Masuk Level 2, Banyuwangi Terapkan Kegiatan Ekonomi Berstandar Prokes

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com) – Berstatus level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, mulai bergerak. Pemkab setempat menerapkan kegiatan ekonomi dengan berstandar prokes.

Artinya, masyarakat mulai diberikan kelonggaran membuka warung atau lainnya. Namun, tetap disiplin prokes. Seperti, tetap bermasker, tidak berkerumun dan rajin mencuci tangan. Harapannya, meski ekonomi bergerak, warga tetap terhindar dari penularan Covid.

Sebab, virus ganas ini masih terus mengancam. “ Intinya, kegiatan ekonomi mulai dilonggarkan. Tempat wisata, rumah makan atau mall. Namun, tetap dengan prokes. Tidak boleh kendur,” tegas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (22/9) pagi.

Penyesuaian kegiatan ekonomi dengan standar prokes ini sudah disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Termasuk, para pengelola restoran dan tempat wisata. Termasuk, para pelaku UMKM. Pihaknya mengajak pelaku ekonomi tidak lengah.

Apalagi eforia. Lalu, melupakan disiplin prokes. Kini, Pemkab Banyuwangi terus menuntaskan vaksinasi. Baik dosis 1 maupun 2. Jika sudah tervaksin semua, herd immunity bisa segera terbentuk. Potensi penularan Covid bisa ditekan.

Untuk mendukung ekonomi berstandar prokes, sejumlah fasilitas publik wajib menyediakan peralatan scan bukti vaksinasi. Salah satunya, di kawan wisata. Pengelola wisata harus berani menolak wisatawan jika belum bisa menunjukkan bukti vaksinasi.

“Ini sudah menjadi ketentuan. Termasuk, kesepakatan para pengelola pariwisata yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),” kata Bupati. Kabupaten Banyuwangi masuk level 2 PPKM setelah berhasil menekan angka kasus Covid.

Termasuk, penurunan jumlah pasien di rumah sakit. Jumlah kasus aktif di kabupaten ini menunjukkan tren penurunan. Cakupan vaksinasi juga tinggi. Aksi tracing, testing dan treatmen yang masif menjadi salah satu kriteria masuk ke level 2. (budi wiriyanto)

Minggu ini, Vaksinasi di Banyuwangi Ditargetkan Tembus 50 Persen

0

Banyuwangi, (pawartajatim.com)- Vaksinasi di Kabupaten Banyuwangi terus dikebut. Targetnya, minggu ini bisa tembus hingga 50 persen. Dari total sasaran 1,3 juta orang. Harapannya, dengan penambahan vaksinasi, Banyuwangi bisa masuk ke level 1.

Salah satu upaya mempercapat vaksinasi dengan mengerahkan relawan. Banyuwangi memiliki 54 relawan vaksinasi yang tugasnya berkeliling. Membantu vaksinasi yang digelar Puskesmas atau rumah sakit.

“Jika kita ingin masuk level 1, salah satu syaratnya, vaksinasi harus 70 persen. Minggu ini, kita targetkan tembus 50 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr Widji Lestariono, Rabu (22/9) pagi.

Saat ini, capaian vaksinasi di Banyuwangi baru mencapai 48,3 persen. Masih kurang 1,7 persen agar mencapai 50 persen. “Kami optimis, minggu ini, capaian 50 persen bisa terpenuhi. Relawan kita kerahkan terus,” jelas juru bicara Satgas Covid-19 Banyuwangi tersebut.

Vaksinasi untuk naik ke level 2 diberikan batas dua minggu. Sementara, suplai vaksinasi dari pusat cukup aman. Sehingga, target capaian 50 persen optimis bisa terpenuhi. Didukung 54 relawan yang tugasnya membantu vaksinasi. Baik vaksinasi dosis 1 atau dosis 2.

Kini, vaksinasi kebanyakan masuh tahap dosis 1. Namun, vaksinasi dosis 1 tetap dibuka, agar capaian vaksinasi terpenuhi. “Kalau menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri), yang menjadi acuan assesmen adalah vaksinasi dosis 1. Jadi, kita kebut terus,” tegas pejabat yang akrab dipanggil Rio tersebut.

