Kemenkumham Berikan Vaksin Booster untuk 7.000 Pegawai

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan vaksin booster bagi pegawai. Vaksin diberikan kepada 7.072 pegawai di lingkungan Unit Utama, Kantor Wilayah (Kanwil) Banten, serta Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis DKI Jakarta.

Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Pfizer dan vaksin AstraZeneca. Pemberian vaksin booster dilaksanakan selama enam hari, mulai Rabu (2/2) hingga Senin (7/2) bertempat di lingkungan gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal/Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, mengatakan pemberian vaksin booster sangat penting untuk keselamatan pegawai, terutama di masa pandemi Covid-19 yang sedang memasuki gelombang ketiga di Indonesia.

“Kesehatan dan keselamatan saudara (pegawai) adalah segala-galanya. Hanya dengan kesehatan yang baik, saudara dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ucap Sekjen, Rabu (2/2) saat memantau pemberian vaksin booster.

Sekjen menjelaskan pemberian vaksin booster tidak boleh membuat pegawai menjadi lalai menjaga kesehatan. Ia meminta para pegawai untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik dalam lingkungan perkantoran maupun di rumah.

“Perhatikan protokol kesehatan, mulai dari keluar rumah sampai nanti kembali ke rumah. Begitu juga saat berada di kantor. Jangan membawa virus ke rumah dan ke kantor,” tutur Sekjen. Untuk mendapat vaksin booster, pegawai harus memiliki e-ticket vaksin III yang dapat diunduh dari aplikasi Peduli Lindungi.

Pegawai juga telah mendapatkan vaksin dosis I dan dosis II yang berjarak enam bulan dari jadwal vaksin booster. Pegawai yang memiliki penyakit penyerta diwajibkan membawa surat rekomendasi vaksin booster dari dokter.

Kemudian pegawai melakukan pendaftaran dan pemilihan jadwal secara online. Pegawai datang ke lokasi vaksin pada jadwal yang telah dipilihnya, untuk mencegah terjadinya kerumunan dan penumpukan antrian pegawai.

Dari hasil pendaftaran online hingga Rabu (2/2) pukul 10 pagi, tercatat 7.072 pendaftar dari total 7.896 pegawai atau sebanyak 89,5 persen. Pegawai lainnya belum memenuhi persyaratan vaksin booster karena sedang sakit, hamil, dan belum berjarak enam bulan dari vaksin dosis II.

“Sebanyak 89,5 persen pegawai telah mendaftar. Ada pegawai yang belum bisa vaksin booster karena belum berjarak enam bulan dari vaksin kedua. Ada pula yang sakit dan hamil,” jelas Sekjen. Sebelum mendapatkan suntikan vaksin, pegawai terlebih dahulu melakukan screening kesehatan bersama tim dokter Kemenkumham, di antaranya tes suhu dan tekanan darah.

Screening dimaksudkan untuk memastikan pegawai dalam keadaan sehat untuk menerima vaksin booster. Selanjutnya, pegawai yang telah mendapatkan suntikan vaksin harus menunggu di tempat observasi yang telah disediakan selama 15 menit.

Observasi dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan pasca menerima vaksin booster. Selain pemberian vaksin booster kepada pegawai, Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kemenkumham telah menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di setiap pintu masuk kantor, pemberian masker dan multi vitamin, swab PCR, hingga peralihan sistem pelayanan publik dari offline menjadi online.

Sekjen juga meminta jajaran pimpinan untuk memberlakukan Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) sesuai level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). “Bagi pegawai yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid untuk melakukan WFH. Semoga kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat,” pungkas Sekjen. (bw)

IOH – Cisco Bermitra Hubungkan Perusahaan dan Pelaku Bisnis Secara Digital

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Indosat Ooredoo Hutchison/IOH bermitra dengan Cisco untuk menyediakan solusi konektivitas yang aman dan sederhana untuk pelaku bisnis dari semua level dan pelanggannya. untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia, IOH berupaya untuk menghadirkan solusi Software-Defined Wide Area Networking (SD-WAN) yang inovatif, didukung Cisco, untuk menghubungkan pengguna secara lancar di platform cloud apa pun dan mengoptimalkan performa operasional.

