38 Bunda Stunting Jatim Dilantik

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN terus berupaya untuk menurunkan angka stunting dengan berbagai strategi. Salah satunya melalui pelantikan Duta Stunting yang tidak lain adalah Bunda GenRe (Generasi Berencana) di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur/Jatim.

Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN harus segera bergerak, menjadikan seluruh Istri Bupati atau Walikota sebagai Duta Stunting. Duta Stunting yang sebelumnya menjabat sebagai Bunda GenRe ini diharapkan segera melakukan dobrakan atau aksi bukan hanya sekedar slogan saja sebagai Duta.

“Para Duta Stunting ini disertai pasukannya yaitu para pendamping keluarga dimana para pendamping keluarga ini terdiri dari Bidan, PKK dan kader KB. Kita sudah bentuk 200 ribu TPK (Tim Pendamping Keluarga) artinya ada 600 ribu orang ditingkat Kabupaten/Kota, termasuk di Jawa Timur,” ungkap Hasto usai acara Sosialisasi Pencegahan Stunting dari Hulu dan Pengukuhan Bunda GenRe Kabupaten/Kota sebagai Duta Stunting se-Jatim di Hotel Wyndham Surabaya (19/12).

Dari TPK tingkat Kabupaten/Kota tersebut, sambung Hasto akan membentuk TPK tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Sehingga akan semakin banyak TPK di Desa-Desa untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan keluarga.

Hasto juga menyebutkan dari data Riset Kesehatan Dasar 2018, bayi lahir sebelum waktunya atau premature yaitu lahir kurang dari 37 minggu kehamilan di Indonesia cukup tinggi yaitu 29 persen. Bayi dengan berat badan saat lahir kurang atau BBLR sebanyak 11,7% dari bayi lahir prematur (29%).

“Inilah yang menjadi sumber utama stunting,” tegasnya. “Sumber BBLR dan premature adalah anemia ibu kawin atau hamil pada usia kurang dari 20 tahun,” tambahnya.

Untuk itu, jelas Hasto penanganan stunting dari hulu adalah penyuluhan untuk calon pengantin dan pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin perempuan apakah anemia atau tidak. Jika saat pemeriksaan calon pengantin dan diketahui mengalami anemia maka akan mendapatkan vitamin tambah darah dan akan terus dipantau sampai anemia teratasi.

“Dalam upaya preventif BKKBN melakukan perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Agama dalam pencegahan stunting melalui penyuluhan kepada para calon pengantin,” tegas Hasto.

Ditempat yang sama, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Pusat, Nopian Andusti mengatakan data survey status gizi balita Indonesia 2019 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia adalah 27,67%, masih di atas angka standar WHO yaitu 20,5%.

Karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. “Angka prevalensinya ditargetkan dapat diturunkan menjadi 14 % pada tahun 2024,” ujarnya.

Dalam Perpres tersebut, jelas Nopian, juga mengamanatkan untuk memastikan setiap calon pengantin atau calon pasangan usia subur berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Oleh karena itu, catin PUS harus memperoleh pemeriksaan Kesehatan dan pendampingan selama 3 bulan pranikah serta mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting.

“Harapannya faktor risiko yang dapat melahirkan bayi stunting pada catin PUS dapat terindetifikasi dan dihilangkan sebelum menikah dan hamil. Salah satu fokus dalam pendampingan adalah meningkatkan pemenuhan gizi catin PUS untuk mencegah kekurangan energi kronis dan anemia sebagai salah satu risiko yang dapat melahirkan bayi stunting,” jelasnya.

