPJS Kesehatan juga melakukan sinergi dengan Dirjen Dukcapil untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, menyiapkan tempat isoman khusus bagi pegawai yang positif Covid-19, serta menambah jumlah tenaga verifikator khusus klaim Covid-19. (bw)

Hingga Akhir Tahun, 22 Penyelundupan Narkotika dalam Lapas/Rutan Digagalkan

pawartajatim.com
-
0
Hingga Akhir Tahun, 22 Penyelundupan Narkotika dalam Lapas/Rutan Digagalkan

Surabaya, (pawartajatim.com) – Selama 2021, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur/Jatim menggagalkan 22 kali upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas/rutan. Modusnya bermacam-macam. Mulai dari diselundupkan ke dalam kemasan cat, dimasukkan perut ikan, gorengan hingga botol sampo.

Penegasan itu dikemukakan Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono, saat Refleksi Akhir Tahun 2021 di Surabaya Rabu (29/12). Menurut dia, pihaknya selalu berkomitmen untuk menciptakan lapas/rutan bebas dari peredaran Handphone, Pungli dan Narkotika/Halinar.

Sehingga, lanjut Krismono, pihaknya menggencarkan deteksi dini dan pencegahan masuknya barang-barang terlarang. “Para bandar seakan tak pernah lelah berupaya menyelundupkan narkotika dalam lapas/ rutan. Terutama narkotika, telepon genggam yang selama ini menjadi masalah utama,” ujarnya.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan banyaknya penggagalan yang dilakukan jajarannya. Krismono menjelaskan, penggagalan terbanyak dilakukan Lapas Surabaya dengan enam kasus.  Selanjutnya Lapas Kediri dengan empat kali penggagalan.

Dengan modus bermacam-macam. Mulai menyelundupkan dalam kaleng cat, dilempar dari luar tembok, menyangkut di selokan bahkan ada yang nekat diselundupkan dalam dubur warga binaan. Di urutan ketiga Rutan I Surabaya (Medaeng) melakukan penggagalan sebanyak tiga kali.

“Kalau di Rutan maupun Lapas Surabaya mayoritas diselendupkan dengan memanfaatkan penitipan barang,” ujarnya. Namun, berkat kejelian petugas, upaya penyelundupan barang terlarang dari layanan penitipan barang secara drive thru bisa digagalkan.

“Meski alat pendeteksi narkotika masih sangat minim, tapi para petugas kami cukup optimal dalam menghalau masuknya narkotika ke dalam lapas/rutan,” ujar Krismono, yang akhir 2021 memasuki masa pensiun ini.

Selain itu, lanjut Krismono, sinergi dan kolaborasi yang dijalin dengan stakeholder berjalan dengan baik. Baik kepolisian maupun BNN memberikan support optimal dengan berbagai program seperti tilik sambang, pendirian pos pengaduan hingga tindaklanjut hasil temuan yang ada.

Adapun rincian penggagalan penyelundupan narkotika ke dalam Lapas/Rutan di Jatim Selama 2021, adalah, Lapas Surabaya enam kali, Lapas Kediri empat kali, Rutan Surabaya (Medaeng) tiga kali, Lapas Banyuwangi dua kali, Lapas Tulungagung, Lapas Mojokerto, Rutan Ponorogo, Lapas Narkotika Pamekasan, Lapas Jember, Lapas Jombang, Lapas Tuban masing-masing satu kali. (bw)

Barang Bukti Narkhoba dan Ribuan Miras Dimusnahkan

pawartajatim.com
-
0
Barang Bukti Narkhoba dan Ribuan Miras Dimusnahkan

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Kekompakan Forkopimda Sidoarjo terlihat saat melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba dan ribuan miras (1.758 botol) di Mapolresta Sidoarjo, Rabu (29/12). Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, bersama PJU dan anggota, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman, Kepala BNNK Sidoarjo AKBP Drs Toni Sugiyanto, Komisi III DPR RI Bambang DH, serta pejabat terkait lainnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, mengatakan, masyarakat agar tidak segan untuk melaporkan tindak kejahatan narkoba maupun kejahatan lainnya dilingkungannya yang bertujuan untuk menekan tingkat kriminalitas di Kabupaten Sidoarjo.