Saat ini, Banyuwangi masih masuk pada level 2. Targetnya, segera masuk level 1. Dengan status level 2, sejumlah even mulai dibuka kembali. Salah satunya, even olahraga. Namun, tetap dengan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Seperti, membatasi jumlah pengunjung. Dan, menjaga jarak pengunjung dengan mengurangi kapasitas. “Prokes ini tetap jalan terus. Kalau even besar, kapasitas pengunjung harus diperhatikan,” pungkas Rio.

Masyarakat juga mulai diberikan kelonggaran melakukan hajatan. Namun, tetap dengan izin Satgas Covid Kecamatan. (budi wiriyanto)

KA Lokal Beroperasi Lagi, Penumpang Dilarang Makan di Gerbong

0

Banyuwangi, (pawartajatim) – Layanan kereta api (KA) lokal  rute Banyuwangi – Jember, beroperasi lagi, Rabu (22/9) pagi. Ini seiring level 2 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Karena masih pandemi, operasional KA masih menerapkan disiplin protokol kesehatan.

Penumpang diwajibkan bermasker kain tiga lapis atau masker medis. Lalu, selama di gerbong kereta dilarang makan bersama. Aturan lainnya, jika penumpang dalam kondisi demam dilarang naik ke kereta. Suhu badan penumpang tidak lebih dari 37 derajat.

“Selama perjalanan di kereta, penumpang tidak boleh berbicara satu arah menggunakan telepon atau dua arah langsung sesama penumpang,” kata Vice President PT KAI Daop 9 Jember Broer Rizal, Rabu siang. Standar prokes di kereta api ini mengikuti SE Kemenhub No 69 Tahun 2021.

KA lokal yang beroperasi tidak hanya rute Banyuwangi – Jember. Rute lain dengan KA komuter jurusan Pasuruan – Surabaya juga kembali dioperasikan. Selama PPKM darurat, operasional KA lokal dihentikan.

Mengantisipasi kemungkinan penyebaran Covid. Sebab, KA lokal ini paling banyak diminati penumpang. Selain murah, dalam sehari bisa 5 kali PP. Terkait makan di gerbong hanya dikhususkan penumpang dengan perjalanan kurang dari 2 jam. Kecuali, bagi penumpang yang mengkonsumi obat untuk penyembuhan.

Syarat lain naik KA lokal ini, penumpang harus bisa menunjukkan bukti vaksinasi. Minimal dosis pertama. Bukti vaksinasi Covid-19 akan dicek petugas melalui layar komputer petugas boarding sebelum naik kereta.

Data vaksinasi otomatis akan muncul pada layar komputer dengan memasukkan nomor induk kependudukan. “Jika data tidak muncul pada layar komputer petugas, maka pemeriksaan akan dilakukan secara manual dengan menunjukkan kartu vaksin calon pelanggan,” ujarnya.

Khusus dokumen kain, seperti surat tugas, atau surat keterangan lainnya tidak lagi menjadi syarat naik KA Lokal. Bagi penumpang yang belum tervaksin karena kondisi penyakit khusus  wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Isinya menyatakan yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Warga usia di bawah 12 tahun masih dilarang naik KA. “Layanan KA tetap hadir melayani di masa pandemi, tentunya dengan tetap standar prokes,” tegas pria yang akrab dipanggil Broer ini. (budi wiriyanto)

Whisnu Sakti Buana : Ketua PAC Kader Partai yang Punya Komitmen Besarkan Partai

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Konsolidasi PDI Perjuangan tidak main-main. Memasuki tahapan penting proses perekrutan calon Ketua PAC di Wilayah Kota Surabaya, Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim), Whisnu Sakti Buana, menegaskan, bahwa kader partai yang ditugasi menjabat Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) harus paham tentang ideologi partai dan penguasaan wilayah.

Menurut putra Ir Soetjipto, itu merupakan hal mendasar yang harus dimiliki Ketua PAC PDI Perjuangan sebagai pimpinan organisasi Partai di tingkat kecamatan. “Ketua PAC itu kan ujung tombak, kalau dengan wilayahnya saja tidak paham, lalu bagaimana bisa bergerak,” kata Whisnu, kepada pawartajatim.com di Surabaya Selasa (21/9).

