Surabaya, (pawartajatim.com) – Setelah beberapa dinas memaparkan Indikator Kinerja Operasional (IKO) dalam kontrak kinerjanya, kini giliran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya yang memaparkan kontrak kinerjanya. Salah satu target Disperinaker itu adalah 3.000 tenaga kerja wajib terserap di tahun 2022 ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Achmad Zaini, menjelaskan ada tiga bidang yang harus dicapai selama tahun 2022 ini. Pertama, penempatan pencari kerja ditargetkan 3 ribu terserap di tahun 2022 ini. Jumlah ini lebih tinggi dari target tahun lalu 2021 yang hanya sekitar 2.815 tenaga kerja.

“Untuk mencapai target ini, kami sudah melakukan tiga program, yaitu program Padat Karya yang berkolaborasi dengan berbagai dinas di Pemkot Surabaya, lalu kita juga sudah meluncurkan aplikasi ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang menghubungkan antara perusahaan dengan para pencari kerja, dan juga kita beberapa kali menggelar Job Fair yang langsung mempertemukan perusahaan dengan para pencari kerja,” kata Zaini di ruang kerja, Sabtu (2/7).

Ia memastikan bahwa 3 ribu tenaga kerja yang harus diserap itu tidak hanya dibiarkan begitu saja masuk ke perusahaan. Namun, mereka dilatih dan dibina terlebih dahulu oleh Disperinaker hingga mereka dapat sertifikat.

“Jadi, mereka itu tenaga profesional ketika sudah masuk ke berbagai perusahaan, karena sudah mengantongi sertifikat di bidangnya masing-masing,” tegasnya. Zaini bersyukur karena target itu perlahan sudah terealisi.

Ia membeberkan data bahwa pada bulan Januari sudah ada 261 tenaga kerja yang terserap, Februari 269 tenaga kerja, Maret 327 tenaga kerja, April 365 tenaga kerja, Mei 461 tenaga kerja, dan Juni 180 tenaga kerja.

“Total hingga bulan Juni ini, kami menargetkan 1.844 tenaga kerja yang terserap, dan alhamdulillah sudah terserap sebanyak 1.863 tenaga kerja atau sekitar 101,03 persen. Kami juga yakin bahwa di akhir tahun 2022, target 3.000 itu akan terlampaui, pasti lebih dari 3.000,” tegasnya.

Kedua, waktu tanggap penanganan perselisihan hubungan industrial ditargetkan selesai kurang dari 2 hari kerja. Menurutnya, perselisihan hubungan industrial itu adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

“Dalam hal ini, alhamdulillah target kami sudah memenuhi, karena dari Januari sampai Juni sudah ada 88 perselisihan yang ditangani dan penanganan perselisihan itu berhasil diselesaikan kurang dari 2 hari,” tegasnya.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, khususnya industri kecil dan menengah. Pembinaan dan pengawasan itu berupa pengecekan administrasinya, kesesuaian terhadap perizinan, cek lokasi, informasi perindustrian (termasuk ketenagakerjaan, peralatan dan sebagainya), serta pemenuhan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha.

“Jadi, kalau belum ada izinnya kita dorong dan bina untuk mengurus izinnya, kalau sudah ada izinnya kita bina untuk masuk e-peken, BPOM, dan juga SNI, bahkan kita juga bantu pemasarannya supaya meningkat,” kata Zaini.

Menurut dia, setiap bulan Disperinaker menargetkan 68 industri yang dibina dan dilakukan pengawasan. Ia juga bersyukur karena target 68 industri itu sudah tercapai setiap bulannya. Pada Januari, pihaknya sudah melakukan 88 pembinaan dan pengawasan terhadap industri, Februari sudah melakukan 68 pembinaan dan pengawasan terhadap industri, Maret sudah melakukan 85 pembinaan dan pengawasan terhadap industri.

Selanjutnya pada April sudah melakukan 85 pembinaan dan pengawasan terhadap industri, Mei melakukan 68 pembinaan dan pengawasan terhadap industri, dan bulan Juni sudah melakukan 75 pembinaan dan pengawasan terhadap industri. “Total sudah ada 469 industri yang kita bina dan awasi mulai Januari hingga Juni,” tegasnya.

Meskipun semua targetnya sementara ini sudah tercapai, ia memastikan dinasnya akan terus bekerja keras untuk melampaui berbagai target kinerja itu. “Kami akan terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, kembali menggelar temu bareng warganya, Sabtu (2/7). Dalam acara “Wayahe Wadul Nang Cak Eri” di lantai 1 Kantor Balai Kota itu, ia didampingi oleh jajaran Kepala PD, Camat dan Lurah.

Berbagai keluhan disampaikan oleh warga Surabaya, diantaranya masalah pekerjaan, sekolah, juga ada yang wadul soal tanah, serta ada yang tanya prosedur pelayanan di Kantor Kelurahan dan Kecamatan.