Sementara itu Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Waluyo Ajeng Lukitowati, mengatakan ini adalah salah satu bentuk komitmen Provinsi Jawa Timur dalam penurunan angka stunting di Jawa Timur melalui dukungan lintas sektor dan mitra kerja baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (bw)

Kiprah RSUA Terpilih Jadi RS Rujukan Covid-19 Terbaik di Jatim

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Rumah Sakit Universitas Airlangga/RSUA mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur/Jatim, Khofifah Indar Parawansa atas pengabdiannya dalam menangani pandemi. Dalam piagam yang diterima (11/10) itu, RSUA dinobatkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kelas B dengan Predikat Terbaik dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan itu rasanya memang patut didapatkan. Direktur RSUA Prof Dr Nasronudin, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM, mengatakan, rumah sakit ini menjadi pionir sejak Covid-19 mulai mewabah pada Maret 2020 lalu. Itu terlihat dengan pendirian tenda darurat dan layanan diagnostik laboratorium di samping IGD.

“RSUA termasuk pionir untuk memulai menyiapkan, saat itu rumah sakit lain belum siap,” pungkas Prof Nasron. Lambat laun, seiring meningkatnya kasus, pusat layanan Covid-19 dialihkan ke lantai 2 Gedung Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI).

Saat itu sebetulnya Gedung RSPI belum siap. Alat-alatnya mangkrak lebih dari 10 tahun, sehingga kekurangan alat. Ditambah, status bangunan yang masih belum usai. Tak lama kemudian, tepatnya pada Juli 2020, hibah mulai mengalir dari sejumlah mitra lokal, nasional, hingga internasional.

RSUA menerima dana sumbangan sebesar Rp 54 miliar dari Prof Tanjung dan Salim Group. Dana itu dipakai untuk mengadakan peralatan ICU, rawat inap, tempat tidur, hingga CCTV, dan alat penunjang lainnya.

Selain itu, ungkap Prof Nasron, RSUA kembali mendapatkan bantuan sebesar Rp 31 miliar dan 110 tenaga medis dari Gubernur Jatim. Setelahnya Menteri Kesehatan ikut menyusul dengan menyalurkan 87 orang SDM. Dengan demikian, RSUA telah mampu memberikan layanan terbaik dalam menangani kasus Covid-19.

“Bangunan RSPI dulu masih bermasalah, tapi saat itu kita langsung selesaikan dengan bantuan BPK, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Mensesneg (Kementerian Sekretariat Negara RI, Red). Hingga akhirnya terealisasi bahwa Gedung RSPI dan seisinya dihibahkan ke Unair,” ujarnya.

Prof Nasron menerangkan, Gedung RSPI kala itu telah terstandar WHO. Daya tampung ICU dan rawat inap besar, IGD terpisah, serta penanganan yang profesional. Gedung itu sudah full negative pressure dilengkapi hepa filter.

‘’Jadi memang sangat bagus dan ideal apalagi untuk merawat pasien infeksi menular lewat droplet,” tandasnya. Namun, ketika kasus Covid-19 memuncak pada Juni hingga Juli 2021, RSUA kembali mengalami krisis.

Lonjakan jumlah pasien memaksa RSUA menyulap aula pertemuan lantai tujuh menjadi ruang perawatan. Saat itu RSUA mendapat tambahan 40 tempat tidur dari Gubernur Jatim. Sejak itu, inovasi penanganan Covid-19 mulai digenjot.

Sebut saja RAISA hasil kerja sama Unair-ITS dan KECE buah kolaborasi dengan Unesa. Serta alat pemeriksaan kesehatan mandiri buatan sivitas Unair. Hingga Selasa (14/12) tercatat, ada lebih dari 24.500 pasien Covid-19 yang telah ditangani RSUA. Baik kasus IGD, rawat jalan, maupun rawat inap.

Mengenai penghargaan yang disematkan pada RSUA, Prof Nasron bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh masyarakat, pemerintah khususnya Gubernur Jawa Timur, serta UNAIR dan seluruh sivitas RSUA yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan peran dan kewajibannya.

