Syarifuddin Rakib : Yang Dibutuhkan Bukan Dewan Advokat Nasional Tapi Dewan Etik

pawartajatim.com
-
0
Syarifuddin Rakib : Yang Dibutuhkan Bukan Dewan Advokat Nasional Tapi Dewan Etik

Surabaya, (pawartajatim.com) – Digaungkannya pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Salah satunya dari organisasi independen PPJT (Persaudaraan Pengacara Jawa Timur).

Ketua Umum PPJT, Syarifuddin Rakib, menganggap belum perlu membuat lembaga DAN tapi justru yang diperlukan adalah membentuk Dewan Etik Advokat Nasional (DEAN). Alasan Syarifuddin, mengapa yang diperlukan justru DEAN karena ini menyangkut marwah atau wibawa Advokat.

“Dengan organisasi DEAN ini nanti tentu ada kode etik yang melekat, kalau ada pelanggaran ya yang bersangkutan ditindak,” tandas pria asli Sulawesi Selatan ini. Lebih lanjut dikatakan, pembentukan organisasi apapun harusnya manfaatnya kembali kepada anggota dalam hal ini advokat.

Belum lama ini, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, mengeluarkan gagasan untuk membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN). Sebagian OA (Organisasi Advokat) menolak, namun sebagian lagi mendukung untuk dilebur ke dalam DAN.

Di tengah kontroversi atas narasi bakal dibentuknya DAN, PPJT diatas ikut angkat bicara. Ditemui sejumlah awak media di Sidoarjo, Jawa Timur/Jatim, Ketua Umum PPJT, Syarifuddin Rakib SH MH, dengan tegas menyatakan menolak atas rencana dibentuknya DAN.

Namun, kata dia, PPJT akan lebih setuju jika dibentuk Dewan Etik Advokat Nasional (DEAN). Menurut Ketua Umum yang membawahi berbagai OA di Jatim ini, dibentuknya DEAN di era multibar sekarang ini sangat relevan.

Ketum PPJT, Syarifuddin Rakib SH MH

Kata dia, penegakan kode etik dibutuhkan oleh para advokat. Karena, untuk menjaga marwah atau wibawa advokat, sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Namun demikian, kata Syarifuddin, DEAN harus dibangun dengan kerangka yang benar-benar murni untuk kepentingan para advokat.

Sehingga, tidak ada intervensi kepentingan politik maupun kepentingan kekuasaan lain, termasuk pemerintah. Dewan Etik Advokat Nasional harus terdiri dari para advokat. Dan murni tidak ada kepentingan politik atau kekuasaan lain.

Sedangkan peran pemerintah nantinya hanya menfasilitasi saja. Seperti halnya penyumpahan advokat oleh OA hingga digelar sidang terbuka oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi,” jelas Syarifuddin.

Saat ini, lanjut Syarifuddin, urgensinya memang harus segera dibentuk satu kesamaan kode etik, yang mengikat dan melekat di dalam profesi advokat. Sehingga, dengan kesamaan satu kode etik maka tidak ada lagi oknum advokat yang bersikap ‘kutu loncat’.

Dia mengakui, jika tidak menutup kemungkinan ada oknum advokat bersikap ‘kutu loncat’, lantaran banyaknya OA di Indonesia. Apalagi, setiap OA mempunyai Dewan Kode Etik sendiri-sendiri.

“Misalkan, di OA sini oknum advokat yang dipecat karena pelanggaran kode etik yang cukup fatal, eh ternyata dia sudah pindah ke OA lain. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Dan, disinilah dibutuhkan satu kesamaan kode etik yang melekat,” jelas Syarifuddin.

Meskipun, dia juga meyakini, bahwa setiap OA akan memberlakukan aturan atau hukum penegakan kode etik dengan benar. Namun, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum untuk bersikap ‘kutu loncat’ jika terkena sanksi kode etik.

Dikatakan Syarifuddin, sesuai Undang-undang No.18 Tahun 2003, advokat merupakan profesi yang sejajar dengan penegak hukum lain. Sehingga sangat perlu dibentuk satu kode etik bersama.

Dia pun mencontohkan di institusi kepolisian. Untuk menjaga kode etik,  di institusi berseragam coklat ini terdapat Irwas (Inspektur Pengawasan), baik yang ada di daerah maupun tingkat pusat atau Mabes.