Pelanggan bisnis IOH kini dapat memanfaatkan Managed SD-WAN untuk menyederhanakan operasional jaringan mereka melalui kendali sistem manajemen jaringan terpusat, keamanan yang terintegrasi, konektivitas yang andal, dengan biaya yang efisien.

Hadirkan solusi konektivitas yang berbasis cloud, Managed SD-WAN memberikan layanan one stop solution dalam menghubungkan pusat data, kantor cabang, kampus, dan fasilitas colocation untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi jaringan, yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses aplikasi bisnis secara optimal dan aman atas pengalaman digital mereka baik di cloud maupun berbasis on-premise di mana pun mereka berada.

Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bayu Hanantasena, mengatakan, dunia bisnis yang hybrid dan hyper-connected saat ini sangat bergantung pada konektivitas lebih dari pada sebelumnya.

‘’Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis dalam menghubungkan para pengguna yang menggunakan beragam perangkat dan lokasi yang berbeda di lingkungan yang multi-cloud,’’ kata Bayu Hanantasena, di Jakarta Rabu (2/2).

Dengan menawarkan solusi Managed SD-WAN, kami berkomitmen untuk menyediakan arsitektur konektivitas yang mengutamakan cloud kepada pelanggan bisnis dalam meningkatkan pengalaman mereka didukung oleh jaringan yang cerdas dan otomatis.

Sebagai bagian dari perjalanan transformasi digital kami, dengan bangga kami bermitra dengan Cisco dalam menghadirkan layanan inovatif kepada lebih banyak pelanggan dan pelaku bisnis untuk mendukung kinerja mereka yang semakin agile dan hybrid.

Hal ini juga sejalan dengan misi Indosat Ooredoo Hutchison untuk menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan, dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Seiring dengan ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan konektivitas menjadi hal yang krusial, kerangka keamanan dan jaringan tradisional tidak dapat lagi mengimbangi cara baru dalam berbisnis.

‘’Saat ini merupakan waktu yang tepat dalam menghadirkan sesuatu yang sangat berbeda, unik, dan fleksibel, seperti Cisco SD-WAN, dalam membantu pelaku bisnis memastikan efisiensi operasional. Dalam hal transformasi, tidak ada pendekatan yang one-size-fits-all, tetapi kolaborasi antara Indosat Ooredoo Hutchison dan Cisco dalam menghadirkan teknologi inovatif ini diharapkan dapat mendorong evolusi digital yang semakin lancar,” kata Sanjay Kaul, President, APJ Service Provider, Cisco. “Indosat Ooredoo Hutchison dan Cisco berkomitmen untuk menghadirkan teknologi dan layanan terbaik di kelasnya demi mengatasi kesenjangan digital di perkotaan dan pedesaan.

Mulai dari keandalan akses aplikasi bisnis berbasis cloud atau pun on-premise, hingga mengamankan jaringan dari lanskap ancaman yang terus berkembang, Managed SD-WAN Indosat Ooredoo Hutchison, yang didukung oleh Cisco, merupakan solusi yang tepat bagi pelaku bisnis untuk menghadirkan konektivitas dan akses yang handal, efisien, dan aman ke aplikasi atau cloud lewat jaringan apa pun, dimana pun berada. (bw)

Detik – detik Mobil Satu Kerluarga Terjun ke Jurang Lereng Ijen, Ini Kronologisnya

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Kronologis mobil Toyota Kijang yang terjun ke jurang Sengkan Mayit di lereng Ijen, Banyuwangi, Selasa (1/2) malam terungkap. Saksi mata di lokasi, Maskonik (50), menceritakan, saat kejadian, cuaca di lokasi berkabut. Hujan lebat.