“Ke depan, kami berharap RSUA tetap bisa berkontribusi bagi negara dan masyarakat Indonesia. Serta menonjol di bidang pendidikan dan penelitian demi mewujudkan Indonesia mandiri di bidang kesehatan,” harapnya. (ad)

Stok Vaksin Anak Usia 6-11 Tahun Aman

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya memastikan ketersediaan stok vaksin khusus anak usia 6-11 tahun, relatif aman. Sebab, telah menargetkan sebanyak 246.000 dosis pertama, serta tengah fokus pada percepatan vaksinasi khusus anak, yang duduk dibangku Sekolah Dasar/SD maupun Madrasah Ibtidaiyah/MI.

Kepala Bagian Humas Kota Surabaya, Febriadhitya Prajatara, memastikan, bahwa ketersediaan stok vaksin anak usia 6-11 tahun di Kota Surabaya cukup aman. Selain itu, selama dua hari pelaksanaan vaksinasi anak, tidak ditemukan gejala Kegiatan Inputan Pasca Imunisasi/KIPI

“Insya Allah aman, karena tidak ada laporan KIPI dari rekan-rekan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, ketika pelaksanaan vaksin terhadap anak,” kata Febri sapaan lekatnya, di Surabaya Sabtu (18/12).

Febri menjelaskan, apabila terjadi KIPI, pihak sekolah bersama Puskesmas setempat akan segera melakukan tindakan. Sebab, masing-masing sekolah telah memberikan layanan aduan atau konsultasi, melalui setiap puskesmas yang bertugas.

“Setelah di vaksin, anak-anak harus menunggu terlebih dahulu apakah ada gejala KIPI atau tidak. Tapi yang jelas, pihak sekolah bersama puskesmas akan melakukan penanganan yang sesuai,” jelas dia.

Disisi lain, selama dua hari pelaksanaan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama yang dilakukan di masing-masing sekolah, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala pelaksanaan vaksinasi dosis pertama tersebut.

“Dikarenakan anak-anak itu telah melakukan imunisasi dan tidak bisa melaksanakan vaksin. Kemudian, kondisi kesehatan yang kurang baik, seperti batuk dan demam, serta banyak orang tua yang jadwalnya berbenturan dan tidak bisa mengantarkan anaknya,” ungkap dia.

Karena itu, Febri menerangkan, akan ada penjadwalan ulang untuk anak-anak yang belum bisa mengikuti vaksinasi. Penjadwalan tersebut akan diatur oleh pihak sekolah masing-masing dengan didampingi oleh puskesmas setempat yang bertugas.

Sejauh ini, untuk capaian vaksinasi dosis pertama untuk anak usia 6-11 tahun selama dua hari terakhir, Febri mengatakan, telah mencapai belasan ribu dosis dari jumlah yang ditargetkan. Pada Rabu (15/12),  telah mencapai 18.668 ribu dosis atau sekitar 72 persen dari 25.000 target sasaran.

“Untuk hari kedua, Kamis (16/12) target kita 20.000 dosis, tapi yang mencapai sasaran sekitar 13.788 atau 67 persen,” kata dia. Febri menambahkan, berdasarkan data capaian vaksinasi di Kota Surabaya, sebanyak 118 persen lebih dosis pertama telah berhasil disuntikkan dan dosis kedua telah mencapai 100 persen.

Artinya, masyarakat Kota Surabaya sudah sangat sadar dan peduli dengan kesehatan, terutama kekebalan komunal untuk menekan virus Covid-19. “Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Surabaya, sudah menyadari pentingnya kesehatan, terutama terhadap paparan Covid-9. Sehingga dengan vaksin yang sangat masif, kekebalan komunal di Surabaya inikan bisa terjaga,” pungkasnya. (ko)

Jelang Nataru, Polresta Sidoarjo Gencarkan Edukasi Prokes

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com)  – Jelang Natal 2021 dan Tahun Baru/Nataru, edukasi protokol Kesehatan/prokes dan tertib lalu lintas semakin digencarkan Polresta Sidoarjo. Bahkan, melalui pendekatan humanis, para pengendara dihimbau agar turut mematuhi peraturan tersebut.