Selain itu, juga terdapat Propam (Profesi dan Pengamanan), yang akan menyidangkan anggota yang melanggar kode etik. Jadi di kepolisian, kalau ada yang melanggar kode etik dan dipecat maka anggota tersebut tidak bisa lagi menjadi polisi, dan harus kembali ke masyarakat.

‘’Tapi kalau di advokat, bisa jadi oknum tersebut berpindah ke OA lain apabila dipecat oleh OA dia,” papar pria yang punya hobi menembak ini. Sehingga, lagi-lagi Ketua Harian ILSC (Indonesia Lawyers Shooting Club) menyatakan, bahwa yang paling relevan dan urgensi untuk advokat adalah dibentuk DEAN.

“Jadi, sekali lagi kami PPJT menolak adanya gagasan DAN. Namun kami menyatakan lebih tepat dan relevan dibentuk Dewan Etik Advokat Nasional,” pungkasnya. (dra)

Ini Langkah Jitu ICDX, Dorong Peningkatan di Bursa CPO

pawartajatim.com
-
0
Ini Langkah Jitu ICDX, Dorong Peningkatan di Bursa CPO

Jakarta, (pawartajatim.com) – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) terus melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Pasar Fisik CPO ke berbagai daerah bersama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) serta melibatkan pemerintah daerah. Salah satunya, ICDX melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/11).

Vice President Bursa CPO Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), Yohanes F Silaen, yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, sosialisasi yang kami jalankan ini merupakan langkah strategis ICDX untuk mendorong peningkatan jumlah peserta.

Peningkatan jumlah peserta ini menjadi penting, karena pada akhirnya juga akan mendorong pertumbuhan volume transaksi. Diadakannya sosialisasi di Pontianak ini, karena Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit yang luas, dan ini tentunya akan menjadi strategis dalam ekosistem Bursa CPO.

Para petani serta pabrik pengolahan kelapa sawit tentunya menjadi pemangku kepentingan utama di ekosistem Bursa CPO ini, dan menjadi tugas ICDX untuk memberikan sosialisasi terkait mekanisme perdagangan CPO di Bursa kepada para pemangku kepentingan tersebut.

Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Pontianak ini diikuti 123 perusahaan pabrik pengolahan kelapa sawit. Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam industri kelapa sawit nasional.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan, saat ini terdapat lahan seluas 3,4 juta hektar lahan kebun kelapa sawit yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).   Data dari Badan Pusat Statistik meyebutkan, Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki luas kebun sawit terbesar di Indonesia.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menyebutkan luas lahan kebun kelapa sawit diseluruh Indonesia mencapai 14,9 juta hektar. Kedepan, ICDX akan terus melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di ekosistem Bursa CPO ini ke berbagai daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit.

‘’Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk pelaksanaan CPO, tentunya ICDX juga memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan program pemerintah untuk pembentukan harga acuan CPO dunia. Ini akan terus kami upayakan kedepan, dengan mengajak dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” kata Yohanes F Silaen.

ICDX akan terus melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah peserta di Bursa CPO. Sampai dengan saat ini, sebanyak 27 peserta yang merupakan gabungan penjual dan pembeli. Jumlah peserta ini mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 18 peserta.

‘’Kami optimis, seiring waktu berjalan jumlah peserta akan mengalami peningkatan,” ungkapnya. (bw)

Jelang Libur Nataru, Truk Sumbu Tiga Dilarang Melintas, Begini Alasannya

pawartajatim.com
-
0
Jelang Libur Nataru, Truk Sumbu Tiga Dilarang Melintas, Begini Alasannya

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru), sejumlah skenario disiapkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencegah kemacetan di jalan. Khususnya akses ke kawasan wisata.

Salah satunya, melarang kendaraan truk sumbu tiga atau lebih melintas di jalan. Kendaraan berat ini wajib dikandangkan mulai 22 Desember hingga tahun baru. Jadi, ini mencegah kemacetan kendaraan di jalan selama libur Nataru.

”Kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih yang bukan angkutan sembako atau BBM, dilarang melintas mulai 22 Desember,” kata Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi usai mengecek Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (22/11/2023) sore.

Tanggal larangan truk sumbu tiga atau lebih ini dipilih mendekati libur Natal. Diprediksi, puncak awal lonjakan kendaraan terjadi pada H-3 Natal yaitu 22 Desember. Karena itu, mulai tanggal ini, seluruh kendaraan panjang non angkutan sembako dilarang melintas.

