Surabaya, (pawartajatim.com) – Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof Heri Suryoatmojo, mendorong integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung perkembangan motor listrik.

Menurut Prof Heri, saat ini penelitian marak berfokus pada kendaraan listrik baik dari segi kontrol, kecepatan, safety, dan pengujian. Permasalahan kompleks tersebut seharusnya diatasi dengan menggunakan AI.

“Untuk itu, diperlukan penelitian guna mengoptimalkan kendaraan listrik dengan menggabungkan teknologi yang sudah ada seperti pengoptimalan AI,” kata Prof Heri di Surabaya, Kamis (7/12/2023).

Saat ini, penggalakan green campaign di dunia yang mengedepankan kendaraan listrik mendorong untuk mengedepankan pengembangan kendaraan listrik modern. Teknologi saat ini mengadopsi driving control.

Dengan AI, kata Prof Heri, kendaraan akan melaju autonomous tanpa sentuhan. Saat berada di jalanan sepi, mode code control dapat diaktifkan sesuai keinginan kita. “Driver akan lebih nyaman karena tidak terlalu menyita fokus akibat bantuan AI. Dari segi safety juga dapat mengidentifikasi jarak dan badan jalan,” ungkapnya.

Prof Heri menjelaskan, Motor Brushless Direct Current (BLDC) berperan penting dalam pengembangan kendaraan listrik. Motor BLDC sering dipakai untuk penggerak utama kendaraan listrik karena memiliki efisiensi tinggi, torsi tinggi, rentang kecepatan lebar, dan perawatan rendah.

Namun, lanjut Heri, motor BLDC harus dikontrol untuk mendapatkan nilai yang diinginkan, seperti kecepatan, torsi, dan posisi. “Torsi menjadi parameter penting untuk menggerakkan kendaraan,” jelas alumnus doktoral Kumamoto University, Jepang tersebut.

Selain itu, kecepatan motor BLDC juga perlu dikontrol untuk mendapatkan akselerasi yang diinginkan atau meminimalkan slip pada kontrol traksi. Dalam hal ini, penggunaan kontrol traksi pada mobil menjadi responsive, tetapi mampu mengoptimalkan penggunaan energi seminimum mungkin.

Pengendalian kecepatan motor BLDC dikembangkan dengan metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) yakni sistem fuzzy yang mempunyai mekanisme pembelajaran. Dalam kebaruan keilmuan, Heri memaparkan bahwa perancangan sistem kendali kecepatan motor BLDC menggunakan software MATLAB Simulink.

Sistem yang dirancang terdiri dari beberapa blok di antaranya Inverter dan Supply DC, Motor BLDC, Decoder, Generator PWM, dan Switching Logic. “Kecepatan aktual motor BLDC akan dibandingkan dengan kecepatan referensi untuk mendapatkan error dan perubahan nilai error,” terangnya.

Menurut Heri, perubahan error diperoleh dengan melakukan operasi diferensial pada sinyal error. Dalam hal ini, error dan perubahan error akan menjadi nilai masukan dari pengontrol ANFIS dan Fuzzy-PID.

Sinyal PWM akan dihubungkan oleh AND dengan sinyal gating yang dihasilkan oleh blok logika switching. Kecepatan motor BLDC tergantung pada besarnya tegangan yang diberikan pada motor.

Struktur pengontrol ANFIS sendiri memiliki masukan yaitu error dan perubahan error, serta terdiri dari tiga sub-kontroler yang akan menentukan duty cycle sinyal PWM. Respon dari Fuzzy-PID kemudian dimodifikasi untuk melatih pengontrol ANFIS agar mendapatkan respon sistem lebih baik.

Langkah awal dalam merancang pengontrol ANFIS adalah mendapatkan pasangan data masukan. “Algoritma pembelajaran hybrid ANFIS digunakan untuk melatih parameter dan terdiri dari kombinasi antara algoritma propagasi balik (back-propagation) dan Recursive Least Square Estimation (RLSE),” katanya.

Heri berharap penelitian ini menjadi acuan pembelajaran bagi mahasiswa dan mampu membawa branding ITS pada teknologi kendaraan listrik. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Tim Dosen Petra Christian University (PCU) Surabaya merancang mesin ayak rajangan sampah. Mesin pengayak berkapasitas 50 kilogram per jam tersebut, mampu melakukan pengayakan dengan ukuran maksimal 5 mm.

Ketua Tim Dosen, Amelia ST MT, mengatakan mesin ayak rajangan sampah tersebut diserahkan kepada warga di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Penyerahan bantuan itu memanfaatkan program hibah LLDIKTI Wilayah VII Jatim dengan total dana sebesar Rp 50 juta.

“Sebelumnya kami telah melakukan survei ke Desa Mojotrisno, mereka tidak mempunyai mesin pengayak ini. Jadi, ini sesuai dengan kebutuhan para warga,” kata Amelia, Kamis (7/12/2023).

Menurut Amelia, di Desa Mojotrisno, sampah yang paling banyak ialah daun bambu. Membutuhkan waktu tiga minggu untuk mengolah sampah daun bambu, mulai dari proses penghancuran, fermentasi, untuk kemudian diayak.