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi, itu mengatakan seusai acara, beberapa warga juga ada yang tanya pelayanan administrasi di kecamatan.  “Ternyata tadi teman – teman (lurah dan camat) ada yang tidak berani mengeluarkan surat keterangan terkait tanah, jadi tidak bisa seperti itu, kalau memang dasarnya buku kretek, maka keluarkan surat keterangan itu sesuai kertas kretek. Ada juga tadi yang soal perceraian tapi tidak bisa pindah alamat KTP,” kata Cak Eri.

Cak Eri, menyampaikan, keluhan itu akan segera diselesaikan oleh masing – masing lurah dan camat setelah sambat ke dirinya. Begitu pula dengan Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala PD yang hadir, juga turut menampung keluhan warga yang disampaikan hari ini.

Saat di lokasi, Cak Eri, meminta kepada jajarannya agar pelayanan publik di kantor dinas perizinan, kelurahan dan kecamatan itu sebisa mungkin tuntas dalam waktu singkat. Ia menerangkan, nantinya di setiap kantor pelayanan akan diberi durasi pengurusan.

Misalnya, dalam mengurus administrasi kependudukan, harus dilayani maksimal paling lama 7 menit dan seterusnya. “Saya minta kepada jajaran asisten dan sekda untuk setiap pelayanan di kelurahan dan kecamatan maupun di dinas perizinan, itu nanti ada keterangan durasinya. Mengurus surat keterangan ahli waris setelah sekian menit, mengurus ini dan itu berapa menit sehingga nanti itu tahu kepuasan pelayanan masyarakat,” jelas Cak Eri.

Dia menegaskan, durasi pelayanan masyarakat itu berhubungan dengan kontrak kinerja dinas perizinan, camat dan lurah. Karena di dalam kontrak kinerja dinas perizinan, camat dan lurah itu harus bisa memberikan kepastian dan solusi ke warga.

“Jadi sambatan (curhatan) warga ini bisa saya jadikan penilaian, sesuai tidaknya dengan yang dituliskan di kontrak kinerja,” tegasnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota itu, juga menanggapi persoalan adanya warga yang belum mendapat pekerjaan, namun belum tercatat kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kenjeran.

Menurutnya, warga yang belum mendapat pekerjaan itu belum tentu masuk kategori MBR, karena kategori MBR bukan hanya dilihat dari satu sisi saja. “Lah akhir-akhir ini ada, warga sudah punya kendaraan, punya rumah, tapi nggak duwe kerjoan (tidak punya pekerjaan), nah ini jangan masuk MBR. Dengan adanya hal ini, maka memberikan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pemkot,” jelasnya.

Yang kedua, sambungnya, apabila warga itu memang kategori MBR maka akan terkoneksi dengan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Pemkot Surabaya, akan tetapi meskipun buka kategori MBR, warga juga memanfaatkan lahan/aset pemkot.

“Maka dari itu, jangan sampai masyarakat nggak punya pekerjaan lalu ingin masuk ke MBR, dari dampak Covid-19 kemarin, yang tidak punya kerjaan jadi dimasukkan kategori MBR. Nah tugas kita harus dikeluarkan satu – satu biar tidak menjadi MBR,” urainya.

Diketahui, dalam pertemuan antara Cak Eri bersama warga kali ini paling banyak yang mengeluhkan soal pelayanan banyak dari wilayah Kecamatan Kenjeran. Saat di lantai 1 Lobby Kantor Balai Kota, total ada 14 warga Kenjeran yang sambat satu per satu kepada Cak Eri, mulai soal pekerjaan, tanah, dan pelayanan administrasi.

Sementara itu, Camat Kenjeran Nono Indriyatno menanggapi sigap dan mendata warganya. Nono menjelaskan, di wilayah kerjanya itu sudah ada beberapa aset yang bisa dimanfaatkan untuk lahan Padat Karya (Pakar).

“Ada pertanian, perikanan dan peternakan unggas, itu juga sudah berjalan. Kami bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memberdayakan warga di wilayah kami,” kata Nono.

Nono, menyampaikan ke masyarakat, untuk tidak sungka sambat ke dirinya ketika ada permasalahan atau kendala ketika ada pelayanan yang kurang baik. Selain itu, dirinya juga meminta lurah dan Ketua RW di wilayah kerjanya untuk menampung dan mencarikan solusi agar warga tidak merasa kebingungan.

“Alhamdulillah 14 orang itu tadi kami tampung aspirasinya dan kebanyakan meminta diberi lapangan pekerjaan dan diberdayakan untuk memanfaatkan aset milik pemkot. Untuk yang belum mendaftar MBR akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Di Surabaya saat ini kurang lebih ada 4000 kepala keluarga (KK) yang mengantre masuk ke dalam rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Banyaknya permintaan masuk ke dalam rusunawa itu, karena ada warga yang mengaku Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), maka dari itu Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan seleksi terlebih dahulu melalui pendataan.

