Surabaya, (pawartajatim.com) – Hasil Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan mengindikasikan penyaluran kredit baru pada Agustus 2021 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Hal tersebut terutama didorong oleh jenis penggunaan KPR dan kredit konsumsi lainnya. Sementara, jenis Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) diprakirakan melambat.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan, berdasarkan kelompok bank, pertumbuhan penyaluran kredit baru pada Agustus 2021 diprakirakan terjadi pada bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), sementara penyaluran kredit pada Bank Umum Syariah (BUS) melambat.

Untuk keseluruhan triwulan III 2021, penyaluran kredit baru juga diprakirakan tumbuh, meski tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya. Hasil survei menunjukkan, kebutuhan pembiayaan korporasi pada Agustus tetap tumbuh, meskipun melambat  dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Hal itu tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang1 (SBT) sebesar 0,9 persen, lebih rendah dari 1,8 persen pada Juli 2021,” ujarnya Sabtu (18/9). Sejumlah sektor seperti sektor pertambangan, industri pengolahan, dan jasa kesehatan terindikasi memiliki kebutuhan pembiayaan yang tidak setinggi bulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh menurunnya kegiatan operasional.

Disisi lain, terdapat sejumlah sektor yang terindikasi memiliki kebutuhan pembiayaan yang meningkat, yaitu sektor Real Estat, Jasa Perusahaan dan Informasi dan Komunikasi terutama untuk mendukung aktivitas operasional, membayar kewajiban yang jatuh tempo dan aktivitas investasi.

Hasil survei juga mengindikasikan penambahan permintaan pembiayaan oleh rumah tangga pada Agustus lalu terpantau meningkat. Bank umum masih menjadi preferensi sumber utama penambahan pembiayaan responden rumah tangga, dengan jenis pembiayaan yang diajukan mayoritas berupa kredit multi guna dan kredit kendaraan bermotor. (bw)

Gresik, (pawartajatim.com) – Imbas dari tanah diuruk, para  petani  demo dengan jalan kaki ke pergudangan. Terdapat 3 orang yang merupakan perwakilan kelompok petani Desa Tenaru Kec. Driyorejo Gresik melakukan aksi  menuju Kawasan Pergudangan DKP (Driyorejo Kencana Permai).

Aksi yang berlangsung di Driyorejo Gresik, Sabtu (18/9) ini merupakan  bentuk protes kelompok petani Desa Tenaru atas dampak pengurukan lahan pergudangan yang berada di desanya. “Imbas dari pengurukan tersebut menyebabkan banyak masalah. Diantaranya banjir dan tanah urukan menjalar ke lahan-lahan pertanian,” kata Muhammad Sutek Koordinator Kelompok Petani Desa Tenaru.

Sutek, menjelaskan, setelah pengurukan tersebut menyebabkan dampak seperti lahan petani terancam tidak bisa ditanami. Ini terjadi  karena pada tiga hari lalu turun hujan lebat. Sehingga tanah urukan meluber.

Atas peristiwa ini  warga telah mengirimkan surat ke pihak DKP untuk membahas potensi kerusakan lahan akibat banjir dan longsor. Mengingat bila musim  hujan tiba dimungkinkan terjadi kondisi lebih parah lagi. Namun surat itu belum mendapat tanggapan dari pihak pengelola pergudangan.

Sementara itu, Ruli Mustika Adya SH, kuasa hukum kelompok petani menyatakan bahwa aksi jalan kaki ini adalah bentuk protes dari kelompok petani yang dirugikan atas kegiatan pengurukan pihak PT DKP.

Pihaknya akan menempuh jalur hukum dan melakukan gugatan  jika tidak ada penyelesaian di luar pengadilan. Mengingat sebagian warga di Desa Tenaru masih menggantungkan mata pencahariannya pada lahan pertanian. (dra)

Bandung, (pawartajatim.com) – Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem sistem resi gudang (SRG) di Indonesia. Melalui sinergi tersebut, SRG dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.