Edukasi protokol kesehatan dan tertib lalu lintas, seperti berlangsung di Pos Polisi P1, Waru, Sidoarjo, Sabtu (18/12) malam. Ramainya pengendara yang melintas, menjadi sasaran sosialisasi humanis dari polisi.

Di lokasi tampak Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, Wakapolresta Sidoarjo AKBP Deny Agung Andriana beserta pejabat utama Polresta Sidoarjo membagikan masker, ajakan vaksinasi Covid-19 dan sosialisasi tertib lalu lintas kepada para pengendara.

Jelang Natal dan Tahun Baru 2022, Pendekatan secara humanis kami masifkan kepada masyarakat. Yakni terkait edukasi seputar Covid-19 yang masih ada, termasuk Varian Omicron. ‘’Sebab itu terus kami himbau masyarakat jangan lengah untuk patuhi protokol kesehatan dan gencarkan vaksinasi,” kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.

Selain himbauan disiplin protokol kesehatan, Polresta Sidoarjo dan jajaran juga mengajak masyarakat khususnya para pengendara agar patuhi peraturan lalu lintas. “Ingat dengan tertib lalu lintas, maka kita turut menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain,” lanjutnya.

Di Nataru nanti, masyarakat dihimbau bila tidak ada keperluan mendesak, lebih baiknya di rumah saja. Dapat diisi dengan kegiatan positif bersama keluarga, misal beribadah di rumah atau lainnya. (rin)

Kurda Sayang Selamatkan UMKM di Sidoarjo

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Di tengah ekonomi sakit, semua sektor usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM kena imbasnya. Karena dampak pandemi Covid-19 tidak sedikit usaha yang yamg bergerak dibidang jasa, kerajinan maupun perdagangan gulung tikar.

Beruntung bagi pelaku UMKM di Sidoarjo karena pemerintahnya peduli dengan keberlangsungan nasib usaha kecil. Kebijakan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, memberikan subsidi kredit bunga ringan untuk menyokong usaha ekonomi kerakyatan, terbukti sangat membantu nafas UMKM yang sebelumnya mengalami kembang-kempis.

Program Kredit Usaha Rakyat Daerah/Kurda Sayang berupa bantuan atau subsisi bunga kredit ringan 3 persen setahun itu dinilai pelaku UMKM jadi penyelamat usahanya. Seperti Makhbub Junaidi, pengrajin sekaligus penjual berbagai kerajinan kulit yang diolah menjadi beragam tas, dompet dan aksesoris itu mengaku dengan adanya bantuan modal usaha yang ia terima sebesar Rp 150 juta dari Kurda Sayang membuat usahanya jalan kembali.

“Sekitar tiga bulan ini, omzet penjualan sangat bagus. Itu karena ada tambahan modal pinjaman dari BPR Delta Artha. Bagi saya, bunga 3 persen per tahun itu sangat ringan. Apalagi sebelumnya usaha saya kena dampak pandemi, penjualan turun drastis dan modal hampir habis,” kata Makhbub, di Sidoarjo Sabtu, (18/12).

“Adanya tambahan modal ini, omzet naik 80 – 90 persen, sebelumya hanya Rp 100 juta – Rp 150 juta sekarang omzet hampir Rp 300 juta per bulan. Semoga pemerintah tak lagi memberlakukan PPKM, karena itu juga dampaknya luar biasa bagi teman-teman UMKM. Kita selama PPKM tidak bisa menggelar pameran,” tambahnya.

Usaha ekonomi kreatif “Morfby” kerajinan ukir kulit tas dan dompet milik Makhbub, yang berlokasi di Desa Wates Kedensari Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo ini sempat mengalami terjun bebas akibat dampak pandemi.

Omzetnya menurun drastis. Bahkan, untuk belanja kulit saja terasa berat. Modal usaha yang dimiliki Makhbub, untuk diputar menyusut karena penjualan menurun drastis. Dimasa sulit itu, Ia mengaku kebingungan mencari tambahan modal usahanya, karena rata-rata semua bank menawarkan pinjaman dengan bunga cukup tinggi, minimal 6 persen per tahun.

