Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022

pawartajatim.com
-
0
Ini Penjelasan BPJS Kesehatan soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022

Jakarta, (pawartajatim.com) – Direktur Utama/Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, angkat bicara memberikan penjelasan sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Ia mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 30 Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.

“Hal ini menujukkan bahwa Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian/lembaga tersebut untuk mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan. Sekali lagi, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” kata Ghofron Mukti, Senin (21/2).

Ia mengatakan, saat ini 86 persen penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Cakupan kepesertaan ini termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Para pensiunan ASN/TNI/POLRI pun otomatis sudah menjadi peserta JKN-KIS. Tahun 2024, diharapkan 98 persen rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN).

Secara kontinyu, kami juga terus berupaya meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS, seperti menghadirkan kanal-kanal layanan digital (Mobile JKN, CHIKA, BPJS Kesehatan Care Center 165, PANDAWA hingga melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan), simplifikasi dan kemudahan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, dan pelayanan informasi serta pengaduan, serta melakukan simplifikasi proses layanan di fasilitas kesehatan (penerapan sistem antrean online, pemanfaatan NIK untuk proses administrasi peserta, simplifikasi layanan hemodialisa dan thalassemia mayor), hingga meningkatkan kualitas layanan Program JKN-KIS melalui penguatan sinergi bersama fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan stakeholders lainnya.

‘’Kini proses pengecekan status keaktifan kepesertaan peserta JKN-KIS atau mencetak kartu JKN-KIS Digital hanya perlu waktu kurang dari 5 menit,” katanya. Ghufron, menegaskan bahwa kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini.

Program JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan.

“Sudah banyak regulasi yang menegaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS, mulai dari UU SJSN Tahun 2004, UU BPJS Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun 2022,” tuturnya. (bw)

Wabup Tinjau Vaksinasi Anak di MI Manyar Gresik

pawartajatim.com
-
0
Wabup Tinjau Vaksinasi Anak di MI Manyar Gresik

Gresik, (pawartajatim.com) – Untuk mencapai jumlah vaksinasi maksimal berbagai kegiatan terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus tancap gas dalam melakukan percepatan kegiatan vaksinasi.

Baik vaksinasi umum dosis 1, dosis 2 dan booster maupun kategori lansia maupun anak-anak. Seperti  kegiatan di lembaga pendidikan ini, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah, melakukan kunjungan di MI Al Maarif Sukomulyo Kecamatan Manyar, Selasa (22/2).

Dalam kunjungan ini, Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik memantau pelaksanaan kegiatan vaksiasi untuk anak-anak usia sekolah di MI Al Maarif. Dengan jumlah murid yang cukup banyak, yakni 558 anak tidak membuat pelaksanaan vaksinasi terhambat.

Terbukti kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan hari ini merupakan pemberian vaksinasi dosis kedua dengan sasaran  sebanyak 225 anak dengan jenis Sinovac. Dengan didampingi oleh Kepala Desa Sukomulyo Subiyanto, Sekdes Lilik Kusmiatin dan Kepala Sekolah MI Al Maarif Nur Hayati, Bu Min berkeliling menyapa dan memberikan semangat kepada anak-anak yang divaksin.

“Tidak perlu takut divaksin ya. Ini semua agar adik-adik sehat, dan nantinya bisa masuk sekolah bersama teman-teman kalau virusnya sudah tidak ada,” tutur Bu Min, kepada anak-anak. Disamping meninjau pelaksanaan vaksinasi, wanita pertama yang jadi Wabub di Gresik ini juga berkeliling di sarana dan prasarana sekolah.

Hasilnya, Bu Min, mengungkapkan diperlukan adanya ruang perpustakaan sebagai sarana pendukung pendidikan. (dra)

Dikeluhkan, Mahalnya Tarif Lihat Blue Fire Gunung Ijen Banyuwangi

pawartajatim.com
-
0
Dikeluhkan, Mahalnya Tarif Lihat Blue Fire Gunung Ijen Banyuwangi

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Melihat blue fire Gunung Ijen, Banyuwangi sepertinya menjadi barang mahal. Penyebabnya, wisatawan yang ingin melihat fenomena alam langka itu harus merogoh kocek besar.