Mobil nahas itu melaju pelan dari atas. Karena berkabut, pandangan sopir terhalang. Mobil sempat berhenti, menepi ke kanan. Lalu, roda depan mobil menghantam tumpukan ban. Diduga, sopir panik, keliru menginjak rem.

Stir dibanting ke kekiri. Alhasil, mobil melaju,lalu terjun ke jurang sedalam 50 meter. “Saat kejadian,saya di belakang mobil, jaraknya tidak jauh. Tiba-tiba, mobil menghilang,” kisah pria yang akrab dipanggil Konik ini, Rabu (2/2) siang.

Konik menyadari ada kecelakaan setelah korban selamat, Zainul (18), berteriak minta tolong di pinggir jalan. “Akhirnya, bersama warga saya turun, saya temukan satu korban, Muhtadi Bilal (8) hanyut terbawa air sungai,” jelasnya.

Ketika ditemukan, kondisi mobil sudah terendam air. Satu korban tewas (pengemudi) kondisinya terjepit. Sedangkan, satu korban perempuan tubuhnya di luar mobil, sempat terseret air sungai.

Konik menduga, pengemudi mobil tak menguasai medan, apalagi berkabut. Sehingga, tak melihat tikungan tajam di depan, lalu nyelonong ke jurang. Hingga pukul 12.00 WIB, bangkai mobil masih berada di dasar jurang, di atas sungai.

Kejadian ini menjadi tontonan warga yang melintas. Polisi juga melakukan olah TKP kejadian. “Masih menunggu mobil derek untuk evakuasi mobil,” kata Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol Akhmad Fani Rakhim, Rabu (2/2) siang.

Sebuah mobil berisi satu keluarga terjun ke jurang di lereng Gunung Ijen, Selasa (1/2) sore. Dua tewas (pasangan suami istri), dua lagi, anak dan keponakan berhasil selamat. Saat kejadian, keluarga nahas ini pulang dari air terjun di deket kawah Ijen. (udi)

Mobil Berisi Satu Keluarga Terjun ke Jurang Lereng Ijen, Dua Tewas

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Jalur maut turunan tajam di lereng Taman Wisata Gunung Ijen, Banyuwangi, kembali memakan korban. Sebuah mobil Kijang Innova yang ditumpangi satu keluarga terjun ke jurang di kawasan Sengkan Mayit, Licin, Banyuwangi, Selasa (1/2) malam.

Dua penumpang mobil tewas, dua lainnya selamat. Sebelum terjun ke jurang, mobil menabrak tebing. Korban tewas bernama Muhsin (pengemudi mobil) dan Mualifa. Keduanya diyakini pasangan suami istri.

Sedangkan korban selamat masing-masing Zainul (18) dan Muhtadi Bilal (8). Keluarga ini tinggal di Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi. “Kejadiannya pukul 18.00 WIB. Mobil yang ditumpangi satu kweuarga menabrak tebing, lalu terjun ke jurang,” kata Kapolsek Licin Iptu Dalyono.

Penyebab kecelakaan masih misterius. Dugaannya, rem blong. Polisi dan Tim SAR sempat mengalami kesulitan saat mengevakuasi korban yang tewas. Sebab, posisi mobil nyungsep cukup dalam, sulit dijangkau. Kondisi juga gelap gulita, berada di tengah hutan.

“Evakuasi tubuh korban butuh waktu sekitar dua jam,” kata Kapolsek. Tubuh korban laki-laki yang tewas ditemukan terjepit di dalam mobil. Sedangkan, satu korban wanita ditemukan tergeletak cukup jauh dari bangkai mobil.

