Banyuwangi (pawartajatim.com) – Program pengelolaan sampah dan lingkungan di Banyuwangi membuahkan hasil. Piagam Adipura berhasil disabet. Merayakan prestasi ini,ratusan pesapon diajak syukuran Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (6/3/2024). Mereka diajak makan bersama.

“Penghargaan ini sejatinya bukan untuk saya atau para pejabat ini, tapi ini untuk bapak ibu sekalian yang telah berjibaku setiap waktu mengatasi persampahan di Banyuwangi,” kata Ipuk di hadapan ratusan pesapon tersebut.

Para pesapon menjadi garda terdepan penanganan sampah. Sehingga persoalan sampah bisa terurai. “Terima kasih atas dedikasi bapak ibu semua. Mari kita terus kampanyekan gaya hidup bersih, tidak buang sampah sembarangan. Sehingga beban kerja bapak ibu sekalian bisa berkurang,” tegas Ipuk.

Tata kelola persampahan di Banyuwangi tak hanya di tataran juru bersih saja. Namun, dirancang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. “Saat ini, penilaian Adipura tak sebatas pada kebersihan secara kasat mata. Tapi, bagaimana tata kelolanya, upaya untuk menguranginya, hingga keterlibatan masyarakat,” tegasnya lagi.

Tahun  2023, Kabupaten Banyuwangi mencapai pengurangan sampah sebesar 92,260 ton per tahun atau sekitar 30,22 persen. Saat ini ada 19 TPS3R (Tempat Pengumpulan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) di Banyuwangi. Jumlah ini akan terus ditingkatkan.

Dari pengelolaan TPS3R tersebut, Banyuwangi mendapatkan plakat Adipura. Plakat ini diberikan atas pengelolaan TPS3R Tembokrejo, Muncar. TPS3R ini mampu mengelola sampah sebanyak 12-25 ton/hari dengan hanya menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari. TPS3R ini juga membuka lapangan pekerjaan baru. Tak kurang dari 40 pekerja yang terlibat di bawah pengelolaan BUMDESMA.

Meraih Adipura membuat bangga para pesapon. Mereka merasa kerja kerasnya mendapatkan apresiasi. “Saya bangga Banyuwangi bisa kembali meraih Adipura. Tidak sia-sia kita nyapu tiap hari,” ungkap Saiful, pesapon di sepanjang lampu merah Lateng. (udi)

Banyuwangi (pawartajatim.com)- Kinerja BPJS Kesehatan yang menggunakan digitalisasi ternyata diakui dunia. Buktinya, ekosistem digital Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu praktik terbaik (best practice) pengelolaan jaminan sosial dunia. Banyak negara tertarik dan mempelajari bagaiaman Indonesia mengelola program jaminan sosial ini, khususnya jaminan keshatan dengan cakupan kepersetaan terbesar di dunia.

Diakuinya digitalisasi BPJS Kesehatan ini terungkap dalam International Social Security Association (ISSA), menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024. Kegiatan ini diikuti lebih dari 300 peserta dari 71 negara.

ISSA merupakan organisasi terkemuka di dunia. Anggotanya, institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial. Organisasi ini dibentuk tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 anggota yang tersebar di 160 negara. Mereka berasal dari Afrika, Asia Pasifik dan Eropa.

” Dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.

Pengelolaan Program JKN,  ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan, namun terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, Kementerian dan lembaga terkait. Bahkan dengan peserta dan badan usaha.

Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23.000 Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.000 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu, di ekosistem perbankan sudah  lebih dari 950.000 kanal pembayaran dan sebanyak 15 Kementerian/lembaga sudah terkoneksi. Lalu, terdapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari. (udi)

Banyuwangi (pawartajatim.com)- Kabar gembira bagi pegiat demokrasi di Bumi Blambangan. KPU Banyuwangi membuka lowongan untuk lima komisioner selama 5 tahun ke depan. Pendaftaran mulai dibuka 8 – 19 Maret 2024. Salah satu syaratnya, memiliki KTP Banyuwangi.

Pengumuman dan syarat pendaftaran anggota KPU Kabupaten Banyuwangi ini bisa diunduh di laman KPU. Tahap pengumuman dimulai pada 8 – 14 Maret. Bersamaan itu, pembukaan pendaftaran dimulai. “ Peserta bisa mengunduh syarat dan formular pendaftaran di laman KPU,” kata Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Bakal Calon Anggota KPU Jatim 2, Prof. Dr. M. Noor Harisudin dalam sosialisasi di Kantor KPU Banyuwangi, Kamis (7/3/2024) siang.

Selain Banyuwangi, wilayah Timsel Jatim 2 ini meliputi Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo. “ Khusus hari ini, kita sosialisasi untuk wilayah KPU Kabupaten Banyuwangi dan Jember,” ujar akademisi asal Jember ini.