Penegasan itu disampaikan usai kegiatan wawancara para calon Ketua PAC se-Surabaya oleh pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim di kantor DPD Jatim Jalan Kendangsari Industri Surabaya. Alumni ITS ini menambahkan, Ketua PAC nantinya adalah kader partai yang memiliki komitmen tinggi dalam membesarkan partai.

“Kalau dari kita yang penting itu komitmennya dia dalam membesarkan partai. Itu ketua PAC kita,” Jelasnya. Mantan Walikota Surabaya ini, memiliki harapan besar kepada seluruh Ketua PAC se-Kota Surabaya nantinya, agar bisa bekerja untuk partai dan menjaga solidaritas dan soliditas partai.

“Karena potensi PDI Perjuangan di Surabaya itu luar biasa. Kalau internal kita tidak solid, bagaimana kita menggalang kekuatan luar,” tambah Whisnu. Wawancara calon Ketua PAC oleh pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim kali merupakan akhir dari rangkaian seleksi calon Ketua PAC se-Kota Surabaya.

Sebelumnya, kandidat calon Ketua PAC itu sudah melalui tahapan seleksi, seperti tes psikologi dan tes wawancara oleh Himpsi pada bulan Juni lalu. Untuk tahapan wawancara kali ini, para calon ketua PAC bergiliran hadir di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Jalan Kendangsari Industri 57 Surabaya hingga Sabtu, (25/9).

Untuk wawancara pada Selasa (21/9) ini diikuti para calon dari tujuh kecamatan, yakni Simokerto, Tegalsari, Krembangan, Tambaksari, Rungkut, Pabean Cantian, dan Kenjeran. (nanang)

Utamakan Keselamatan Siswa, Puan Maharani, Larang Sekolah Curi Start PTM

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani, mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka/PTM jika belum memenuhi kriteria. Hal ini semata-mata demi melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19 yang masih mengancam.

“Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, kepada pawartajatim.com di Jakarta, Rabu (22/9).

Hal ini disampaikan Puan, terkait laporan sejumlah sekolah yang telah menggelar PTM walaupun belum memenuhi syarat seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan di sebuah SMP di Purbalingga menjadi klaster penularan Covid-19 dengan 90 siswa yang terkonfirmasi positif Corona.

Puan, menjelaskan, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya.

“Sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah,” tegas Puan. Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM.

SKB 4 Menteri itu merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap. PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap.

‘’Jadi tidak bisa asal membuka sekolah,” sebut mantan Menko PMK tersebut. Ia pun mengatakan, sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen. Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.

“Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan,” tambah putri Megawati ini. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menilai akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan.

Menurut Puan, hal tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik. ‘’Saya mengapresiasi langkah Pemkot Blora yang melakukan screening dengan mewajibkan tes bagi peserta didik sehingga bisa diketahui adanya siswa yang positif Corona sebelum PTM diberlakukan, dengan begitu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan,” tutur Puan.

“Termasuk juga Pemkab Bantul yang memutuskan menunda PTM karena belum memenuhi syarat dari Pemprov agar capaian vaksinasi kepada siswa maksimal 80% jika hendak menggelar PTM,” imbuhnya.

PTM sendiri dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Untuk daerah yang masih PPKM level 4, diharapkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh/PJJ.

“Kami memahami kondisi sekolah dan keinginan siswa yang ingin cepat kembali ke sekolah karena pembelajaran secara online tidak efektif dan menyebabkan cognitive learning loss, tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM,” imbau Puan.

Cucu Proklamator Bung Karno itu pun meminta sekolah yang telah menggelar PTM namun ditemukan kasus positif Covid, untuk menutup sekolah dulu sementara waktu. Kemudian, kata Puan, pihak sekolah agar melakukan test dan tracing serta sterilisasi sebelum kembali menerapkan PTM.

“Hal tersebut telah diatur dalam SKB 4 Menteri dan harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan. Pihak Pemda juga agar melakukan random test Corona bagi sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM sebagai bentuk pengawasan,” tegasnya.

Puan menekankan agar pelaksanaan PTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa dan insan pendidikan lainnya, termasuk keluarga mereka. Sekolah pun tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila tidak mendapat izin wali murid sesuai pedoman dalam SKB Empat Menteri.

