Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Rekap suara Pemilu legeslatif (Pileg) di Banyuwangi berbuntut. Merasa suaranya banyak hilang, caleg DPRD Banyuwangi, Bernat Sipahutar melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi, Rabu (6/3/2024) sore. Kedatangan caleg Partai Nasdem ini diantar sekitar 200 massa.

Tiba di kantor Bawaslu, massa langsung berorasi. Isinya, meminta Bawaslu menindak dugaan pencurian suara caleg. Apalagi, dugaan pencurian itu dilakukan oknum penyelenggara Pemilu. Bahkan, diduga secara terstruktur dan masif.

“Kami meminta Bawaslu memproses dugaan pencurian suara ini. Ini sangat merugikan rakyat yang sudah menyalurkan hak pilihnya,” teriak salah satu warga. Disela massa berorasi, Bernat didampingi kuasa hukumnya menyerahkan laporan ke Bawaslu.

Sejumlah bukti dilampirkan. Diantaranya, hasil rekap C-1 kecamatan hingga foto kopi plano TPS. “Kami melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pencurian suara yang terstruktur dan sistematis ini. Kami melaporkan PPK dan Panwascam di Kecamatan Glagah, Banyuwangi dan Kabat,” kata Bernat usai menyerahkan laporan.

Caleg petahana ini mengaku, awalnya kesulitan mendapatkan dokumen C1 di tingkat desa. Lalu, muncul dugaan penggelembungan suara di salah satu caleg di internal partainya. Khususnya di Kecamatan Glagah dan Kabat.

Janggalnya lagi, rekap dari kecamatan dan kabupaten terjadi perbedaan. Akibat dugaan pencurian suara ini, membuat Bernat gagal melenggang ke kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi.

“Kami merasa lelah dengan permainan penyelenggara di Dapil 1 ini. Karena itu, kami minta Bawaslu menuntaskannya sesuai Undang-undang yang ada,” tegas caleg Dapil 1 Banyuwangi ini.

Pihaknya menduga ada aksi yang sistematis terkait dugaan penggelembungan suara ini. Menurutnya, aksi ini menjadi kejahatan konstitusi yang luar biasa. “Begitu rekap di kabupaten, warga kami justru semakin kaget. Suara semakin berbeda,” tegas Bernat.

Kuasa Hukum Bernat, Anang Suhendro berharap Bawaslu bisa membuka indikasi pelanggaran ini. Jika ditemukan pidana dari oknum caleg dari pelanggaran ini, pihaknya meminta Bawaslu bisa mendiskualifikasinya.

“Kami melihat ada indikasi pidana dari laporan ini. Jika terbukti, harus ada proses hukum,” tegasnya. Anggota Bawaslu Banyuwangi Untung Aprilianto memastikan pihaknya terbuka dengan setiap laporan terkait pelanggaran pemilu.

Namun, penanganannya harus melalui mekanisme yang berlaku. Laporan yang masuk akan dikaji lebih dahulu, melihat syarat formil dan materiilnya. Proses kajian ini dibatasi waktu dua hari.

Jika laporan terindikasi pidana, pihaknya akan  memasukkannya dalam register laporan. Setelah itu, Bawaslu akan melakukan kajian lebih dalam. “Kita akan lihat dulu syarat formil dan materiil dari laporan dugaan pelanggaran yang masuk. Jika syaratnya belum lengkap, kami akan minta diperbaiki,” tegasnya. (udi)

Banyuwangi (pawartajatim.com) – Nekat beraksi di siang bolong, seorang pencuri motor di Cluring, Banyuwangi dihajar massa, Rabu (6/3/2024) siang. Beruntung, polisi berhasil meredam emosi warga. Pelaku akhirnya diamankan ke Polsek Cluring bersama barang bukti.

Pencuri apes itu berinisial MS (44), warga asal Kecamatan Cluring. Pelaku berhasil disergap warga setelah terjadi aksi kejar-kejaran. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30 WIB. Korbannya, Andik Ariawan (35), warga Desa/Kecamatan Cluring. Kronologisnya, siang itu pelaku diduga sedang berburu mangsa. Saat melintas di lokasi, pelaku melihat motor korban terparkir di teras rumah. Kunci motor jenis Vario 125 ini masih menancap.

Tanpa pikir panjang, pelaku langsung beraksi. Pelaku mengendap, lalu membawa kabur motor bernopol P 4731 VAB ini. Untungnya, aksi ini diketahui istri korban. Diapun berteriak memanggil suaminya. Korban kemudian meminta pertolongan warga. Sejumlah warga ikut melakukan pengejaran.

Pengejaran warga membuahkan hasil. Pelaku disergap di jalan persawahan. Warga yang emosi langsung menghajar pelaku. Beruntung, dalam kondisi tegang, polisi tiba di lokasi. Amuk massa dengan cepat dihentikan. Pelaku digiring ke Polsek. “ Pelaku bersama barang bukti sudah diamankan ke Polsek,” kata Kapolsek Cluring AKP Abdul Rohman.

Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata berprofesi sebagai sopir. Penyidik masih mendalami motif pelaku nekat menggasak motor di siang hari. Pelaku terancam pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian. “ Pemeriksaan masih berlanjut,” tutup Kapolsek. (udi)

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Pansus Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bergerak cepat menggodok produk hukum daerah yang sempat tertunda. Pansus Raperda lahan abadi ini fokus pada kompensasi insentif pajak yang harus diterima petani pemilik lahan.

Kompensasi ini dianggap penting. Sebab, berkaitan dengan ganti rugi pemilik lahan ketika menjadi obyek lahan abadi. “Pertama, kami akan lihat dulu draf materi Raperda seperti apa. Yang jelas, kami akan tetap fokus pada kompensasi insentif pajak bagi pemilik lahan. Ini penting,” kata Ketua Pansus Raperda LP2B Suyatno, Rabu (5/3/2024) siang.

