Surabaya, (pawartajatim.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai siapapun pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024 nanti memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin bangsa Indonesia.

“Siapapun yang mendapat mandat rakyat, maka memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, karena perlu membawa Indonesia dengan seluruh Tanah Air,” kata Haedar, saat membuka Dialog Publik Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa secara virtual di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11).

Ia berharap agar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih nantinya bisa mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan lain, termasuk kepentingan dinasti.

Tak hanya itu, Hedar berharap capres-cawapres terpilih dapat benar-benar menjadi negarawan, selain juga menjalankan konstitusi bangsa Indonesia. “Kami berharap para capres dan cawapres, selain menjalankan cita-cita konstitusi dalam memimpin cita-cita, benar-benar menjadi negarawan sejati.

Bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga menjadi kepala negara yang tegak lurus di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, dan kepentingan sempit lainnya,” jelasnya. Menurut Haedar, Dialog Publik Muhammadiyah merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah membuka ruang komunikasi dan diskusi untuk ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam memberikan gagasan mereka untuk membawa Indonesia maju.

Karena itu, Muhammadiyah menilai pemilu bukan hanya merebut hati rakyat dan menduduki jabatan pemerintah, namun juga pada saat yang sama mampu membawa mandat utama selama menduduki jabatan tersebut.

“Mulai dari mewujudkan visi dan misi negara sesuai UUD Negara RI Tahun 1945, serta nilai dasar Pancasila sebagai konstitusi Indonesia. Sehingga, siapapun capres-cawapres yang terpilih, maka bukan hanya dalam cita-cita dan visi dan misi sendiri,” tegasnya.

Selanjutnya, Haedar mengatakan Pemilu 2024 bisa dijaga bersama agar berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, beretika, dan menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, kepatutan, sekaligus tegak lurus dengan segala aturan berlaku.

“Pemilu dan kontes yang berbeda tidak boleh menjadi tempat untuk meretakkan keutuhan bangsa, dan pemilu seberapa pun itu tidak mengoyak persatuan bangsa. Sungguh rugi (kalau) karena pemilu kita pecah sebagai bangsa,” terangnya.

Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), kata Haedar, Muhammadiyah mengedepankan politik kebangsaan melalui para tokoh yang mendirikan republik ini. Dia pun berharap lima tahun ke depan, pemimpin terpilih mampu menyelesaikan masalah sendiri dan permasalahan berat bangsa, mulai dari korupsi, kesejahteraan kurang, eksploitasi sumber daya alam, serta beratnya utang negara.

“Permasalahan itu diharapkan bisa ditangani pemimpin baru dengan tanggung jawab dan menyelesaikan masalah yang tersistem,” katanya. Haedar menegaskan, pemimpin seharusnya bisa membawa Indonesia menjadi negara modern, serta mampu berdiri sejajar, semartabat, dan berdaulat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Sehingga, bukan hanya menjadi objek kepentingan pihak lain yang tidak sejalan dengan semangat jiwa dan dasar konstitusi. “Harapan kami, bagaimana pemimpin ke depan dapat bersatu memobilisasi potensi untuk bagaimana Indonesia ke depan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi dalam saat yang sama berdiri tegak dalam kepribadian dimana agama, Pancasila, dan kehidupan luhur bisa dipertahankan,” pungkasnya. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur bersama ratusan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya mendeklarasikan Pemilu Damai 2024. Ketua Umum DPD IMM Jatim, M. Firdaus Suudi, menyebutkan ada empat poin penting yang dibacakan dalam deklarasi tersebut. Pertama, tentang komitmen menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, menyukseskan Pemilu 2024 yang bermartabat, berintegritas, jujur adil aman damai dan demokratis. Ketiga, tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Terakhir, menolak segala bentuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, money politik, politisasi agama dan etnis,” kata Firdaus di kampus UM Surabaya, Jumat (24/11). Ia menekankan, IMM harus mampu menjadi penggerak perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut dia, pemilu menjadi wahana bagi masyarakat untuk memberikan suara demi memilih wakil yang akan mewakili kepentingan publik di berbagai tingkat pemerintahan. “Deklarasi ini merupakan suatu upaya untuk memastikan pemilu berjalan dengan damai, aman dan penuh keharmonisan,” jelasnya.

Firdaus menjelaskan, hoaks menjelang pemilu menjadi hal yang harus diwaspadai setiap lapisan masyarakat, tak terkecuali mahasiswa dan generasi muda lainnya. Peredaran hoaks dinilai berdampak besar dan dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa.

Ia meminta agar kader-kader IMM bisa menggunakan logika setiap kali menerima informasi dan melakukan cek fakta jika mendapatkan informasi yang dicurigai kebenarannya. Menurut Firdaus, hoaks dibuat dan disebarkan orang-orang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, sebagai kader IMM tidak boleh mudah mempercayai seluruh informasi yang didapatkan, apalagi menyangkut persatuan bangsa. Di tengah tahun politik seperti ini, kita perlu sering bertabayyun dan mengedepankan logika, cek faktanya, jangan mudah sebarkan hoaks.

‘’Jangan mudah percaya, apalagi yang memecah belah bangsa, politik identitas. Itu tidak baik untuk kemajuan bangsa,” tegasnya. Firdaus juga berpesan kepada kader IMM dan seluruh organisasi lainnya agar bergerak aktif bersama-sama untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan Kartu Anggota Kehormatan kepada Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, usai menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11/2023).