Tak tanggung-tanggung, wisatawan harus mengeluarkan beaya hingga Rp 2,3 juta. Tingginya tarif melihat api biru kawah belerang ini mulai dikeluhkan wisatawan. Sebab, nilainya cukup memberatkan.

Tarif Rp 2,3 juta ini ditawarkan untuk mendapatkan pemandangan api biru dengan cepat. Bisa masuk pukul 01.00 WIB dengan mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi). Padahal, normalnya jalur pendakian Ijen baru dibuka pukul 03.00 WIB.

Selain Simaksi, wisatawan mendapatkan fasilitas kereta dorong, guide dan tiket masuk. “ Kalau tanpa kereta dorong, tarifnya dipatok Rp 1,5 juta. Itu sudah termasuk tiket dan guide serta Simaksi. Ini benar-benar memberatkan, cukup mahal,” kata DR, salah satu wisatawan, Selasa (22/2) siang.

Tarif mahal melihat blue fire ini ditawarkan seseorang di sekitar pintu masuk Ijen. Karena penasaran, DR terpaksa membayarnya. Lalu, naik dengan kereta dorong. Perjalanan ke puncak Ijen membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Jika berjalan kaki sendiri minimal dua jam tiba ke puncak. “Jadi, kalau pakai kereta dorong ini lebih mahal,” keluhnya lagi. Kasi Konservasi Wilayah V Banyuwangi Balai Besar KSDA Jatim, Purwantono, menegaskan jalur pendakian Ijen baru dibuka pukul 03.00 WIB sejak adanya pandemi.

Tujuannya, menghindari kerumunan melihat blue fire. Terkait paket Simaksi yang mencapai Rp 1,5 juta, pihaknya menegaskan aturan itu sudah dihapus tahun 2021 lalu. Sehingga, seluruh wisatawan hanya boleh naik ke puncak Ijen mulai pukul 03.00 WIB.

“Tahun lalu memang ada aturan Simaksi, tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknum, akhirnya dihapus,” tegasnya. Beaya Simaksi sejatinya hanya Rp 250.000. Karena itu, pihaknya akan melakukan penelusuran terkait keluhan Simaksi yang masih muncul. “Kami akan telusuri modus ini,” pungkasnya. (udi)

Penyewa Enggan Bayar, Dua Ruko di Banyuwangi Dieksekusi KAI

pawartajatim.com
-
0
Penyewa Enggan Bayar, Dua Ruko di Banyuwangi Dieksekusi KAI

Banyuwangi, (pawartajatim.com)- Memiliki banyak aset, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 9 Jember mulai melakukan penertiban di Banyuwangi, Selasa (22/2/2022) siang. Sedikitnya dua rumah toko (ruko) di Pasar Karangrejo, Banyuwangi terpaksa dieksekusi karena membandel menbayar. Penyebabnya, empat tahun penyewanya tak menyetorkan uang sewa.

Eksekusi dilakukan dengan pengawalan aparat Kepolisian. Sebelum eksekusi, petugas KAI memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga. “ Jadi, surat peringatan sudah dilayangkan tiga kali. Tapi, tidak ada titik temu. Padahal, 16 Agustus 2021 sudah ada surat kesepakatan bayar,” kata Vice President PT KAI Daop 9 Jember, Broer Rizal melalui Plh. Manajer Humas, Tohari.

Dijelaskan, kontrak awal sewa ruko ini dimulai tahun 2018. Namun, hingga tahun 2021 tak ada kejelasan pembayaran. Total tagihannya mencapai Rp 25 juta. “ Sebenarnya, hingga surat peringatan ketiga masih ada kesempatan membayar. Tapi, tetap tak ada kejelasan, sehingga ditertibkan,” jelas Tohari.

Ruko yang dieksekusi ini disewa salah satu perusahaan jasa pakat. Penertiban tidak mengeksekusi barang-barang milik penyewa. Namun, hanya ditertibkan. Petugas membantu mengeluarkannya dari ruko. Barang-barang yang ditertibkan akan dititipkan di Stasiun Banyuwangi Kota. Nantinya, pemilik bisa mengambilnya di stasiun.

Penertiban aset ini, menurut Tohari akan terus berlanjut. Sebelumnya sudah dilakukan di Jember.