“Seluruh elemen diharapkan bersinergi untuk bersama-sama memerangi Narkoba khususnya di Kabupaten Sidoarjo,” terangnya. Usai pemusnahan, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, menyampaikan dengan adanya tingkat kejahatan narkoba yang makin tinggi di 2021 ini, kita mengambil berbagai langkah dalam hal pemberantasan narkoba.

“Seperti diadakan sosialisasi terkait bahaya Narkoba kepada masyarakat, pelaporan dari masyarakat akan adanya kegiatan Narkoba di lingkungannya yang bisa membantu Kepolisian untuk mengungkap tindak kejahatan Narkoba,” paparnya

Kombes Pol Kusumo, mengungkapkan bahwa tingkat kejahatan Narkoba di tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021. Jadi di tahun 2021, kasus narkoba mencapai 531 dengan 624 tersangka. Begitu pula dengan kasus laka yang juga mengalami kenaikan.

Untuk itu, lanjut Kapolresta Sidoarjo, dihimbau kepada para orang tua agar mengontrol kegiatan anak-anaknya diluar rumah supaya tidak terjerumus dalam bahaya penggunaan narkoba. (rin)

SRPB Jatim – titipair.org Komitmen Bantu Penyintas Semeru

pawartajatim.com
-
0
SRPB Jatim – titipair.org Komitmen Bantu Penyintas Semeru

Lumajang, (pawartajatim.com) – Erupsi Semeru membawa korban yang tak sedikit. Baik korban jiwa maupun material. Pemulihan pun butuh waktu yang panjang. Upaya untuk membantu penyintas erupsi Semeru tentu harus dilakukan banyak pihak.

Salah satunya yang dilakukan Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim. Organisasi yang menaungi 245 organisasi mitra ini turun langsung memberikan bantuan kepada korban erupsi gunung yang berada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini.

SRPB Jatim tidak sendiri turun menangani korban Semeru. Mereka menggandeng titipair.org untuk turun lokasi bencana, Minggu-Senin, 26-27 Desember 2021. Kali ini lokasinya adalah Desa Supiturang dan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.

Kegiatan ini juga didukung oleh Entrepreneur SMA Negeri 1 Sidoarjo (Smanisda) Peduli atau ES Peduli dan Joeragan Sociopreneur Smanisda (JoSS). Selain itu, juga mendapat bantuan dari Ikatan Alumni Universitas Udayana (Ikayana) Bali dan Majelis Taklim Bunda Muslimah Az Zahra Sidoarjo.

Sebelumnya, SRPB Jatim juga menggandeng titipair.org memberikan bantuan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Sabtu-Minggu, 11-12 Desember 2021, lalu. Di desa ini pula SPRB Jatim mendirikan Pos Desk Relawan di rumah H Sumani.

Pos Desk Relawan SRPB Jatim mendapat sambutan luar biasa para relawan seluruh Indonesia. “Kami berusaha memberikan bantuan kepada penyintas Semeru tidak hanya kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga kebutuhan untuk jangka panjang,” ungkap Koordinator titipair.org Mohammad Harun Trianto, Rabu, (29/12).

Tak hanya makanan dan minuman saja yang diberikan. Bantuan yang diberikan di antaranya tempat tidur busa, Alquran, tas sekolah, pluit peringatan dini bencana, alat-alat tulis sekolah, buah-buahan, senter, rompi, HT, bantal, daster, celana pria dan wanita, hingga kabel listrik.

Menurut pria yang kerap dipanggil Harun ini, pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak karena untuk urusan bencana tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Ini adalah ikhtiar kami bersama untuk meringankan beban para penyintas erupsi Semeru,” imbuh Muhammad Harun Trianto.

Sasaran bantuan yang diberikan di antaranya kepada penyintas yang berada di Dusun Sukosari, Desa Sumberwuluh serta anak-anak penyintas di Sekolah Gembira SPMAA Santana. Kemudian, di Posko Penyintas SDN 4 Supiturang, Balai Desa Oro-Oro Ombo, para relawan yang bertugas, dan Dusun Sumbersari, Desa Supiturang. (bw)

Usai Dilantik, IGI Gresik Tancap Gas

pawartajatim.com
-
0
Usai Dilantik, IGI Gresik Tancap Gas

Gresik, (pawartajatim) – Pengurus Ikatan Guru Indonesia/IGI Gresik siap berjuang memajukan organisasi menuju profesionalisme. Tekad ini disampaikan, usai mereka dilantik Ketua  IGI Wilayah Jawa Timur/Jatim.

