Surabaya, (pawartajatim.com) – Tumpang tindih kewenangan aparat di dunia perhotelan. Bisnis pariwisata khususnya perhotelan mulai menggeliat seiring dengan selesainya pandemi covid-19. Sebagai penyedia layanan akomodasi dan konsumsi, hotel berlomba-lomba melakukan terobosan inovasi. Baik produk maupun layanannya.

Pemerintah, selaku regulator dan fasilitator berusaha membantu para pelaku usaha perhotelan, dengan melakukan sosialisasi peraturan dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Pendapat tersebut terungkap para pihak terkait acara Sharing Crisis Management yang diselenggarakan DPP PHMI di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia/PWI Jatim Senin (17/7).

Kepala Satpol PP Provinsi Jatim, M Hadi Wawan Guntoro, menyampaikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), institusinya bertanggung jawab terhadap penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jatim, termasuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap hotel-hotel yang berada di jalan-jalan dengan kualifikasi jalan provinsi.

Selain itu, Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP juga bertugas melakukan pengawasan terhadap hotel dengan jumlah unit kamar 101 sampai 200, memiliki restoran dengan kapasitas 101 sampai 200, terdapat spa, bar atau klub malam.

“Kami dengan senang hati melakukan sosialiasi kepada pihak hotel terkait kewenangan Pemerintah Provinsi,” kata Kepala Satpol PP Pemprov Jatim, M Hadi Wawan Guntoro. Sementara, Kepala Bidang/Kabid Penegakkan Perda Satpol PP Kota Surabaya, Yudhistira, menyampaikan, kewenangan Pemerintah Kota terhadap dunia perhotelan yang paling krusial adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Pemerintah kota melalui Satpol PP melakukan pengawasan ketat terhadap kedua perizinan ini. Sering kali Satpol PP harus menerbitkan peringatan 1 dan 2, hingga menerima permintaan bantuan penertiban/Bantib dari dinas terkait.

Jika suatu ketika terjadi dugaan tindak kriminal di hotel, seperti pencurian, perzinahan, atau pembunuhan, maka institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga yang berwenang melakukan penanganan.

“Apabila terjadi tindakan kriminal di hotel, maka marcomm atau yang ditugaskan oleh management segera berkoordinasi dengan kepolisian, supaya masalah tidak menjadi liar. Karena ini berkaitan  dengan image hotel,” ujar Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, AKBP Benny Elfian Syah, SH., MHum.

Namun, apabila pelaku kejahatan di hotel diduga adalah oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Polri, maka pihak hotel wajib berkomunikasi dengan Polisi Militer. Bisa dengan POM AD, AL atau AU.

“Anggota TNI dan Polri tidak terjangkau oleh peradilan umum,” tegas Kadis Gakkum Lantamal V, Letkol (L) Didik P Irawan, SH., MH. Banyaknya regulasi terkait dengan pendirian maupun operasional yang harus diperhatikan manajemen hotel, terkadang membuat bingung dan sulit dalam melaksanakan aturan tersebut.

Seorang manager hotel peserta sharing yang enggan disebutkan namanya, mengaku kesulitan saat mengurus LSF. Tumpang tindih batasan kewenangan, dan banyaknya pihak terkait juga menjadi kesulitan tersendiri bagi managemen hotel saat menjalankan tugas di lapangan.

Mereka merasa perlu penyederhanaan aturan dibidang perhotelan supaya lebih efektif dan efisien. (nanang)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Bangkitnya industri perhotelan pasca pandemi, isu penertiban hukum di sebuah hotel menjadi sensitif. Apabila tidak ditangani dengan baik, akan berimbas pada pertumbuhan industri perhotelan.

“Banyak hal, kejadian sering terjadi di hotel yang tidak diinginkan. Karena itu, PHMI ingin ada pemahaman bersama antara teman-teman hotel, aparat keamanan, media, agar bisa menjadi sinergi baik demi pertumbuhan industri pariwisata di Tanah Air,” kata Ketua Umum DPP Perhimpunan Hotel dan Media Indonesia/PHMI, Arief Rahman, disela sharing session bertajuk ‘Crisis Management’ yang digelar DPP PHMI, di Sekretariat PWI Jatim, di Surabaya Senin (17/7).

Diskusi ini membahas permasalahan bagaimana managemen hotel harus bersikap ketika menghadapi permasalahan terkait peristiwa. Khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di lingkungan perhotelan.

Ia mengungkapkan, dengan adanya gelaran diskusi ini dapat lebih mempererat hubungan antara hotel, aparat penegak hukum, dan media. Diskusi ini didukung Jamu Iboe, The Southern Hotel Surabaya, Aston Mojokerto, Aston Inn Surabaya, favehotel Sidoarjo, favehotel Rungkut, G Suites Hotel, 18 Suites Villa Kuta Bali, Pop Hotel Diponegoro, Institut Amithya, Amithya Hotel & Resort, dan Gunawangsa Hotel Manyar ini menghadirkan sejumlah narasumber.

Antara lain, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur, M Hadi Wawan Guntoro, Kadis Gakkum POM Lantamal V, Letkol Laut PM Didik P Irawan SH, MH, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Surabaya, Yudhistira, Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, AKBP Beny Elfian Syah SH MHum, dan Ketua PWI Jatim, Lutfhil Hakim.

Ketua PWI Jatim, Lutfhil Hakim. menyoroti peran penting PR hotel dalam merespons suatu permasalahan. Semakin direspons cepat, maka permasalahan tersebut dapat terselesaikan tanpa harus melebar kemana-mana.

“Misalnya ketika hotelnya digerebek polisi karena kasus narkoba, maka PR atau Humas hotel harus cepat merespons permasalahan tersebut, jangan terlalu lama karena nantinya akan bertambah liar kasusnya dan bisa membentuk imej negatif untuk hotelnya,” ungkapnya.

Lutfil melanjutkan, respons yang cepat tersebut dilakukan dengan koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti manajemen hotel, polisi hingga Satpol PP. Ini dilakukan sebelum memberikan statement khusus kepada pihak media yang bisa dipastikan akan membutuhkan keterangan dari pihak hotel terkait adanya masalah di hotel tersebut.

Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, tak hanya media saja yang harus dihadapi pihak hotel ketika tersandung masalah tapi juga aktivis media sosial. “Media saja ada yang media resmi, ada yang juga tidak resmi. Di zaman digital seperti sekarang sangat mudah menjadi seorang jurnalis. Semua orang bisa dengan mudah mengaku sebagai jurnalis,” tandasnya.

Sementara AKBP Beny Elfian Syah bisa memaklumi keresahan manajemen hotel ketika ada petugas melakukan tindakan pemeriksaan menyusul adanya dugaan tindak kriminal, terutama yang dilakukan tamu baik yang berkaitan dengan prostitusi, narkoba, maupun tindak kriminal lainnya.

Pria yang akrab disapa Elfian ini lalu menyoroti kabar seorang artis yang tertangkap tangkap di sebuah hotel di Surabaya karena ‘pesta narkoba’. Akibatnya, properti itu dapat ‘cap’ sebagai tempat nyabu oleh masyarakat.

“Kami maklum bila berita ini lalu bikin pihak hotel merasa tidak nyaman,” tuturnya. Namun, Elfian mengingatkan bahwa ketika aparat melakukan upaya penegakan hukum tentunya didasari ketentuan hukum yang melekat pada tugasnya.

Maka Elfian berharap kerjasama pengelola hotel untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum sehingga tidak ada petugas atau aparat yang masuk untuk melakukan pemeriksaan di area perhotelan. (bw)