Aset milik KAI banyak tersebar di sejumlah titik, mulai Banyuwangi hingga Pasuruan. Aset di Banyuwangi ada yang menjadi kawasan pasar Segitiga Berlian. Ada juga di sepanjang bekas jalur KA Kabat-Banyuwangi. (udi)

Sinergi dengan TNI, Kemendag Perkuat Stok Migor ke Indonesia Timur

pawartajatim.com
-
0
Sinergi dengan TNI, Kemendag Perkuat Stok Migor ke Indonesia Timur

Jakarta, (pawartajatim.com) – Berbagai kebijakan dilakukan untuk mengisi kekosongan minyak goreng/Migor di berbagai daerah di Indonesia. Selain sidak ke pasar dan mengeluarkan stok di gudang-gudang distributor, Kemendag bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk memperkuat stok migor ke sejumlah wilayah  di Indonesia Timur.

Pada tahap awal, TNI AU akan mengirimkan 52.800 liter migor ke sejumlah wilayah di Papua seperti Sorong, Merauke dan Jayapura. Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, di Jakarta Senin (21/2).

“Hari ini dan besok akan ada pengiriman migor ke wilayah Indonesia Timur berkerjasama dengan TNI  khususnya TNI AU menggunakan pesawat angkut Hercules C-130. Upaya terobosan ini dilakukan untuk memberi rasa tentram masyarakat agar mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,“ kata Mendag Lutfi.

Seperti diketahui, harga yang ditetapkan Pemerintah yaitu minyak goreng curah Rp 11.500/liter, kemasan sederhana Rp 13.500/liter dan kemasan premium Rp 14.00/liter. Para pedagang baik di ritel modern maupun di pasar tradisional harus menjual minyak goreng kepada konsumen sesuai ketentuan.

Dijelaskan Mendag, Kemendag meminta sejumlah produsen minyak goreng membantu menyediakan stok minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Selanjutnya migor akan dikirim oleh TNI AU ke berbagai wilayah sesuai sasaran di Indonesia Timur.

Produsen menyatakan sanggup  menyediakan migor kemasan sederhana dan premium dari Surabaya dan Jakarta.  Komitmen TNI AU membantu masyarakat dengan mengirimkan migor ke agen dan distributor di wilayah Indonesia Timur.

‘’Saya minta begitu minyak goreng sudah sampai, agen dan disrributor bisa cepat memasok ke pasar tradisional sehingga masyarakat langsung mendapatkan migor sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Mendag Lutfi.

Menurut dia, KPN Corporation telah menyediakan migor untuk tujuan ke Sorong sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Surabaya dengan penerima CV. Papua Sejahtera Sorong. Dari produsen Wilmar disiapkan migor ke Jayapura sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Surabaya dengan penerima CV. Momugu Jayapura, Jayapura Selatan – Jayapura.

Dari produsen Musim Mas akan disediakan 1.100 karton atau 13.200 liter ke Merauke dari Surabaya dengan penerima CV Bamboo Retail, Jl. Raya Mandala, Merauke. Sementara dari Apical akan disiapkan migor ke Sorong sebanyak 1.100 karton atau 13.200 liter dari Jakarta dengan penerima PT Rajawali Nusindo Cabang Sorong, di Sorong Kota.

Sinergi dengan semua pihak dan terutama TNI AU merupakan langkah nyata pemerintah mengatasi berbagai masalah migor saat ini. Mendag Lutfi mengapresiasi pelaku usaha dan TNI AU yang telah bersama Kemendag, bahu membahu menyelesaikan persoalan ini. Ke depan, sinergi dengan berbagai lembaga akan terus dilakukan.

Apresiasi khusus diberikan kepada TNI AU dan produsen migor atas kesediaannya bersama pemerintah mengatasi kekosongan migor yang masih ada di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur.

‘’Saya yakin masalah ini akan segera selesai.  Diperlukan kepedulian kita semua untuk membantu rakyat agar mereka mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, “ujar Mendag Lutfi.

Operasi Pasar Serentak

Kementerian Perdagangan terus berupaya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di Tanah Air dengan menggelar operasi pasar minyak goreng secara serentak di seluruh Indonesia.

Stok minyak goreng diharapkan cepat normal kembali dengan harga stabil sesuai ketetapan pemerintah. Di Jawa Barat, Kemendag bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Jawa Barat, Disperindag Kota Bandung, serta Wilmar Group menggelar operasi pasar minyak goreng curah sebanyak 23.000 liter yang disebar di beberapa pasar tradisional di Kota Bandung, yaitu Pasar Sederhana, Pasar Kosambi, Pasar Kiaracondong, dan Pasar Cicadas, Senin (21/2).