Penegasan itu dikemukakan, Wakil Menteri Perdagangan/Wamendag, Jerry Sambuaga, saat membuka Public Hearing “Membangun Ekosistem Sistem Resi Gudang di Indonesia” yang digelar secara hibrida pada hari ini, Jumat (17/9).

Kegiatan ini diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat  Arifin Soedjayana.

Kemendag telah membangun SRG sejak 2006 untuk membantu mengatasi tantangan petani daerah yang kesulitan dalam mendapatkan harga yang menguntungkan saat panen. Hal ini salah satunya disebabkan karena petani tidak mempunyai gudang untuk menyimpan hasil pertanian.

”Kemendag memberikan solusi dengan membangun gudang SRG sebagai instrumen tunda jual untuk membantu kesejahteraan petani,” kata Wamendag Jerry. Ia menyampaikan, untuk mendukung pelaksanaan SRG, Kemendag telah membangun gudag SRG beserta sarananya melalui APBN di daerah sentra produksi.

“Saat ini terdapat 123 gudang SRG yang dibangun Kemendag di berbagai daerah di Indonesia. Melalui SRG petani dapat menyimpan komoditas selama 3—5 bulan dan dijual kembali ketika harga menguntungkan,” ujarnya.

Wamendag menyebut, SRG dapat digunakan sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan melalui pemberian kredit untuk petani. Selain itu, SRG menjadi solusi untuk permasalahan kelebihan suplai. “SRG bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga komoditi di pasar dan menjadi instrumen Pemerintah untuk persediaan pangan nasional,” ucapnya.

Terdapat beberapa faktor yang diperlukan dalam membangun ekosistem SRG di daerah yaitu  dukungan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga SRG; pengelola gudang yang mandiri dan profesional, dukungan infrastruktur pendukung, terciptanya jaringan pemasaran, serta kelembagaan petani/nelayan/peternak di lokasi gudang SRG.

“Faktor tersebut akan membentuk ekosistem yang akan menunjang pelaksanaan SRG yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Merupakan pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk membentuk ekosistem yang dapat mendukung pengembangan ekonomi untuk masyarakat ini semakin luas,” tutup Wamendag Jerry.

Sementara itu, Dirut PT KBI Fajar Wibhiyadi, mengatakan, KBI sebagai pusat registrasi resi gudang berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi resi gudang dan derivatif resi gudang.

Selain itu, KBI terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemanfaatan SRG bersama pemangku kepentingan, khususnya ke daerah sentra komoditas. “Seiring dengan perkembangan teknologi, KBI telah memperbarui aplikasi registrasi yaitu IsWare NextGen, dengan menggunakan teknologi Blockchain, dan Smart Contract. Dengan aplikasi ini, para pemilik komoditas dapat melakukan registrasi dengan mudah dan aman,” ucap Fajar.

Fajar melanjutkan, pusat registrasi resi gudang merupakan perwujudan dari tugas KBI sebagai akselerator ekonomi masyarakat. “Untuk itu, KBI telah menjalankan program kemitraan dalam lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pembiayaan untuk pemilik barang yang menyimpan di gudang resi gudang (RG) sebagai bukti kepemilikan barang yang dijaminkan,” pungkasnya.

Terkait program kemitraan dengan jaminan resi gudang yang dijalankan KBI, hingga Agustus 2021 jumlah jaminan resi gudang melalui program kemitraan tercatat sebesar Rp 5,3 miliar untuk 14 resi gudang yang berasal dari 97 mitra. Nilai ini naik 3,9 persen dari sepanjang 2020 yang tercatat sebesar Rp 5,1 miliar untuk 7 resi gudang dengan 95 mitra.

Hingga 2021, pelaksanaan SRG telah mencakup 20 komoditas, yang terdiri atas komoditas pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan dan telah dilaksanakan di 118 kabupaten/kota yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia.

