Jakarta, (pawartajatim.com) – Capaian Trade Expo Indonesia ke-36 Digital Edition membanggakan. Sejak dibuka 21 Oktober lalu,  TEI-DE membukukan transaksi USD 6,06 miliar. Tiongkok dan Mesir mendominasi transaksi. “Capaian ini sangat menggembirakan karena melampaui target transaksi yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar USD 1,5 miliar,” kata Menteri Perdagangan/Mendag, Muhammad Lutfi, saat menutup TEI-DE secara hibrida di Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta, Selasa (21/12).

Dari capaian tersebut, nilai total transaksi buyer luar negeri tercatat sebesar USD 3,54 miliar. Buyer dengan nilai transaksi terbesar berasal dari lima negara, yaitu Tiongkok dengan nilai transaksi sebesar USD 1,68 miliar (27,8 persen), Mesir sebesar USD 560,2 juta (9,24 persen), Brasil sebesar USD 285,8 juta (4,71 persen), Jepang sebesar USD 252,6 juta (4,17 persen), dan India sebesar USD 204,3 juta (3,37 persen).

Produk-produk yang berhasil menarik minat buyer luar negeri pada TEI-DE 2021 adalah produk pertanian dengan nilai sebesar USD 792 juta (13,06 persen), produk kimia sebesar USD 316,7 juta (5,22 persen), minyak sawit sebesar USD 307,8 juta (5,08 persen), produk herbal dan suplemen sebesar USD 300 juta (4,95 persen), serta produk kertas dan kertas olahan sebesar USD 298 juta (4,92 persen).

Sampai hari terakhir penyelenggaraannya, TEI-DE 2021 telah dikunjungi oleh 32.030 pengunjung dengan total pendaftar sejumlah 8.220 buyer dari 136 negara, terdiri atas 3.721 buyer mancanegara dan 4.499 buyer lokal.

Sementara itu, lima negara dengan jumlah buyer terbanyak pada gelaran TEI-DE tahun ini adalah India, Tiongkok, Malaysia, Brasil, dan Mesir. Hal ini tidak terlepas dari peran Perwakilan Perdagangan di luar negeri yang aktif mempromosikan TEI-DE melalui pendampingan buyer dalam mencari produk Indonesia, membuka help desk, dan mengadakan pertemuan bisnis.

Pameran TEI-DE tahun ini diikuti 834 peserta yang terbagi dalam delapan kategori produk. Yaitu, manufactured product, digital lifestyle & service, medical & healthcare, renewable energy, food & beverage products, living comfort & amenities, fashion & beauty products dan halal product.

“Para peserta diharapkan terus menindaklanjuti kontak dagang yang terjadi selama TEI-DE berlangsung. Selain itu, perwakilan perdagangan di luar negeri juga akan terus mengawal tindaklanjut kerja sama yang terjalin antara para peserta pameran dengan buyer,” kata Mendag Lutfi.

Selama penyelenggaraan TEI-DE 2021, telah dilaksanakan pula beberapa kegiatan forum yaitu Trade Tourism & Investment Forum (TTI), Halal Trade Forum, bisnis forum, dan konseling bisnis. Selain itu, tercatat pula sebanyak 107 penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)  yang melibatkan eksportir dan buyer dari 17 negara.

Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah penjajakan bisnis yang mampu menghasilkan transaksi sebesar USD 2,521 miliar dengan buyer dari kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa yang difokuskan untuk tenaga kerja terampil dan profesional. Selanjutnya, gelaran Embracing Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) yang diselenggarakan di Aquatik Stadium Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

“Kesuksesan penyelenggaraan TEI-DE ini tentunya merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Untuk itu, diharapkan kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus kita tingkatkan di tahun mendatang,”ujar Mendag Lutfi. (bw)

Jakarta, (pawartajatim.com) – Komitmen Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, menjadikan institusi yang dipimpinnya sebagai wilayah bebas korupsi menunjukkan hasil optimal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih tujuh zona integritas Wilayah Bebas Korupsi  dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) tahun 2021.

Penetapan yang digelar secara hibrida di Artotel Suites Mangkuluhur Jakarta ini dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, menegaskan ke depan seluruh pimpinan di Kementerian Perdagangan harus dapat meraih predikat WBK/WBBM  ini.

“Saya sangat mengapresiasi capaian ini. Namun, ke depan, saya minta Inspektorat Jenderal harus mengawal agar lebih banyak lagi unit di Kementerian Perdagangan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM ini,’’ kata Lutfi, di Jakarta Senin (20/12) .

Unit Kemendag yang mendapat WBK/WBBM tahun ini adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian, Direktorat Perundingan Multilateral, Balai Standardisasi dan Metrologi Legal (BSML) Regional II, BSML Regional III, Balai Sertifikasi, Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) Milan, dan ITPC Osaka. Capaian Zona Integritas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 3 unit WBK/WBBM.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan Didid Noerdiatmoko yang hadir didampingi  Inspektur IV, Olvy Andrianita, menegaskan bahwa tujuh unit peraih WBK telah menunjukkan perubahan besar dalam banyak hal.

Menurut dia, tujuh unit peraih WBK ini telah menunjukan adanya perubahan/inovasi dalam enam area yaitu manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, serta terciptanya birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel.