“Saya berharap kegiatan ini dapat segera mempercepat proses distribusi dan menurunkan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Kemendag akan terus memastikan harga di setiap segmentasi terjamin dan pasokannya tersedia,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di tempat terpisah.

Dalam operasi pasar ini, sebanyak 23.000 liter minyak goreng curah dijual seharga Rp 10.500/ liter kepada pedagang yang kemudian akan dijual ke masyarakat dengan harga Rp 11.500/ liter sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Menurut dia, kegiatan operasi pasar minyak goreng curah dan kemasan akan terus dilakukan Pemerintah di seluruh Provinsi di Indonesia hingga menjelang Idul Fitri 2022. Hal tersebut guna memastikan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan pasokan minyak goreng dengan harga yang terjangkau.

Mendag menambahkan, bila ditemukan penimbunan minyak goreng oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab, Kemendag akan segera menindak sesuai ketentuan. “Kemendag secara tegas akan menindak keras para pelaku penimbunan yang melanggar ketentuan dan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” pungkas Mendag. (bw)

Hanura – PKS Usulkan Fraksi Baru di DPRD Banyuwangi

pawartajatim.com
-
0
Hanura – PKS Usulkan Fraksi Baru di DPRD Banyuwangi

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Dinamika politik di DPRD Banyuwangi mulai bergeliat. Partai Hanura dan PKS mengusulkan fraksi baru. Usulan itu mengemuka dalam paripurna perubahan alat kelengkapan DPRD (AKD), Senin (21/2) siang.

Sayangnya, usulan ini terganjal tata tertib (tatib) DPRD Banyuwangi yang diatur dalam Peraturan DPRD Banyuwangi Nomor. 1 tahun 2020. Alhasil, pemecahan fraksi harus tertunda. “Ada usulan penambahan fraksi dari Hanura dan PKS, mereka ingin membentuk fraksi baru. Tapi, masih terbentur tatib,” kata Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara usai memimpin paripurna.

Sebelumnya, partai Hanura yang memiliki dua kursi bergabung dengan Fraksi Golkar. Sedangkan, PKS yang juga dua kursi bergabung dengan Fraksi Gerindra. Sesuai aturan, pembentukan satu fraksi minimal 4 kursi.

“Kalau jumlah kursi untuk satu fraksi memang bisa. Tapi, tatib masih debatable,” jelas politisi PDIP ini. Dalam pasal 64 poin 10 tataib DPRD Banyuwangi dijelaskan bahwa fraksi yang telah diumumkan dalam paripurna bersifattetap selama masa keanggotaan DPRD.

Sedangkan poin 11, mengatur tentang perpindahan keanggotaan dalam fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 tahun 6 bulan dengan ketentuan fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi psryaratan fraksi.

“Ini yang akan kita konsultasikan ke Kemendagri. Jika memang diperbolehkan, otomatis akan tambah fraksi. Jika tidak, fraksi yang ada dilanjutkan,” jelasnya. DPRD Banyuwangi yang berjumlah 50 kursi terbagi dalam  7  Fraksi.

Masing-masing, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Golkar-Hanura, Fraksi NasDem, Fraksi PPP dan Fraksi Gerindra PKS. Dalam kocok ulang AKD, Hanura dan PKS memutuskan pecah kongsi membentuk fraksi baru. (udi)

Gerakkan Perekonomian, Wali Kota Canangkan Maret Bulan Padat Karya

pawartajatim.com
-
0
Gerakkan Perekonomian, Wali Kota Canangkan Maret Bulan Padat Karya

Surabaya, (pawartajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggebrak dengan menjadikan Maret 2022 sebagai bulan padat karya. Tujuannya untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Pahlawan, yang selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang sangat signifikan.

“Saya memiliki tekad untuk bisa menggerakkan ekonomi Surabaya kembali, yang sempat lesu akibat pandemi. Tentunya tekad saya itu tidak bisa saya gerakkan sendirian. Saya membutuhkan gotong royong untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi Surabaya,” kata Wali Kota Eri, saat dikonfirmasi, Minggu (20/2).