“Jadi, harapannya hasil rajangan dari mesin pengayak ini bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas pupuk kompos,” ungkap Amelia. Anggota tim lain, Jani Rahardjo, menyebutkan berbeda dengan alat pengayak pada umumnya, alat pengayak yang diberikan ini memperhatikan K3 atau Keselamatan dan Keselamatan Kerja.

“Caranya, kami menambahkan cover agar hasil ayakan tidak mengganggu kesehatan para pekerja, serta melindungi pekerja dari putaran mesin dan barang-barang yang mungkin lompat dari ayakan,” jelasnya. Sementara itu, Maspuatin, salah seorang penggerak desa, mengaku senang dengan adanya bantuan ini. Bantuan ini dinilai akan dapat meningkatkan pendapatan warga.

“Bersyukur sekali dan sangat berterima kasih dengan adanya pengadaan alat ini di sini. Sebab, secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan mengolah sampah yang sudah ditimbun sebelumnya,” katanya.

Untuk diketahui, Indonesia darurat sampah. Permasalahan sampah, baik itu sampah basah atau kering sudah menjadi masalah global, termasuk di Indonesia, salah satunya di Desa Mojotrisno.

Setiap harinya di desa tersebut, sampah basah atau keringnya mencapai 720 kilogram per hari dan sangat berpotensi untuk diolah jadi pupuk organik, bahkan memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Melihat itu, tiga dosen PCU Surabaya melakukan pengabdian masyarakat di desa setempat. Mereka adalah Amelia ST MT dari Sustainable Mechanical Engineering and Design, Dr Njo Anastasia SE MT dari Finance and Investment dan Drs Jani Rahardjo MBA Tech PHD dari Industrial Engineering. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Ribuan mahasiswa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Selamatkan Demokrasi (Gemas’D) menggelar aksi mimbar bebas di lapangan utara Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Rabu (6/12/2023).

Salah seorang orator yang juga Wakil Kepala Bidang Advokasi Politik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Jawa Timur (GMNI Jatim), Bagus Raditya, mengatakan aksi ini merupakan upaya mahasiswa untuk terus mengawal demokrasi dan jangan sampai dihancurkan.

“Sekarang, kami juga berbicara tentang konstitusi, yang sedang diobrak-abrik, yang akhirnya mahasiswa harus turun mengawal konstitusi sebagai petarung-petarung akademik,” ujar Bagus dalam orasinya di hadapan ribuan mahasiswa.

Bagus menegaskan, mahasiswa siap secara independen menyuarakan demokrasi dan mengawal konstitusi, agar masyarakat ke depan bisa memilih pemimpin penerus bangsa yang tidak merusak undang-undang.

“Jadi, mari kawal bersama, karena yang pasti demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang, mengatakan ia juga memiliki keresahan terhadap kondisi demokrasi saat ini yang menurutnya mulai luntur.

“Keresahan itu tentang konstitusi yang diinjak-injak, dinomorduakan, kondisi hukum kita dikhianati, dan untuk mengejawantahkan keresahan tersebut kami hadir di sini secara langsung,” terangnya.

Menurut Melki, aksi tersebut juga menjadi tonggak penting untuk mendobrak stigma mahasiswa zaman sekarang tidak punya semangat bergerak. Melalui mimbar bebas itu membuktikan mahasiswa sekarang tidak lemah dan tidak acuh terhadap politik.

“Kami membuktikan generasi sekarang peka dan kritis. Biarkan kami berjuang dengan cara kami sendiri,” katanya. Dalam kesempatan itu, Seniman Bambang Ekoloyo Butet, juga menyatakan seluruh mahasiswa yang turun aksi memiliki semangat untuk meraih masa depan dengan menyelamatkan bangsa dan negara dari kondisi yang sedang tidak baik.

“Mereka hidup dalam kegigihan dan tantangannya, bukan makhluk manja,” pungkasnya. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Demokrasi memegang peran krusial dalam sistem pemerintahan meskipun implementasinya bervariasi antarnegara. Konsep demokrasi mengakui kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan yang menentukan arah dan pengelolaan negara.

Hal itu disampaikan Akademisi sekaligus Ketua Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat MKom PhD ITIL COBIT CLA, dalam diskusi soal ancaman terhadap demokrasi digital, etika pengembangan teknologi hacking, dan tantangan kebebasan di kampus Untag Surabaya, Rabu (6/12/2023).

Supangat menjelaskan, dalam era globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang, muncul sebuah paradoks bahwa demokrasi digital perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017 lalu, menunjukkan peningkatan penetrasi masyarakat di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa.

“Pertumbuhan interaksi masyarakat dengan dunia maya secara signifikan memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan negara. Manfaat nyata dari kemajuan TIK dalam politik adalah perluasan fungsi-fungsi sosial dari para pelaku politik, hubungan antara warga negara dan warga negara lainnya lebih mudah,” jelasnya.