Dan itu bagi Mahbub, dirasa sangat berat karena usahanya belum stabil. Dampak pandemi sangat memukul usaha saya, mau pinjam bank juga bunganya tinggi. Masih khawatir karena kondisinya belum sepenuhnya normal.

‘’Setelah mendengar kalau Pemkab Sidoarjo ada program kredit dengan bunga ringan akhirnya saya mengajukan pinjaman untuk tambahan modal sebesar 150 juta rupiah. Meski pinjamanya di BPR milik pemkab yang penting itu bunganya ringan,” tutur Makhbub, yang juga mantan Ketua Koperasi Intako, Tanggulangin itu.

Kini Makhbub dan sesama pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo optimis dengan adanya dukungan dari Pemkab Sidoarjo geliat ekonomi kreatif bisa bangkit lagi. Di tempat terpisah, Kepala Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delta Artha, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, menjelaskan, proses pengajuan pinjaman atau pengajuan kredit program Kurda Sayang sangat mudah dan nilainya variatif.

Bagi UKM/UMKM yang belum memiliki SIUP sebagai syaratnya pengajuan kredit, sebagai gantinya cukup mengurus surat keterangan usaha dari kantor desa masing-masing. “Kuota Kurda Sayang masih ada, subsidi dari Pemkab Sidoarjo masih ada sekitar 1,9 miliar. Bagi pelaku UKM yang ingin mengajukan kredit bisa langsung datang ke BPR Delta Artha, konsultasi melalui no telepon juga bisa,” ujarnya.

Sofi, panggilan akrabnya, menyatakan, Kurda Sayang program dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor sangat dirasakan oleh pelaku usaha kecil. Sekitar 8.500 UKM yang sudah memanfaatkan program Kurda. Dari jumlah itu tidak ada yang mengalami kendala kredit macet.

“Kredit macet tidak ada, semua lancar. Rata-rata yang meminjam itu usahanya jalan semua dan banyak yang omzetnya meningkat karena ada tambahan pinjaman modal dari Kurda,” pungkas Sofi. (rin)

Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan saat Pandemi Covid-19

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Berbagai cara dalam melakukan penguatan perekonomian kerakyatan disaat kondisi pandemi covid-19. Salah satunya dengan mengajak para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara bersama-sama dengan ukm lainnya melalui toko online.

Dengan begitu pemasaran produk lebih luas serta tidak perlu bertatap muka dengan pelanggan. Sehingga dapat menjaga jarak antar orang di saat pandemi sekarang ini. Pandemi covid-19 tudak hanya menyerang kondisi kesehatan orang. Namun, telah meluluh-lantakkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi rakyat kecil seperti para pelaku UMKM.

Karena itu, dibutuhkan peran pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Berbagai cara dalam melakukan penguatan perekonomian kerakyatan disaat kondisi pandemi covid-19 saat ini. Salah satunya dengan mengajak para pelaku ukm untuk memasarkan produknya secara bersama-sama dengan ukm lainnya melalui toko online.

Seperti halnya yang terlihat pada komunitas ukm di wilayah Semampir Surabaya. dengan didampingi relawan pemberdayaan masyarakat para pelaku ukm ini meluncurkan platform toko online. ‘’Dengan begitu pemasaran produk lebih luas serta tidak perlu bertatap muka dengan pelanggan. Sehingga dapat menerapkan protokol kesehatan dengan cara menjaga jarak antar orang di saat pandemi sekarang ini,’’ kata Pelaku UMKM, Teressia Ngadiyani, di Surabaya Jumat (17/12).

Sementara itu, Community Development Project Manajer Surabaya, Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Cicik Sri Rejeki, selaku Relawan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan, upaya ini sebagai salah satu cara dalam penguatan ekonomi masyarakat.