Sementara, truk sumbu tiga yang mengangkut sembako tetap dicarikan skenario alternatif ketika melintas. Salah satunya, truk yang bergerak ke Bali dan Lombok dari Jawa akan diarahkan menyeberang melalui Pelabuhan Jangkar, Situbondo.

Skenario ini mirip yang diterapkan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan,Banten. “Jadi, di jalur Banyuwangi ini, mereka kita arahkan menyeberang dari Jangkar. Tidak lewat Pelabuhan Ketapang,” jelasnya.

Harapannya, dengan skenario ini, truk-truk besar tidak melintas di jalur padat menuju Pelabuhan Ketapang. Sehingga, jalur ini hanya digunakan kendaraan pribadi dan bus umum.

“Atensi kami mengurai kemacetan ini pada titik-titik jalur wisata. Mulai Malang, Yogyakarta, termasuk Banyuwangi yang menuju Bali,” jelasnya lagi. Menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru), Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi, turun langsung mengecek kesiapan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (23/11) sore.

Jenderal bintang dua ini ingin memastikan kesiapan jalur menuju pelabuhan. Sehingga, tak terjadi antrean panjang selama libur akhir tahun. Pengecekan di Pelabuhan Ketapang ini merupakan tindak lanjut rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, belum lama ini.

Dipilihnya pelabuhan ujung timur Jawa ini bukan tanpa alasan. Pelabuhan ini menjadi pintu masuk ke Bali yang menjadi destinasi unggulan selama libur akhir tahun. “Ini survei ketiga dari tim Korlantas. Kami khusus ke Ketapang.

Sebab, pelabuhan ini bersinggungan dengan Bali yang menjadi titik pergerakan angkutan darat selama libur Nataru,” tegasnya. (udi)

Mentan Pimpin Rakor Upsus Percepatan Produksi Padi dan Jagung

pawartajatim.com
-
0
Mentan Pimpin Rakor Upsus Percepatan Produksi Padi dan Jagung

Surabaya, (pawartajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, kembali menggenjot Upaya Khusus peningkatan produksi padi dan jagung 2023-2024 guna meningkatkan produksi dan stok dalam negeri, bahkan menekan impor hingga Indonesia meraih kembali swasembada.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, usai memimpin Rapat Koordinasi Upaya Khusus (Rakor Upsus) Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2023-2024 di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu (22/11/2023) malam.

Rakor Upsus ini dihadiri Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Anggota Komisi IV DPR RI, Guntur Sasono, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Pupuk Petrokimia, Bulog, Ketua Himpunan Bank Milik Negara, Jasindo, serta para Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten se-Jatim.

Mentan Amran mengatakan, Rakor Upsus kali ini dilakukan di Jatim yang merupakan produsen padi tertinggi nasional melalui inisiasi pertanian presisi, intensifikasi, dan optimalisasi lahan. Yang pertama dilakukan percepatan tanam.

‘’Harapannya, kita menekan impor tahun berikutnya, meningkatkan produksi, dan menekan impor di tahun berikutnya. Sehingga, kita turun ke lapangan untuk pastikan semua yang bisa melakukan tanam sekarang kita segera tanam,” ujar Amran.

Terkait hal ini, Amran meminta kepada Daerah dan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten untuk segera melakukan percepatan pada lahan-lahan yang saat ini tersedia airnya. Kementan tentunya mendukung dengan memberikan bantuan bibit, pupuk, mekanisasi pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi modal petani dan pendampingan penyuluhan.

“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan tahun depan, kita tingkatkan produksi dan dalam dua tahun kemudian, mudah-mudahan bisa impornya kecil. Lalu, tahun berikutnya semoga kita bisa swasembada kembali seperti tahun 2017, 2019, 2020,” jelasnya.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mendukung terobosan Mentan Amran mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam situasi emergency seperti ini. Di antaranya, mempercepat peningkatan produksi yang all out dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki pemerintah.

Ombudsman mendukung langkah-langkah yang dilakukan Mentan Amran dalam menyelamatkan pangan indonesia, sehingga Indonesia stabil pangan dan stabil politiknya. “Kementan butuh sosok pemimpin yang kuat dan sosok itu ada di dalam diri Pak Amran Sulaiman. Kami backup agar masalah pupuk bersubsidi agar tidak bermasalah di lapangan.