Menurut dia, berbagai langkah telah disiapkan untuk menggerakkan roda Surabaya itu. Caranya dengan mencanangkan Maret sebagai bulan padat karya. Maksudnya, kegiatan ekonomi yang dijalankan harus mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal.

Dia menjelaskan, salah satu sektor yang bakal digerakkan dan diyakini bakal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar itu, adalah pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, nantinya akan banyak intervensi yang diberikan Pemkot Surabaya untuk UMKM.

“UMKM selama ini telah menjadi denyut nadi perekonomian Indonesia, termasuk Surabaya. Akan ada banyak program bantuan yang akan kami berikan ke UMKM nantinya, seperti bantuan pelatihan manajemen,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Contoh UMKM yang sudah dikembangkan saat ini, jelas Wali Kota Eri, adalah memaksimalkan potensi wisata yang ada di perkampungan. Seperti Kampung Wisata Kue di Jalan Rungkut Lor, Gang II, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Di Surabaya, lanjut Wali Kota Eri, ada banyak UMKM yang tersebar di sudut-sudut kota. Mereka ada yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk penjualannya, dan ada pula yang masih berkonsep konvensional seperti PKL (pedagang kaki lima).

Untuk yang PKL, Wali Kota Eri berjanji tidak akan melakukan penggusuran tanpa ada solusi. Sebab akibat pandemi Covid-19, perekonomian sedang menurun drastis dan menjadikan pendapatan PKL-PKL ikut menurun. Olah karena itu, pihaknya akan menghindari penertiban yang tanpa ada solusi.

“Saya tidak akan asal gusur. Sebelumnya pasti akan saya carikan solusi seperti tempat berjualan yang representatif agar PKL ini bisa berjualan dan bergerak ekonominya. Tapi setelah diberi tempat berdagang yang representatif, aturan-aturannya harus dipatuhi,” ungkapnya.

Aturan-aturan itu, lanjutnya, seperti mematuhi waktu jualan yang sudah ditentukan, tidak keluar lagi jualan di jalan setelah diberikan tempat yanga representatif. “PKL ini adalah bagian perekonomian Surabaya. Makanya harus juga diberikan perhatian. Akan kami tata dengan baik agar dagangan mereka menjadi lebih laku,” katanya.

Wali Kora Eri mengatakan, sebelum ada solusi maka penataan yang akan dikedepankan. Bagaimanapun mereka adalah warga Surabaya yang mencari makan itu jauh lebih baik dari pada tidak mau berusaha dan minta masuk data MBR.

“Mereka adalah pejuang-pejuang tangguh dalam melewati masa pandemi ini,” pungkasnya. (ko)

Wali Kota Ingatkan ASN dan Tenaga Kontrak Tak Lupa Wong Cilik

pawartajatim.com
-
0
Wali Kota Ingatkan ASN dan Tenaga Kontrak Tak Lupa Wong Cilik

Surabaya, (pawartajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan secara tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak (outsourcing) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Peringatan itu disampaikan oleh Wali Kota Eri Cahyadi melalui virtual di ruang kerjanya pada Senin (21/2) pagi.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan agar ASN dan pegawai kontrak untuk tidak lupa bersyukur dan peduli dengan warga Surabaya yang mengalami kesusahan. Ketika kita mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, duite sopo? (uangnya siapa).

‘’Itu uangnya masyarakat yang bayar pajak, yang bayar retribusi, itu akhirnya masuk pendapatan asli daerah (PAD) kita. Disitulah kita bayar gajinya ASN dan tunjangan, begitu pula dengan pembayaran gaji tenaga kontrak. Berarti apa, kembali lagi, itu uang dari rakyat Surabaya, maka dari itu jangan sombong jadi ASN dan tenaga kontrak,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi.

Karena itu, Wali Kota Eri Cahyadi meminta agar ASN dan tenaga kontrak di Kota Surabaya untuk tidak lupa dengan zakat. Tujuan dari zakat itu, nantinya disalurkan kembali ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Pahlawan.