“Kartu Anggota Kehormatan diberikan tidak hanya kepada Pak Prabowo saja,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di UM Surabaya. Ia menjelaskan, seluruh capres-cawapres yang menghadiri dialog publik yang digelar Muhammadiyah, diberikan Kartu Anggota Kehormatan.

Hanya Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang tidak mendapatkan Kartu Anggota Kehormatan, karena tidak menghadiri dialog publik yang digelar. “Kita memberikan Anggota Kehormatan kepada Pak Anies dan Gus Muhaimin, juga kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, juga kepada Pak Prabowo. Seandainya Mas Gibran datang, juga kita berikan,” jelasnya.

Menurut Mu’ti, berdasarkan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, anggota kehormatan diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki komitmen dan integritas, serta kedekatan dengan organisasi masyarakat tersebut.

Ada tiga jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. “Mudah-mudahan komunikasi politik baik ketika terpilih atau tidak, akan terjalin dengan baik. Karena sudah memiliki rekam jejak yang sama untuk Muhammadiyah,” ungkapnya.

Terkait program Prabowo yang dipaparkan dalam dialog publik, Mu’ti menyebut cukup logis dan realistis. Meski demikian,karena keterbatasan waktu, pihaknya tidak bisa sampai menggali bagaimana cara merealisasikan program-program yang disiapkan tersebut.

“How-nya dalam penerapan gagasan belum sempat tersampaikan dengan detail karena keterbatasan waktu. Namun, Muhammadiyah akan terus melakukan kajian pada gagasan pasangan Capres dan Cawapres,” pungkasnya. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan Calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, tak bisa menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat (24/11/2023).

“Mas Gibran ada acara lain bersamaan di Jatim, tapi yang menyelenggarakan Nahdlatul Ulama. Jadi, acara ini NU dan Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap,” ujar pria yang juga Menteri Pertahanan itu.

Ketua Umum Partai Gerindra itu meminta maaf karena wakilnya Gibran Rakabuming, tidak dapat menghadiri dialog tersebut. Namun, dia memastikan jika di waktu lain Muhammadiyah ingin berdialog, Mas Gibran pasti bersedia.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengaku nyaman berada di kalangan keluarga besar Muhammadiyah karena di lingkungan sehari-harinya banyak berasal dari salah satu organisasi masyarakat terbesar itu.

“Di lingkungan sehari hari saya banyak orang Muhammadiyah. Juru bicara saya mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Danhil Anzar Simanjuntak. Raja Juli Antoni adalah mantan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan ada Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, dalam video pembukaannya mengatakan, dialog publik ini diharapkan membuka ruang komunikasi sekaligus diskusi yang bermakna tentang bagaimana membawa Indonesia untuk lima tahun ke depan oleh para capres-cawapres yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024.

“Siapapun yang memperoleh mandat rakyat dan memiliki amanat yang tidak ringan yakni memimpin 271 juta rakyat Indonesia,” terangnya. Muhammadiyah berpandangan kontestasi pemilu bukan sekadar wahana untuk berkontestasi merebut hati rakyat lalu menduduki jabatan pemerintahan.

“Tapi, bagaimana jabatan dalam pemerintahan ini membawa mandat yang seutama-utamanya,” pungkasnya. (red)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memaparkan strategi dalam transformasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11/2023).

Menurut Prabowo, persoalan hukum harus dilihat dari hulu dan penyebab masalah. Penentu dari persoalan hukum adalah hakim. Kalau berbicara tentang hukum, yang paling menentukan soal kualitas hukum adalah hakim.

‘’Kunci masalahnya, hakim harus dijamin hidupnya agar tidak disogok,” ujar Prabowo. Prabowo menjelaskan, di era Presiden Joko Widodo penguatan hukum sudah dicanangkan dengan meningkatkan, menerima, mengelola dan menjaga kekayaan agar anggaran cukup, salah satunya dengan memperbaiki gaji hakim.

“Ini saya juga belajar dari negara lain. Di Inggris, Mahkamah Agung gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, rumah dinas lebih besar dari istana, transportasi lebih mewah. MA di Inggris dan Amerika Serikat diangkat seumur hidup kecuali mengundurkan diri. Ini langkah untuk memperkuat hukum,” jelasnya.

Terkait HAM, Prabowo juga menegaskan beberapa kasus pelanggaran HAM seperti kasus Rempang harus diwaspadai karena banyak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Prabowo berpandangan, dalam kasus-kasus ini yang paling adalah kehendak dari pemimpin.

“Kita harus tahu bahwa kehendak presiden tidak mengizinkan pelanggaran. Sedangkan, di koalisi saya (Indonesia Maju) kita ingin meninggalkan legacy dan meninggalkan pelajaran,” katanya. Persoalan HAM lain yang menjadi perhatian Prabowo adalah Kasus Papua.

Menurut Prabowo, pendekatan hukum secara soft akan lebih baik dalam penyelesaian persoalan ini. Berdasarkan data yang dimiliki kelompok separatis sedikit tapi memang mereka meneror rakyat sendiri.

Karena itu, pendekatan harus manusiawi untuk menghentikan kekerasan. Kita pengin pendekatan soft. Pendekatan penyelesaian politik damai, diusulkan ke mereka tutup buku. Tanggalkan senjata, kembali ke masyarakat.

‘’Sekarang saya belum jadi presiden, jadi saya tidak berjanji amnesti. Tapi kalau jadi, insya Allah, saya akan buat amnesti untuk kasus Papua,” tegasnya. Terakhir, pasangan Gibran Rakabuming Raka ini juga menegaskan penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) harus disusun sesuai proses yang baik demokratis. (red)