Sebab, untuk menggenjot produksi, pelayanan pupuk bersubsidi harus dipermudah, petani memiliki keterbatasan,” ungkapnya. Penebusan pupuk oleh petani, kata Yeka, tidak perlu lagi menggunakan Kartu Tani atau aplikasi yang sebenarnya tidak bisa digunakan di lapangan membuat petani kesulitan, dan penebusan dikembalikan ke kelompok.

Ombudsman optimistis dengan ditambah anggaran yang memadai, produksi dapat ditingkatkan. Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Guntur Sasono, mengapresiasi upaya Mentan Amran dalam mengakselerasi daerah untuk meningkatkan produksi padi dan jagung di tengah ancaman El Nino.

Menurutnya, upaya ini sangat tepat mengingat kondisi pangan dunia khususnya Indonesia mengkhawatirkan karena dampak El Nino, sehingga harus dilakukan gerakan percepatan agar produksi dalam negeri tersedia aman.

“Semoga el nino tidak berkepanjangan dan cadangan pangan tidak bermasalah, karena beberapa negara membantasi ekspornya. Kita tahu ketahanan pangan itu penting untuk ketahanan negara. Kami Komisi IV DPR RI percayakan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menguatkan kondisi pangan kita,” terangnya.

Direktur Jenderal/Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, menyebut Kementan pada 2023 menargetkan produksi beras sebesar 32 juta ton dan jagung 16 juta ton. Sementara, pada 2024, produksi beras ditargerkan 34 juta ton dan jagung 18 juta ton.

Untuk mencapai target tersebut, Kementan mengalokasikan bantuan Program Upsus akselerasi produksi tahun 2024 untuk padi dua juta hektare dan jagung sebesar 2,1 juta hektare. Di Provinsi Jatim untuk padi sebesar 335 ribu hektare dan jagung 171 ribu hektare.

Suwandi menjelaskan, program Upsus peningkatan produksi padi tersebut, di antaranya melalui mekanisasi percepatan tanam, penggunaan benih unggul, meningkatkan penggunaan pupuk non subsidi atau hayati, serta memperbaiki pengelolaan tata kelola air irigasi.

“Dengan meningkatkan bimbingan teknis dan frekuensi penyuluhan, penerapan teknologi budidaya dan integrated farming, penerapan jeda waktu panen ke tanam maksimal 15 hari, mempermudah akses KUR untuk modal dan mekanisasi, dan menjalin kemitraan dengan off taker,” pungkasnya. (red)

RSUD Dr Soetomo Surabaya Resmi Miliki Direktur Baru

pawartajatim.com
-
0
RSUD Dr Soetomo Surabaya Resmi Miliki Direktur Baru

Surabaya, (pawartajatim.com) – Prof Dr Cita Rosita Sigit Prakoeswa resmi menggantikan Prof Dr Joni Wahyuhadi,sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya yang baru. Pengambilan sumpah dan pelantikan Prof Cita dilakukan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (22/11/2023).

Pelantikan Prof Cita sebagai Direktur RSUD Dr Soetomo Surabaya dilakukan Gubernur Khofifah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.1.3/6150/204/2023. Sedangkan, pelantikan Prof Dr Joni Wahyuhadi pejabat fungsional ahli utama sebagai dokter pendidik klinis ahli utama RSUD Dr Soetomo Surabaya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M/Tahun 2023.

Gubernur Khofifah, mengucapkan terima kasih kepada Prof Joni, yang selama mengemban tugas di Pemprov Jatim menunjukkan dedikasi yang luar biasa. “Kalau hari ini saya menyampaikan ada ketidakadilan hati saya, maka ketidakadilan itu adalah karena saya begitu apresiasi, begitu hormat dan begitu bangga dengan Prof Joni,” kata Gubernur Khofifah.

Khofifah mengatakan, saat ini Prof Joni masih menjadi bagian dari keluarga besar Pemprov Jatim sebagai pejabat fungsional. Seluruh jasa dan dedikasi yang telah diberikan Prof Joni begitu besar untuk Jatim.

“Kami berterima kasih kepada beliau atas seluruh dedikasi dan kerja keras terbaik yang telah dilakukan untuk memajukan kesehatan di Jawa Timur. Dan, bagi saya ini juga kebanggaan karena bisa mengantarkan posisi beliau sebagai pejabat fungsional ahli utama pada pendidikan klinis di Rumah Sakit Dr. Soetomo,” jelasnya.