Kedua korban yang tewas  dievakuasi  ke RSUD Blambangan, Banyuwangi. Sementara dua korban selamat dilarikan ke Puskemas Licin. Sedangkan bangkai mobil masih dibiarkan di dalam jurang. “Masih diupayakan untuk dievakuasi,” tegasnya. (udi)

Panen Klengkeng di Desa Sugihan Merakurak Tuban

0

Tuban, (pawartajatim.com) – Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa, melakukan panen klengkeng di Kebun Klengkeng milik Kelompok Tani Ngudi Tirto Makmur di Desa Sugihan, Kecamatan Merakurak, Tuban, Selasa (1/2).

Usai melakukan panen, Gubernur Khofifah, memuji sistem pertanian tumpang sari (tripple cropping) yang dilakukan di kebun klengkeng tersebut. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan.

Khofifah menjelaskan bahwa sistem tumpang sari yang dilakukan di kebun ini menggunakan teknik tripple cropping yakni selain klengkeng, adapula tanaman cabai serta budidaya madu atau ternak lebah.

Hal ini mampu menjadi daya tarik bagi agrowisata khususnya di pedesaan. Bahkan diharapkan bisa menjadi referensi bagi daerah lain. Potensi tumpang sari antara klengkeng, cabai dan madu ini sangat luar biasa.

‘’Ini jadi daya tarik bagi agrowisata pedesaan 6ang sangat edukatif  dan pastinya ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar terutama para petani,” kata Khofifah. “Bahwa profit dari sistem tumpangsari disini baik klengkeng, cabai dan madu ini bisa menjadi referensi bagi daerah lain. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis desa ini juga bisa dirintis sebagai desa wisata berbasis agro,” imbuhnya.

Khofifah menuturkan, varietas kelengkeng yang ditanam di Desa Sugihan ini adalah jenis kateki. Dan ini merupakan salah satu varietas klengkeng terbaik dan pasarnya sangat besar. “Ditambah di sini telah memakai net atau jaring yang menutupi area atas kebun. Jadi tidak perlu dibrongsong lagi di setiap pohon. Dan ini menjadi lebih efisien lagi. Serta menghemat tenaga dan waktu sekaligus melindungi dari hama kelelawar atau burung,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Jatim sedang menyiapkan format pinjaman atau kredit dengan subsidi bunga melalui bank UMKM Jatim.  Dimana masing-masing hanya boleh meminjam maksimal Rp 10 juta dan akan mendapatkan subsidi bunga, sehingga bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah 3 persen per tahun.

“Subsidi bunga ini berasal dari APBD Pemprov Jatim. Jadi kredit Rp 10 juta tapi bunganya hanya 3 persen per tahun karena disubsidi oleh Pemprov. Dan kami harapkan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku UMKM kita khususnya kategori ultra mikro dan mikro,” katanya.

Sementara itu, Wiyono, ketua kelompok  petani klengkeng di Kelompok Tani ini mengatakan bahwa pemerintah baik Pemkab Tuban maupun Pemprov Jatim terus memberikan perhatian dalam pengembangan budidaya klengkeng ini.

Dirinya berharap, perhatian dari pemerintah ini mampu meningkatkan produksi klengkeng di daerah ini. “Terimakasih dukungan dan perhatian baik dari Ibu Gubernur Jatim maupun Pak Bupati Tuban. Harapan kami kebun klengkeng di desa ini terus berkembang dan hasilnya terus meningkat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, luas kebun kelengkeng ini sendiri kurang lebih 50 hektar dengan jumlah pohon 5.000 – 6.000 pohon. Dalam setahun, pohon klengkeng ini secara bergantian 3-4 kali panen dimana satu pohon sekali panen mampu menghasilkan buah klengkeng sebanyak antara 50-60 kg klengkeng setara dengan Rp 1 juta – Rp 2 juta.

Dalam kunjungan ini Gubernur Khofifah didampingi Bupati Tuban, Dandim, Kapolres, Kadis Perindag, Kadis Pertanian, Kadis Perkebunan, Ka. Bakorwil Bojonegoro serta Karo Perekonomian. (bw)

Cegah Omicron Masuk ke Lapas, Dirjenpas Perketat Pencegahan Covid-19

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan/Ditjenpas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengetatkan pencegahan covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Ditjenpas tidak mau covid-19 jenis Omicron masuk.

“Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru dan laksanakan protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan/Dirjenpas, Reynhard Silitonga, melalui keterangan tertulis, Selasa, (1/2).

Reynhard menginstruksikan kepada seluruh petugas Lapas di Indonesia untuk mengetatkan protokol kesehatan kepada para Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP. Seluruh jajaran Pemasyarakatan di Lapas diminta tidak meremehkan pandemi Covid-19 yang masih menjadi ancaman untuk warga binaan di Lapas.

“Pandemi covid-19 masih menjadi tantangan kinerja di tahun 2022,” ujar Reynhard. Reynhard juga mengingatkan petugas Lapas mengantisipasi gangguan di tengah pandemi. Koordinasi dengan penegak hukum diminta cepat jika gangguan terjadi.

“Tak lupa, Dirjenpas mengingatkan seluruh jajaran pemasyarakatan agar menjalankan tugas berdasarkan 3+1, yakni tiga kunci pemasyarakatan maju yang diwujudkan melalui deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, berantas narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum ditambah back to basics pemasyarakatan,” tutup Reynhard.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi/Marves, Luhut Pandjaitan, mengatakan dalam mengantisipasi pandemi Covid-19 varian omicron, pemerintah mengubah strategi penanganan. Perubahan ini dilakukan karena perbedaan karakteristik varian delta dengan omicron.

“Melihat dari karakteristik omicron yang berbeda dengan delta tentunya ini harus dilakukannya penyesuaian strategi dalam penanganan pandemi ini,” kata Luhut saat konferensi pers terkait hasil Ratas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM, Senin (31/1) kemarin.

Luhut mengungkapkan, pada saat varian delta merebak, fokus pemerintah serta pihak dalam menangani Covid-19 dengan menekan laju penularan. “Untuk saat ini, pemerintah akan fokus pada penekanan rawat inap di rumah sakit (RS) dan tingkat kematian,” ungkap Luhut.

Namun, kata Luhut, fokus penanganan itu juga membuat perubahan syarat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). “Tetap ada 6 indikator sebagaimana standar dari Badan Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO),” ujarnya.

Perubahan ini juga dilakukan untuk menjaga upaya pemulihan ekonomi dengan memastikan kapasitas kesehatan masyarakat tetap dalam kondisi aman. “Layanan telemedicine juga harus dibuka sebaik-baiknya untuk memudahkan masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah,” tuturnya.

Dilain sisi, luhut menambahkan bahwasanya masih ada 22 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis 2 umum di bawah 50 persen. Selain itu, ada 29 kabupaten/kota yang dosis 2 vaksinasi lansia masih di bawah 40 persen.

“Ketentuan ini mulai berlaku minggu depan, tetapi kami beri transisi selama 2 minggu untuk kabupaten/kota mencapai target di atas. Aturan rinci hal ini akan dijelaskan dalam Inmendagri terbaru yang akan keluar hari ini,” pungkas Luhut. (bw)

Kembalikan Fungsi Pedestrian, Satpol PP Tertibkan Pedagang Gembong di Pinggir Jalan

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Sejak 2018, Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya telah memfasilitasi Pedagang Kaki Lima/PKL yang biasa berjualan di pinggir Jalan kawasan Kapasari, Gembong dan Ngaglik. Mereka pun difasilitasi berupa relokasi ke stand jualan yang lebih layak di Pasar Gembong Asih.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan, relokasi PKL di kawasan Gembong semata-mata untuk mengembalikan pedestrian dan tepi jalan sebagaimana fungsinya. Ini sesuai Perda 10 tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan dan Perda No 2 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum.