“Sehingga pihak sekolah harus tetap memfasilitasi PJJ bagi murid yang tak diizinkan orangtuanya mengikuti PTM. Jangan sampai ada diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi belajar dengan metode daring,” tutup Puan. (nanang)

Wagub Emil : Siapkan Wadah bagi Perintis Startup di Jatim

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Dunia startup kini menjadi model bisnis baru yang banyak diminati generasi muda. Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, terus menyiapkan wadah melalui dukungan pertemuan para perintis startup dan calon investor potensial sekaligus mempersiapkan ekosistemnya.

“Untuk membangun bisnis, kita memerlukan sumber daya manusia. Dan dengan ini, kita mencoba membangun sebuah ekosistem, di antaranya dengan melibatkan diri dalam suatu wadah kolektif untuk saling berdiskusi,” ungkap Emil dalam Public Campaign Roadshow II HUB.ID di Four Points Hotel Surabaya, Selasa (21/9).

Ia mengatakan, Pemprov Jatim terus menyiapkan para startup lewat wadah yang memadai. Utamanya bagi bisnis-bisnis berbasis digital yang akan menjadi prioritas bagi pertumbuhan ekosistem startup di Jatim.

Mengingat, saat ini besarnya kontribusi Jatim dalam perekonomian Indonesia, yang mencapai 1/6 dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pemprov Jatim terus bekerjasama dan melakukan program yang diperuntukkan bagi tercipatanya startup baru seperti East Java Super Corridor (EJSC), Millenium Job Center (MJC) dan ruang ruang coworking space yang tersebar di Jatim.

“Coworking space di Jatim sudah banyak sekali, begitu juga daerah yang memiliki EJSC maupun MJC,” ungkapnya. Meski begitu, kita juga memerlukan wadah yang dapat menyambungkan para perintis bisnis dengan investor dan stakeholder potensial mereka.

Pada pertemuan ini, Wagub yang akrab disapa Emil, mengapresiasi adanya program Hub.Id dari Kemkominfo yang menyediakan berbagai fasilitas untuk memajukan bisnis dan startup di Jatim dan Indonesia secara keseluruhan.

“Bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal dari kesempatan ini, apa yang bisa kita provide. Inilah yang harus kita tingkatkan, dan Hub.Id juga menyediakan wadah untuk menggali kesempatan ini,” sebut Emil.

Sebagai informasi, Hub.Id sendiri merupakan platform yang digagas oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia untuk mengakomodasi pegiat-pegiat startup di nusantara.

Program ini berfungsi sebagai inkubator bisnis, dengan fasilitas berupa mentorship, pertemuan dengan investor, dan networking yang luas. Nantinya, Hub.Id ini akan menghubungkan startup yang telah lolos kurasi dengan stakeholder dan investor potensial dari berbagai sektor.

“Tahun ini saja terdapat lebih dari 200 juta orang internet user. Saat pembangunan jaringan di pedesaan di tahun 2022 sudah meningkat, saya optimis meningkatkan para usernya. Ini adalah potential market bagi semua yang menggeluti bidang teknologi informasi,” jelas Emil.

Ke depan, Pemprov Jatim berupaya memfasilitasi rintisan startup melalui kolaborasi antara para perintis bisnis dengan dinas-dinas yang berhubungan dengan sektor industri mereka masing-masing. “Sektornya akan kita sesuaikan dan komunikasikan dengan dinas-dinas yang ada, kita akan sambungkan, dan kolaborasi yang dicari akan kita eksplorasi,” sebutnya.

Pihaknya berharap agar sinergi ini dapat memberikan hasil yang nyata, baik bagi Jawa Timur maupun Indonesia. “Mudah-mudahan ada sinergi nyata yang dapat dibangun dari kolaborasi antara Hub.Id dengan startup di Jatim yang terkurasi di dalamnya,” terangnya.

Sejalan dengan Emil, Plt. Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo RI Slamet Santoso juga berharap agar Hub.Id dapat mencetak hal-hal positif dan menjadi jejaring yang bermanfaat untuk Jatim dan Indonesia.