Apalagi, saat ini RSUD Dr Soetomo Surabaya juga telah berhasil mendapatkan akreditasi internasional sebagai Academic Medical Center dari Joint Commission International (JCI). Akreditasi Internasional ini juga menjadikan RSUD Dr Soetomo Surabaya yang merupakan RSUD milik Pemprov Jatim masuk sebagai salah satu dari 66 Academic Medical Center di dunia dan di Indonesia RSUD Dr Soetomo merupakan RSUD pertama yang terakreditasi JCI.

Gubernur Khofifah meminta agar seluruh pikiran-pikiran besar program-program besar yang sudah dirintis oleh Prof Joni bersama tim akan menjadi bagian dari tugas selanjutnya dari Prof Cita selaku Direktur RSUD Dr Soetomo Surabaya.

“Mudah-mudahan tugas-tugas yang lebih besar dan lebih prospektif untuk bisa memberikan layanan secara kualitatif bisa ditumbuhkembangkan dan terus dijaga Prof Cita,” harapnya.

Khofifah menyampaikan, cukup banyak potensi yang bisa dipromosikan di RSUD Dr Soetomo Surabaya. RSUD Dr Soetomo Surabaya memiliki tempat tidur terbanyak yaitu sebanyak 1.500 tempat tidur.

Ini kebanggaan kita bersama dan menjadi referensi bersama bahwa ada RSUD yang tempat tidurnya di atas dari rumah sakit tingkat nasional dan itu adalah RSUD Dr Soetomo Surabaya.

”Bahkan, sudah mendapatkan pengakuan dari JCI bahwa RSUD Dr Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita bersama,” ungkapnya.

Ke depan, Gubernur Khofifah berharap sinergi di antara berbagai rumah sakit milik pemerintah maupun milik swasta bisa memberikan pengabdian, kontribusi dan dedikasi terbaik untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

“Terima kasih semuanya, selamat menjalankan tugas Prof Cita dan untuk Prof Joni saya ingin menyampaikan kalau hati saya tidak adil maka ketidakadilan itu adalah kasih dan apresiasi saya untuk Prof Joni,” pungkasnya. (red)

Jelang Nataru, Daop 8 Surabaya Cek Lintas Operasional Kereta Api

pawartajatim.com
-
0
Jelang Nataru, Daop 8 Surabaya Cek Lintas Operasional Kereta Api

Surabaya, (pawartajatim.com) – Menyambut liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya meninjau lintas operasional kereta api (KA) dari Stasiun Surabaya Pasarturi hingga Stasiun Tobo. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dalam menghadapi musim penghujan.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif, mengatakan peninjauan tersebut, di antaranya mitigasi potensi risiko gangguan perjalanan KA akibat bencana alam, penempatan Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan hasilnya dalam kondisi prima. Kemudian, pemeriksaan fasilitas pelanggan, mitigasi Daerah Perhatian Khusus, hingga kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengamankan dan menjaga perjalanan KA.

“Jajaran manajemen KAI Daop 8 Surabaya melakukan pemeriksaan di 17 stasiun wilayah utara dengan panjang lintas 132,9 kilometer,’’ kata Luqman, di Surabaya, Kamis (23/11/2023). Pada kegiatan cek lintas operasional tersebut, pihaknya ingin memastikan satu titik yang termasuk dalam daerah pantauan khusus yang berpotensi mengganggu operasional KA.

Seperti di KM 142+000 hinga 144+900 atau antara Stasiun Sumberrejo dan Stasiun Bowerno, dengan potensi tubuh ban labil yang diakibatkan pergerakan tanah akibat arus air saat turun hujan. “KAI Daop 8 Surabaya terus berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan perjalanan KA yang selamat, aman, dan nyaman bagi para pelanggan KA,” ungkapnya.

Sebagai antisipasi, lanjut Luqman, petugas telah menempatkan AMUS yang terdiri atas Karung, Bantalan Kayu dan Beton, Pasir, Balas, Rel Cadangan, Penambat, Plat Sambung, Perancah, Lampu dan Genset, Terpal, Alat Potong, serta peralatan pendukung lainnya.

“Untuk daerah perhatian khusus, kami akan menyiagakan dua petugas per shift sesuai lokasi,” jelasnya. Selain itu, Daop 8 Surabaya mencatat jumlah perlintasan di wilayah lintas utara sebanyak 148 perlintasan sebidang yang terdiri atas 67 perlintasan yang dijaga, 39 perlintasan dijaga swadaya, dan 42 perlintasan tak terjaga.

