Jakarta, (pawartajatim.com) – Resi Gudang/RG yang berjalan 15 tahun lebih di Indonesia saat ini banyak dilihat dari aspek kesejahtaraan untuk petani dan pemilik komoditas. Namun, instrumen ini juga bisa menjadi bagian mendukung ketahanan pangan nasional. Terutama dari sisi rantai pasok (Supplay Chain).

Pengamat Ekonomi dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Sebelas Maret Surakarta, Izza Mafruhah, mengatakan, bicara RG dalam konteks ketahanan pangan, dapat membantu aspek produksi.

Berupa pembiayaan dan aspek penjagaan harga untuk menekan laju inflasi. Hal ini karena hasil pertanian adalah salah satu produk yang tergantung pada kondisi alam dan musim tanaman pangan  membutuhkan sekitar 3 sampai 4 bulan sekali panen.

‘’Pada saat panen raya jumlah produk melimpah sehingga harga turun sebaliknya pada masa tanam dan produksi, hal ini menyebabkan harga fluktuatif,’’ kata Izza Mafruhah, Kamis (16/12).

Salah satu alternatif dalam mengatasi ini adalah dengan menyiapkan saluran distribusi yang menjaga ketersediaan barang sekaligus meredam fluktuasi harga agar tidak merugikan baik petani maupun konsumen, dan itu bisa dengan melalui sistem resi Gudang/SRG.

Perlu upaya bersama dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan juga media perlu melakukan kolaborasi untuk mengoptimalkan SRG ini dalam mendukung ketahanan pangan.

Pertama, melakukan sosialisasi tentang SRG, tujuan, aktivitas serta upaya yang dilakukannya dalam hal bantuan pembiayaan yang bisa diberikan kepada pelaku usaha. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan menggandeng akademisi dan media.

Kedua, meningkatkan kemudahan dan keterjangkauan akses pembiayaan kepada pihak petani dan pelaku usaha pertanian agar tidak terjebak pada pembiayaan illegal. Ketiga, bekerjasama dengan pelaku usaha dibidang pemasaran agar mampu menyalurkan barang kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangka.

Keempat, melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah khususnya dalam penjaminan pinjaman (government guarantee) terhadap petani dan UMKM terkait. Terkait SRG untuk ketahanan pangan, Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia/KBI, Agung Rihayanto, yang berperan sebagai Pusat Registrasi Resi Gudang mengatakan, dalam kaitan dengan ketahanan pangan ini, SRG dapat dimanfaatkan dari sisi supplay chain atau rantai pasoknya.

Hal ini karena pada intinya bicara ketahanan pangan adalah tentang ketersediaan dan keterjaungkauan masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Untuk itu, dengan SRG ketersediaan akan terjaga. Sehingga masyatakat mendapatkan kemudahan dalam hal mendapatkan kebutuhan pangan.

Pemanfaatan RG di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data dari PT KBI menunjukkan, tahun 2021 sampai November, jumlah RG yang diregistrasi mencapai 582 RG yang terdiri dari 11 Komoditas, dengan total volume sebesar 12,3 Juta kg dan nilai barang sebesar Rp 484,1 miliar.

Adapun dari sisi pembiayaan, sepanjang 2021 sampai November mencapai Rp 261 miliar. Sedangkan sepanjang 2020, jumlah RG yang diregistrasi mencapai 427 RG yang terdiri dari 7 komoditas, dalam  volume  9,6 juta kg dengan nilai barang sebesar Rp 200,7  miliar.

Sedangkan pembiayaannya mencapai Rp 93,8 miliar. Terkait pemanfaatan RG, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang, komoditas yang dapat masuk ke SRG meliputi beras, gabah, jagung, kopi, kakao, karet, garam, lada, pala, ikan, wawang merah, rotan, kopra, teh, rumput laut, gambir, timah, gula putih kristal, kedelai serta ayam karkas beku.

Ia menambahkan, sebagai pusat registrasi, kedepan kami akan terus berupaya untuk meningkatkan peran penting resi gudang ini dalam konteks ketahanan pangan. Berbagai upaya baik itu sosialisasi, edukasi, serta kerjasama dengan berbagai pihak sebagai offtaker (stand by buyer).