Menurut Supangat, demokrasi digital (e-democracy) menerapkan demokrasi tanpa terikat oleh batasan ruang, waktu, atau kondisi fisik, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) serta Computer-mediated Communication (CMC).

“Demokrasi digital berperan dalam memperluas cakupan partisipasi publik, memberikan nilai tambah dengan mewujudkan kesetaraan bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam kehidupan politik,” ungkapnya.

Hanya saja, kata Supangat, meski teknologi memberikan akses lebih luas terhadap informasi dan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, perkembangan teknologi hacking memberikan tantangan serius terhadap kelangsungan demokrasi itu sendiri.

“Posisi Indonesia di peringkat ke-24 dari 194 negara, seperti tercatat dalam Global Cyber Security Index tahun 2020, mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan sejati dalam kemampuan warga negara Indonesia untuk melindungi data pribadi mereka dan mendapatkan jaminan perlindungan yang memadai saat beraktivitas di dunia maya,” terangnya.

Kebebasan partisipasi politik melalui teknologi digital, lanjut Supangat, membuka peluang bagi warga negara untuk aktif dalam diskusi politik dan memengaruhi kebijakan publik. Ini memberikan kesempatan bagi warga untuk menjadi pembuat opini dan memengaruhi persepsi publik tentang isu-isu politik.

Meski demikian, tantangan besar muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas perlu penanganan bijak agar partisipasi politik berjalan sehat dan inklusif. Masyarakat harus memilah dan memverifikasi informasi untuk menghindari disinformasi atau hoaks.

“Serangan siber dan manipulasi informasi menjadi senjata untuk memanipulasi opini publik, meragukan kepercayaan pada proses demokratis, dan bahkan merusak struktur politik yang ada,” katanya.

Supangat menyebut, jika etika dalam pengembangan teknologi hacking menjadi fokus utama untuk menjaga keamanan demokrasi digital. Meskipun kegiatan peretasan oleh beberapa orang dianggap sebagai akses ilegal ke dalam sistem dan jaringan komputer, seharusnya hal tersebut tidak demikian.

“Jadi, etika bukan hanya menjadi dasar dalam menciptakan alat keamanan siber, tetapi juga dalam memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan mendukung prinsip dasar demokrasi,” ujarnya.

Supangat menambahkan, bahwa demokrasi digital memerlukan partisipasi pemangku kepentingan, penekanan etika, kerja sama lembaga, dan literasi digital masyarakat untuk melawan ancaman teknologi hacking.

 Meningkatkan kapabilitas warga negara adalah kunci untuk membangun keamanan siber dan kedaulatan data di Indonesia. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab menyusun sistem keamanan siber yang tidak hanya melindungi data secara aman, tetapi juga demokratis bagi semua warga negara Indonesia,” pungkasnya. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) berkomitmen menciptakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan kampus maupun kawasan perkotaan di wilayah Kota Surabaya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi konsumsi rokok, serta menciptakan lingkungan sehat bagi generasi penerus.

Hal itu disampaikan sejumlah narasumber yang hadir dalam acara Talkshow International Tobacco Control Research Network (ITCRN) 2023 yang digelar di Auditorium Lantai 9 Tower Unusa Kampus B Jemursari Surabaya, Rabu (6/12/2023).

“Kawasan tanpa rokok bukan hanya sebuah tren, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan Koordinator Indonesia Tobacco Control Research Network, Dr Abdillah Ahsan SE ME.

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair), Prof Dr dr Santi Martini MKes, mengatakan Surabaya telah menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan Kawasan Tanpa Rokok dengan menggandeng berbagai pihak.

“Termasuk lembaga pendidikan, apalagi usia yang paling efektif dalam menanamkan kesadaran terhadap bahaya rokok mulai dari usia 10 tahun,” terang Prof Santi yang juga Ketua Tobacco Control Support Center (TCSC) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Jatim itu.

Sedangkan, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital (FEBTD) Unusa sekaligus dosen yang tergabung dalam ITCRN, Dr Ubaidillah Zuhdi ST MEng MSM, menyebut dalam penelitian yang dilakukan, perubahan kebijakan pajak tembakau tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian dan konsumsi rokok.

“Dalam fenomena kenaikan harga rokok, jika dinaikkan 100 persen, hanya menurunkan empat batang dalam satu pak rokok. Ini menjadi tantangan dan sangat diperlukan peran dan edukasi untuk mengurangi prevalensi merokok dan menciptakan lingkungan sehat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie MEng, berharap melalui kegiatan ini kesadaran masyarakat terkait bahaya rokok dapat semakin meningkat. Hal itu menunjukkan kontribusi positif Unusa terhadap upaya bersama dalam mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

“Unusa sebagai bagian dari NU dan institusi pendidikan berupaya penuh mewujudkan KTR, salah satunya melalui edukasi dalam talkshow ini. Harapannya, ini menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat di Surabaya, dan seterusnya di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Prof Jazidie menyebut, talkshow International Tobacco Control Research Network 2023 di Unusa ini bukan sekadar forum diskusi. “Namun, lebih dari itu, acara ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang bahaya rokok dan upaya kolektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang,” pungkasnya. (red)