“Jumlah ini meliputi 19 perlintasan sebidang di Kabupaten Gresik, 58 perlintasan sebidang di Kabupaten Lamongan, 58 perlintasan sebidang di Kabupaten Bojonegoro, dan 13 perlintasan di jalur KA lintas Surabaya dan Gresik,” terangnya.

Terkait permasalahan perlintasan ini, pihaknya secara rutin melakukan kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang, serta mengajak instansi terkait seperti Dinas Perhubungan hingga kewilayahan setempat.

“Dari sisi pelayanan kepada pelanggan, manajemen KAI Daop 8 Surabaya memastikannya dengan cek masing-masing fasilitas di tiap stasiun, seperti halnya ruang tunggu, kebersihan, toilet, boarding pelanggan dan lainnya,” katanya.

Sementara, dari kesiapan SDM, manajemen memastikan kemampuan para petugas telah menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) baik dari sisi teknis maupun non teknis. “Termasuk di dalamnya kelengkapan sertifikasi petugas yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA),” pungkasnya. (red)

Guru Besar ITS Teliti Cara Koreksi Citra Satelit untuk Tingkatkan Akurasi

pawartajatim.com
-
0
Guru Besar ITS Teliti Cara Koreksi Citra Satelit untuk Tingkatkan Akurasi

Surabaya, (pawartajatim.com) – Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof Lalu Muhamad Jaelani, meneliti algoritma koreksi citra satelit dan deteksi objek di permukaan bumi. Data penginderaan jauh dinilai memerlukan tahap koreksi untuk menghasilkan data yang akurat.

“Penelitian ini akan berfokus menghilangkan pengaruh lapisan atmosfer atau koreksi atmosfer dalam citra satelit,” kata Prof Lalu, di Surabaya, Kamis (23/11/2023). Ia menjelaskan, sensor pada satelit merekam campuran sinyal dari pantulan permukaan bumi dengan partikel gas yang ada di atmosfer.

Dalam kondisi tertentu, hanya 10 persen sinyal yang direkam berasal dari air, sisanya dari atmosfer dalam bentuk spektrum warna tampak. Karena itu, diperlukan koreksi atmosfer untuk mendapatkan sinyal murni dari permukaan bumi.

Menurut Prof Lalu, melalui pengolahan data spektrum warna tampak (visible spectrum) bisa didapatkan informasi dari permukaan bumi yang mungkin tidak terlihat secara visual oleh mata kita. Seperti pemanfaatan di dalam perairan untuk pemantauan kualitas air.

“Informasi tersebut dapat dideteksi keberadaannya menggunakan sensor satelit penginderaan jauh,” jelas Profesor Bidang Penginderaan Jauh Pasif ITS Surabaya itu. Selain di perairan, kata Prof Lalu, pemanfaatan hasil riset ini juga diterapkan di wilayah darat dan udara.

Seperti untuk pemantauan sumber pencemar udara dalam mengatasi kualitas udara yang menurun di wilayah tertentu. Selain itu, untuk pemetaan area rawan bencana yang dapat digunakan membantu upaya mitigasi bencana.

Prof Lalu menyebut, data yang dipakai dalam riset ini adalah data penginderaan jauh terkait permukaan bumi yang direkam secara langsung. Setelahnya, dalam melakukan proses koreksi atmosfer menggunakan software pengolahan citra, salah satunya ArcGIS.

Karena itu, estimasi parameter permukaan bumi dengan penginderaan jauh sangat bergantung pada koreksi atmosfernya. Lebih lanjut, menurutnya pemanfaatan data penginderaan jauh memerlukan ketersediaan data dasar yang akurat serta metode pemrosesan yang tepat dan cepat.

“Semoga dengan tersedianya data penginderaan jauh dan algoritma model yang akurat dapat meningkatkan produk dengan akurasi yang tinggi pula,” pungkas Lulusan Doktor dari University of Tsukuba, Jepang tersebut. (red)

Kakorlantas Cek Kesiapan Pelabuhan Ketapang Jelang Nataru, Ini Temuannya

pawartajatim.com
-
0
Kakorlantas Cek Kesiapan Pelabuhan Ketapang Jelang Nataru, Ini Temuannya

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru), Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi turun langsung mengecek kesiapan pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis (23/11) sore. Jenderal bintang dua ini ingin memastikan kesiapan jalur menuju pelabuhan. Sehingga, tak terjadi antrean panjang selama libur akhir tahun.