“Namun, PKL kembali jualan di jalan, padahal sudah punya stand di Pasar Gembong Asih. Sehingga pedagang di dalam, mengajukan keberatan, karena pembeli tidak mau masuk ke dalam,” kata Eddy, Selasa (2/1).

Bahkan, Eddy menyebut, sejak 2018, surat pemberitahuan sudah sering kali diberikan Satpol PP agar para PKL tak lagi berjualan di jalan. Akan tetapi, ketika pihaknya mulai konsentrasi ke lokasi lain, para PKL ini rupanya mencari kesempatan untuk kembali.

“Hak sudah diberikan oleh pemkot dengan relokasi ke sentra Gembong Asih. Pemkot hanya minta kewajiban mereka untuk mematuhi tidak jualan lagi di jalan,” tuturnya. Di tempat terpisah, Koordinator Pedagang Pasar Gembong Asih, Mulyono Samsul Arifin mengaku menjadi salah satu warga yang turut merekomendasikan lokasi Pasar Gembong Asih sebagai tempat relokasi PKL.

“Seiring berjalannya waktu saat tempat sudah dibangun selesai, Alhamdulillah arus lalu lintas yang di Kapasari sudah tidak macet dan pedagang itu sudah ada tempatnya,” kata Samsul sapaan lekatnya. Namun demikian, kata Samsul, ketika pandemi melanda, jajaran Satpol PP tentu saja lebih fokus menangani Covid-19.

Sehingga, intensitas untuk menertibkan para pedagang di jalan itu berkurang. Hal itu lantas dimanfaatkan oleh para pedagang untuk kembali berjualan di jalan. “Sehingga pedagang yang ada di pasar itu keluar lagi jualan di Jalan Kapasari, Ngaglik. Itu sudah lama, sejak pandemi sekitar setahun lalu. Banyak yang keluar sampai akhirnya membludak di luar,” ungkap dia.

Bahkan, Samsul menyebut, hampir 100 lebih pedagang memilih berjualan kembali ke pinggir jalan. Hal ini lantas kemudian diikuti oleh pedagang-pedagang baru yang semakin menambah kemacetan arus lalu lintas di kawasan Gembong.

“Akhirnya empat hari yang lalu ada pedagang memvideo dan dikirim ke wali kota. Sehingga wali kota memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan,” ujarnya. Samsul, menduga dalam penertiban itu, ada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memanfaatkan.

Artinya, kata dia, kegiatan penertiban itu dijadikan panggung seolah-olah Satpol PP arogan. “Karena penertiban itu mungkin tidak ada pemberitahuan atau tidak ada secara tertulis. Tapi penertiban yang dilakukan Satpol PP itu sudah sesuai ketentuan karena PKL tidak ada alasan mendasar untuk balik jualan di luar,” tegas dia.

Samsul bersama para pedagang asli Pasar Gembong Asih pun menyatakan sepakat dan siap mendukung langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP Surabaya. Apalagi, lokasi relokasi yang sudah disiapkan Pemkot Surabaya ini tersedia fasilitas yang mumpuni.

“Fasilitas umumnya ada, toilet, dan tidak dikenakan retribusi mulai masuk pasar,” pungkasnya. (ko)

Pemkot Surabaya Terus Perbaiki dan Evaluasi Berbagai Fasilitas di Hotel Asrama Haji

0

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Sejak awal Januari 2022 lalu, Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya melakukan perbaikan sejumlah fasilitas di Hotel Asrama Haji/HAH, Sukolilo, Surabaya. Pasalnya, tempat tersebut dipakai lagi sebagai tempat karantina pasien Covid-19.

Hal itu dilakukan seiring dengan naiknya kasus Covid-19 di Kota Surabaya. Pelaksana Tugas/Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD Ridwan Mubarun, memastikan, sejak awal Januari, jajaran pemkot sudah memperbaiki Gedung Zam-zam.