“Faktor kunci keberhasilan lainnya juga diwujudkan dengan adanya keterlibatan dan komitmen pimpinan dalam mendorong serta memantik semangat untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk komunikasi pimpinan dalam menyampaikan diferensiasi unit,” tegasnya.

Ia menyatakan, pembangunan zona integritas di Kemendag sejalan dengan amanah Presiden RI yaitu mencegah korupsi, kerja serius, cepat, keras dan berorientasi hasil, tidak bekerja rutinitas, serta mencari solusi di lapangan.

“Pembangunan zona integritas di Kemendag adalah proses perubahan birokrasi tanpa henti untuk menjadi semakin efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Presiden,” tegas Didid.

Seperti diketahui, penghargaan zona integritas WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut Wapres KH Ma’ruf Amin berpesan agar peraih predikat WBK/WBBM dapat memperkuat komitmen antukorupsi dan melayani. “Predikat WBK/WBBM yang diraih bukan sebagai wujud apresiasi semata tetapi harus mencerminkan komitmen unit di seluruh instansi pemerintah untuk senantiasa menjadi icon birokrasi yang melayani, bersih dan bebas dari korupsi serta tidak berhenti pada kegiatan yang sifatnya ceremonial dan administratif, namun harus termanifestasikan dalam budaya kerja organisasi agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan infkusif,” katanya.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menegaskan, konsep Reformasi Birokrasi merupakan katalisator untuk mewujudkan Good and Clean Government (GCG) untuk mendukung pembangunan nasional.

‘’Presiden Jokowi, ingin bagaimana pelayanan publik itu bisa tepat, perijinan itu bisa cepat dan bagaimana reformasi birokrasi yang panjang menjadi pendek. Sehingga dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi secara nasional,’’ ujarnya. (bw)

Gresik, (pawartajatim.com) – Perusahaan solusi agroindustri ini menyiapkan  pupuk bersubsidi untuk tahun depan. PT Petrokimia Gresik (PG) telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) bersama 372 distributor wilayah Barat, yaitu Sumatera dan Jawa kecuali Jawa Timur/Jatim.

Penandatanganan dilakukan bersama-sama anggota holding Pupuk Indonesia lainnya di Solo, Jawa Tengah, pekan lalu. Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal meminta seluruh distributor pupuk subsidi  mendukung program kerja Pupuk Indonesia.

Termasuk didalamnya PT Petrokimia Gresik. Menurutnya, distributor adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi hingga di tangan petani yang berhak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Pupuk Indonesia harus senantiasa mengingatkan bahwa tugas pendistribusian pupuk bersubsidi tidak mudah. Persyaratan administrasi harus dilengkapi  untuk menunjang kelancaraan penebusan pupuk subsidi dan penyalurannya kepada petani,” kata Gusrizal, Senin (20/12).

Dalam mengoptimalkan pendistribusian, pihaknya mengungkapkan  Pupuk Indonesia telah menerapkan Distribution Planning and Control System (DPCS). Dalam sistem ini  data  telah terintegrasi dan berbasis geospasial.

“Dengan sistem ini, perusahaan dapat setiap saat memonitor kegiatan distribusi dan stok pupuk di lapangan guna meminimalisasi potensi kekurangan pupuk di daerah, serta meningkatkan akurasi perencanaan distribusi,” ungkap Gusrizal.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih menambahkan  penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2022 tidak akan kalah menantang dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat  dampak pandemi Covid-19 masih terasa.

Karena itu, komitmen bersama distributor menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam penyalurannya.

“Dalam waktu dekat, kami juga akan melakukan penandatanganan SPJB dengan distributor wilayah lainnya. Kami ingin memastikan dan mengajak distributor berkomitmen menyediakan stok pupuk bersubsidi di gudang mereka untuk kebutuhan petani minimal 3  minggu ke depan sesuai dengan alokasi,” ujar Digna.

Selain itu, Staf Perwakilan Daerah Penjualan (SPDP) dan Petugas Penjualan Daerah (PPD) juga dihimbau agar semakin aktif menggandeng kios, Kelompok Tani, Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan penyerapan pupuk bersubsidi.

“SPDP dan PPD harus ikut membantu memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme penebusan pupuk bersubsidi terutama di masa-masa relaksasi penggunaan Kartu Tani, supaya tidak terjadi kebingungan di petani maupun kios,” tandasnya.

Lebih lanjut Digna menjelaskan dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi petani, selain pupuk subsidi, PG juga menyediakan pupuk non-subsidi (komersil) di kios-kios binaan. Phonska Plus, Petro Ningrat, SP-36 Petro, ZA Petro, dan Petro Nitrat bisa menjadi alternatif pilihan yang bisa diberikan kepada petani untuk semakin meningkatkan produktivitas lahan.

Hal ini diungkapkan karena pada  2022, ada beberapa poin penting yang harus diketahui oleh distributor. Yaitu, pemerintah berencana akan mengurangi jenis pupuk subsidi menjadi Urea dan Phonska saja. Sedangkan ZA, SP-36, Petroganik serta Pupuk Organik Cair (POC) Phonska Oca tidak lagi masuk ke dalam skema pupuk bersubsidi tahun depan.

“Kami berharap produk komersial Petrokimia Gresik dapat menjadi andalan petani secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional”, tandasnya. (dra)