Pengecekan di Pelabuhan Ketapang ini merupakan tindak lanjut rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, belum lama ini. Dipilihnya pelabuhan ujung timur Jawa ini bukan tanpa alasan. Pelabuhan ini menjadi pintu masuk ke Bali yang menjadi destinasi unggulan selama libur akhir tahun.

“Ini survei ketiga dari tim Korlantas. Kami khusus ke Ketapang. Sebab, pelabuhan ini bersinggungan dengan Bali yang menjadi titik pergerakan angkutan darat selama libur Nataru,” kata  Irjen Pol Firman Santyabudi, usai mengecek Pelabuhan Ketapang.

Pihaknya ingin memastikan kesiapan jalur menuju Pelabuhan untuk menghindari antrean. Termasuk skenario manajemen ASDP mencegah penumpukan kendaraan. “Sudah ada skenario alternatif dari manajemen Pelabuhan. Ada Pelabuhan Jangkar. Situbondo dan Pelabuhan Bulusan Ketapang untuk alternatif ke Bali dan Lombok,” jelasnya.

Selain Pelabuhan alternatif, disiapkan juga skenario mencegah antrean di jalur pelabuhan. Salah satunya, pembukaan layanan tiket di luar pelabuhan. Sehingga, kendaraan tak menumpuk ketika membeli tiket. Pihaknya juga mentargetkan perbaikan sejumlah infrastruktur di jalur menuju pelabuhan sudah selesai sebelum 22 Desember.

Sehingga, tidak menganggu kelancaran kendaraan yang akan bergerak ke pelabuhan. “Targetnya, 15 Desember, seluruh perbaikan infrastruktur jalan menuju Ketapang sudah berakhir. Jika belum, tentunya disiapkan skenario lain,” tegasnya.

Pihaknya berharap, selama libur Nataru, cuaca di jalur menuju Pelabuhan Ketapang bisa bersahabat. Sehingga, arus penyeberangan menuju Bali dan sebaliknya bisa normal. “ Tentunya, kita berdoa, cuaca bisa baik. Sehingga, penyeberangan bisa lancar dan tak menganggu perjalanan kendaraan di jalan,” tutupnya. (udi)

UM Surabaya Pastikan Prabowo – Gibran Hadiri Uji Publik Capres-Cawapres

pawartajatim.com
-
0
UM Surabaya Pastikan Prabowo – Gibran Hadiri Uji Publik Capres-Cawapres

Surabaya, (pawartajatim.com) – Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya memastikan pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang akan digelar di Auditorium lantai 13 Gedung At-Tauhid Tower UM Surabaya, Jumat (24/11/2023).

Rektor UM Surabaya, Dr Sukadiono, menyebut jika Prabowo-Gibran telah mengonfirmasi kehadirannya dalam dialog publik tersebut pada Jumat, pukul 09.00-11.00 WIB. “InsyaAllah semua sudah disiapkan seluruh sarananya. Tentu sebagai pimpinan universitas saya berharap semuanya akan berjalan dengan lancar,” kata Suko, di Surabaya, Kamis (23/11/2023).

Ia menilai, uji publik di sejumlah kampus Muhammadiyah ini menjadi langkah tegas, dengan gaya Muhammadiyah yang selalu kritis, akademis, berpihak pada kepentingan umum dan berdasar Islam berkemajuan.

“Dengan uji publik akan memberikan gambaran kepada masyarakat untuk menentukan pilihan, tentu dengan harapan pemilu 2024 berjalan damai tanpa ada perpecahan,” jelasnya.

Suko, panggilan akrab Sukadiono, juga menyebut, apa yang dilakukan Muhammadiyah di tahun politik seperti saat ini menjadi komitmen dalam memastikan calon pemimpin negara yang memiliki kapasitas yang memadai.

Selain itu, juga integritas yang teruji dan kualitas kepemimpinan yang tidak hanya diinginkan, melainkan juga sesuai dengan kebutuhan untuk mengemban amanah negara atas nama rakyat Indonesia.

“Politik kita harus semakin cerdas, semakin objektif. Semoga uji publik ini akan membantu masyarakat untuk lebih mudah menganalisis pemimpin yang berintegritas, peduli, dan mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat,” ungkapnya.