“Kami ingin rekan-rekan guru di Gresik semakin profesional dalam mengemban karirnya,” ujar Ketua IGI Daerah Gresik usai dilantik, Ahmad Hanif Hasan. Disamping itu, pihaknya juga berjuang agar keberadaan IGI disejajarkan dengan organisasi profesi sejenis lainnya.

 Acara pelantikan berlangsung di Aula Idham Khalid SMA NU 1 Gresik, Selasa (28/12). Hadir dalam acara tersebut Ketua IGI Wilayah Jatim Sukari, Kepala Kemenag Gresik Markus, Pergunu Gresik, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diknas Gresik Muntadzim Muntaqwa, dan segenap undangan.

Ketua IGI  Gresik Ahmad Hanif Hasan, menjelaskan, profesional  itu penting. Salah satu indikatornya adalah dapat mentransfer ilmu yang dibidangi kepada peserta didik dengan baik. Upaya yang telah dilakukan IGI Kabupaten Gresik untuk meningkatkan profesi itu seperti  beberapa kali melaksanakan kegiatan.

Baik secara kolaboratif yaitu Webinar Pendidikan dengan Pergunu, FGM, kegiatan Pemanfaatan akun belajar.id melalui Gwe dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gesik. Sedangkan, upaya internal IGI  seperti buka bersama virtual, menghadiri pelantikan dan Rakerwil IGI Jatim, donasi banjir, pembekalan manajemen organisasi dan entrepreneurship pengurus IGI se-Indonesia.

Juga kegiatan Teacher Jurnalist Workshop, Pembuatan media ajar berbasis 3D dan virtual reality serta Bimtek Instruktur Nasional Program Organisasi Penggerak, maupun menghadiri undangan kegiatan dari Lembaga lain seperti dari Dewan Pendidikan.

Serta mengikuti Rembug Pendidikan  di hotel Khas Gresik. Menyinggung keberadaan organisasi IGI di daerah Hanif memaparkan memang belum seperti yang diharapkan. Walaupun di tingkat nasional IGI bisa diterima oleh pemerintah dan juga di jajaran DPR, namun di beberapa daerah, IGI masih harus berjuang untuk diakui dan juga berjuang dari perlakukan diskrimintaif.

Untungnya, lanjut bapak asli Meduran Lamongan ini, di Kabupaten Gresik telah disahkan Peraturan Daerah  Nomor 7 tahun 2020  tentang Perlindungan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.  IGI Gresik sangat menyambut baik Perda tersebut, karena Perda ini memiliki prinsip non diskriminatif.

Dalam pasal 6 huruf f disebutkan  hak dan kewajiban guru, intinya pendidik memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Dengan diberlakukannya Perda tersebut, pihaknya berharap implementasi praktik non diskriminatif segera terwujud, dengan tidak adanya tekanan atau ancaman bagi guru dalam memilih organisasi profesi guru.

Dengan adanya prinsip nondiskriminatif, semua organisasi yang terdaftar dan sudah berbadan hukum, wajib mendapat perlindungan dan pembinaan serta mendapat undangan yang terkait kegiatan pendidikan dari pemerintah daerah terutama dari Dinas Pendidikan.

Hanif juga mengapresiasi kehadiran  wakil dari Dinas Pendidikan kabupaten Gresik, dan Juga Kemenag Kabupaten Gresik dalam acara pelantikan yang dilanjutkan talk show ini. ” Harapan kami dengan kehadiran beliau-beliau ini implementasi Perda tidak hanya sebatas kata, tetapi dapat diwujudkan,” harap pria Kepala Sekolah SMP 2 Sidayu ini.

Pihaknya berkeinginan dengan kegiatan ini para guru kedepannya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. “Kami sebagai pengurus terus mengawal implementasi Perda ini,” tutup bapak yang tahun 2019 lalu dapat kesempatan dari Kemendikbud tour ke Melbourne Australia itu.

Sebagai Ketua, pihaknya juga akan memperjuangkan agar sertifikat kegiatan yang dilaksanakan oleh IGI mendapat pengakuan. Terutama untuk syarat peningkatan kepangkatan dan sejenisnya. Saat ini jumlah anggota IGI di Kota Pudak mencapai 2.700 tenaga pendidik. Jumlah ini campuran meliputi jenjang TK sampai SMA. (dra)

1...418419420...469Halaman 419 dari 469