“Apa yang dibangun oleh Kemkominfo jangan digunakan untuk hal yang sifsatnya negatif. Mari kita manfaatkan internet untuk usaha yang positif,” ujar Slamet Santoso. (bw)

Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung Mulai Disalurkan

0

Sidoarjo, (pawartajatim.com) – Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung, akibat terdampak pandemi Covid-19 mulai disalurkan Polresta Sidoarjo, Selasa (21/9). Kegiatan ini dalam rangka Program Pemerintah meluncurkan modal usaha berupa Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, memastikan penyaluran bantuan tunai tersebut tepat sasaran. Untuk sasaran para pedagang kaki lima dan warung, melibatkan bhabinkamtibmas agar mendata penerima bantuan ke desa-desa, lalu dilakukan verifikasi di Polres terkait bentuk usahanya hingga imbas adanya pandemi bagi usahanya.

“Pemberian bantuan tunai dari pemerintah ini merupakan upaya pemulihan ekonomi Indonesia, yang mana adanya pandemi Covid-19 berdampak lesunya roda perekonomian. Seperti yang dialami para pedagang kaki lima dan warung di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” jelasnya.

Di wilayah Sidoarjo, menurut keterangan dari Kapolresta Sidoarjo ada sekitar 3.500 penerima bantuan BTPKLW yang telah terverifikasi dari pemerintah. Jumlah bantuan tunai yang diberikan masing-masing sejumlah Rp 1,2 juta.

Adanya bantuan tunai ini begitu bermanfaat dirasakan para pedagang kaki lima dan warung. Didik Catur Wahyudi, penjual makanan dari Punggul, Gedangan, Sidoarjo mengatakan merasa terbantu dengan diterimanya bantuan tunai dari pemerintah.

“Semenjak adanya Pandemi Covid-19, jualan sepi dan pendapatan menurun. Alhamdulillah…., menerima bantuan tunai dari pemerintah, bermanfaat membantu bangkit jualan lagi,” ungkapnya. (no)

Pangeran Kudo Kardono, Sepupu Gajah Mada Penguasa Perdikan Kaliasin

0

Surabaya, (pawartajatim.com) – Kerajaan Majapahit, didirikan oleh Nararya Dyah Sangramawijaya yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana  atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Hal ini sesuai dengan isi prasasti Kudadu, Kitab Negarakertagama, dan Kidung Harsawijaya.

Masa pemerintahan Raden Wijaya yang merupakan putra Rahiyang Jayadharma dan Dewi Naramurti tersebut, diwarnai pemberontakan oleh mantan pengikutnya. Diantaranya pemberontakan Ranggalawe yang menjabat Mantri Mancanegara Ring Tuban sekaligus Adipati di Dataran (1295 Masehi), dan Pemberontakan Lembu Sora (1300 Masehi).

Setelah Raden Wijaya mangkat, tampuk pemerintahan dipegang putranya yang bernama Jayanegara yang bergelar Sri Wiralandagopala Sundarapandya. Ibu Prabu Jayanegara bernama Dara Petak putri Prabu Mauliawarmadewa dari Kerajaan Melayu Swarnabhumi. Setelah di Majapahit, namanya berganti menjadi Indreswari dan diberi gelar Stri Tinuheng Puri (Istri yang dituakan).

“Prabu Jayanegara juga dikenal dengan nama Kalagemet yang mempunyai arti penjahat yang lemah,” kata Koordinator Bidang Prasasti dan Manuskrip Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan Jatim, Nanang Sutrisno, kepada pawartajatim.com di Surabaya, Selasa (21/9)

Karena perangai dan tabiatnya yang buruk, terutama suka berpesta pora, mabuk mabukan, dan suka menggoda perempuan yang sudah bersuami, Prabu Jayanegara banyak mendapat kecaman dari pengikut dan rakyatnya.

Ketidakpuasan itu akhirnya berbuntut menjadi pemberontakan. Diantaranya pemberontakan Rakryan Mahapatih Nambi di Lumajang (1316 Masehi) dan Rakuti (1319 Masehi). Pemberontakan Rakuti yang merupakan anggota Dharmaputra atau Pangalasan Winehsuka ( Punggawa yang dimuliakan) adalah pemberontakan paling hebat dan membahayakan.