Terdapat peningkatan partisipasi pelaku usaha komoditas dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, terdapat 96 pengelola SRG yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, 153 Gudang SRG, serta 70 Lembaga Penilaian Kesesuaian SRG yang mendukung pelaksanaan SRG di Indonesia.

Peningkatan ini berdampak pada peningkatan nilai pemanfaatan SRG dalam tiga tahun terakhir. Pada periode Januari—September  2021, nilai transaksi resi gudang mencapai Rp 329,21 miliar tumbuh 169 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan ini diikuti naiknya pembiayaan berbasis SRG yang disalurkan yaitu mencapai Rp 233,02 miliar atau naik 205 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya. (bw)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Urgensi pembangunan tol trans Madura tidak boleh merubah fungsi pulau garam itu sendiri. Apalagi, pulau Madura memiliki produktifitas hasil garamnya yang melimpah.

“Saya nitip betul pembahasan pembangunan tol trans Madura jangan sampai merubah fungsi Pulau Madura sebagai Pulau Garam, meskipun nantinya akan mendongkrak sektor perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakatnya jika terwujud,” kata Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, saat membuka Focus Group Discusion (FGD) dengan tema Urgensi Pembangunan Tol Trans Madura di Kampus Unitomo Surabaya, Kamis (16/9).

Menurut Heru, masyarakat Madura terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di wilayahnya. Salah satu langkahnya yakni dengan menggagas adanya tol trans Madura yang bertujuan untuk memberikan konektivitas satu daerah dengan daerah lain di Pulau Madura, dari Bangkalan – Sumenep.

“Untuk itu yang perlu diperhatikan yakni jangan sampai mengubah fungsinya, itu saja,” tegasnya. Ia menyatakan, kekayaan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Madura begitu besar, utamanya dari hasil garam yang diibaratkan emas nya orang Madura.

Untuk itu, apabila pembangunan tol trans Madura nantinya akan terwujud, Heru sapaan akrabnya berpesan agar wilayah sentra-sentra garam dapat dikoneksikan dengan keberadaan tol. Begitu juga, jangan sampai mengganggu alih fungsi lahan produksi dari garam.

“Lahan lahan produksi garam tidak boleh pindah. Tata ruang dan tata guna lahan harus diperhatikan,” ujarnya. Secara prinsip, Pemprov Jatim menyambut baik urgensi pembangunan tol trans Madura yang akan memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahkan Pemprov Jatim pun akan memfasilitasi setiap diskusi maupun pertemuan untuk membahas masalah tersebut jika nantinya pembangunan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat. “Kami siap memfasilitasi apa yang dibutuhkan di masa pembahasan pembangunan tol trans Madura ini,” jelasnya.

Sementara mewakili Menkopolhukam RI, Staf Khusus Bidang Sosial dan Politik Menkopolhukam RI Dr. H. Imam Marsudi menyampaikan, bahwa pada prinsipnya pemerintah mendukung seluruh upaya masyarakat Madura untuk mewujudkan tol trans Madura selama memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Namun, dirinya tidak menginginkan keberadaan tol trans Madura yang diharapkan menjadi beban masyarakat dan negara. Sehingga, keberadaannya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. “Pak Menko berpesan, apapun yang dilakukan untuk Madura muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Madura. Terpenting apa yang dilakukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura,” tegasnya.

Pemerintah pusat, lanjutnya, juga sudah berupaya menggagas pelebaran jalan di kawasan exit Suramadu (Surabaya-Madura) menuju ke Blega maupun Tanah merah dengan melebarkan jalan akibat terdapat pasar yang mengakibatkan kemacetan.

“Semoga FGD ini bisa memberikan hasil terbaik. Semua harus dihitung apakah keberadaan tol ini nantinya menimbulkan kontroversi atau manfaat bagi masyarakat. Karena pembangunan jalan tol membutuhkan dana yang tidak sedikit,” terangnya. (bw)