Selain wajib ber-KTP di wilayah KPU setempat, syarat lainnya berusia minimal 30 tahun. Pendidikan minimal SMA/sederajat. Lalu, mengundurkan diri dari keanggotaan partai minimal 5 tahun. Dan, bebas narkoba dan keterangan sehat dari RS milik pemerintah. Kemudian, tidak menjabat di pemerintahan atau BUMN. Pendaftar juga tidak pernah mendapatkan sanksi pemberhetian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “ Khusus pendaftar yang statusnya ASN, harus mengajukan pemberhentian sementara. Sedangkan, PPPK mengajukan pemutusan hubungan kerja,” tegasnya didampingi empat timsel lainnya.

Tahapan seleksi anggota KPU Banyuwangi ini seluruhnya dipusatkan di Sekretariat Timsel Jatim 2 di Hotel Samator, Surabaya. Selain mengunggah dokumen secara online, pendaftar wajib mengirimkan berkas pendaftaran ke Sekratariat Timsel.

Selanjutnya, tahap penelirian berkas administrasi mulai 8-26 Maret. Jika pendaftar belum memenuhi kuota, dilakukan perpanjangan pendaftaran mulai 20-25 Maret. Terakhir, Timsel akan menetapkan kelolosan administrasi pada 27 Maret. Lalu, pengumuman kelolosan administrasi pada 28-30 Maret. Selanjutnya, tes tulis dan psikologi digelar 31 Maret – 5 April. Hasilnya ditetapkan pada 6 -7 April. “ Tes tulis dan psikologi akan digelar oleh TNI atau Polri. Kita masih menunggu arahan dari KPU Pusat,” jelasnya.

Hasil seleksi tes tulis dan psikologis akan dimumkan pada 8-9 April. Dilanjutkan tanggapan masyarakat pada 8-13 April. Kemudian, tes kesehatan dan lainnya digelar 16-23 April. Setelah itu, dilanjutkan tes wawancara pada 17 – 24 April. Seluruh tahapan seleksi ini akan menetapkan 10 bakal calon KPU Banyuwangi yang diumumkan 26-28 April. “ Jadi, tugas kami hanya menyeleksi dan menyerahkannya ke KPU RI. Penentuan akhir disana,” tutupnya.

Gaji anggota KPU Kabupaten ini ternyata cukup fantastis. Data dari Sekretariat KPU Banyuwangi, gaji yang diterima komisioner KPU Kabupaten besarnya bervariasi. Bagi Ketua KPU Kabupaten mencapai sekitar Rp12 juta per bulan. Sedangkan anggota Rp9 juta – Rp10 juta per bulan. (udi)

Banyuwangi (pawartajatim.com) – DPRD Banyuwangi menaruh harapan besar dalam pembangunan ke depan di kabupaten ini. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 serta penyempurnaan rencana awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (6/3/2024).

Ali Mahrus meminta program pembangunan daerah bisa lebih baik ke depannya. Dan, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tak kalah penting, sinergi antara Pemkab, DPRD, jajaran Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan bisa terjalin dengan baik. “ Kami berharap, pembangunan ke depan bisa lebih baik. Didasarkan pada sinergitas eksekutif dan legeslatif. Maka, pokok-pokok pikiran Dewan, pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan menjadi penting. Targetnya, dalam pembahasan anggaran dan eksekusi alokasi dana yang dibutuhkan,” tegas politisi PKB ini.

Menurutnya, RPJPD, RPJMD hingga RKPD patokan utamanya adalah Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan DPRD bersama Bupati pada Januari 2024 lalu.

“ Alhamdulillah sesuai tupoksi di lembaga legislatif, kita sudah mengesahkan Perda RTRW yang menjadi dasar proyeksi pembangunan untuk satu tahun,lima tahun, bahkan dua puluh tahun ke depan,” tegasnya.

Dengan semangat musrenbangkab, pihaknya berharap pembangunan daerah bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, nilai APBD bukan sebuah tujuan. Namun, APBD menjadi instrumen atau alat untuk kesejahteraan masyarakat. Harapannya, proyeksi pembangunan yang dirumuskan memiliki empat hal pendekatan. Diantaranya, secara politik, teknokratik, partisipatif, buttom up dan top down. Persoalan investasi juga diharapkan menjadi perhatian serius dengan melalui pembahasan bersama eksekutif dan legeslatif.

Tak kalah penting, DPRD berharap pembangunan daerah berorientasi pada hasil. Sehingga, manfaatnya benar-benar tepat sasaran. Menyentuh kepentingan masyarakat. “ Indikatornya adalah tidak sekadar anggaran terserap, tapi manfaatnya,” tutupnnya. (udi/*)