Bahkan pihaknya telah memfasilitasi proses pendirian koperasi cahaya mentari semampir sejak juni 2021, salah satunya ditujukan bagi pelaku ukm di wilayah tersebut. Sedangkan untuk peluncuran platform digital toko online ini sebagai upaya penguatan produk, promosi dan pengembangan pasar supaya dikenal warga Surabaya, Indonesia hingga Manca Negara. (ad)

Pelatihan Membatik Shibori saat Pandemi Digelar dengan Prokes Ketat

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Pelatihan membatik shibori bagi guru sekolah luar biasa di Surabaya di gelar dengan menerapkan protokol Kesehatan/Prokes secara ketat. Dengan kegiatan ini diharapkan para guru sekolah luar biasa/SLB ini dapat mengajarkannya langsung kepada muridnya yang merupakan penyandang disablitas untuk dapat bangkit dari pandemi dengan karya batik.

Dengan menerapkan prokes ketat seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah acara serta menjaga jarak antar peserta. Pelatihan membatik shibori bagi guru SLB di Surabaya digelar.

Hal ini dilakukan lantaran pelatihan di gelar di saat kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan tiap orang untuk mematuhi prokes. Meskipun peserta saling menjaga jarak satu sama lain namun mereka tetap semangat mengikuti pelatihan membatik ini.

‘’Dengan kegiatan ini diharapkan para guru SLB ini dapat mengajarkannya langsung kepada muridnya yang merupakan penyandang disablitas untuk dapat bangkit dari pandemi dengan karya batik,’’ kata Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Khusus dan Layanana Khusus Surabaya, Titis Kalis Wiyarti, di Surabaya Jumat (17/12).

Pihaknya, kata dia, sebagai penggagas kegiatan jauh-jauh hari telah menyiapkan pelatihan ini sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan telah berkordinasi dengan tim satgas covid-19 untuk mengawasi kepatuhan peserta dalam menjalankan protokol kesehatan di saat jalannya kegiatan.

Sementara, Maria, salah satu peserta pelatihan membatik yang juga seorang guru SLB mengapresiasi dengan adanya kegiatan bernilai positif ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan diri dalam mengikuti pelatihan ini dengan perlengkapan sterilisasi, seperti membawa handsanitizer dan masker cadangan lantaran kegiatan pelatihan membatik digelar di saat kondisi pandemi covid-19. (ad)

Ratusan Pemuda Terjaring dalam Balap Liar

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Sudah diingatkan berkali-kali soal balap liar masih saja ada yang nekat. Karena itu, polisi mengamankan ratusan sepeda motor yang terjaring dalam balap liar di Jalan Raya Gilang Kecamatan Taman Sidoarjo, pada Sabtu (18/12) dini hari.

Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, mengatakan, ada 203 unit sepeda motor  yang terjaring dalam balap liar dan yang menonton dapat mengganggu ketertiban umum. “Berawal dari laporan masyarakat, mereka sering mencegat kendaran pengendara yang akan melintas hingga mengganggu ketertiban masyarakat,” kata Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, di Mapolresta Sidoarjo.

Ia menambahkan, kendaraan yang sudah diamankan bisa diambil lagi kalau sudah menunjukkan surat-surat kendaraan yang lengkap. Pengamanan juga dilakukan pada penonton yang sedang melihat balap liar tersebut.

“Pemilik kendaraan bisa mengambil kendaraannya setelah dilakukan sidang di pengadilan.Tapi harus melengkapi dokumen surat-suratnya. Setelah itu, harus mengembalikan posisi bentuk kendaraannya seperti semula,’’ ujar Kapolres.