Karena memang ada beberapa bagian bangunan gedung yang rusak. Perbaikan itu terus dilakukan hingga saat ini, meskipun pasien Covid-19 terus berdatangan ke tempat isolasi tersebut. Jadi, beberapa bagian di bangunan itu memang sedang kami perbaiki hingga saat ini. Insyallah beberapa hari ke depan Gedung Zam-zam sudah selesai direnovasi.

‘’Lalu akan dilanjutkan di Gedung Shofa. Namun, renovasi itu lebih banyak dilakukan di luar kamar, karena yang banyak rusak memang di luar kamar. Kalau kamar-kamarnya yang ditempati para pasien itu tentu sangat layak huni,” kata Ridwan di Surabaya, Selasa (1/2).

Menurut Ridwan, pada 2021 lalu, tepatnya saat puncak gelombang 2 Covid-19 sedang menggila di Surabaya, dua gedung karantina itu, yakni Gedung Zam-zam dan Shofa menjadi rebutan banyak orang, karena memang kamarnya bagus seperti hotel dan fasilitasnya lengkap.

Setelah puncak gelombang 2 itu, Covid-19 di Surabaya landai hingga Surabaya masuk level 1, dan HAH saat itu sudah tidak berpenghuni. Saat landai itu sepertinya kurang diperhatikan bangunannya, sehingga beberapa ada yang rusak.

‘’Makanya, ketika ada lonjakan kasus lagi seperti sekarang, kita cek lagi dan ternyata banyak yang harus diperbaiki, sehingga teman-teman pemkot mengejar perbaikannya mulai awal Januari itu, karena ini juga untuk antisipasi lonjakan kasus,” katanya.

Karena itu, apabila ada pasien yang kurang puas dengan fasilitas gedung itu hingga cerita dan viral di Twitter, ia pun memakluminya. Sebab, hingga saat ini memang masih dalam perbaikan. Bahkan, ia pun memastikan bahwa berbagai pelayanan di HAH terus dievaluasi secara berkala, tujuannya hanya untuk melayani warga dengan sebaik-baiknya.

Ridwan mengaku sudah membaca cuitan salah satu pasien HAH yang cerita panjang lebar di Twitter. Menurutnya, sejak awal pasien tersebut memang tidak mau diajak isolasi di HAH, sehingga tak heran jika semuanya dianggap tidak sempurna.

“Ya mohon maaf, mungkin ada yang menilai sesuatu itu dengan kadar biasa, ada juga yang menilai harus perfect dan sebagainya, dan kita tidak bisa sampai se-perfect itu,” imbuhnya. Ridwan, menjelaskan, apabila pasien tersebut mengkritik tentang pelayanannya, hal itu karena petugas yang ada di sana jumlahnya berkurang jika dibandingkan saat gelombang II lalu, sehingga disesuaikan dengan pasien yang dilayani.

Makanya, berbagai pelayanannya terus dievaluasi dan akan ditingkatkan. Kalau makan memang karena pasien banyak, satu sisi petugas mungkin kurang. Sambil jalan kita evaluasi mana kekurangan tersebut.

‘’Termasuk kemarin belum ada senam, sekarang sudah ada senam setiap pagi. Evaluasi terus,” ujarnya. Sedangkan, terkait dengan nakes yang slow respon, Ridwan menjelaskan bahwa ada kemungkinan nakes tersebut sedang menangani pasien yang lainnya. Oleh karena itu penanganan atau responnya sedikit lama.

“Slow respon itu kita tidak bisa menilai 1 orang semuanya seperti itu. Mungkin ketika dia butuh nakes, nakesnya sedang mengecek yang lain. Mungkin saat dia butuh, agak lama, karena nakesnya juga melakukan penanganan yang lain. Jadi, mohon bersabar. Yang pasti, pemkot akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga, terutama yang menjalani isolasi di HAH,” pungkasnya. (ko)

Kaya Inovasi, Kepatuhan Pelayanan Publik Banyuwangi Terbaik di Jatim

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menempatkan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi terbaik di Jawa Timur. Dan, masuk 10 besar nasional dari 416 Kabupaten di Indonesia.