Selain itu, dalam hal pembiayaan, kami juga terus berupaya untuk mengajak lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank untuk turut serta dalam pembiayaan RG. Kami optimis, kedepan RG ini akan mampu menjadi salah satu pilar dalam penciptaan ketahanan pangan nasional. (bw)

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Sebanyak 8.151.436 batang rokok ilegal serta 112. 490 mililiter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal dan 44 cartrige vape ilegal dimusnahkan Pemkab Sidoarjo bersama Kantor Wilayah/Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I di pendopo Delta Wibawa, Rabu, (15/12).

Pemusnahakan dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo H Subandi SH bersama Kepala Kanwil DJBC Jatim I Tri Wikanto. Jutaan batang rokok ilegal didalam drum dibakar bersama-sama. Wabup H. Subandi mengapresiasi positif kegiatan seperti ini.

Menurut dia, hasil kerja keras bersama dalam memberantas rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo. Kedepan dirinya meminta sosialisasi rokok ilegal terus dilakukan agar peredaran rokok ilegal dapat berkurang.

“Kedepan, saya berharap permasalahan cukai ilegal di Sidoarjo dapat berkurang,” kata Subandi. Ia mengatakan membuat atau mengedarkan rokok ilegal sama halnya dengan melawan hukum. Pasalnya merugikan negara dari sektor pendapatan pajak.

Ia menyatakan, Pemkab Sidoarjo akan terus berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Upaya tersebut tidak hanya melalui penindakan, namun lewat sosialisasi dan edukasi. “Saya berharap sosialisasi-sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat maupun perusahaan rokok yang ada di Sidoarjo. Lakukan pendekatan, ajak komunikasi agar masyarakat mengetahui kalau membuat atau mengedarkan rokok ilegal adalah melanggar hukum,” ujarnya.

Kepala Kanwil DJBC Jatim I Tri Wikanto mengatakan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal adalah hasil penindakan selama kurun waktu bulan Februari 2021 sampai Juni 2021. Tri merinci, selama kurun waktu tersebut Bea Cukai Sidoarjo melakukan penindakan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 29 kali.

Hasilnya didapat 5.139.556 batang sigaret ilegal yang diamankannya. Sedangkan di Surabaya jumlah barang hasil penindakan yang dilakukan 8 kali berhasil menyita 1.069.320 batang sigaret dan 112.490 ml MMEA dan 45 cartridge Hasil Produksi Tembakau Lainnya (HPTL) berupa vape atau e-liquid.

Untuk penindakan yang dilakukan di Mojokerto diperoleh barang sitaan sebanyak 1.940.980 batang sigaret. ‘’Dengan adanya BKC ilegal tentu menimbulkan banyak dampak negatif seperti persaingan pasar yang tidak sehat karena harga jual yang lebih rendah, penerimaan negara dari sektor cukai turun karena BKC ilegal tidak dilekati pita cukai dan ada bahaya dari sisi kesehatan karena kadar nikotin, alkohol dan bahaya kimia yang ada tidak sesuai standard,”ucapnya.

Tri mengatakan, dalam kurun waktu enam tahun ini Bea Cukai Sidoarjo telah melakukan berbagai upaya menekan peredaran rokok ilegal. Mulai secara preventif dengan sosialisasi sampai penindakan dan kegiatan operasi pasar bersama Pemda Sidoarjo.

Melalui langkah-langkah seperti itu diharapkannya tidak ada lagi pelanggaran BKC ilegal berupa rokok, HPTL vape atau e-liquid maupun MMEA.

“Bea Cukai Sidoarjo secara persuasif juga mengajak dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di bidang cukai untuk mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kedepan tidak ada lagi pelanggaran BKC ilegal,” harapnya.

Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil operasi penindakan selama kurun waktu tahun 2021. Penindakan di bidang cukai tersebut diperoleh di tiga wilayah di Jawa Timur. Antara lain dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Sidoarjo dan Mojokerto.

Diperkirakan kerugian negara dari hasil penindakan tersebut sebesar Rp 4.203.754.410. Nilai barangnya sendiri ditaksir mencapai Rp 8.331.406.440. (rin)