Selain itu, kata dia, pelaku tidak akan mengulangi lagi dan orang tua juga harus memberikan larangan apabila anaknya belum berusia diatas 17 tahun untuk mengendarai kendaraan roda dua. Razia semacam ini akan tetap dilakukan Polresta Sidoarjo, demi menjaga kenyamanan pengendaraan lain agar tidak terganggu dengan adanya balap Liar tersebut. (rin)

Horee…, Siswa dari Keluarga MBR Segera Terima Seragam Gratis

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Seragam sekolah gratis siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR segera didistribusikan. Sebanyak, 46.000 siswa SD dan SMP, akan mendapatkan seragam gratis tersebut.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memastikan, bahwa ribuan pelajar dari keluarga MBR akan mendapat seragam gratis, pada bulan Desember 2021 ini. Sebab, proses pembuatan seragam sekolah itu melibatkan ratusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM di Kota Surabaya.

“Kita melibatkan ratusan pelaku UMKM dan sentra ekonomi yang ada di eks Lokalisasi Dolly untuk membuat seragam, tas dan sepatu,” kata Wawali Surabaya, Armuji, Jumat (17/12). Menurut dia, dengan cara tersebut, UMKM di Kota Surabaya akan digerakkan sekaligus.

Karena, anggaran untuk pembuatan seragam itu sudah disiapkan. “DPRD bersama Pemkot Surabaya telah menyepakati pos anggaran pengadaan seragam senilai Rp 21,154 miliar melalui Perubahan APBD (P-APBD),” ujarnya.

Ia bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, berkomitmen untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan bagi warga yang tidak mampu. Selain itu, terus berupaya untuk membangkitkan kebangkitan ekonomi melalui produk UMKM di Kota Pahlawan.

“Program ini menyasar dua sektor sekaligus, yakni pendidikan dan perekonomian. Jadi, seragam untuk MBR akan segera disalurkan dan UMKM penjahit akan terus berproduksi,” imbuh dia. Karena itu, Armuji berharap, proses produksi seragam sekolah untuk siswa dari keluarga MBR bisa segera diselesaikan dan bisa segera didistribusikan.

“Agar siswa-siswi MBR bisa mengenakannya, terutama untuk para siswa yang telah melaksanakan PTM,” pungkasnya. (ko)

Oknum Satpol PP yang Gunakan Narkoba Kena Sanksi

0

Surabaya, (pawartajatim.com) –  Pemerintah Kota/Pemkot Surabaya langsung merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum Aparatur Sipil Negara/ASN yang berurusan dengan hukum. Diketahui, oknum tersebut telah diamankan pihak kepolisian karena kedapatan menggunakan narkoba.

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, memastikan, bahwa pemkot melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) telah memberikan sanksi tegas terhadap oknum Satpol PP tersebut.

Yakni, berupa pemberhentian sementara sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Sipil/PNS.

“Jadi kemarin kami sudah minta surat penahanan yang bersangkutan. Dan kami sudah naikkan surat pemberhentian sementara sesuai PP 17 Tahun 2020,” kata Febriadhitya di kantornya, Jum’at (17/12). Ia menjelaskan, bahwa ketika ada ASN yang berurusan dengan hukum dan ditahan, maka oknum tersebut dipastikan akan diberhentikan sementara.

Sanksi sementara diberikan sampai nantinya ada keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. “Karena kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi bagaimanapun juga kita harus menunggu dari pengadilan, baru nanti kita putuskan sanksi selanjutnya,” ungkap dia.

Meski demikian, pihaknya menegaskan, selama ini Pemkot Surabaya tak segan memberikan sanksi kepada setiap ASN yang diketahui berurusan dengan hukum. Apalagi, kasus hukum pidana tersebut menyangkut dengan permasalahan narkoba. “Artinya kita tidak tinggal diam atau pasif.

Ketika ada laporan masuk terkait ASN pemkot yang berurusan dengan hukum, kita pasti langsung respons cepat,” tegasnya. Sebagai diketahui, seorang oknum Satpol PP Pemkot Surabaya berinisial RD (49) telah diamankan kepolisian karena kedapatan menggunakan narkoba. Oknum tersebut diamankan polisi di rumahnya kawasan Jalan Ketintang Surabaya. (ko)