UM Surabaya akan menjadi tuan rumah uji publik pasangan Prabowo-Gibran. Acara tersebut bakal digelar di Auditorium lantai 13 Gedung At-Tauhid Tower UM Surabaya yang dihadiri juga oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu’ti.

Adapun panelis yang dijadwalkan hadir, antara lain Prof Syafiq A Mughni (Bidang Keagamaan dan Hubungan Luar Negeri), Dr Sukadiono (Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial), Prof Nazaruddin Malik (Bidang Ekonomi dan Investasi), Prof Nurul Barizah (Bidang Perempuan Hukum dan HAM), dan Dr Suko Widodo (Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Politik).

Uji publik atau Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa terhadap pasangan Capres ini digelar di tiga kampus Muhammadiyah di Indonesia. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadir sebelumnya di kampus UM Surakarta pada Rabu (22/11/2023).

Sedangkan, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dijadwalkan di kampus UM Jakarta pada Kamis (23/11/2023). Sementara, pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan hadir di kampus UM Surabaya pada Jumat (24/11/2023). (red)

Kedatangan Ganjar Dirindukan, Kehadiran Capres PDI P Dinantikan

pawartajatim.com
-
0
Kedatangan Ganjar Dirindukan, Kehadiran Capres PDI P Dinantikan

Surabaya, (pawartajatim.com) – Terlambat enam jam, relawan tetap setia menanti Ganjar Pranowo. Padahal, menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan dan membosankan bagi sebagian besar orang. Karena menunggu membuat banyak orang tidak mampu berbuat banyak dalam suatu waktu di suatu tempat.

Namun, tampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi relawan Ganjar Pranowo yang sedang menghadiri acara tatap muka dengan calon presiden tersebut. Para relawan datang sejak pukul 14.00 WIB, karena sesuai undangan yang beredar, acara yang dilaksanakan di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Timur (DPD PDIP Jatim) tersebut dimulai pukul 15.00 WIB.

Namun, kemudian beredar pemberitahuan melalui berbagai group WhatsApp yang disampaikan oleh Ketua Tim Relawan, DR Marhaen Djumadi, dan Sekretaris, Ronny Mustamu, bahwa acara mundur sampai pukul 21.00 WIB karena pesawat yang melakukan penerbangan dari Papua mengalami delay.

“Setelah kami menunggu sampai enam jam lebih, tepat pukul 21.10 WIB Pak Ganjar tiba di Kendangsari,” kata Relawan asal Embong Kaliasin Kecamatan Genteng, kepada pawartajatim.com, Rabu (22/11/2023).

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari (pegang mike) sedang memberikan arahan. (foto/ist)

 

Kehadiran Ganjar, yang diikuti beberapa Rektor Perguruan Tinggi seperti Rektor Unitomo, Rektor Universitas Pertahanan, Mantan Rektor Kanjuruhan, dsb disambut dengan lagu “Mas Ganjar Wae, Ojo Liyane” yang dinyanyikan secara serempak oleh relawan yang hadir dengan penuh semangat.

Dihadapan pengurus teras PDIP Jatim, seperti Sekretaris, Sri Untari, Wakil Ketua Kanang, Daniel Rohi, Eddy Tarmidi Widjaja, Wakil Sekretaris Ketjeng, Wakil Bendahara, Cicik Simanungkalit, Ketua Tim Pemenangan Daerah, Dr Agus Setyaji, serta seluruh relawan yang hadir, Ganjar  Pranowo berpesan agar menjaga wilayahnya masing-masing, terutama Jatim.

“Saya minta relawan mengamankan Jatim karena provinsi ini kunci kemenangan kita,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah/Jateng Ganjar Pranowo, ini. Provinsi Jatim, Jawa Tengah/Jateng, dan Jawa Barat/Jabar yang jumlah pemilihnya terbanyak adalah lumbung pengumpul suara yang menentukan kemenangan dalam kontestasi pilpres dari pemilu ke pemilu.

Wajar saja seluruh kontestan menerjunkan tim terbaiknya untuk bertarung habis habisan untuk mendulang suara  di provinsi padat penduduk ini. “Saat ini seluruh capres lagi rajin berkunjung ke Jawa Timur,” tambah Capres nomor urut tiga yang diusung PDIP ini. (bw)

1...919293...469Halaman 92 dari 469