Apa saja persyaratannya? Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengatakan, warga yang boleh menempati rusunawa harus masuk dalam kategori MBR. Menurutnya, jika tidak sesuai dengan kategori itu, maka tidak akan bisa masuk ke dalam rusunawa.

“Rusun ini kan dibangun oleh pemkot, untuk siapa? Pastinya untuk MBR. Harusnya, ketika ada yang masuk ke rusunawa itu dipantau oleh pemkot, karena kami punya target setiap menempati rusunawa harus lulus dari MBR dalam waktu 2 tahun,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (2/7).

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menegaskan, apabila penghuni rusunawa sudah mempunyai penghasilan tetap dan memiliki kendaraan, maka harus keluar. Tujuannya, agar rusunawa itu nantinya ditempati oleh warga MBR baru.

“Jika tidak keluar dan menghuni puluhan tahun, artinya yang gagal kan itu pemerintahnya, tidak bisa mensejahterakan umatnya, makannya kita harus berani punya target itu,” ucap Cak Eri. Ia menyampaikan kepada masyarakat, bagi yang sudah lolos dari kategori MBR dan tidak lagi bisa menghuni rusunawa, sebagai opsinya Pemkot Surabaya menyediakan rumah susun sederhana milik sendiri (Rusunami).

Nantinya, rusunami yang disediakan itu bisa dibeli dengan cara diangsur dan dimiliki, begitu dengan biaya operasionalnya yang juga ditanggung oleh masing – masing penghuni rusunami. Eri menjelaskan, saat ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat rusunami yang nantinya digunakan tempat tinggal warga selain MBR.

Oleh sebab itu, ia meminta warganya bersabar dan jangan sampai ada yang mengaku – aku sebagai MBR demi bisa tinggal di rusunawa. “Kalau semua me-MBR-kan diri, kayak tadi ada warga yang minta rusunawa, tapi bukan kategori MBR, ya jangan. Apa lagi ada yang gajinya Rp 4 juta lebih, lah yang tinggal di rusunawa itu loh ada yang nggak punya kerjaan, kok minta masuk ke rusun,” sebutnya.

Agar masyarakat tidak salah persepsi, Cak Eri bertekad membangun pola pikir warganya untuk mandiri yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dengan menggunakan aset pemkot dijadikan tempat Padat Karya (Pakar).

Selain itu, ia menambahkan, pemkot juga melakukan pendataan ulang MBR di setiap kecamatan dan kelurahan. Sehingga ketika sudah ada pembaruan data, pemkot bisa memprioritaskan warga MBR untuk tinggal di rusunawa.

“Jadi kita harus bangun mental masyarakat terlebih dulu. Kita berikan pekerjaan kepada sekitar 35.000 KK kategori MBR yang terdata itu, sehingga ketika sudah mendapatkan pekerjaan dan punya pendapatan per kapita, kemudian penghasilannya itu bisa digunakan untuk kontrak rumah sendiri atau membeli rusunami, setelah lulus dari MBR,” pungkasnya. (ko)

Surabaya, (pawartajatim.com) – Tim Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim yang terdiri dari 10 relawan dari berbagai organisasi mitra, mengikuti pelatihan Basic Life Support (BLS) atau Dukungan Hidup Dasar, Sabtu, (2/7). Kegiatan ini memang diperuntukkan bagi unit kegiatan mahasiswa, ekstrakurikuler siswa, dan relawan kebencanaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dalam rangka HUT Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (Hipgabi) Jatim ke-13. Tim SRPB Jatim bersama para relawan dari Relindo, Forum Kader Bela Negara (FKBN), Mahagana UINSA, Human Initiative, SRPB Kota Pasuruan, LPBNU Kota Pasuruan, R-Kompas, dan beberapa organisasi relawan lainnya ikut aktif dalam pelatihan ini.

Sekitar 100 peserta ikut dalam kegiatan yang diadakan di depan kantor manajemen Universitas Airlangga, Kampus C, Jalan Ir Soekarno, Mulyorejo, Surabaya. “Pelatihan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami. Selain itu, tentunya menambah teman-teman relawan,” ungkap Adib Yahya, salah satu peserta dari Santri Tanggap Bencana (Santana) Pondok Pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA).

Dengan mengikuti pelatihan ini, lanjut Adib, ia tahu perkembangan BLS, terutama selama pandemi Covid-19 ini. Menurutnya, dalam pelatihan pijat jantung selama Covid-19 tidak dilakukan pemberian nafas dari mulut ke mulut.

Materi pelatihan kali ini memang lebih difokuskan pada pijat jantung. Peserta diberikan kesempatan satu per satu untuk praktik pijat jantung. Peserta tampak antusias mengikuti pelatihan ini hingga akhir acara. (rizki)