Menurut dia, zakat bukan hanya dikhususkan untuk pegawai ASN dan tenaga kontrak yang beragama Islam, akan tetapi juga untuk seluruh pegawai yang bertugas di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Lek iku dilakoni (kalau itu dilakukan) Insya Allah urip iki enteng, ngadepi masalah iku yo enteng (hidup ini jadi mudah, menghadapi masalah pun juga mudah),” kata Wali Kota Eri. Ia, memberi arahan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah serta seluruh ASN Pemkot Surabaya untuk tidak terlalu banyak teori ketika menghadapi permasalahan di tengah masyarakat.

Eri yakin, katika Perangkat Daerah (PD), camat dan lurah terlalu banyak teori, maka tidak akan bisa membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. “Ayolah, jangan banyak teori. Tunggu ini dan itu, ayo berpikir out of the box, sing kreatif lah (yang kreatif),” ujarnya.

Agar para Perangkat Daerah (PD), ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya lebih semangat. Wali Kota Eri Cahyadi, sempat bercerita awal dia meniti karir. Di ruang kerjanya ia menjelaskan, pertama kali bergabung di Pemkot Surabaya dengan jabatan golongan IIC.

Kala itu, Wali Eri Cahyadi, sempat menjadi tenaga ketik kontrak di Dinas Bangunan. Bahkan, ia sempat diminta seniornya untuk mengajar materi Peraturan Presiden (perpres) tentang pengadaan barang dan jasa.

“Sampean salah lek ngomong Pak Eri, uripe langsung enak (anda salah kalau bilang Pak Eri hidupnya langsung enak), salah. Saya dari bawah, bukan dari Golongan III jadi juragan, tidak. Saya masih ingat betul, saya juga disuruh-suruh,” ungkapnya.

Dari situlah, Wali Kota Eri Cahyadi, memulai karirnya hingga kini menjadi orang nomor satu di Kota Pahlawan. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mengingat pesan ayahandanya, jangan pernah merasa rendah dan harus punya semangat tinggi, meskipun masih menjadi pegawai Golongan II.

“Ketika saya dari Golongan II, disuruh ngetik, lulusan pasca sarjana ITS, ngununiku rasane yaopo (seperti itu gimana rasanya?). Harga diri jatuh, tapi saya tidak merasa jatuh berkat semangat dari Abah (ayah) saya. Dari situ, saya bisa belajar bagaimana menghormati wong cilik,” pungkasnya. (ko)

Kakek di Banyuwangi Hilang Terseret Arus Sungai saat Buang Air

pawartajatim.com
-
0
Kakek di Banyuwangi Hilang Terseret Arus Sungai saat Buang Air

Banyuwangi, (pawartajatim.com) –  Warga Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, geger. Warga setenpat, Buang (78), hilang terseret arus sungai ketika buang air besar, Minggu (20/2/2022) sore. Hingga, Senin (21/2) siang, korban belum ditemukan.

Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian. Proses pencarian dilakukan hingga ke bibir pantai. Kapolsek Wongsorejo AKP Sudarso membenarkan kejadian ini. Menurut Kapolsek, saat kejadian, korban sedang buang air besar.

Saat turun ke sungai, air bah mendadak datang. Luapan air membuat tubuh korban terseret. Diduga, korban tak kuat berenang. Tubuhnya akhirnya hanyut. “Jadi, saat korban buang air besar, air datang. Tubuh korban terseret,” kata Kapolsek, Senin (21/2) siang.

Warga sempat melakukan pencarian tubuh korban. Karena derasnya sungai, warga tak bisa berbuat banyak. Polisi dan tim SAR tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan warga. “Malam hari dilakukan pencarian, tapi belum ketemu. Pencarian dilanjutkan Senin pagi,” tegas Kapolsek.

Tim SAR Ketapang, Banyuwangi sempat melakukan pencarian korban hingga pukul 23.00 WIB. Penyusuran dilakukan di sepanjang aliran sungai tempat hilangnya korban. Namun, hasilnya nihil. “Pukul 22.00 WIB, kami tiba di TKP. Lalu, melakukan penyisiran bersama warga dan polisi. Tapi, masih nihil,” kata Koordinator Pos SAR Banyuwangi, Wahyu Setia Budi.

Tim SAR kembali melanjutkan pencarian sekitar pukul 07.00 WIB. (udi)

Tekan Emisi Karbon, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Gencarkan Nandur Mangrove

pawartajatim.com
-
0
Tekan Emisi Karbon, Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Gencarkan Nandur Mangrove

Pacitan, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim Khofifah Indar Parawansa terus mendorong berbagai pihak untuk mempercepat target pengurangan emisi karbon gas rumah kaca guna menghadang laju perubahan iklim. Salah satunya, melalui gerakan menanam atau nandur mangrove.