Karena sempat membuat istana Majapahit terkepung pemberontak, dan Prabu Jayanegara harus diungsikan  oleh Pasukan Bhayangkara pimpinan Bekel Gajah Mada ke Desa Badander (Bojonegoro). “Peristiwa ini tidak hanya memunculkan sosok Gajah Mada, tetapi juga Kuda Kardono,” tafsir alumni Unair ini.

Nama Kuda yang mengandung unsur nama binatang adalah nama yang lazim di jaman itu. Seperti halnya Banyak Wide, Lembu Sora, Kuda Anjampiani, Gajah Pagon, Gajah Mada, dan lain-lain. Pasangguhan (Senapati Perang) Kuda Kardono yang juga sepupu Gajah Mada itu, menjadi salah satu tokoh penting dalam melawan pemberontakan Rakuti.

Dia diberi tugas untuk mengamankan wilayah sekitar Churabhaya, terutama Pelabuhan Pacekan (Wonokromo) dan  Pelabuhan Ujung Galuh (Tanjung Perak) yang merupakan jalur  penyelamatan  lewat laut menuju ke Kerajaan Melayu Swarnabhumi di Pulau Sumatera, tempat asal ibunda Prabu Jayanegara.

Pemberontakan akhirnya berhasil dipadamkan, dan Prabu Jayanegara kembali berkuasa. Untuk membalas jasa Kuda Kardono, maka dia diberi ganjaran tanah di sekitar Kaliasin, tempatnya bertugas selama  masa  pemberontakan Rakuti.

Kuda Kardono yang juga sering disebut Eyang Yudho Kardono, memimpin  dan memerintah wilayah ganjaran tersebut hingga akhir hayatnya. Dan dimakamkan di sekitar tempat tersebut.

Tempat makam atau pesarean Eyang Yudho Kardono berada di suatu lahan seluas 1700 M2, di Jalan Cempaka No. 25  Surabaya. Disana tidak hanya bersemayam dirinya, tetapi juga ayah, istri dan anak anaknya.

“Di areal tersebut, tidak hanya ada makam, tetapi juga terdapat bangunan  menyerupai candi yang didalamnya terdapat berbagai arca, dan sumur tua,” pungkas Ketua DPD Gema Puan Jatim ini. Pada malam tertentu, banyak warga masyarakat yang yang berziarah ke tempat ini dengan berbagai maksud dan tujuan.

Diantaranya, ngalap berkah dan berburu benda pusaka. Karena banyak yang meyakini bahwa disini terdapat peninggalan senjata pusaka yang bisa didapatkan secara gaib. (nanang)

XL Operasikan BTS USO di Kawasan Timur Indonesia

0

Jakarta, (pawartajatim.com) – Operator telekomunikasi ini terus berinovasi. Salah satunya dengan cara membangun infrastruktur jaringan 4G ke berbagai wilayah terpencil di Kawasan Timur Indonesia, termasuk pembangunan dengan mengoptimalkan skema Universal Service Obligation (USO), bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di sedikitnya 181 titik terpencil yang berada di Kepulauan Maluku yang sangat luas, serta di Papua.

Pengoperasian BTS USO yang telah dimulai dari Desember 2019 dan terus bertambah sepanjang 2020, merupakan bagian dari implementasi komitmen XL Axiata memasuki usia 25 tahun dalam upaya Membangun Indonesia Digital.

Direktur & Chief Teknologi Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan, memanfaatkan program USO, kami berupaya untuk turut menyediakan jaringan 4G hingga area-area pelosok di 14 kabupaten yang berada di Kepulauan Maluku yang sangat luas, mulai Halmahera di Utara, Maluku Tengah, hingga Kepulauan Aru di Selatan.

‘’Kami juga mulai melayani 10 kabupaten di Papua dan Papua Barat yang rata-rata memiliki medan yang sulit. Semoga keberadaan ratusan infrastruktur jaringan 4G tersebut mampu mendorong produktivitas ekonomi dan memfasilitasi kebutuhan sosial warga sekitar, serta membuka keterisolasian mereka dari dunia luar,’’ kata Gede Darmayusa, Jumat (17/9).