Selama ini, kendala pembahasan Raperda LP2B adalah peta detail lahan yang menjadi obyek Raperda. DPRD meminta peta detail lahan disebutkan dalam Raperda. Alasannya, berkaitan dengan insentif pajak yang harus diterima petani.

“Selama ini, eksekutif mengusulkan data lahan secara gelondongan. Padahal, penerima insentif harus detail, by name by address,” tegas politisi Golkar ini. Menurut dia, insentif pajak bagi pemilik lahan sangatlah penting.

Ketika lahan petani dijadikan obyek Raperda LP2B, muncul larangan berdirinya bangunan. Sehingga, harus ada ganti rugi bagi pemiliknya. “Kami dari dulu mengusulkan insentif pajak. Kalau hanya pupuk, kami melihat masih kurang,” tegasnya lagi.

Reperda LP2B ini juga dianggap penting. Pasalnya, berkaitan dengan kestabilan pangan di Bumi Blambangan. Ketika tidak ada aturan terkait alih fungsi lahan, dikahwatirkan lahan pertanian akan terus tergerus. Hal ini yang mengancam produksi pangan.

“Setelah ini, kami akan konsultasi dulu ke Kementerian terkait. Sehingga, ada paying hukum yang jelas terkait Raperda yang kita bahas,” tutup Suyatno. Sempat tertunda beberapa kali, rancangan Perda (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) akan kembali digodok DPRD Banyuwangi.

Raperda ini dianggap penting lantaran berkaitan penyelamatan lahan di Bumi Blambangan. Pembahasan Raperda ditandai dengan pembentukan Pansus dalam rapat internal DPRD. Pansus LP2B komposisinya dari gabungan Komisi II dan IV. Mereka akan kembali menggodok Raperda penyelamatan lahan pertanian tersebut. (udi/*)

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Banyuwangi diperluas. Inovasi ini mulai menyasar kawasan wisata. Targetnya, para pelajar dan mahasiswa diajak ikut peduli pelestarian alam di destinasi wisata.

Program Sekardadu merupakan inovasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Banyuwangi. Kegiatan ini melibatkan pelajar untuk peduli dengan penyelamatan lingkungan. Khususnya daerah aliran sungai (DAS). Kegiatan ini sudah berjalan tiga tahun.

“Program ini tujuannya masih sama, menjaga dan merawat kebersihan sungai, mulai daerah tangkapan air dari hulu hingga hilir,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, disela Festival Sekardadu di destinasi wisata Jopuro, Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, Rabu (6/3/2024) pagi.

Tak hanya pelajar, program ini juga menggerakkan lintas sektoral. Mulai kampus dan sejumlah elemen. Bahkan, rencananya, inovasi Sekardadu bisa melibatkan anak-anak PAUD dan TK.

“Dua tahun lalu, kegiatannya di DAM. Sekarang di destinasi wisata,. Sehingga ada dampak ekonomi,” tegasnya. Melalui program Sekardadu, kesadaran masyarakat menjaga lingkungan semakin terjaga.

Salah satunya, warga tidak lagi membuang sampah di aliran sungai. “Ada pergeseran paradigma, tapi belum masif. Karena masih ada masyarakat kita yang abai terhadap sungai,” kata Kadis PU Pengairan Banyuwangi Guntur Priambodo.

Tak sekadar penyelamatan lingkungan, Sekardadu diharapkan menjadi inovasi berkelanjutan. Targetnya, mengubah pola hidup masyarakat yang peduli lingkungan. “ Jadi, ini (Sekardadu) jangka panjang, tidak bisa dilihat satu dua tahun. Jadi merubah mindset paradigma tidak bisa dalam waktu singkat,” tutupnya. (udi)

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Sempat tertunda beberapa kali, rancangan Perda (Raperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) akan kembali digodok DPRD Banyuwangi. Raperda ini dianggap penting lantaran berkaitan penyelamatan lahan di Bumi Blambangan. Pembahasan Raperda ditandai dengan pembentukan Pansus dalam rapat internal DPRD.

Pansus LP2B komposisinya berasal dari gabungan Komisi II dan IV. Mereka akan kembali menggodok Raperda penyelamatan lahan pertanian tersebut. “Tahun ini, pembahasan Raperda LP2B kita lanjutkan lagi. Pansus sudah terbentuk yang diketuai Pak Suyanto,” kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliono.

Usulan Raperda yang dikenal dengan lahan abadi ini mulai muncul tahun 2017. Namun, selalu menemui jalan buntu. Penyebabnya, muncul perbedaan persepsi antara eksekutif dan legeslatif terkait klausul dalam Raperda itu.

Beda persepsi itu, DPRD mengusulkan detail pemetaan lahan atau by name by address. Sedangkan, eksekutif mengusulkan kompensasi secara keseluruhan. Pembahasan akhirnya menemui jalan buntu.

Raperda ini sempat kembali masuk dalam program pembentukan Perda DPRD Banyuwangi tahun 2021. Lagi-lagi, pembahasan belum membuahkan hasil. Persoalannya sama. Terganjal peta detail lahan pertanian yang menjadi obyek Raperda tersebut.

Terakhir, Raperda LP2B ini masuk tahap finalisasi. Lagi-lagi menemui jalan buntu. Sebab, eksekutif tak kunjung menyelesaikan nama dan peta detail lahan pertanian yang akan dilindungi.

Sehingga, Raperda ini terpaksa dilanjutkan pembahasannya tahun 2024. “Harapannya, pembahasan bisa segera menemui titik temu. Sehingga, ada aturan terkait perlindungan lahan di Banyuwangi,” tegas politisi Golkar itu. (udi/*)