Khofifah mengatakan, besarnya potensi kawasan mangrove di Jatim menjadikan kegiatan penanaman pada ekosistem mangrove sangat penting dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan pemasan global yang akan memberi dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Untuk itu saya mengajak seluruh pihak baik bupati/walikota, BUMN/BUMD dan lembaga masyarakat lainnya untuk ikut andil melakukan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove dengan melakukan penanaman mangrove.

Tidak hanya menamam, tapi juga ikut merawat mangrove,” kata Khofifah saat melakukan penanaman mangrove di Pantai Watumejo Mangrove Park Desa Kembang Pacitan, Sabtu (19/2). Menurut dia, kehadiran tanaman mangrove ini diharapkan mampu melindungi pantai dari abrasi, energi gelombang tsunami, dan memperbaiki habitat pantai serta ekosistem pesisir pantai.

Selain itu, hilirisasi dari produk mangrove bisa dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar pesisir. “Di bawah mangrove itu ada kepiting dan udang yang hidup disana. Jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh mencari ikan bisa di sekitar mangrove. Kemudian hilirisasi produk mangrove ini sangat banyak sekali dan ini tentunya bisa memberikan kehidupan kesejahteraan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Pada tahun 2021, jelas Khofifah, Pemprov Jatim telah melakukan penanaman mangrove seluas 42,75 hektar atau sebanyak 136.600 batang di Kabupaten Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bangkalan.

Selain penanganan pada ekosistem mangrove, Pemprov Jatim juga melaksanakan rehabilitasi pada lahan kritis melalui penganggaran APBD dilaksanakan pembangunan hutan rakyat seluas 1.281 hektar atau sejumlah 568.250 batang bibit penghijauan.

Pada 2022 ini, rencananya rehabilitasi ekosistem mangrove melalui Pemprov Jatim seluas 95 hektar dan UPT KLHK kurang lebih seluas 1.250 hektar. Mantan Mensos RI itu, menyatakan, salah satu wujud komitmen ini juga dilakukan dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Jatim No. 522/367/123.5/2022 dan 522/368/123.5/2022 tanggal 31 Januari 2022 kepada BUMN/BUMD/BUMS, Lembaga Masyarakat serta Bupati/Walikota, untuk turut andil dalam kegiatan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem mangrove di Jatim.

“Dalam SE tersebut, para pihak dapat menyampaikan data pelaksanaan kegiatan penanaman yang dilakukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Jatim dalam rangka efektivitas pendataan capaian rasio tutupan hutan dan lahan di Jawa Timur,” papar Khofifah.

Sementara itu, sebagai informasi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 13 Oktober 2021 lalu meluncurkan Peta Mangrove Nasional (PMN) tahun 2021 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta.

PMN tahun 2021 merupakan baseline kondisi kawasan mangrove terkini yang dapat dijadikan dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove. Berdasarkan PMN tahun 2021 tersebut, luas mangrove eksisting di Jatim merupakan yang terluas di Pulau Jawa, yakni mencapai 27.221 hektar atau sekitar 48 persen dari luas total mangrove eksisting di Pulau Jawa dengan luas potensi habitat mangrove di Jawa Timur mencapai 51.577 hektar.

Berdasarkan hal tersebut, Gubernur Khofifah kembali menegaskan bahwa gerakan menanam dan merawat mangrove harus dilakukan secara masif oleh berbagai pihak di Jatim.

“Pokoknya nandur dan  merawat. Seperti disini sebetulnya banyak mangrove tapi banyak juga yang tidak terawat. Apa yang kita tanam hari ini untuk ekosistem alam tentunya berguna bagi masa depan anak cucu kita kelak,” ajaknya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Wakil Bupati Pacitan Gagarin, jajaran Forkopimda Kab. Pacitan serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim melaksanakan penanaman mangrove bersama masyarakat sekitar.

Sekaligus menyerahkan bantuan bibit mangrove sejumlah 1.000 batang kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Jangkar Segoro Kidul. (dra)

1...392393394...469Halaman 393 dari 469