Ia menyebutkan, 83 titik BTS USO 4G yang telah dioperasikan di Maluku Utara saat ini, tersebar di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Sementara itu di Provinsi Maluku ada total 39 BTS USO, tepatnya berlokasi di Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Untuk Papua ada total 36 BTS USO, berada di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke. Sementara di Propinsi Papua Barat ada total 23 BTS USO, berada di Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.

Layanan 4G XL Axiata di kepulauan Maluku, serta Papua telah mulai beroperasi sejak Desember 2019 dan terus bertambah sepanjang 2020. Lewat layanan 4G ini, tersedia akses data bagi warga masyarakat di kawasan ini, setelah sebelumnya, desa tempat tinggal mereka sama sekali belum pernah terjangkau oleh jaringan data.

Sebagian besar titik lokasi BTS USO jaringan 4G tersebut berada di area yang sangat jauh dan sulit ditempuh dari pusat pemerintahan baik di kabupaten atau pun provinsi. Sebagai contoh BTS USO yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan masing-masing berada di Desa Sosepe dan Kelo, Kecamatan Obi Timur, Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Desa Imbu-imbu, Kecamatan Kasiruta Barat, Desa Kaireu, Kecamatan Bacan Timur, dan Desa Ocimaloleo, Kecamatan Obi Selatan.

Jarak desa-desa tersebut dari ibu kota kabupaten di Labuha, Pulau Bacan, beragam yang bisa mencapai lebih dari 100 km dansebagian di antaranya berada di pulau lainnya. Desa Sosepe, Kelo, dan Ocimaloleo di Pulau Obi berada di lokasi yang terjauh, yaitu sekira 150 km ke Labuha, dan sekira 300 km ke Ibu Kota Provinsi Ternate, serta harus menyeberang pulau.

Setelah lebih dari setahun beroperasi, saat ini masing-masing BTS USO di wilayah ini telah melayani warga sekitar dan dimanfaatkan secara aktif oleh ratusan pelanggan layanan telekomunikasi dan data. Trafik layanan juga terpantau terus meningkat seiring dengan terus meningkatnya pemahaman warga atas manfaat jaringan telekomunikasi dan data, termasuk untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Warga juga bisa mendapatkan sim card XL Axiata dengan cukup mudah karena distribusinya sebagian besar sudah menjangkau kios-kios yang ada di sekitar desa. Hingga saat ini XL Axiata mengoperasikan total 362 BTS USO yang berada di 344 desa yang berada di 61 kabupaten dan 17 provinsi.

XL akan terus berupaya menghadirkan layanan telekomunikasi dan data dengan kualifikasi jaringan 4G untuk masyarakat di desa-desa yang sebelumnya sama sekali belum terjangkau layanan tersebut. (bw)

Sektor Pertanian Harus Miliki Sudut Pandang Agribisnis Polic

0

Malang, (pawartajatim.com) – Kebijakan di sektor pertanian harus memiliki sudut pandang agribisnis policy. Dimana kebijakan tersebut dinilai sangat penting, utamanya saat ini yang sedang terjadi pandemi Covid-19 di negeri ini. “Terutama komoditas buah dan florikultural. Kita berharap bahwa kebijakan kita, tidak bisa dipisahkan dengan agribisnis. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan,” kata Wagub Jawa Timur/Jatim, Emil Elestianto Dardak, saat menghadiri penandatanganan komitmen antara Universitas Brawijaya (UB) dengan Pemkab Malang yang diselenggarakan di UB Forest Malang, Minggu (19/9).

Ia menjelaskan, agribisnis policy disektor pertanian dinilai sangat tepat. Yakni, kebijakan yang diambil diharapkan tidak menjadi sebuah ‘kelatahan’. Melainkan memiliki waktu untuk terus mengembangkan dari segi kualitasnya.

“Kalau satu nanam porang semua nggak harus menanam porang. Jadi ada waktu-waktunya,” terang Emil. Dirinya pun mengapresiasi upaya untuk menghasilkan ekonomi skill yang diluncurkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Yakni, membangun kawasan 200 kampung buah dan sayur, dan diagregasi di lahan seluas 10 hektar.

“Di Jawa Timur, sepertiga penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun PDRB nya hanya dikisaran 11 hingga 13 persen,” jelasnya. Untuk itu, dirinya pun mengapresiasi apa yang telah dilakukan UB Malang sebagai salah satu center excellent di sektor pertanian yang memiliki konsentrasi khusus di bidang agrikultur berskala nasional.