Hasil penilian Ombudsman, Banyuwangi masuk zona hijau dalam kepatuhan pelayanan publik. ” Nilai skornya 96,75, dari rentang skala 81 – 100,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Agus Muttaqin, Senin (31/1/2022) siang.

Predikat zona hijau yang disandang Banyuwangi melalui tahapan survei panjang dari Ombudsman. Terutama, kepatuhan standar pelayanan. Di Banyuwangi, Ombudsman melakukan survei di empat organisasi perangkat daerah (OPD), mulaiJuni hingga September 2021. Masing – masing,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. ” Hasil penilaian, empat dinas itu menerapkan standar pelayanan sesuai UU No.25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di Jawa Timur, dari 38 Kabupaten/kota, 9 diantaranya masuk zona hijau. Rinciannya, 6 kabupaten dan 3 kota. Sementara, 21 kabupaten dan 6 kota masuk zona kuning. Sisanya, 2 kabupaten masuk zona merah dengan nilai di bawah 50,99. ” Banyuwangi diharapkan bisa konsisten patuh terhadap standar pelayanan publik,” tegas Agus.

Penghargaan dari Ombudsman menjadi tantangan bagi Banyuwangi. Berbagai inovasi akan terus diluncurkan dalam pelayanan publik.” Apa yang kurang akan terus kami perbaiki, terutama sektor pelayanan publik. Tentunya, dengan tetap berinovasi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. (udi)

Turunkan Stunting, BKKBN Jatim Sinergi dengan Dinsos

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Dalam rangka penguatan program Bangga Kencana untuk percepatan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Jawa Timur/Jatim melakukan sinergi dengan beberapa OPD. Salah satunya dengan Dinas Sosial Jatim.

Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra Maria Ernawati, MM, didampingi Sekretaris dan Koordinator Bidang menemui Kepala Dinas Sosial Jatim, Dr Alwi, M.Hum, beserta jajarannya di Kantor Dinas Sosial membahas sinergisitas program antar 2 instansi ini Senin (31/1).

Alwi menyampaikan tujuan program Dinas Sosial, yaitu: meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan meningkatkan potensi kesejahteraan sosial yang memang beririsan dengan program Bangga Kencana. Karenanya, ia berharap program ini dapat bersinergi.

“Seperti halnya BKKBN punya PKB sebagai tenaga lini lapangan, Dinsos juga punya tenaga sampai tingkat kecamatan yaitu pilar-pilar TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Kalau bisa disinergikan dengan BKKBN, kerja kita semua pasti lebih baik,” kata Alwi.

Setali tiga uang, Erna menyampaikan, harapan yang sama untuk dapat bersinergi. Bu Erna menyampaikan bahwa core bussiness program Bangga Kencana adalah keluarga dan memiliki pokok tugas membangun penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Menurut dia, BKKBN telah melaksanakan pendataan keluarga sehingga memiliki data eligible by name by adress yang bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan program. “Harapan kami adalah program Bangga Kencana bisa disinergikan dengan program Dinsos. Kami punya data hasil PK dan sesuai Perpress No.72 Tahun 2021, kami melakukan pendampingan keluarga, kami membentuk Tim Pendamping Keluarga untuk percepatan penurunan stunting,” ujar Erna.

GenRe menjadi arah diskusi kali ini karena memang memiliki prioritas sinergi yang tinggi, Dinsos yang memiliki binaan remaja membutuhkan wawasan serta edukasi tentang GenRe. Hal ini disambut positif oleh bu Erna dan tim karena memang sejalan dengan aksi zero stunting yang memang dimulai dari persiapan remaja untuk pernikahan, kehidupan berkeluarga dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Nantinya, kata dia, setelah kegiatan ini akan dilakukan koordinasi lebih lanjut untuk bisa bersinergi lebih baik lagi kedepannya. (bw)