“Mindset petani harus kita ubah, saya rasa inspirasi petani di Jawa Timur saat ini adalah seorang dengan profesi yang challenging dan berkelas akan kita wujudkan melalui Universitas Brawijaya. Kita berharap bahwa _image_ yang melekat bidang pertanian dengan Universitas Brawijaya,” jelas Emil.

Terkait persoalan pandemi Covid-19 yang saat ini mulai menurun, Emil berharap, agar segera kondisi tersebut berubah menjadi endemi. Sehingga pemulihan ekonomi dapat kembali bangkit. Dimana di sektor pertanian holtikultura memiliki potensi yang cukup besar, utamanya di sektor hulu hingga hilir.

“Kami melihat kerjasama antara Pemda Kabupaten Malang dengan Universitas Brawijaya yang memastikan untuk menanam excellent di hulunya,” imbuh Emil. Melihat itu, Wagub Emil berharap, tata kelola niaga menjadi feedback florikultural di sektor hulu.

Apalagi UB Malang yang menduduki peringkat 3 nasional dalam hal atensi di bidang pertanian dapat menunjang teknologi pertanian. Sementara di sektor hilir, sebut Emil, pemahaman branding, strategi dan _chain supplay_ juga menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui. Sehingga diharapkan dapat dipahami soal waktu-waktu yang tepat untuk menanam komoditas.

“Termasuk kerjasama hari ini luar biasa, Ibu Gubernur memiliki atensi luar biasa dalam sektor pertanian. Harapan kita di Jatim ada Belanova (Belanja Inovasi) atensi kami kalau tahun lalu di sektor kesehatan. Namun tahun ini saatnya melirik ke sektor pertanian. Pemerintah harus dipaling depan siap mendorong inovasi, bukan hanya menerima saat sudah matang,” jelas Emil.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi, menyampaikan, bahwa Kabupaten Malang akan terus mengembangkan komoditi Alpukat Pemeling. Apalagi potensi tersebut sudah mendapat apresiasi dari Presiden RI Joko Widodo karena hak ukurannya yang besar.

“Alpukat ini berasal dari Wonorejo, Lawang. Dimana asal muasal bibit dan induknya menjadi nominasi holtikultural se Indonesia. Presiden tertarik dan Alpukat Pemeling layak dijadikan alpukat terbaik di Indonesia. Sehingga, Pak Presiden meminta untuk pengembangan 1 juta bibit yang akan disebar di Indonesia,” jelas Bupati Sanusi.

Sementara, dalam kunjungan kerjanya di Kab. Malang, sebelumnya, Wagub Emil berkesempatan meninjau kegiatan vaksinasi di Desa Donowarih, Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut diikut sebanyak 200 orang.

Selain meninjau vaksinasi, Emil juga berkesempatan meresmikan Embung Desa Donowarih yang ditandai dengan pelepasan ratusan ikan. Disamping itu, dirinya juga berkesempatan melihat penandatanganan Komitmen bersama antara Dinas Pertanian Kab. Malang dengan Dekan FMIPA UB Malang tentang Kultur Jaringan, Dekan FAPET UB Malang dengan Dinas Peternakan Kabupaten Malang tentang penggemukan sapi, Direktur Vokasi UB Malang dengan Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang tentang pendidikan dan pelatihan/Diklat.

Mantan Bupati Trenggalek itu juga melakukan kegiatan penanaman pohon pisang ‘Sang Mulyo’, Alpukat Pemeling dan Jeruk dari Balijestro di Sumberwangi UB Forest . Ikut hadir di acara tersebut, Dandim 0818 Kab Malang Letkol Inf Yusub Dody Sandra, Kajati Kab Malang Edi Handoyo, Wakapolres Kab Malang Bagoes Wibisono, Rektor Universitas Brawijaya Malang Nuhfil Hanani, Para KA OPD Kab Malang, Staf Ahli WR 4 Soni Kurniawan, Ketua LPPM Bambang Susilo, Direktur BUA Herman S Kumoro, dan Dekan UB Malang FTP Imam Santoso. (bw)